JawaPos Radar | Iklan Jitu

Usul Menag soal Usia Nikah: Idealnya Sama-Sama 19 Tahun

15 Desember 2018, 10:30:59 WIB
Usul Menag soal Usia Nikah: Idealnya Sama-Sama 19 Tahun
Ilustrasi buku nikah (Dok. Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Pemerintah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Khususnya usia minimal menikah 16 tahun untuk perempuan.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, putusan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab, dari putusan MK tersebut, tidak ada lagi perbedaan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Usia minimal untuk laki-laki sesuai UU tersebut sebelumnya adalah 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun.

Menurut Lukman, dalam konteks kehidupan saat ini, tidak perlu lagi ada pembedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan. "Artinya, batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun. Dengan syarat mendapat izin dari orang tua," katanya kemarin (14/12).

Dia menyatakan, klausul "harus mendapatkan izin dari orang tua" tersebut harus digarisbawahi. Ada tiga level kaitan usia menikah dengan izin orang tua sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan.

Level pertama, pasal 6 ayat 2 mengatur bahwa perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. "Artinya, pada level pertama, pada dasarnya, batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun," jelasnya. Pernikahan dengan usia di bawah 21 tahun diperbolehkan asalkan mendapat izin orang tua.

Level kedua, pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan di bawah usia 21 tahun hanya dimungkinkan jika laki-laki sudah berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Serta, keduanya mendapatkan izin dari orang tua masing-masing.

Lalu, pada level ketiga, jika ada pasangan yang ingin menikah di bawah usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, mereka harus meminta dispensasi dari pengadilan setempat. Putusan pengadilan itu diajukan berdasar permintaan dari kedua pihak orang tua. Nanti putusan hakim tersebut menjadi landasan untuk memproses pernikahan.

Dalam putusan MK, DPR diperintah membuat revisi ketentuan batas usia menikah sesuai pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktu tiga tahun mendatang. Sebelum ada aturan baru, kata Lukman, ketentuan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih berlaku sepanjang memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2 UU 1/1974 tentang Perkawinan.

"Kami segera menindaklanjuti putusan MK ini dengan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan di masyarakat," tegasnya.

Selanjutnya, dibuat rumusan norma baru sesuai dengan amar putusan MK. Lukman mengusulkan, bila ada pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun, batas usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan disamakan saja, yakni 19 tahun, dan harus mendapatkan izin kedua orang tua.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA Sri Danti Anwar menuturkan, angka pernikahan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Putusan MK diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai pernikahan anak. Meski demikian, undang-undang atau aturan lain tidaklah cukup. "Perlu partisipasi dan kesadaran masyarakat," ucapnya kemarin.

Menurut dia, maraknya pernikahan anak di Indonesia disebabkan berbagai faktor. Selain budaya, kemiskinan, kondisi sosial, dan paparan pornografi menjadi penyebabnya.

Peran tokoh masyarakat, kata dia, penting untuk mencegah pernikahan anak. Apalagi, kata Danti, beberapa pemda telah mengeluarkan aturan pendewasaan usia pernikahan. "Contohnya di Gunungkidul," katanya.

Sementara itu, dua peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Agus Heruanto Hadna dan Sumini pernah meneliti soal Peraturan Bupati Gunungkidul No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Pernikahan pada Usia Anak. Kebijakan itu dikeluarkan karena masih tingginya angka pernikahan anak di kabupaten tersebut.

Pelaksanaan peraturan itu ternyata cukup efektif menekan pernikahan anak. Terbukti, angka pernikahan pada usia anak semakin menurun.

Selain itu, Pemkab Gunungkidul mengeluarkan program gendong tas dahulu, baru gendong anak. Artinya, dengan program tersebut, anak-anak di Gunungkidul diharapkan menuntaskan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi sebelum menikah.

Dari dua program tersebut, Gunungkidul mampu menekan angka pernikahan anak. Pada tahun lalu, angka pernikahan anak mencapai 63 kasus, tahun ini turun menjadi 50 kasus. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, kabupaten itu menempati angka pernikahan tertinggi di DIJ.

Sementara itu, fenomena pernikahan anak sudah jamak terjadi di beberapa wilayah. Tidak hanya menikah secara agama atau adat, permohonan menikah di bawah usia yang ditentukan juga jamak terjadi.

Berdasar data BPS 2015, pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 22,82 persen. Jumlah tersebut merujuk pada hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas).

TGH Lalu Abbusulhi Khairi, tokoh agama di Desa Kuta, Lombok Tengah, NTB, kemarin (14/12) bercerita kepada Jawa Pos mengenai kondisi di daerahnya. Dia mengungkapkan, pernikahan anak jamak dilakukan. "Biasanya, setelah Idul Fitri banyak yang menikah," katanya.

Belum lagi ada budaya, setiap anak perempuan yang menginap atau pulang melebihi waktu magrib karena bermain dengan teman laki-lakinya akan ditolak keluarganya. Artinya, dia harus menikah. "Beberapa waktu lalu ada anak perempuan yang pulang terlambat dan diantar teman laki-lakinya. Mereka akhirnya dipaksa menikah, padahal keduanya tidak berpacaran."

Tingginya angka pernikahan anak, menurut Khairi, juga sejalan dengan angka perceraian.

Kini Khairi bersama anggota Lembaga Perlindungan Anak Desa di Desa Kuta lainnya membangun kesadaran warga untuk tidak mempraktikkan pernikahan anak. 

Editor           : Dhimas Ginanjar
Reporter      : (wan/lyn/c5/agm)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up