JawaPos Radar | Iklan Jitu

Jalan Tengah "Rekonsiliasi" dengan Papua

Oleh Febriana Firdaus*

06 Desember 2018, 11:15:59 WIB | Editor: Ilham Safutra
Jalan Tengah "Rekonsiliasi" dengan Papua
Ilustrasi: Jalan Tengah "Rekonsiliasi" dengan Papua (Deny/Cenderawasih Pos/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Dalam sepekan terakhir, Papua menjadi tajuk utama di media-media lokal, nasional, maupun internasional. Semua berawal dari penahanan ratusan mahasiswa Papua, terbanyak di Surabaya, sebelum peringatan 1 Desember.

Tanggal itu keramat bagi orang Papua. Mereka mengklaim telah mendeklarasikan kemerdekaan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Untuk memahami tentang itu, tulisan penulis asal Papua Bernard Agapa di Suara Papua berjudul Makna 1 Desember 1961 bagi Rakyat Papua bisa digunakan sebagai sumber terbaik.

Secara politik, status bergabungnya Papua ke Indonesia memang masih diperdebatkan. Dari berbagai sumber penelitian, dokumen terbaru yang diterbitkan Lembaga Arsip Amerika, dan surat kabel diplomat Inggris, diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebelum dan saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) digelar pada 1969 di bawah pemerintahan Orde Baru Soeharto saat itu.

Jalan Tengah "Rekonsiliasi" dengan Papua
Ilustrasi: Jalan Tengah "Rekonsiliasi" dengan Papua (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Ketika itu 800.000 warga Papua hanya diwakili 1.026 orang untuk memilih apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tidak. Orang Papua menganggap itu bukan pilihan, melainkan paksaan. Sebab, tidak ada one man one vote (jangan berharap menemukan alternatif sejarah seperti itu di buku-buku sekolah terbitan Orde Baru).

Ketika 31 pekerja jalan trans-Papua ditembak paramiliter Organisasi Papua Merdeka (OPM), gelombang kemarahan terhadap kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua langsung meningkat dengan cepat. Dan dikaitkan dengan aksi-aksi kelompok pro kemerdekaan lainnya. Tanpa menyadari bahwa KNPB dan OPM adalah dua organisasi yang punya perbedaan cara berjuang. Mereka tidak selalu sepakat.

Ada tiga organisasi yang memperjuangkan "penentuan nasib sendiri" di Papua. KNPB yang berfokus pada anak muda di kampus, OPM yang merupakan paramiliter dan satu-satunya organisasi yang memakai senjata dan bergerilya, serta United Liberation Movement for West Papua (ULM WP) yang berfokus pada lobi internasional seperti di PBB.

Akar Konflik

Sepuluh tahun yang lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menerbitkan buku berjudul Papua Roadmap: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future. Buku yang sangat penting itu membahas empat akar konflik di Papua.

Adriana Elisabeth, peneliti yang menyusun buku tersebut, mengungkap empat hal utama mengapa konflik di Papua tidak kunjung usai. Marginalisasi dan diskriminasi, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM (pemenjaraan dan pembunuhan bagi yang kontra), serta sejarah dan status politik. Keempatnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu berarti penyelesaian masalah Papua tidak bisa hanya menyelesaikan satu di antara empat masalah tersebut.

Empat akar masalah tersebut merupakan hal yang akrab bagi kami, jurnalis yang biasa meliput di Papua atau jurnalis asli Papua. Saya belajar dari pengalaman meliput di Papua selama beberapa tahun terakhir dan tidak membantah pernyataan Adriana.

Pengungkapan Kebenaran

Dari perjalanan-perjalanan tersebut, ada banyak hal yang saya pahami. Merujuk temuan LIPI, marginalisasi dan diskriminasi terjadi karena orang Indonesia memang belum siap menerima dan terbuka dengan orang Papua.

BBC Indonesia pernah memuat liputan khusus bagaimana mahasiswa Papua di Jogjakarta kesulitan untuk mencari tempat kos. Padahal, kita selalu meminta mereka, orang-orang Papua, mengakui NKRI.

Faktor kedua adalah kegagalan pembangunan. Pertanyaan itu yang paling sensitif. Sebab, pendukung petahana pasti akan bertahan dengan pendapatnya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan upaya maksimal untuk membangun Papua.

Tapi, pembangunan jalan-jalan trans-Papua tersebut juga menjadi tanda tanya dan perdebatan di Papua. Siapa yang akan menikmati?

Yang ketiga adalah pelanggaran HAM. Salah satu pelanggaran HAM terberat yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi adalah penembakan anak-anak di Paniai oleh anggota TNI. Jokowi berjanji menuntaskan, tapi hingga hari ini belum pernah terealisasi.

Keempat adalah sejarah dan status politik. Indonesia harus membuka dialog politik, sebagaimana pemerintahan Jokowi yang berani menggelar simposium untuk membahas apa yang terjadi pada 1965 pada 2016 lalu. Sejarah dan status politik bergabungnya Papua ke Indonesia masih belum tuntas.

Sejujurnya, jika Indonesia ingin "rerekonsiliasi" dengan Papua, klausul itulah yang harus diutamakan. Sebab, syarat pertama "rekonsiliasi" adalah telling the truth. Atau pengungkapan kebenaran, mengungkap peristiwa yang sebenarnya, apa yang terjadi pada saat Pepera tahun 1969 digelar? Apakah berlangsung dengan adil?

Jika empat akar konflik tersebut diselesaikan secara terbuka, tanpa ada satu pun yang diabaikan, mungkin pemerintah bisa menghentikan rantai kekerasan di Papua. Baik oleh TNI ataupun OPM. 

*) Freelance Investigative Journalist

(*/c9/ttg)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up