Narapidana hingga Penghuni Liponsos di Surabaya Dibantu Membuat KTP Jelang Pemilu 2024

JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya berkomitmen untuk menyukseskan Pemilu 2024. Salah satu yang dilakukannya adalah memfasilitasi warga Kota Surabaya yang menempati tempat khusus dan tidak mengantongi dokumen kependudukan, seperti narapidana, penghuni Liponsos, dan Griya Werdha.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, berdasar peraturan KPU, salah satu persyaratan orang untuk mencoblos adalah harus menunjukkan KTP atau menunjukkan identitas kependudukan. Baik KTP digital atau dokumen lain yang dikeluarkan Dispendukcapil.

”Mulai beberapa waktu lalu, kita sudah menyiapkan biodata kependudukan untuk narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan (LP), yang mana mereka itu tercatat warga Surabaya dan sudah memiliki hak pilih,” kata Eddy di kantornya, Kamis (8/2).

Menurut dia, berdasar permohonan ke Dispendukcapil Surabaya dan sudah ditindaklanjuti adalah 4 warga di LP Mojokerto, 10 warga di LP Sidoarjo, dan 70 warga di LP Medaeng. Mereka yang berada di LP itu dibuatkan biodata kependudukan yang disertai dengan foto yang bersangkutan.

”Jadi, para narapidana ini kita buatkan biodata kependudukan, bukan KTP, karena memang kalau dibuatkan KTP kami khawatir akan digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya,” tutur Eddy Christijanto.

Dia menegaskan, pembuatan biodata kependudukan itu berdasar permohonan dari pihak lapas. Sebab, pihak Lapas yang lebih tahu warga mana saja di lapas dan siapa saja yang dicabut hak pilihnya dan siapa saja yang tidak dicabut hak pilihnya.

”Lapas itu cukup mengirimkan permohonan kepada kami, lalu kita akan cek datanya terus ketika sudah ditemukan akan langsung diterbitkan biodata kependudukan,” terang Eddy Christijanto.

Selain menerbitkan dokumen kependudukan untuk para narapidana, Dispendukcapil juga menerbitkan dokumen kependudukan untuk penghuni Liponsos Keputih sebanyak 52 orang, Liponsos Babat Jerawat sebanyak 9 orang, dan Graha Werdha 4 orang.

”Biodata kependudukan yang kami berikan kepada para narapidana dan dokumen kependudukan yang kami berikan kepada penghuni Liponsos dan Graha Werdha itu bisa dijadikan dasar untuk mencoblos. Silakan membawa itu ketika akan mencoblos nanti,” papar Eddy Christijanto.

Eddy memastikan, sekarang ini tidak ada alasan lagi bagi warga Kota Surabaya untuk tidak mencoblos hanya karena tidak memiliki identitas kependudukan.

”Yang jelas, kami Dispendukcapil Surabaya mendukung sepenuhnya terhadap identitas dan dokumen kependudukan yang dipersyaratkan untuk bisa ikut dalam Pemilu 2024,” ucap Eddy Christijanto.