Skandal Joki UTBK Surabaya, DPRD Soroti Dugaan Penyalahgunaan Blangko e-KTP Palsu

JawaPos.com - Polisi membongkar skandal joki Ujian Tulis Berbasis Komputer untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) di Surabaya. Dugaan penyalahgunaan blangko e-KTP ilegal menjadi sorotan masyarakat.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi gerak cepat Polrestabes Surabaya dalam mengungkap kasus sindikat joki UTBK-SNBT yang ternyata sudah beroperasi sejak 2017.

“Kami mengapresiasi langkah Polrestabes Surabaya yang berhasil mengungkap kasus ini. Karena persoalannya sudah sangat serius dan menyangkut dokumen negara,” ujar Yona kepada awak media, Jumat (8/5).

Baca Juga:Motorola Salip Apple dan Samsung, Razr Ultra 2026 Buka Era Baru Baterai Silikon-Karbon di Pasar Ponsel Lipat Global

Menurutnya, pengungkapan kasus ini penting untuk menjaga integritas pendidikan. Apalagi dalam perkembangannya, polisi juga menemukan indikasi penyalahgunaan blangko e-KTP untuk memanipulasi data peserta UTBK.

“Kalau benar ada praktik penjualan blangko e-KTP untuk kepentingan joki UTBK, maka ini tidak lagi hanya soal kecurangan akademik, tetapi sudah masuk ranah pidana serius,” imbuh politisi yang akrab disapa Cak Yebe ini.

Ia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini sampai ke akar. Termasuk mendalami alur distribusi blangko e-KTP dan dugaan keterlibatan oknum ASN dalam proses curang tersebut.

“Ini harus dibongkar sampai akar-akarnya. Jangan berhenti pada pelaku joki atau lapangan saja, tetapi juga harus ditelusuri siapa yang memasok dan membuka akses dokumen tersebut,” tegasnya.

Baca Juga:Prediksi Skor Arema FC vs PSM Makassar: Duel Dua Tim dengan Misi Berbeda!

Selain mencederai sistem pendidikan Indonesia, politisi Partai Gerindra tersebut menilai penggunaan identitas palsu dalam seleksi nasional perguruan tinggi, seperti UTBK-SNBT bisa merusak kepercayaan publik.

“Jika proses UTBK khususnya fakultas-fakultas favorit seperti kedokteran menggunakan joki, maka ini alarm serius. Bagaimana kualitas para dokter muda harapan bangsa kalau proses kelulusannya dibantu joki?” ucapnya kecewa.

Cak Yebe menegaskan e-KTP merupakan dokumen vital untuk layanan publik. Kebocoran blangko e-KTP dapat memicu masalah lebih luas, tidak hanya di sektor pendidikan tetapi juga layanan administrasi lainnya.