JawaPos Radar | Iklan Jitu

Anggota Dewan Korupsi APBD Jambi Lagi 'Digilir' Penyidik KPK

12 Februari 2019, 15:35:34 WIB
KPK
Penyidik KPK saat sedang melakukan pemggeledahan di sejumlah ruangan tersangaka korupsi. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemeriksa Keuangan (KPK) mulai memeriksa para tersangka yang merupakan anggota DPRD Jambi. Pemeriksaan ini merupakan pengembangan kasus yang membelit Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, proses pemeriksaan akan dilakukan di Polda Jambi terkait kasus suap ketuk palu RAPBD-Jambi ini.

"Penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang tersangka, sembilan di  antaranya dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Jambi," ucapnya pada awak media, Selasa (12/2).

Mantan aktivis ICW ini mengimbau para tersangka, agar memberi keterangan yang sejujurnya kepada penyidik KPK.

"Kami harap para saksi datang dan menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran, komunikasi atau bahkan informasi tentang permintaan uang ketuk palu, dan materi perkara lainnya yang ditanyakan penyidik," tuturnya.

Adapun, daftar nama tersangka yang mulai diperiksa: Effendi Hatta, anggota DPRD Provinsi Jambi, Zainal Abidin, anggota DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, Ketua DPRD Provinsi Jambi, AR Syahbandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumadi Zaidi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode dan Sufardi Nurzain, anggota DPRD Provinsi Jambi.

"Selain itu, Elhelwi, anggota DPRD Provinsi Jambi, Gusrizal, anggota DPRD Provinsi Jambi, Muhammadiyah, anggota DPRD Provinsi dan Joe Fandy Yoesman alias Asiang yang merupakan pihak swasta," jelasnya.

Selain nama-nama yang mulai diperiksa tersebut, juga ada tiga anggota DPRD Provinsi Jambi lain yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah Cekman, Tadhudin Hasan, dan Parlagutan Nasution. Total, ada 12 anggota DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap ketuk palu.

KPK menduga, para tersangka tersebut mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait pengesahan RAPBD Jambi, membahas, dan menagih uang ketuk palu. 

Selain itu, diduga ada jatah Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi atau kisaran Rp 100 juta, Rp 140 juta, hingga Rp 200 juta per orang.

Menurut KPK, total dugaan suap ketuk palu itu berjumlah Rp 16,34 miliar. Rinciannya, untuk RAPBD 2017 Rp 12,940 miliar, dan RAPBD 2018 Rp 3,4 miliar.

Sementara itu, Asiang, sebagai pihak swasta, diduga memberikan pinjaman uang Rp 5 miliar kepada Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi Arfan dkk. Duit itu diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD 2018.

Editor           : Dimas Ryandi
Reporter      : Intan Piliang

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up