Duga Tambang Emas Ilegal di Sumbar Dibekingi Aparat, DPR Minta Menhan-Panglima TNI Tertibkan Jajarannya

Dalam rapat bersama jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI, pada Selasa (19/5), Mulyadi menyoroti masih maraknya aktivitas tambang ilegal meski pemerintah pusat telah berulang kali menegaskan komitmen penertiban. Ia menilai implementasi di lapangan belum berjalan maksimal, sehingga praktik tambang ilegal tetap berlangsung secara terbuka.

“Dan saya sudah beberapa kali rapat dengan Pak Menhan itu tegas, namun prakteknya di daerah saya, barusan juga sembilan orang meninggal di Solok Selatan, akibat tambang ilegal,” kata Mulyadi dihadapan Menhan dan Panglima TNI.

Ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan aparat di daerah terhadap aktivitas tambang ilegal yang dinilai berlangsung terang-terangan. Ia menyebut, mustahil aktivitas tersebut tidak diketahui oleh aparat setempat.

“Saya berkali-kali mendengar pidato Bapak Presiden itu waktu ada Pak Panglima ada Polri, dimana masa Kodimnya tidak tahu, Polresnya tidak tahu, kemana mereka, sementara tambang ilegal itu sangat nyata dan sangat terbuka dan saya pastikan ada yang membeking pak, saya tidak mengatakan A B C siapa yang membeking tapi pasti ada yang membeking,” ujarnya.

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, ketegasan yang selama ini disampaikan pemerintah pusat harus benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan. Karena itu, ia meminta jika ada oknum aparat yang terlibat membekingi maupun membiarkan praktik tambang ilegal segera ditindak tegas demi menghentikan jatuhnya korban jiwa.

“Jadi pidato Pak Menhan sangat luar biasa, tapi kita harapkan betul-betul implementasi yang di bawah ini betul-betul mohon kiranya bertindak tegas. Karena korban jiwa terus bertambah, berkali-kali pak kejadian di Sumatera Barat, meninggal pak, rutin,” tegasnya.

Mulyadi juga menyoroti modus yang digunakan para pelaku tambang ilegal dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal, aktivitas tambang tersebut dijalankan menggunakan alat berat dalam jumlah besar yang tidak mungkin dikategorikan sebagai tambang rakyat biasa.

Baca Juga: Data Pribadi Jadi 'Tambang Emas' Baru Hacker, Begini Cara Kebocorannya Terjadi

“Mereka berkamuflase seakan-akan ini kepentingan rakyat. Rakyat hanya dijadikan kamuflase dan modus padahal ratusan eskavator yang bergerak, masa tambang rakyat eskavator, jadi sekali lagi Sumatera Barat, Pak Menhan, Pak Panglima, Pak KSAD, kepala staf yang lain, mohon kiranya aktualisasi peran TNI ini betul-betul terwujud untuk mentertibkan hal-hal ini sudah bertahun-tahun tidak mampu ditertibkan,” pungkasnya.