Fatwa MUI Vape Haram, Pembahasan Hukumnya Bermula dari Permintaan Kapolri

JawaPos.com - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan vape ternyata berawal dari permintaan Kapolri Irjen Pol Suyudi Ario Seto. Permintaan tersebut disampaikan saat Kapolri bersilaturahim ke MUI.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan, pihaknya menggelar pembahasan dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, pelaku usaha, hingga ahli pengendalian tembakau. Masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi bahan pertimbangan sebelum Komisi Fatwa menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik.

"Beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Kapolri pada momentum kunjungan silaturahim ke Majelis Ulama Indonesia, dan Komisi Fatwa secara khusus melakukan tindak lanjut diawali dengan pendalaman mengenai vape dalam berbagai perspektifnya," ujar Niam saat membahas fatwa hukum vape, Selasa (3/11) lalu.

Dalam proses pendalaman itu, MUI mengundang Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas aspek regulasi kesehatan. Kementerian Perindustrian juga dilibatkan untuk memberikan pandangan terkait sektor industri, sedangkan Kementerian Keuangan dimintai masukan mengenai aspek cukai.

Tak hanya regulator, MUI turut mengundang pelaku usaha untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kegiatan bisnis vape. Sejumlah pemangku kepentingan lain juga dilibatkan, termasuk ahli yang selama ini berkonsentrasi pada pengendalian tembakau, Profesor Natawidjaja.

Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga hadir untuk menyampaikan pandangan terkait persoalan rokok elektrik. Seluruh masukan tersebut disampaikan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI.

Niam menjelaskan, pelibatan berbagai pihak bertujuan agar keputusan hukum yang dihasilkan tidak hanya melihat persoalan vape dari satu sudut pandang. Seluruh pertimbangan akan dikaji secara utuh sebelum ditimbang menggunakan perspektif syariah.

Setelah FGD itu, MUI melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11) resmi mengharamkan kegiatan produksi hingga memperjualbelikan perangkat vape.