JawaPos Radar | Iklan Jitu

Jelang Hari Antikorupsi Sedunia

KPK Dinilai Tumpul Usut Dugaan Korupsi Penegak Hukum

07 Desember 2018, 16:29:41 WIB | Editor: Kuswandi
Gedung KPK
Ilustrasi: Gedung KPK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Hari Anti Korupsi Sedunia akan diperingati semua masyarakat pada 9 Desember 2018 nanti. Terkait acara peringatan tahunan ini, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar memberikan kritik tajam terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Fickar mengatakan, KPK dinilai tidak mampu menaikkan perkara dari laporan masyarakat bahkan tumpul ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI. Namun belakangan masif melakukan operasi senyap kepada kepala daerah maupun anggota parlemen.

"OTT Itu korupsi yang dilakukan dengan tidak hati-hati, sehingga melahirkan whistleblower (pengaduan masyarakat) yang ditindak lanjuti dengan OTT. Karena kemudahan pembuktiannya," kata Fikhar kepada JawaPos.com, Jumat (6/12).

"Tetapi perkara-perkara yang berdasarkan laporan sangat jarang, kecuali beberapa seperti kasus e-KTP Setya Novanto," tambah Fickar.

Fikhar memandang, perkara korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, sehingga melakukan modus tingkat tinggi. Oleh karenanya KPK harus mampu memerangi perilaku korup tersebut.

"Itulah sebabnya KPK mempunyai Undang-undang yang dilengkapi dengan kewenangan menyadap," ucapnya.

Kendati sebagai lembaga independen, kata Fickar, internal KPK menjadi tumpul ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum seperti Polri atau TNI. Buktinya pada era Presiden Joko Widodo, lembaga antirasuah belum mampu mengusut dugaan korupsi yang ada pada lembaga tersebut.

"Secara kelembagaan KPK independen, tetapi ketika menghadapi lembaga tertentu tidak independen. Berarti komisionernya atau orangnya yang tidak independen," tegasnya.

Tak hanya itu, Fickar memandang sikap Presiden Jokowi pun dinilai tidak tegas dalam isu pemberantasan korupsi. Belum terbongkarnya pelaku penyerangan Novel bukti ketidakseriusan Jokowi dalam memberantas perilaku koruptif di Indonesia.

"Di sini terlihat apakah presiden punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, sebagai kepala negara yang membawahi TNI dan Polri untuk turun tangan membantu KPK," pungkasnya.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up