KOI Bawa Kabar Baik usai Bertemu dengan IOC di Lausanne, Indonesia Bebas dari Ancaman Sanksi?

JawaPos.com-Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) telah melakukan pertemuan resmi dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) di markas besar IOC, Lausanne, Swiss, pada Selasa (28/10) sore waktu setempat atau malam WIB. Pertemuan terkait polemik visa atlet Israel itu menghasilkan kabar baik.

Rombongan KOI menyambangi markas besar IOC dengan dipimpin Raja Sapta Oktohari selaku Ketua Umum. Dia didampingi Komite Eksekutif NOC Indonesia Josephine Tampubolon dan Harry Warganegara, serta Sekretaris Jenderal Wijaya Noeradi dan Wakil Sekretaris Jenderal Daniel Loy.

KOI datang ke Swiss atas permintaan IOC untuk membahas perihal masalah penolakan visa atlet Israel oleh pemerintah Indonesia jelang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Persoalan ini sempat membuat Indonesia dalam bayang-bayang sanksi dari IOC.

Pertemuan dengan IOC pun telah berlangsung. KOI menyampaikan secara terbuka dan diplomatis penjelasan mengenai situasi yang terjadi di Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi sosial, serta langkah-langkah untuk menjamin keamanan dan kelancaran penyelenggaraan kejuaraan dunia tersebut.

Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari menyampaikan bahwa penjelasan pihaknya diterima dengan baik oleh IOC. Hasilnya pun ada titik temu positif yang dicapai sehingga membuka kembali ruang komunikasi dan kerja sama antara kedua pihak.

“Diplomasi yang kami lakukan bersama IOC berjalan sangat baik dan hasilnya positif. Kami memberikan pemahaman menyeluruh mengenai situasi yang ada," kata Okto, sapaan akrab Raja Sapta Oktohari dalam rilis resmi KOI, Rabu (29/10).

"Baik di cabang olahraga gimnastik maupun di Indonesia secara umum. Dari pertemuan ini, kami mendapatkan angin segar dan titik temu positif untuk melanjutkan dialog secara konstruktif,” tambah dia.

Okto menambahkan bahwa komunikasi dan transparansi menjadi kunci keberhasilan pertemuan tersebut. Selain itu kepastian ini juga menandai langkah awal dalam proses menuju solusi bersama.

“Intinya, kami berhasil memperbaiki jalur komunikasi dengan IOC. Mereka memahami posisi Indonesia, dan kami juga memahami tanggung jawab IOC dalam menjaga prinsip non-diskriminasi," papar Okto.

"Sekarang fokusnya bukan lagi pada masalah yang terjadi kemarin, tetapi bagaimana kita melangkah ke depan, hari ini dan besok, untuk membangun solusi bersama,” lanjut Okto.

Okto tidak memberikan lebih detail hasil pertemuan. Termasuk soal bagaimana ancaman sanksi yang pernah dinyatakan IOC beberapa waktu lalu, di mana beberapa poin adalah mengakhiri kans Indonesia jadi tuan rumah setingkat olimpiade dan meminta federasi internasional tak menggelar ajang dunia di Indonesia.

Di sisi lain, Okto menyatakan bahwa sikap pemerintah Indonesia juga mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan perdamaian dunia.

“Perlu digarisbawahi juga, bahwa sikap pemerintah Indonesia itu menjadi cerminan dari sikap bangsa Indonesia. Kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, kita mendukung dan menjunjung tinggi Olympic Charter, tapi juga ingin dan akan selalu menyuarakan perdamaian dunia. Komunikasi dan transparansi akan selalu menjadi kunci keberhasilan. Karena ini belum selesai, ini masih proses menuju keberhasilan,” tegas Okto.

Dalam pertemuan tersebut, Okto juga menyebut bahwa Indonesia tetap menjadi bagian integral dari Olympic Movement, serta menempatkan komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan seluruh peserta sebagai prioritas utama.

“Kami jelaskan juga bahwa sikap pemerintah Indonesia bukan hanya untuk olahraga, tapi untuk menjaga dan menjamin keamanan dari semua pihak yang terlibat. Sikap ini juga sekaligus menjunjung dan mendukung Olympic Charter serta menjadi dasar dalam menyuarakan perdamaian dunia,” jelas Okto.