<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/14/tPqRAkPRGPSOg6rs5AXwDU7UKwYyjCohjSsGiCBv-1844533042.jpg" alt="Brigjen Pol Umar Surya Fana resmi menjadi ketum Perbakin DKI Jakarta untuk periode 2026-2030. (Perbakin DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Brigjen Pol Umar Surya Fana resmi menjadi ketum Perbakin DKI Jakarta untuk periode 2026-2030. (Perbakin DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Lewat Musyawarah Provinsi (Musprov) 2025 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, pada Sabtu (13/12), Brigjen Pol Umar Surya Fana resmi menjadi ketua umum (ketum) Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta periode 2026-2030. Sebagai ketum, jenderal bintang satu Polri tersebut langsung memasang target juara umum. Tidak tanggung-tanggung, target juara umum itu dipatok untuk setiap ajang yang diikuti atlet di bawah binaan Perbakin DKI. Menurut Brigjen Umar, organisasi yang dia pimpin harus menjadi barometer nasional. Sehingga tidak boleh lagi memasang target sebagai runner up atau juara dua. Dia ingin Perbakin DKI ingin selalu menarget juara. &rdquo;Program utama kami jelas, Perbakin DKI harus jadi barometer nasional. Tahun depan targetnya juara umum. Bukan runner up lagi,&rdquo; kata Brigjen Umar.&nbsp; Selain menjadi juara dalam setiap ajang, Umar ingin Perbakin DKI juga memperbaiki tata kelola organisasi. Dia ingin organisasi perbakin naik kelas. Karena itu, dia berniat merapikan organisasi tersebut. Menurut dia, organisasi olahraga tidak boleh hanya hidup mengandalkan satu sosok atau figur. Harus ada transparansi sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, Umar menyampaikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) harus menjadi kitab suci bagi organisasi Perbakin DKI. Salah seorang perwira tinggi (pati) Polri itu tidak ingin Perbakin DKI hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dia ingin Perbakin DKI dihormati karena aturan, bukan karena sosok tertentu.&nbsp;&rdquo;Tidak perlu hormati Umar-nya, hormati organisasinya,&rdquo; ungkap Umar. Berkaitan dengan pembinaan, Umar menyampaikan bahwa Perbakin DKI akan menjadikan klub sebagai inti dan jantung organisasi. Sehingga dari klub akan lahir atlet, pelatih, juri, sampai official yang andal. Dia ingin klub menjadi pusat pembinaan. Karena itu, klub harus aktif. Sehingga tidak ada lagi klub yang dianggap lemah atau klub yang bermasalah. &rdquo;Saya tidak mungkin bekerja sendiri tanpa klub. Perbakin ini rumah kita bersama,&rdquo; jelas Brigjen Umar.&nbsp; Umar memastikan bahwa Perbakin DKI tidak akan mentolerir setiap pelanggaran yang terkait dengan penyalahgunaan dana organisasi. Apalagi bila dana tersebut berasal dari KONI atau APBD. Dengan begitu, dia bisa melakukan penguatan fasilitas latihan sampai berstandar nasional. Tujuannya tidak lain supaya para atlet bisa berlatih dengan fasilitas terbaik.&nbsp;

Brigjen Pol Umar Surya Fana terpilih sebagai ketum Perbakin DKI Jakarta, menetapkan target juara umum dan perbaikan organisasi

Brigjen Pol Umar Surya Fana Jabat Ketum Perbakin DKI Jakarta, Target Juara Umum!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/oZtTjXtKMf1W8Em5eSMphiWlgq8O5gPSZgPdQs96-419397702.jpg" alt="KOWANI jelaskan terkait dinamika internal Pengurus di organisasi, Jumat (21/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KOWANI jelaskan terkait dinamika internal Pengurus di organisasi, Jumat (21/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menegaskan komitmen penuh untuk menjaga integritas dan tata kelola organisasi yang bersih. Penegakan disiplin dan sanksi diberikan bagi pengurus yang dinilai melanggar AD/ART serta etika organisasi.&nbsp; Kebijakan ini menegaskan posisi KOWANI sebagai lembaga perempuan tertua di Indonesia yang menjunjung profesionalisme dan transparansi. Ketua Umum KOWANI Nannie Hadi Tjahjanto mengungkapkan tiga prinsip utama dalam tata kelola organisasi sebagai dasar penegakan disiplin internal. Menurut dia, pelanggaran organisasi dalam bentuk apa pun tidak bisa ditoleransi karena bertentangan dengan AD/ART hasil Kongres XXVI Tahun 2024. Setiap tindakan yang tidak berlandaskan mandat sah organisasi dinilai sebagai pelanggaran berat yang berpotensi merusak kehormatan lembaga. Nannie menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang kebal terhadap aturan. Semua pengurus KOWANI, baik di pusat maupun di daerah, wajib menjunjung disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas organisasi secara kolektif&ndash;kolegial. Selain itu, penegakan disiplin disebut sebagai kewajiban moral dan konstitusional demi menjaga keberlanjutan organisasi dan visi KOWANI menuju Indonesia Emas 2045. Nannie juga mengungkapkan bahwa KOWANI telah menggelar Rapat Konsolidasi Nasional bersama Ketua Umum Organisasi Anggota Pemilik Suara Sah, Dewan Pertimbangan, Tim Ahli Bidang Hukum, dan Tim Khusus. Rapat tersebut secara resmi merekomendasikan penjatuhan sanksi tegas terhadap pengurus yang dinilai melakukan pelanggaran berat. "Berdasar hasil kajian dan bukti administrasi, KOWANI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum tentang Pemberhentian Tidak Hormat terhadap 19 Pengurus Dewan Pimpinan Masa Bakti 2024&ndash;2029 yang terbukti melakukan tindakan," ujar Nannie, Jumat (21/11). Nannie menambahkan, sanksi tersebut dijatuhkan karena tindakan sejumlah pengurus dianggap melampaui kewenangan konstitusional, menerbitkan dokumen ilegal, dan bertentangan dengan prinsip kolektif&ndash;kolegial. "Langkah ini dilakukan secara hati-hati, melalui kajian hukum dan konsultasi lintas dewan, demi menjaga stabilitas organisasi dan kepercayaan publik,"&nbsp;tandas Nannie.

KOWANI menegaskan komitmen untuk menjaga integritas dan tata kelola organisasi, dengan penegakan disiplin bagi pengurus yang melanggar etika

KOWANI Tegakkan Tata Kelola Organisasi, 19 Pengurus Dijatuhi Sanksi Tidak Hormat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/kader-Partai-Ummat-3224206022.jpg" alt="Anggota Mahkamah Partai Ummat Herman Kadir (kanan) memberikan keterangan kepada awak media (16/6). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Mahkamah Partai Ummat Herman Kadir (kanan) memberikan keterangan kepada awak media (16/6). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Internal Partai Ummat sedang bergolak. Pemicunya, isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang dinilai memberikan kewenangan berlebihan ke Majelis Syuro. Proses pengesahan naskah AD/ART Partai Ummat yang terbaru, bakal diperkarakan di pengadilan.&nbsp; Gelombang protes tersebut disampaikan anggota Mahkamah Partai Umat Herman Kadir. Dia mengatakan, ada aduan dari 24 DPW Partai Ummat yang masuk ke mejanya. Dia akhirnya memutuskan terjadi sengketa AD/ART di Partai Ummat. "Saya surati Menteri Hukum supaya menunda pengesahan AD/ART terbaru Partai Ummat," kata Herman Kadir di sela Mukernas II dan Munas I Partai Ummat di Jakarta pada Senin (16/6).&nbsp; Ternyata, Menteri Hukum sudah menerbitkan pengesahan AD/ART yang disusun di Jogjakarta itu. AD/ART tersebut dibahas di Jogjakarta akhir tahun lalu. Kemudian surat pengesahan dari Kementerian Hukum keluar Mei 2025 lalu.&nbsp; Dia mengatakan alasan polemik AD/ART itu karena bertentangan dengan UU Parpol. Di antaranya di dalam AD/ART tersebut di atur bahwa tidak ada munas. Kemudian juga tidak ada rakernas.&nbsp; "Semua (keputusan) ada di tangan Majelis Syuro. Menentukan calon kepala daerah Majelis Syuro. Jadi (Mejelis Syuro) jadi lembaga yang suaranya mutlak," katanya. Dia prihatin karena kebijakan AD/ART baru tersebut digodok oleh Amien Rais. Baginya Amien Rais adalah tokoh demokrasi Indonesia. Sehingga sudah sewajarnya mengeluarkan AD/ART yang bersifat demokratis dan tidak otoriter.&nbsp; Dia menegaskan bahwa Partai Ummat adalah partai relijius dengan menjunjung nilai-nilai Islam. Kekuasaan absolut bada Dewan Syuro, baginya tidak mencerminkan semangat Islam. Dia juga mengatakan praktik berdagang atau menghimpun kekayaan lewat partai juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. (wan)&nbsp;

Kekuasaan Majelis Syuro Partai Ummat diprotes oleh 24 DPW. Herman Kadir meminta penundaan pengesahan AD/ART yang dianggap tidak demokratis.

Partai Ummat Bergolak, Kader Gugat AD/ART

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/WhatsApp-Image-2025-02-22-at-200324-1050572481.jpg" alt="PB IKASI pimpinan Amir Yanto gelar Rakernas dan Munasus di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 22- 23 Februari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PB IKASI pimpinan Amir Yanto gelar Rakernas dan Munasus di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 22- 23 Februari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) pimpinan Amir Yanto menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 22- 23 Februari. Sejumlah keputusan penting akan dibuat demi meningkatkan prestasi atlet anggar Indonesia. Agenda utama Rakernas dan Munasus IKASI adalah membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKASI 2017. Perubahan tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2024, dan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024. Pembukaan Rakernas dan Munasus dilakukan ketua Ikasi Amir Yanto didampingi perwakilan Kemenpora Yohan dan Komite Eksekutif NOC Indonesia Krisna Bayu. Keputusan penting yang akan dihasilkan di Rakernas dan Munasus ini diharapkan bisa menghasilkan program-program yang meningkatkan prestasi atlet anggar Indonesia. Ketua Umum PB IKASI Amir Yanto menyatakan, agenda utama melaksanakan Rakernas 2025 dan musyawarah khusus untuk melakukan perubahan AD/ART. Rakernas untuk menyusun program-program baik untuk satu tahun ini hingga sampai akhir kepengurusan. &rdquo;Bagaimana kami menyusun program-program yang bisa meningkatkan prestasi atlet. Khususnya untuk mengikuti event-event internasional. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh suatu medali,&rdquo; ujar Amir Yanto saat diwawancarai. Pada kesempatan tersebut PB IKASI pimpinan Amir Yanto juga mengumumkan Indonesia dipercaya menggelar Kejuaraan Anggar Asia 2025. Rencananya ajang ini digelar pada Juli di Bali. &rdquo;Kejuaraan Asia ini juga kita bahas di Rakernas dan Munasus tapi sudah ada panitiannya sendiri. Event ini akan digelar pada awal Juli di Bali. Titel kejuaraannya&nbsp; yakni Asian Fencing Championship 2025,&rdquo; papar Amir Yanto. PB IKASI pimpinan Amir Yanto juga memastikan akan rutin mengirim atlet anggar Indonesia ke event internasional. Penggiriman atlet ini akan dilakukan di level junior dan senior agar bisa menimba pengalaman sehingga dalam beberapa tahun mendatang Indonesia bisa berprestasi internasional. &rdquo;Kami masih jauh ke Olimpiade. Di SEA Games saja baru meraih 1 perunggu. Karena itu kita selalu mengikutkan atlet-atlet baik senior maupun junior melakukan turnamen internasional untuk menambah jam terbang dan pengalaman sehingga beberapa tahun ke depan kita bisa berbicara banyak di tingkat ASEAN, Asia dan juga Olimpiade,&rdquo; ucap Amir Yanto. Untuk menghadapi Kejuaraan Anggar Asia 2025 Bali dan SEA Games 2025 Thailand, Sekjen PB IKASI Firtian Judiswandarta mengatakan, PB IKASI telah memanggil 52 atlet anggar dari seluruh Indonesia untuk mengikuti Seleksi Nasional (Seleknas) di Badiklat Kejaksaan Agung (Kejagung) Ceger Cipayung, Jakarta Timur, 1 Februari lalu. &rdquo;Seleknas ini kami gelar dengan biaya mandiri dan kita tidak terpengaruh dengan efisiensi anggaran Kemenpora. Mereka yang terpilih dalam seleknas akan menjalani program latihan pelatnas menghadapi Kejuaraan Anggar Asia 2025 Bali dan SEA Games 2025 Thailand,&rdquo; kata Judis, panggilan karib Firtian Judiswandarta.

PB IKASI pimpinan Amir Yanto menggelar Rakernas dan Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 22- 23 Februari

Lakukan Perubahan AD/ART, PB IKASI Siapkan Program Tingkatkan Prestasi Atlet Anggar Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/15/WhatsApp-Image-2024-09-14-at-161358-3281357084.jpg" alt="Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi menyatakan penolakan terhadap upaya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia dengan agenda utama menggantikan Ketua Umum Arsjad Rasjid. Penolakan tersebut disampaikan oleh 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka adalah Provinsi Bengkulu, DI Jogjakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya. Penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyatakan sikap menolak Munaslub sesuai keputusan Rapat Pleno. &rdquo;Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026. Selain itu, berdasar AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum Terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri,&rdquo; kata Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty. Sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. Itu setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan. Selain itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa. Sedangkan 21 Kadin Daerah atau mayoritas yang sudah menolak Munaslub. Senada, Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara Anton Timbang menegaskan, penolakan terhadap gerakan Munaslub yang tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia. Pihaknya mendukung penuh langkah-langkah kepemimpinan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. &rdquo;Dewan Pengurus Kadin Sulawesi Tenggara menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah. Kami menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah dunia usaha,&rdquo; tegas Anton. Penolakan terhadap Munaslub juga dilontarkan Kadin Papua. Ketua Umum Kadin Papua Ronald Antonio mengatakan, segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, hanya akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak marwah Kadin sebagai wadah pengusaha yang solid dan tepercaya. &rdquo;Dewan Pengurus Kadin Papua dengan tegas menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan organisasi, termasuk upaya untuk menyelenggarakan Munaslub yang tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin,&rdquo; ujar Ronald. Ketua Umum Kadin Maluku Utara Umar Lessy juga menyatakan penolakan terhadap rencana Munaslub. Kadin Maluku Utara tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid, termasuk keputusan untuk berhalangan sementara dan penunjukan Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum beberapa waktu lalu. &rdquo;Hal itu sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan pasal 5 UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin jo pasal 14 AD Kadin. Kami percaya bahwa keputusan ini diambil demi menjaga netralitas dan integritas organisasi Kadin,&rdquo; kata Umar. Ketua Umum Kadin Bengkulu Ahmad Irfansyah mengatakan, sesuai AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap AD/ART. Seluruh anggota Kadin, baik Kadin Daerah maupun Anggota Luar Biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah undang-undang dan menegakkan AD/ART dalam aktivitas organisasi. &rdquo;Kami, Dewan Pengurus Bengkulu dengan tegas menyatakan akan selalu mematuhi seluruh ketentuan dan aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin,&rdquo; tegas Ahmad. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono menilai, upaya menggelar Munaslub bukan saja bertentangan dengan AD/ART Kadin Indonesia, tapi juga mengancam keutuhan Kadin sebagai organisasi dunia usaha yang dibentuk berlandas undang-undang. Dia berharap seluruh anggota Kadin bersatu dan tetap solid menjalankan aktivitas organisasi dengan berpegang pada prinsip-prinsip dan ketentuan dalam AD/ART. &rdquo;Kadin Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh elemen Kadin di Tingkat pusat dan daerah demi menjaga stabilitas organisasi dan berkontribusi positif terhadap kemajuan perekonomian nasional,&rdquo; tandas Arya. M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026. Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasar keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia, pada 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sebanyak 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi menolak upaya Munaslub dengan agenda utama menggantikan Ketua Umum Arsjad Rasjid

21 Kadin Daerah Tolak Munaslub, Tidak Sah Sesuai AD/ART dan Keppres 18/2022, Tetap Dukung Arsjad Rasjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/WhatsApp-Image-2024-08-16-at-203639-3761424029.jpg" alt="Rapat perdana persiapan Muktamar VI PBB di Aula Markas PBB, Jakarta Selatan, Jumat (16/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rapat perdana persiapan Muktamar VI PBB di Aula Markas PBB, Jakarta Selatan, Jumat (16/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) gelar rapat perdana persiapan Muktamar VI PBB di Aula Markas PBB, Jakarta Selatan, Jumat (16/8). Rapat pertama dihadiri Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid, Sekjen Mohammad Masduki, Ketua Majelis Syuro KH Masrur Anhar, para wakil ketua umum, wakil sekjen, dan para panitia yang terlibat dalam acara Muktamar VI. Ketua Pelaksana Muktamar VI, Cak Abd. Rohim mengatakan, agenda rapat membahas persiapan awal panitia agar pelaksanaan Muktamar berjalan lancar. &rdquo;Alhamdulillah ini rapat perdana Muktamar yang dihadiri semua fungsionaris partai dan semua panitia yang terlibat. Insya Allah Muktamar VI PBB akan dilaksanakan pada akhir Januari 2025,&rdquo; kata Cak Rohim. Untuk lokasi Muktamar, kata Rohim, masih didiskusikan dengan para petinggi partai. Tapi, ada tiga lokasi yang menjadi alternatif untuk menggelar Muktamar. Sulawesi Tenggara, Belitung, dan Jakarta. &rdquo;Untuk sementara ada tiga lokasi alternatif yang kami siapkan, Sulawesi Tenggara, Belitung, dan Jakarta. Tapi sekarang ini kami fokus ke Pilkada serentak dulu, setelah itu kami akan menentukan lokasi tetap untuk Muktamar,&rdquo; jelas Cak Rohim. Diinformasikan, pelaksanaan Muktamar PBB ini untuk menentukan calon ketua umum baru, perubahan AD/ART partai, dan program-program partai selama 5 tahun ke depan.

DPP Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar rapat perdana persiapan Muktamar VI PBB di Aula Markas PBB, Jakarta Selatan, Jumat (16/8)

PBB Gelar Rapat Perdana Persiapan Muktamar VI

ad/art

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ad/art