Komisi C DPRD Surabaya Wanti-Wanti Minta Efisiensi Jangan Ganggu Infrastruktur

JawaPos.com–Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Achmad Nurdjayanto meminta pemerintah kota agar kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Hal ini disampaikan di tengah alokasi anggaran pembangunan dan layanan yang mencapai Rp 6,2 triliun atau sekitar 49,27 persen dari APBD 2026.

”Efisiensi silakan dilakukan, tapi jangan sampai mengganggu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Itu kebutuhan dasar warga,” tegas Achmad Nurdjayanto dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (14/4).

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Jam Tanpa Gawai bagi Anak

Dia menjelaskan Pemkot Surabaya menjalankan efisiensi dengan menekan belanja operasional, seperti konsumsi rapat, penggunaan energi, hingga mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk menghemat bahan bakar agar alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada sektor prioritas. Langkah tersebut sudah tepat selama tidak bergeser ke belanja pembangunan.

Achmad Nurdjayanto menegaskan DPRD akan mengawal ketat implementasi di lapangan. ”Jangan sampai ada alasan efisiensi lalu kualitas pekerjaan turun atau proyek jadi molor. Ini yang akan kami awasi,” ujar dia.

Dia menyoroti sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan, seperti lanjutan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Menganti Lidah Wetan, diversi Jalan Raya Pakal–Raci, hingga pembangunan fly over Taman Pelangi. Selain itu, pembangunan 11 rumah pompa baru dan normalisasi saluran juga menjadi prioritas untuk penanganan genangan.

Baca Juga: Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Gunakan Foto Profil Kepala BKPSDM Gresik untuk Yakinkan Korban

Menurut Achmad Nurdjayanto, proyek-proyek tersebut harus berjalan sesuai target karena berpengaruh langsung terhadap konektivitas antar wilayah dan pengendalian banjir di Surabaya.

”Kalau infrastruktur ini berjalan baik, dampaknya langsung ke ekonomi dan mobilitas warga,” tandas Achmad Nurdjayanto.

Di sektor pelayanan publik, DPRD juga menyoroti peningkatan fasilitas kesehatan melalui perbaikan 10 puskesmas dan pembangunan satu puskesmas baru di Sidosermo dengan total anggaran sekitar Rp 15,3 miliar.