Amnesty Sebut Pernyataan Prabowo soal 'Londo Ireng' Bentuk Pembungkaman Kritik

JawaPos.com – Amnesty International Indonesia mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pengamat dan wartawan sebagai "Londo Ireng". Pernyataan itu dinilai mencerminkan sikap yang tidak terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik.

Manager Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna serupa dengan narasi antek asing yang beberapa kali digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok yang bersikap kritis terhadap pemerintah, mulai dari masyarakat sipil, pengamat hingga insan pers.

"Munculnya retorika ‘londo ireng’ ini sekali lagi menunjukkan ketidakmampuan Prabowo sebagai presiden dalam menerima pengawasan dan kritik publik," kata Haeril Halim dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7).

Menurut Haeril, penggunaan istilah tersebut disesuaikan dengan konteks pidato Presiden saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mayoritas pesertanya berasal dari kalangan masyarakat Jawa.

Baca Juga:Sebut Jurnalis Londo Ireng, AJI Desak Prabowo Minta Maaf

"Presiden ingin menyampaikan pesan antek asing itu berdasarkan konteks pendengarnya yang dmn dia lakukan di hadapan kader PKB yang memiliki basis massa yang kuat di pulau jawa," tegasnya.

Haeril menilai, retorika mengenai "antek asing" maupun "Londo Ireng" merupakan bentuk pengalihan isu dengan menjadikan kelompok masyarakat sipil yang kritis sebagai sasaran. Menurutnya, narasi semacam itu digunakan untuk menutupi berbagai kelemahan pemerintah, alih-alih memberikan jawaban atas kritik yang berkembang di ruang publik.

Ia menekankan sebagai kepala negara, Presiden seharusnya merespons kritik melalui perbaikan kinerja dan kebijakan, bukan dengan melontarkan tudingan yang dinilai tidak berdasar. Dengan sisa masa jabatan hingga 2029, pemerintah dinilai memiliki ruang yang cukup untuk membuktikan kinerjanya secara nyata.

"Retorika antek asing sangat berbahaya, bukan hanya bisa melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa yang demokratis, tapi juga melemahkan gerakan sipil yang dibutuhkan sebagai kontrol bagi kekuasaan," ujarnya.

Haeril menegaskan, persoalan utama bangsa bukanlah kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritik, melainkan praktik korupsi yang melibatkan para elite.