Pengamat: Langkah Politik Internal Partai Golkar Sudah Dibangun

JawaPos.com - Itikad Partai Golkar untuk berubah menuju lebih baik bisa dilihat setelah lepas dari kepemimpinan Setya Novanto. Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Yusuf Wibosono mengatakan, ada perubahan di tubuh Golkar semenjak dipimpin Airlangga Hartarto.

Menurutnya, Golkar saat ini mampu merumuskan kebutuhan masyarakat Indonesia. "Kebutuhan masyarakat itu dirumuskan dengan program-progran prioritas yang dibuat Partai Golkar," kata Yusuf kepada JawaPos.com, Rabu (9/5).

Dia menambahkan, Golkar juga sudah mulai membangun politik internal partai. Airlangga, kata dia, mampu membuat langkah politik internal partai Golkar. Salah satunya dengan membentuk Majelis Etik Partai Golkar. Langkah lainnya adalah adanya surat imbauan politik bersih untuk anggota dewan. Dia menilai cukup efektif.

"Hal ini bisa dilihat dari hasil survei beberapa lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Partai Golkar diurutan tiga besar. Selain itu saya melihat ada komitmen yang kuat dari Airlangga gerakan anti korupsi khususnya di internal Partai Golkar," ujarnya.

‎Sebelumnya, Majelis Etik Golkar dibentuk untuk membenahi manejemen partai yang dinilai kurang pada periode sebelumnya. Majelis ini kini sudah merumuskan kode etik partai untuk nantinya disahkan menjadi peraturan organisasi.

Salah satu yang dirumuskan terkait kader partai yang tersangkut masalah hukum. Dalam aturan kode etik yang telah dirumuskan, kader yang sudah terindikasi terlibat dalam pelanggaran hukum dapat segera ditindak sebelum menunggu keputusan hukum tetap.

"Kalau ada pelanggaran kode etik tidak menunggu inkrah. Sanksinya nanti tergantung, bisa ringan, berat, atau sedang," kata Ketua Majelis Etik Mohammad Hatta.

Majelis Etik juga mengusulkan aturan batas masa jabatan anggota dewan yang maksimal empat periode. Baik itu di DPRD maupun DPR. Menurut Hatta aturan tersebut dibuat agar ada regenerasi di tubuh partai Golkar. Aturan tersebut pernah dibuat di era Orde Baru.

Majelis Etik juga mengkaji aturan soal dinasti politik. Akan ada aturan untuk meminimalisir dinasti politik di tubuh partai Golkar yang menjabat kepala daerah. "Baik itu dari ayah ke anak, suami ke istri, atau lingkaran keluarga lainnya," ujarnya.

Selain itu, Majelis Etik Golkar juga telah menyusun langkah-langkah pencegahan dengan menghimbau sejumlah kader Golkar untuk menjauhi praktik korupsi atau tindakan melanggar hukum lainnya.