3.283 Warga Surabaya Keluhkan Data Desil DTSEN Tak Sesuai Kondisi

JawaPos.com - Sebanyak 3.283 keluhan terkait ketidaksesuaian data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga awal September 2026.

Keluhan itu muncul ketika posisi desil yang tercatat dinilai tidak menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga sebenarnya. 

Namun, Pemkot Surabaya tidak bisa langsung mengubah posisi desil tersebut karena kewenangan pembaruan data berada di pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, laporan masyarakat masuk melalui berbagai jalur. Di antaranya Dinsos, kelurahan, kecamatan, hingga hotline Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Baca Juga:Rekomendasi Layanan Top Up E-Wallet Murah dan Cepat, Bebas Ribet

“Kami menerima melalui beberapa kanal. Baik langsung kepada kami, ada yang melalui kelurahan, kecamatan, ada juga yang melalui hotline Bapak Wali Kota Eri Cahyadi,” kata Antiek, Jumat (4/9). 

Setiap laporan, lanjut dia, tidak langsung dijadikan dasar perubahan data. Dinsos terlebih dahulu melakukan verifikasi untuk mencocokkan data dengan kondisi warga di lapangan.

Tim survei Dinsos dapat turun bersama perangkat kelurahan untuk melakukan pengecekan berdasarkan nama dan alamat warga yang mengajukan keberatan.

“Sampai dengan saat ini (September), kami menerima sekitar 3.283. Nah, keluhan ini kemudian dari hasil outreach kami usulkan untuk pemutakhiran ke pusat,” ujarnya.

Antiek menegaskan posisi desil tidak dapat diubah langsung oleh Pemkot Surabaya. Dinsos hanya bertugas melakukan verifikasi dan mengusulkan pembaruan kepada pemerintah pusat.