Petinggi Golkar Minta Pemerintah Tegas Sikapi Konflik AS–Israel dengan Iran, Tanpa Harus Keluar dari BoP

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas memanasnya konflik di Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Menurut Idrus, pada tahap awal Indonesia perlu menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan ketidaksetujuan terhadap langkah militer yang dilakukan AS dan Israel. Sikap tersebut penting sebagai penegasan posisi politik luar negeri Indonesia, sekaligus menjadi peringatan diplomatik terkait keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden AS, Donald Trump.

“Pernyataan tegas tidak setuju atas penyerangan tersebut penting sebagai peneguhan prinsip politik luar negeri kita. Namun, ketidaksepakatan itu tidak serta-merta harus dimaknai dengan keluar dari forum internasional,” kata Idrus kepada wartawan, Rabu (4/3).

Idrus menyatakan, keluar dari BoP bukan perkara sulit bagi Indonesia. Namun langkah tersebut dinilai tidak akan memberikan dampak kondusif terhadap penyelesaian konflik. Justru di situlah letak kecerdasan diplomasi yang diharapkan dari Jakarta: tetap hadir dalam forum, tetapi dengan suara yang tegas, jernih, dan tidak ambigu.

Baca Juga:6 Tips Pilih Travel Jakarta–Bandung yang Nyaman dan Anti Ribet, Biar Liburan Kamu Makin Tenang

Ia menekankan, Indonesia bergabung dalam BoP bukan untuk menjadi penonton pasif. Sebaliknya, absensi total atau memilih keluar justru akan menutup ruang pengaruh yang selama ini dibangun.

Sebagai negara dengan legitimasi kuat, muslim terbesar di dunia dan anggota G20, Indonesia memiliki modal diplomatik yang harus dikapitalisasi. Setiap forum internasional, kata Idrus, harus menjadi panggung perjuangan, bukan sekadar ajang diplomasi emosional.

Idrus menyebut, strategi politik luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi, khususnya amanat Pembukaan UUD 1945, prinsip Dasasila Bandung, serta doktrin bebas aktif.

Dalam konteks itu, Indonesia tidak boleh terseret arus konflik, tetapi juga tidak boleh diam terhadap pelanggaran prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

Menurutnya, sejak awal keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan memperkuat jalur diplomasi untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Karena itu, langkah militer yang ditempuh AS dan Israel dinilai bertentangan secara diametral dengan tujuan forum tersebut.

Baca Juga:IEE Series 2026 Ekspansi ke Balikpapan, Dekatkan Industri ke Pusat Proyek dan IKN

“Kalau orientasinya penyelesaian secara diplomatik, maka cara-cara militer jelas bertolak belakang. Justru karena kita ada di dalam, kita bisa menunjukkan sikap tegas berdasarkan nilai dasar Dasasila Bandung, konstitusi, dan prinsip politik luar negeri,” tuturnya.

Idrus berpandangan Indonesia tidak perlu tergesa-gesa keluar dari BoP. Justru dengan tetap berada di dalam forum, posisi politik Indonesia bisa semakin dipertegas.

“Yang penting sikapnya tegas. Tidak setuju, tetapi tetap memanfaatkan ruang diplomasi yang ada,” ujarnya.

Ia juga meminta Indonesia bersikap aktif dengan menggalang negara-negara lain untuk menghentikan eskalasi perang dan kembali ke meja perundingan. Indonesia, menurutnya, perlu mengambil peran sebagai mediator yang kredibel.