JawaPos Radar | Iklan Jitu

Pemilu 2019

Jumlah Pemilih Bertambah 5,7 Juta, DPT Jadi 192 Juta

16 Desember 2018, 09:34:41 WIB
Jumlah Pemilih Bertambah 5,7 Juta, DPT Jadi 192 Juta
Para komisioner KPU RI saat rapat pleno DPTHP2, Sabtu (15/12) (Miftahulhayat/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - KPU butuh 101 hari untuk mengecek daftar pemilih tetap (DPT) yang digedok pada 5 September lalu. Kemarin (15/12) akhirnya KPU memutuskan DPT hasil perbaikan (HP) tahap kedua. Sesuai data itu, total warga yang bisa mencoblos pada Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 orang. Jumlah tersebut termasuk pemilih dalam negeri yang tersebar di 34 provinsi dan pemilih di luar negeri.

Data tersebut lebih banyak dari penetapan DPT hasil perbaikan tahap pertama pada 16 September lalu. Saat itu total DPT hanya mencapai 187.109.973 orang. Jadi, ada perbedaan hingga 5.718.547 orang. Bandingkan dengan DPT pada 5 September sebanyak 187.781.884 orang. Isu yang berkembang ketika itu, ada persoalan data ganda yang harus dicek ulang.

Namun, rapat pleno terbuka di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, yang dihadiri wakil dari Bawas­lu, pemerintah, DPR, tim sukses pasangan capres-cawapres, dan partai politik itu relatif lancar. Meski ada yang memberikan catatan, tidak ada yang sampai menolak hasil rekapitulasi.

Jumlah Pemilih Bertambah 5,7 Juta, DPT Jadi 192 Juta

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, dalam rapat pleno tersebut, semestinya pergeseran jumlah data antara DPT, DPT HP tahap pertama, dan DPT HP tahap kedua disandingkan. Dengan demikian, seluruh peserta rapat pleno bisa mengetahui perubahan data dengan lebih detail. Apalagi, ada penambahan data yang cukup besar. "Ada juga pengurangan data yang dianggap ganda. Dan KPU di beberapa tempat sudah (menyatakan) dilakukan pembersihan," ujar Muzani.

Dia menuturkan, pihaknya masih menemukan persoalan nomor kartu keluarga di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang digunakan sampai sepuluh kali untuk mendata pemilih berbeda. Selain itu, di Kabupaten Banyuwangi ada nomor KK yang sama dipergunakan sampai 63 kali. "KK memang tidak dipakai untuk syarat memilih. Tapi, kenapa mesti 63 nomor KK yang sama, alamatnya berbeda," ujar dia.

Data-data tersebut akan diserahkan kepada KPU dan Bawaslu untuk dijadikan catatan. Sedangkan data 1,6 juta yang sebelumnya dipersoalkan sudah dibahas dan dimasukan DPT hasil perbaikan itu. "Tapi, ada sekian ratus ribu yang harus dilakukan pencermatan bareng dengan dukcapil," imbuh Muzani. Dia meminta agar seluruh data detail DPT HP tahap kedua disampaikan kepada partai. "Mungkin sangat teknis, tapi bagi kami, ini sangat penting untuk mengurangi kegandaaan," ungkap dia.

Keinginan serupa disampaikan Wasekjen Bidang Internal PDIP Utut Adianto. Dia menuturkan, salinan hasil penetapan DPT HP tahap kedua itu kelak perlu diberikan kepada para saksi di TPS. Tujuannya, mereka juga bisa membantu mengecek data tersebut agar tidak ada masalah data ganda lagi.

Dia tidak mempersoalkan penambahan data jutaan yang akhirnya tercatat di DPT HP tahap kedua. Bisa jadi salah satunya karena ada penambahan warga yang berusia 17 tahun dan bisa memilih. "Mestinya ada nambah usia. Tidak ada persoalan dengan itu," kata wakil ketua DPR tersebut.

Menanggapi catatan dan masukan itu, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, DPT HP tahap kedua ditetapkan setelah melalui proses berjenjang. Mulai penerimaan DP4 dari Kemendagri hingga pencocokan dan penelitian ke lapangan langsung. "KPU membuka diri terhadap catatan, masukan, kritik, dari mana pun dan siapa pun. KPU tak hanya melakukan proses, bukan hanya dari balik layar, tapi dari rumah ke rumah," kata Arief.

Dia tak membantah, bisa jadi ada perubahan data pemilih. Namun, perubahan tersebut hanya bisa dilakukan berdasar ketentuan perundangan. Bila ada data ganda, misalnya, tetap masih bisa dicoret. Begitu juga dengan pemilih yang meninggal sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. Mereka juga akan didata dan dimasukkan berita acara.

"Tidak diberi hak untuk memilih. Karena prinsipnya satu orang hanya diperbolehkan menggunakan haknya satu kali," tegas mantan komisioner KPU Jatim tersebut. Lebih dari itu, juga ada banyak mekanisme yang menjamin agar tidak boleh satu orang memilih lebih dari sekali. Mulai pendaftaran, penggunaan tinta, hingga ancaman pidana bagi yang memilih dua kali. Bahkan, bisa pula ada pemilihan ulang di TPS bila ditemukan dugaan kecurangan. Data DPT HP tahap kedua, antara lain, digunakan sebagai acuan untuk pengadaan logistik pemilu.

Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito menanggapi persoalan nomor KK di Bondowoso dan Banyuwangi. Dia mengungkapkan, pada saat rapat di tingkat kabupaten hingga provinsi, persoalan tersebut tidak pernah mengemuka. Padahal, dalam rapat-rapat pleno itu turut diundang perwakilan partai politik.

"Kemarin tanggal 10 (Desember, Red) kami juga undang semua partai politik, termasuk kawan-kawan DPD. Lha dari proses awal sampai sekarang tak ada persoalan," ujar Eko yang ditemui di sela-sela istirahat rapat pleno tersebut.

Dia menuturkan, semestinya tidak mungkin satu nomor KK bisa dipergunakan untuk banyak orang yang berbeda. Sebab, nomor KK punya identitas yang unik. Seperti halnya nomor induk kependudukan yang berisi kode provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tanggal lahir pemiliknya. Namun, dia tak menampik adanya kemungkinan pendataan yang kurang bagus. "Sering kali yang tidak diketahui tanggal lahir itu diisi awal satu Januari. Kita kan mesti cek itu dulu," ungkap dia.

Saat pembacaan rekapitulasi di tiap provinsi, hampir tak ada yang menyatakan keberatan. Hanya Bawaslu Provinsi Papua yang memberikan catatan meski tetap menerima hasil rekapitulasi tersebut.

Anggota Bawaslu Papua Niko Tunjanan mengungkapkan, catatan tersebut terkait dengan pendataan di salah satu kabupaten di Papua. Yakni, Jayawijaya. "Catatannya sudah kami sampaikan pada rapat pleno," ujar dia. Niko enggan menjelaskan lebih detail catatan tersebut. Dia memberikan saran agar meminta penjelasan kepada Bawaslu pusat.

Ketua Bawaslu Abhan yang dimintai konfirmasi juga enggan mendetailkan persoalan tersebut. "Tadi kan sudah disampaikan di forum pleno provinsi, sudah dicatat di sana," ungkap dia.

Secara umum, dia menjelaskan, berdasar hasil pengawasan di tingkat kabupaten/kota, penyempurnaan DPT HP tahap kedua masih terkendala pada wilayah yang mengalami bencana alam dan daerah terdampak.

Kendala ditemukan dalam pemetaan pemilih yang pindah alamat, penghapusan pemilih yang terbukti meninggal dunia dan pindah domisili secara permanen, serta pendataan pemilih di lokasi pengungsian secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

"Kendala tersebut ditemukan di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Sidoarjo," kata Abhan saat memberikan tanggapan atas rekapitulasi. 

Editor           : Ilham Safutra
Reporter      : (jun/c10/oni)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up