Menteri Perumahan Maruarar Sirait Ungkap Alasan Luas Rumah Subsidi 18 Meter Persegi

Sales marketing saat menjelaskan KPR rumah subsidi dibeli di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024). PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) tengah gencar membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk generasi milenial dan pasanga

JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons soal pro kontra regulasi rumah subsidi seluas 18 meter persegi. Dia mengakui pro kontra adalah hal yang biasa.

Maruarar meyakini tujuan dari penyusunan peraturan tersebut sangat baik, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa menerima manfaat, sekaligus tidak merugikan konsumen. Sebab pilihan desain rumah bersubsidi lebih bervariasi.

Maruarar Sirait menuturkan, saat ini masih tahapan menerima masukan. "Sekarang kan masih tahapan daripada masukan-masukan. Pro kontra itu biasa. Tujuannya kan baik," ujar usai melakukan pertemuan dengan sejumlah Ketua Umum Asosiasi Pengembang di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (2/6).

Baca Juga: Luas Tanah dan Bangunan Rumah Subsidi Bakal Diperkecil, Asosiasi: Tidak Ideal untuk Rumah Masa Depan

Kementerian PKP terbuka dan transparan, khususnya dalam menerima masukan terkait draft Peraturan Menteri PKP tersebut. Saran dan kritik akan membuat pembahasan peraturan tersebut menjadi lebih terbuka dan dipahami secara luas.

"Saya sangat terbuka soal draft Peraturan iyu. Saya gak membatasi, silakan kalau mau kritik dan saran. Adanya kritik di depan makin bagus sehingga kerja kami nyaman," urainya.

Menurut dia, prinsip dari penyusunan draft peraturan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan. Diketahui lahan yang ada sangat di perkotaan sangat terbatas.

Baca Juga: Pemerintah Rencanakan Bakal Perkecil Luas Tanah dan Bangunan Rumah Subsidi

"Dengan demikian akan muncul berbagai kreativitas desain rumah dari pengembang dan membuat konsumen memiliki banyak pilihan tempat tinggal di perkotaan.," ujarnya

Ke depan diharapkan pengembang membangun rumah subsidi terlebih dulu alias tidak hanya menjual gambar semata. Adanya pilihan desain dan lingkungan perumahan subsidi yang tertata dan di desain dengan baik tentunya akan membuat masyarakat nyaman tinggal bersama keluarganya.

"Jadi masyarakat yang akan membeli rumah subsidi harus benar-benar melihat bangunan rumahnya jadi dulu dan sekedar desainnya," tegasnya.

Menteri PKP menerangkan, setelah menyusun peraturan terkait rumah subsidi FLPP, direncanakan akan ada pembuata regulasi rumah komersial. "Jadi nanti ada aturan rumah subsidi dan rumah komersil. Isinya tentu akan mengatur soal lahan, pembiayaan, desain, ukuran dan harga," paparnya. (idr)

Editor: Ilham Safutra