JawaPos Radar | Iklan Jitu

Korupsi Proyek SPAM PUPR

KPK Minta Imigrasi Cekal Pejabat PUPR Ini

12 Februari 2019, 20:32:50 WIB
Gedung KPK
Ilustrasi gedung KPK. KPK mencegah Tampang Bandaso, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Kementerian PUPR 2014-2016. (Dok.JawaPos)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri kepada pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham terhadap Tampang Bandaso. Tampang disebut sebagai Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Kementerian PUPR 2014-2016.

"KPK telah mengirimkan surat ke Imigrasi untuk melakukan tindakan pelarangan seseorang ke luar negeri dalam penyidikan dengan tersangka BSU (Budi Suharto), Direktur Utama PT WKE dalam kasus dugaan suap terkait proyek sistem air minum (SPAM)," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Selasa (12/2).

Febri menambahkan, pencegahan ini akan dilakukan selama 6 bulan ke depan. Terhitung sejak 23 januari 2019 hingga 23 juli 2019.

"Karena masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan ini, maka perlu dilakukan pencegahan ke luar negeri. Agar saat dibutuhkan keterangan, saksi berada di Indonesia," jelasnya.

Sebagai infomasi, KPK sebelumnya pernah memeriksa Tampang sebagai saksi pada 21 Januari 2019.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Mereka adalah Budi Suharto, Dirut PT WKE; Lily Sundarsih, Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT TSP; dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP. Sedangkan tersangka diduga sebagai penerima Anggiat Partunggul Nahot Simaremare.

Kemudian, Kepala Satker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung; Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1.

Para tersangka dari pejabat PUPR tersebut diduga menerima suap dari sejumlah proyek SPAM. Jumlah suap yang diduga diterima pun bervariasi.

Menurut KPK, suap diberikan kepada para PPK yang menjadi tersangka agar PT WKE dan PT TSP dimenangkan dalam lelang 12 proyek dengan nilai total Rp 429 miliar. Namun, dalam proses penyidikan, jumlah proyek yang diduga terindikasi suap bertambah mejadi 20 proyek.

Hingga saat ini, KPK telah menerima pengembalian Rp 4,7 miliar dari 16 orang PPK. Duit itu diduga berkaitan dengan indikasi suap di 20 proyek SPAM itu.

Editor           : Imam Solehudin
Reporter      : Intan Piliang

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up