Bela Prabowo, Fahri Hamzah Sebut Mahar Politik Sesuatu yang Wajar

JawaPos.com - Pengakuan La Nyalla Mattalitti seputar mahar politik yang diminta Gerindra menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR, Farhi Hamzah.

Fahri mengatakan bahwa mahar dalam kontestasi pilkada adalah sesuatu yang wajar. Dia sama sekali tidak kaget dengan fenomena yang ada sekarang.

Menurut Fahri, mereka yang terjun dalam kontestasi Pilkada otomatis harus membiayai dana kampanyennya sendiri. Bukan lewat partai politik ataupun dibiayai negara.

"Biaya politik siapa yang nanggung, sekarang kalau ditanggung sama partai duit dari mana sumbernya," ujar Fahri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

Oleh sebab itu, wajar ketika biaya proses kampanye seorang calon kepala daerah, dibebankan kepada kandidat. Sebab tidak mungkin partai bisa membiayai para kandidat yang maju di pilkada serentak.

Jadi menurut Fahri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak salah yang meberikan komentar, calon yang ingin ikut kontestasi pilkada harus memiliki uang banyak.

"Jadi akhirnya orang bukan nanya apa isi ‎kepalamu, tapi apa isi dompetmu," katanya.

Oleh sebab itu, ungkap Fahri, saat ini hanya sedikit cagub dan cawagub yang maju hanya mengandalkan otak. Karena pada akhirnya siapapun untuk ikut kontetasi pilkada dibutuhkan modal yang kuat untuk pilkada.

"Sekarang hampir semua cagub-cawagub, dan cabup itu karena banyak duitnya, sedikit sekali yang maju karena modal isi otak dan isi hati," ungkapnya.

Fahri Hamzah juga mencemaskan siapa yang terpilih menjadi Presiden Indonesia, pastinya adalah orang yang banyak uangnya. Sehingga seolah-olah apabila tidak orang berduit, maka tidak bisa memimpin negeri ini.

"Presiden nanti tergantung siapa yang punya uang dan siapa yang kaya," tuturnya.

Fahri menuturkan pemerintah perlu turun tangan dalam pembiayaan politik para calon kepala daerah. Sebab banyak orang-orang berpontensi namun tidak bisa maju karena tidak memiliki uang.

"Ini berbahaya sekali bagi demokrasi di Indonesia, mereduksi makna cara memilih pemimpin," pungkasnya.