Sambangi Komnas HAM, Sekjen PDIP Tuntut Peristiwa Kuda Tuli Diusut

JawaPos.com - Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Kamis (26/7). Partai berlambang Banteng itu diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Bidang Hukum Trimedya Pandjaitan dan Kepala Bidang Hukum Junimart Girsang.

Hasto mengatakan kedatangannya ini dalam rangka menindak lanjuti peristiwa kelam penyerangan terhadap kantor DPP PDIP pada 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa kuda tuli (kerusuhan dua puluh tujuh juli). Ia berharap kasus pelanggaran HAM itu bisa segera terungkap.

Dalam kedatangannya ini Hasto juga turut membawa nama Presiden keenam Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Hasto menilai SBY yang saat itu menjabat Komando Daerah Militer Jaya (Kasdam Jaya) memiliki informasi terkait pelanggaran HAM ini, sehingga bisa dimintai keterangan.

“Kami prihatin bahwa peristiwa berbagai pelanggaran HAM tersebut tidak terselesaikan, kami mengharapkan pihak pihak saat itu, termasuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono daripada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi karena beliau memegang informasi.” ujar Hasto di Kantor Komnas Ham, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Hasto menuturkan, segala peristiwa di masa lalu yang menimbulkan korban jiwa layak dilakukan rekonsiliasi untuk mengungkapnya. Langkah itu dianggap penting demi kelangsungan masa depan bangsa.

“Kami sangat memahami bahwa seluruh prajurit TNI, Polri saat itu atau ABRI mengemban kebijakan politik yang otoriter, tapi demi masa depan bangsa dan negara, berbagai hal tersebut yang menimbulkan korban jiwa dapat diungkap dengan baik dan proses rekonsiliasi dijalankan dengan para korban,” lanjutnya.

Lebih jauh Hasto berharap kedatangannya ke kantor Komnas HAM dapat berujung kepastian hukum terkait peristiwa kuda tuli itu. Sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

“Itulah pada akhirnya kedatangan kami diharapkan diperoleh langkah politik, langkah hukum dan penanganan bagi korban dan bagaimana juga bangsa ini membangun proses rekonsiliasi agar tidak terjadi kembali,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pada 27 Juli 1996 peristiwa naas kuda tuli terjadi. Kala itu terjadi dualisme di internal PDIP, kubu pertama dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri hasil dari kongres Surabaya dan kubu lainnya dipimpin Soerjadi hasil kongres Medan.

Adanya perpecahan ini membuat kubu Soerjadi menyerang kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Bahkan menurut laporan yang beredar penyerangan itu turut melibatkan militer. Pada saat itu SBY tengah menjabat sebagai Kasdam Jaya sehingga dirumorkan mengetahui banyak informasi terkait peristiwa ini.