Simulasi Sidang PBB Libatkan 301 Pelajar dari 31 Provinsi, Kemampuan Diplomasi Diuji

JawaPos.com - 301 pelajar dari 31 provinsi di Indonesia terlibat dalam simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konferensi yang diadakan  AYIMUN lewat Taruna Nusantara Model United Nations (MUN) 2026.

Mengusung tema From Taruna Nusantara to the Global Stage konferensi ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan diplomasi, berpikir kritis, negosiasi, serta memahami berbagai isu global.

Diungkapkan Muhammad Fahrizal, President of International Global Network, dunia pendidikan bukan hanya sekadar nilai di atas kertas. Tapi pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi di tingkat nasional maupun internasional juga sangat penting. 

Baca Juga: Transformasi Blok M Fase Ultimate, Gubernur Pramono Minta Jangan Hilangkan Identitas

“Perjalanan kalian menuju panggung global tidak dimulai suatu hari nanti. Perjalanan itu dimulai ketika kalian mengangkat placard, ketika kalian memilih dialog daripada permusuhan, dan ketika kalian mengubah sebuah gagasan menjadi tindakan. Dan perjalanan itu dimulai di sini,” ucap Fahrizal baru-baru ini.

Secara garis besar, konferensi ini melibatkan enam SMA Taruna Nusantara. Antara lain SMA Taruna Nusantara Magelang, SMA Taruna Nusantara Cimahi, SMA Taruna Nusantara IKN, SMA Taruna Nusantara Langowan, SMA Taruna Nusantara Malang, dan SMA Taruna Nusantara Pagar Alam. 

Tapi, konferensi ini juga terbuka untuk sekolah non-Taruna Nusantara. Tercatat 40 sekolah dari Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, hingga Papua Barat Daya ikut terlibat.

Dalam konferensi ini, para peserta dibagi ke dalam tiga dewan utama dengan isu yang berbeda. 

International Labour Organization (ILO) membahas topik “Addressing Stigma and Discrimination Against Workers with Chronic Illness and Disabilities”, yang mengangkat isu diskriminasi serta kesempatan yang setara bagi pekerja dengan penyakit kronis dan disabilitas. 

Sementara itu, United Nations Human Rights Council (UNHRC) membahas “Reassessing the Necessity of the Death Penalty”, yang mengajak peserta melihat kembali isu hukuman mati dari berbagai perspektif hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan. 

Adapun Disarmament and International Security Committee (DISEC) membahas “The Good Neighbour: De-escalating Tensions among Cambodia and Thailand”, dengan fokus pada upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan antarnegara dan membangun perdamaian serta keamanan regional.