JawaPos Radar | Iklan Jitu

Adakan Dialog, Libatkan Putra Daerah

Oleh Pastor Yohanes Jonga, Aktivis HAM Papua

07 Desember 2018, 11:35:59 WIB | Editor: Ilham Safutra
Adakan Dialog, Libatkan Putra Daerah
EVAKUASI JENAZAH: Anggota gabungan TNI-Polri saat mengevakuasi salah satu kantong jenazah dari helikopter yang mendarat di Bandara Moses Kilangin, Timika, Kamis (6/12). (Humas Polda Papua for Cenderawasih Pos/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Di benak masyarakat Papua, masih lekat ingatan soal tindak kekerasan militer Indonesia pada masa lampau. Pengalaman pahit mereka dulu mengalir sampai generasi sekarang.

Tuntutan merdeka dan bebas menentukan hidup sendiri bukan satu-dua kali mereka suarakan. Bukan juga baru satu-dua kali mereka ungkap. Sudah puluhan tahun lamanya mereka menginginkan itu.

Adakan Dialog, Libatkan Putra Daerah
PERKUAT PERSONEL: Anggota TNI dari Batalyon 756/Wimane Sili saat menuju helikopter MI-17 milik TNI-AD yang akan menerbangkan mereka ke Pos Mbua untuk menggantikan tugas anggota Batalyon 755/Yalet. (Deny/Cenderawasih Pos/Jawa Pos Group)

Semua tuntutan tersebut tidak terlepas dari beragam peristiwa yang terjadi di tanah Papua. Demikian pula konflik yang selama ini terus berulang. Semua berkaitan dengan pengalaman masyarakat Papua. Kekerasan membuat rasa ingin lepas dari Indonesia tidak pernah hilang. Bahkan, kelompok pergerakan sekarang lebih berani. Mereka sudah tidak takut mati. Sebab, bagi mereka, situasi saat ini betul-betul menantang untuk berjuang.

Dengan kondisi itu, pemerintah masuk lewat pendekatan yang tidak sepenuhnya tepat. Banyak pendekatan justru kurang pas. Misalnya, program pembangunan yang dilaksanakan di Papua. Baik pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi maupun presiden sebelum-sebelumnya. Sering kali komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat tidak tuntas dan menyeluruh. Karena itu, selalu ada yang merasa berkeberatan dengan program tersebut.

Walau niat membangun baik, mestinya pemerintah tidak lupa dengan kondisi sosial masyarakat Papua. Orang Papua melihat hutan dan tanah sebagai bagian dari hidup mereka. Ketika program pembangunan jalan raya atau jembatan, misalnya, banyak orang langsung masuk. Mereka potong, tebang kayu, atau gali tanah. Bagi orang Papua, tidak bisa begitu. Harus dibicarakan, harus minta permisi.

Sebab, untuk orang Papua, tanah dan pohon itu bagian hidup mereka yang juga punya tuan. Semacam pemilik yang hidup. Komunikasi tidak tuntas tersebut kian rumit saat ajakan pemerintah kepada masyarakat setempat minim. Akibatnya, partisipasi mereka juga tipis. Kebanyakan yang mengerjakan program orang luar. Termasuk, pembangunan jembatan di Distrik Yigi. Putra daerah di situ tidak dilibatkan.

Hal itu sering kali memantik kecemburuan masyarakat. Padahal, mereka bisa saja diajak terlibat. Minimal untuk pekerjaan-pekerjaan kecil. Yang penting, sebisanya coba libatkan mereka. Namun, yang terjadi, malah lebih banyak pekerja dari luar. Bahkan, di awal berjalannya program pembangunan jalan trans-Papua, pemerintah menunjuk TNI untuk mengerjakan program tersebut. Itu membuat sebagian dari mereka jengkel. Sebab, mereka juga ingin didengar. Selain lewat keterlibatan langsung, mereka juga menginginkan dialog terbuka.

Orang Papua sudah biasa menyelesaikan masalah lewat dialog. Mereka duduk bersama ketika ada persoalan. Dialog itulah yang sampai saat ini tidak terlaksana. Dari masa ke masa, tidak kunjung ada ruang dialog. Semangat dialog itu belum terpenuhi oleh pemerintah. Saya tidak tahu kenapa.

Insiden Distrik Yigi bisa dibilang yang paling sadis dan paling besar. Sejarah pertama peristiwa seperti itu apabila benar 31 orang dibunuh. Hanya, semua itu tidak bisa terlepas dari segala macam proses yang terjadi. Di mana mereka minta dialog, tapi tidak terjadi. Hanya janji-janji. Itu sebenarnya satu puncak dari kegagalan-kegagalan komunikasi pembangunan dari pemerintah terhadap orang Papua.

Saya pikir, dialog bisa saja meredakan keinginan untuk lepas dari Indonesia. Meski juga tidak semua orang Papua sependapat dengan dialog. Namun, dalam banyak hal, tentu ada yang setuju atau tidak. Dialog penting agar insiden semacam itu tidak terus-menerus terjadi. Sebab, dialog sebenarnya sesuatu yang biasa di sana. Pak Jokowi pernah sampaikan, akan ada dialog sektoral, dialog pendidikan, pembangunan, itu sesuatu yang baik. 

*) Pendiri Yayasan Teratai Hati Papua dan Peraih Yap Thiam Hien Award 2009

(*/syn/c11/oni)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up