Penyegelan Tempat Wisata di Puncak Bogor Dianggap Kontroversial, Fraksi Gerindra DPR RI Ingat Efek Domino ke Warga

Pembongkaran bangunan terakhir di Hibisc Fantasy di Puncak Bogor. (Humas Kemenhut)

JawaPos.com - Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dinilai kontroversial lantaran menyegel sejumlah tempat wisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Hal ini diungkap oleh anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mulyadi.

Menurutnya, kebijakan KLH tersebut memberikan efek domino, sekaligus berdampak langsung bagi ribuan warga di Puncak yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata.

Hal itu disampaikan Mulyadi saat masa reses di The Rizen Premier Hotel, Puncak. Mulyadi pun hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V Bogor Selatan, Kamis (9/10).

Menurutnya, kebijakan penyegelan yang dilakukan KLH tersebut tidak melalui kajian yang matang dan berdampak luas pada ekonomi masyarakat sekitar Kawasan Puncak.

“Pada saat ada kebijakan menyegel, secara tanda petik membabi buta dan terindikasi tanpa kajian, beliau harusnya melihat efek domino terhadap kebijakan tersebut,” tegasnya.

Alhasil, kebijakan tersebut menyebabkan ribuan pekerja di kawasan wisata Puncak kehilangan mata pencaharian. Serta, pelaku usaha kecil hingga sektor pajak daerah turut terkena dampak. 

“Banyak warga yang kehilangan ribuan kesempatan kerja, bahkan dihentikan kegiatan usahanya. Kemudian ada multiplier effect, UMKM, PHRI juga komplain karena omzetnya menurun. Belum lagi yang penting, PAD dari sektor pajak daerah, mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan yang terhenti atau melambat,” terang Mulyadi.

Sementara itu, dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto terus memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di sekitar Puncak yang terdampak kebijakan tersebut.

“Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol) sehingga masyarakat yang hidup, notabenenya tidak jauh dari kediaman pribadi Pak Presiden, bisa mendapatkan atensi. Ini tidak bisa dibiarkan” pungkasnya.