JawaPos Radar | Iklan Jitu

Tidak Takut Habib Bahar Kabur, Polri: Nanti Ada Pencekalan

07 Desember 2018, 14:01:28 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Habib Bahar bin Smith
Habib Bahar bin Smith ditetapkan tersangka. Namun, tidak ditahan oleh polisi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Polisi yakin Habib Bahar tidak akan melarikan diri pasca ditetapkan sebagai tersangka. Terlebih, Bareskrim Polri sudah mengajukan pencekalan terhadap pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu.

Adapun pencakalan dilakukan selama proses penyidikan. "Nanti kan ada pencekalan," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Pol Syahar Diantono di kantornya, Jumat (7/12).

Lebih lanjut dia menegaskan, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Juga, UU Nomor 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

"Kalau pemeriksaan penyidikan selanjutnya berkembang juga terkait ITE. Siapa yang mengupload kejadian itu," tutur Syahar.

Sejauh ini, pemeriksaan saksi sudah dianggap cukup. Namun jika ada perkembangan lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan mereka memeriksa saksi lainnya.

"Termasuk bila ada penambahan tersangka juga, penyidik punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kembali tersangka," tambahnya.

Sementara itu, kuasa hukum Bahar, Aziz Yanuar mengatakan seharusnya terkait pasal diskriminasi ras dan etnis, polisi harusnya meminta rekomendasi dari Komnas HAM sebelum menersangkakan Habib Bahar. Kedua terkait ITE, kata dia jelas kliennya bukan penyebar video yang berisi pernyataan terkait Presiden Joko Widodo banci.

Bahar pun membantah melakukan ujaran kebebcian. Apa yang dikatakannya itu berisi majas.

"Jadi orang yang tidak berani menghadapi sesuatu itu kan kadang normal ya dikehidupan kita disebut banci dan sebagainya. Tapi lebih jelasnya, detail tadi, unsur agama itu kan mungkin bukan kompetensi saya menjelaskan," tutur Aziz.

Dia lantas mengatakan bahwa kasus ini terlalu dipaksakan dan prosesnya terlalu cepat. Namun hal serupa tidak dilakukan terhadap mereka yang mendukung pemerintah.

"Dan itu menunjukan pasal diskriminasi yang dituduhkan kelada klien kita malah menjadi diskrimibasi klien kita diperlakukan terhadap status hukumnya," pungkas Aziz. 

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up