Bandingkan Dengan Situasi 1998, Ekonom Muhammadiyah Anggap Narasi Pemakzulan Presiden Prabowo Tidak Tepat

JawaPos.com - Pengamat ekonomi Surya Vandiantara menilai narasi pemakzulan Presiden Prabowo Subianto sebagai tindakan tidak tepat. Dalih memburuknya ekonomi dianggap tidak tepat, karena tidak didukung data.

Surya mengatakan, kondisi sekarang tidak bisa disamakan dengan merosotnya ekonomi pada 1997/1998. Pada masa orde baru, inflasi umum mencapai 77,63 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan laporan BPS yang menunjukan tingkat inflasi pada Maret 2026 sekitar 3,48 persen (yoy). Artinya, terdapat perbedaan sebesar 74,15 persen dibanding dengan era krisis moneter 1997/1998," kata Surya, Minggu (12/4).

Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini menyampaikan, defisit APBN Rp 240,1 triliun pada kuartal I 2026 tidak bisa dijadikan patokan tunggal mengukur kinerja pemerintah. Apalagi defisit APBN tersebut masih dalam batas aman.

Baca Juga:Unit Reskrim Polres Gresik Dalami Kasus Penipuan Rekrutmen PPPK, Minta Korban Berani Melapor

"UU No. 17/2003 menyatakan bahwa defisit APBN tidak boleh melebihi  3 persen dari PDB, sementara defisit APBN saat ini berada di angka 0,93 persen. Artinya, defisit masih dalam batas aman," jelasnya.

Dia meyakini, defisit APBN ini akan memacu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kontra-siklus itu digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

"Apabila pertumbuhan ekonomi bisa tercapai maksimal, maka tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan negara hingga melampui belanja negara," sambungnya.

Di sisi lain, Surya berpendapat kalau negara tidak seharusnya menetapkan batas berdasarkan tingkat PDB yang sedang berjalan. Hal ini akan semakin menyebabkan negara tertekan dalam melaksanakan program. 

"Negara seharusnya menentukan tingkat defisit APBN berdasarkan forecasting atau kajian feasibility sebuah program. jika ada program yang potensinya besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi, maka defisit bisa lebih lebar dari 3 persen selama itu mampu meningkatkan pendapatan negara melebihi jumlah defisit," tandasnya.