Ekonomi Hijau Mulai dari Desa

PEMBIAYAAN hijau menjadi manfaat bermakna dari gelaran G20 di Bali, lalu disusul kesepakatan dari Konperensi Iklim COP27 di Mesir. Indonesia mendapat peluang hibah hingga pinjaman lunak asalkan menjalankan pembangunan berkelanjutan.

Di Bali, Just Energy Transition Partnership mengumumkan lebih dari Rp 300 triliun untuk transisi energi Indonesia. Bank Pembangunan Asia juga mengumumkan lebih dari USD 250 juta untuk penghentian PLTU Batu Bara. COP27 Mesir menaikkan target pembiayaan negara maju dari USD 100 miliar tahun lalu, menjadi USD 134 miliar tahun depan, yang harus dialirkan ke negara-negara sedang berkembang.

Pemerintah sendiri telah meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sejak 2019. Badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan ini menampung dan mengelola berbagai sumber pendanaan hijau dari lembaga luar negeri dan dalam negeri. Dana digunakan untuk kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lingkungan hidup lainnya. Empat kerangka kerja BPDLH ialah pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatkan ketahanan iklim dan kebencanaan, serta peningkatan ketahanan masyarakat.

Tepat di sinilah terbaca ekonomi hijau harus mulai dari desa. Arah kebijakan SDGs Desa melokalkan pembangunan desa berkelanjutan. Secara khusus ekonomi hijau mencakup Tujuan SDGs Desa ke 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Tujuan SDGs Desa ke 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Tujuan SDGs Desa ke 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim, Tujuan SDGs Desa ke 14: Desa Peduli Lingkungan Laut, dan Tujuan SDGs Desa ke 15: Desa Peduli Lingkungan Darat.

Selaras SDGs Desa Tujuan ke 7, sepanjang 2015-2019 saja, sebanyak 2.065 desa telah membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), seperti di Desa Tepian Terap (Kutai Timur, Kaltim), Desa Sanankerto (Malang, Jatim), dan Desa Perbawati (Sukabumi, Jabar). Panel surya didirikan di 500 desa, di antaranya di Desa Ujung Alang (Cilacap, Jateng). Adapun biogas dibangun di 164 desa, dan biomassa dikembangkan di 7 desa, di antaranya di Desa Krejengan (Probolinggo, Jatim), dan untuk kegiatan ini, sebesar Rp 384 miliar Dana desa telah dimanfaatkan.

SDGs Desa Tujuan ke 12 sudah banyak dijalankan desa-desa pengelola sampah. Bahkan, Kelompok Swadaya Masyarakat TPS3R Janti, Sidoarjo, Jatim, telah mengolah limbah dan sampah organik menjadi kompos. Karena dilakukan dengan prosedur yang ketat, dicatat, dan dilaporkan, maka dapat dihitung emisi karbon yang ditahan. Ketika dilaporkan ke lembaga swadaya masyarakat dari Jerman, mereka mendapat insentif Rp 7-9 juta per tahun.

Lembaga swadaya masyarakat lainnya melaporkan konservasi nelayan Banyuwangi yang membesarkan anakan kepiting bakau dalam keramba. Ekowisata berbasis perhutanan sosial yang marak di Kota Batu, Jatim, juga menjadi sarana pengurang emisi karbon.

Perlu dicatat, bahwa dalam skema yang berlaku saat ini dibutuhkan pihak ketiga dari swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang berperan mengelola warga. Mereka menyusun proposal yang sangat bersaing kepada BPDLH, dan telah lebih dari 700 proposal yang diterima.

Tantangan transparansi dan kecepatan birokrasi juga tecermin dari sinyalemen pungutan yang besar untuk mengonsolidasi petani hutan. Tujuannya mempercepat keluarnya izin perhutanan sosial.

Karena itu, demi mempercepat pembangunan hijau dari desa melalui pemanfaatan keuangan hijau, kini saatnya pemerintah yang memiliki jaringan hingga ke desa-desa turut menguatkan kebijakan dan mengeratkan jaringan pemenuhan persyaratan ekonomi hijau dari desa. Setelah berpengalaman bertindak sebagai penyeleksi dokumen-dokumen persyaratan badan hukum BUM Desa, kiranya modal manajerial ini dapat mempercepat pengisian persyaratan desa penerima fasilitas keuangan hijau, baik dari lembaga dalam negeri maupun luar negeri.

*) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi