Shin Tae-yong Bantah Dihukum 10 Tahun! Tegaskan Fokus Melatih Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

Pelatih Persija Jakarta itu menegaskan sanksi yang diterimanya bukan seperti yang ramai diberitakan dan memastikan tetap fokus memimpin Macan Kemayoran menghadapi Piala Presiden 2026.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut akhirnya angkat bicara saat ditemui awak media di Surabaya, Sabtu (25/7/2026). Ia memilih meluruskan informasi yang beredar tanpa membeberkan secara rinci proses yang tengah dihadapinya.

“Saya tegaskan lagi bahwa (hukuman) itu bukan 10 tahun,” kata Shin Tae-yong.

Baca Juga:Debut Shin Tae-yong di Persija Dimulai Lawan Persebaya, Akui Persiapan Tim Belum Sepenuhnya Matang

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu mengaku sebenarnya ingin menjelaskan seluruh persoalan kepada publik. Namun, ia memilih menahan diri karena merasa masih ada sejumlah hal yang menurutnya tidak berjalan secara adil.

“Saya sebenarnya ingin jujur, ingin mengatakan semuanya. Namun saya tak akan melakukannya. Ada hal-hal yang tidak adil menurut saya. Sebagai mantan pelatih Ulsan HD, saya akan menerima semuanya,” ujarnya.

Shin Tae-yong memastikan polemik yang berkembang di Korea Selatan tidak akan mengganggu pekerjaannya bersama Persija Jakarta.

Baca Juga:Debut Shin Tae-yong di Persija Dimulai Lawan Persebaya, Akui Persiapan Tim Belum Sepenuhnya Matang

Seluruh konsentrasinya kini diarahkan untuk mempersiapkan tim menghadapi turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

“Saya datang ke Jakarta untuk Persija. Jadi saya akan fokus ke tim ini,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah media Korea Selatan melaporkan KFA menjatuhkan sanksi disiplin kepada Shin Tae-yong terkait dugaan insiden yang disebut terjadi saat ia masih melatih Ulsan HD.

Menurut laporan tersebut, proses pemeriksaan telah diselesaikan pada awal Juli 2026 dan hasilnya telah disampaikan kepada Shin.

Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

Mengutip laporan Laodong News pada Jumat (25/7/2026), KFA tidak mengungkap rincian perkara dengan alasan perlindungan data pribadi. Federasi hanya menyatakan sanksi yang dijatuhkan masuk dalam kategori hukuman berat.