JawaPos Radar | Iklan Jitu

Terkait Penembakan Pekerja Istaka Karya

Soal Imbauan Amnesty Internasional, Ini Kata Senator Papua

06 Desember 2018, 15:29:50 WIB | Editor: Kuswandi
Carles Simaremare
Wakil Ketua Komite II DPD RI asal Papua, Carles Simaremare , saat diwawancarai awak media, Kamis (6/12) (Sabik/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Amnesty Internasional Indonesia menyuarakan agar kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berulah di Papua tidak dijatuhi hukuman mati. Dengan alasan hak asasi manusia untuk hidup yang menjadi dasar.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI asal Papua, Carles Simaremare mengaku enggan mengikuti omongan orang. Menurutnya soal hukuman mati atau tidak, disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku.

Selain itu, setiap pelaku kejahatan berkelompok pasti memiliki peran yang berbeda-beda. Hal itu pula yang akan menjadi pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku.

Soal Imbauan Amnesty Internasional, Ini Kata Senator Papua
infografis pembunuhan di papua (kokoh praba / jawapos.com)

"Nanti kan akan dipilah kalau ditangkap mereka dan diadili sesuai hukum kita. Siapa pelaku utama, siapa otak, eksekutornya, senjatanya dari mana dan sebagainya," ujar Carles di kantor DPD RI Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Lebih lanjut, senator asal Papua ini mengatakan bahwa siapapun berhak menyuarakan pendapatnya, termasuk dari organisasi Amnesty Internasional. Hanya saja jika urusan hukum, pihak manapun tidak bisa melakukan intervensi.

"Apa kata orang lain ya silahkan, tapi kita ada hukum kita. Kita tidak bisa diintervensi," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta agar tidak ada hukuman mati terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan di Yigi, Nduga, Papua. Semuanya harus diadili melalui jalur pengadilan.

"Semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (5/12).

Menurutnya, respons aparat keamanan terhadap pembunuhan puluhan pekerja yang sedang membangun jembatan di Yigi, Nduga, Papua tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

 

(sat/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up