Komisi C DPRD: Bangun Drainase Baru Saja Tak Cukup Atasi Banjir di Surabaya 

JawaPos.com - Dalam dua hari terakhir, hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kota Surabaya pada pagi hari menimbulkan genangan dan banjir di sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga.

Meski berangsur surut, genangan dikeluhkan warga karena menganggu aktivitas harian mereka. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan kesulitan melintas akibat ketinggian air di beberapa titik mencapai 30 centimeter.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menilai penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan drainase baru, melainkan normalisasi saluran secara intensif dan berkelanjutan.

“Memang ini (hujan deras) berbarengan dengan pasang air laut, tetapi itu bukan menjadi alasan. Seharusnya dengan dorongan infrastruktur dan normalisasi yang intens, dampak banjir bisa dikurangi,” ujar Eri, Rabu (24/6).

Menurutnya, salah satu akar persoalan banjir di Surabaya adalah normalisasi saluran yang belum berjalan maksimal. Akibatnya, banyak drainase mengalami pendangkalan karena sedimentasi yang menumpuk dalam waktu lama.

Kondisi tersebut membuat kapasitas saluran air berkurang sehingga aliran tidak mampu menampung debit hujan yang tinggi. Karena itu, pengerukan dan pemeliharaan drainase harus dilakukan secara lebih rutin.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti dampak perubahan iklim yang memicu curah hujan ekstrem. Oleh karena itu, perlu strategi penanganan banjir yang lebih menyeluruh, bukan hanya mengandalkan pembangunan drainase.

“Seberapa kuat kita membangun drainase, itu tidak akan bisa mengikuti dampak perubahan iklim. Karena itu penting menyeimbangkan pembangunan infrastruktur abu-abu dengan infrastruktur hijau,” imbuhnya.

Untuk memaksimalkan penanganan banjir di Surabaya, Ketua Komisi C DPRD Surabaya mengusulkan agar pemerintah memperbanyak kawasan resapan, tampungan air, hingga sistem pemanenan air hujan.

Konsep tersebut telah diakomodasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Banjir yang saat ini tengah digodok DPRD bersama Pemerintah Kota Surabaya.