<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/aa3e5126-cd0e-4cc7-a3c9-b477f5a08fae-1763541025.jpg" alt="Presiden Prabowo resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) segera memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku, serta konflik kepentingan Hakim Konstitusi Adies Kadir pada&nbsp;pekan ini. Ihwal hal ini dikatakan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna. Menurut I Dewa Gede Palguna, saat ini pihaknya sedang melaksanakan rapat permusyawaratan hakim (RPH), setelah sidang mendengarkan keterangan pelapor dan meminta keterangan terlapor digelar pekan lalu. "Ini kami sedang RPH. Nanti saya kabari, ya (jadwal sidang pengucapan putusan). Ya, rencananya dalam minggu ini," ucap Palguna dilansir dari Antara, Rabu (25/2). Meski belum membeberkan jadwal rincinya, Palguna memastikan sidang pengucapan putusan tersebut akan digelar secara terbuka untuk umum. "Hukum acaranya menentukan demikian," katanya. Sebelumnya, pada Kamis (19/2), MKMM telah meminta keterangan Adies Kadir yang dilaporkan karena diduga melanggar kode etik dan terlibat konflik kepentingan dalam pencalonannya sebagai hakim konstitusi usulan DPR RI. Kepada ANTARA, Palguna menyatakan&nbsp;tidak bisa menjelaskan lebih lanjut perihal isi keterangan yang disampaikan Adies Kadir maupun substansi lain yang didalami kepada hakim konstitusi usulan DPR RI itu. Keterangan Adies Kadir didengar setelah Majelis Kehormatan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan keterangan pelapor pada Kamis (12/2). Adapun Adies Kadir, salah satunya, dilaporkan oleh 21 guru besar, dosen, hingga praktisi hukum tata negara yang tergabung dalam&nbsp;Constitutional and Administrative Law Society&nbsp;(CALS). Dia dilaporkan karena pencalonannya sebagai hakim konstitusi usulan DPR RI diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim MK serta peraturan perundang-undangan. Dalam laporannya, CALS mendalilkan pencalonan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi yang menggantikan Arief Hidayat tidak pantas, karena dilakukan setelah Komisi III DPR RI memilih calon lain, yakni Inosentius Samsul. Di samping itu, CALS juga memandang Adies Kadir, dengan latar belakangnya sebagai politisi, memiliki potensi konflik kepentingan yang besar ketika mengadili perkara, baik pengujian undang-undang maupun sengketa hasil pemilu. Maka dari itu, CALS melalui laporannya meminta MKMK untuk memberhentikan Adies Kadir dari jabatan hakim konstitusi. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

MKMK segera memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku, serta konflik kepentingan Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Pekan Ini  MKMK Putus Dugaan Pelanggaran Etik Adies Kadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/aa3e5126-cd0e-4cc7-a3c9-b477f5a08fae-1763541025-1-2160219245.jpg" alt="Penunjukan Adies Kadir (kiri) sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari perwakilan DPR menuai polemik. (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Penunjukan Adies Kadir (kiri) sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari perwakilan DPR menuai polemik. (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah sesuai peraturan perundang-undangan. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2). "Dalam prosesnya, pelaksanaan kewenangan konstitusional DPR dalam memilih saudara Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI dilakukan dengan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Habiburokhman di hadapan MKMK. "Ketentuan tersebut yakni Pasal 24C Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur DPR mengajukan tiga calon hakim konstitusi; Pasal 20 Undang-Undang MK yang mengatur tata cara seleksi calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka; lalu Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) serta tata rertib DPR RI," sambungnya. Habiburokhman menjelaskan, secara khusus RDP dengan MKMK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait proses pengajuan calon hakim konstitusi usulan DPR RI, yakni Adies Kadir. Ia memahami bahwa tugas MKMK menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Namun, MKMK dinilai tidak berwenang mengoreksi pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK. Hal itu diatur dalam Pasal 24C Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa hakim konstitusi diajukan oleh tiga cabang kekuasaan, yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. "Proses pemilihan dan pengajuan saudara Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI tentu bukan merupakan objek dari tugas MKMK," tegasnya. Merespons itu, Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang boleh mengintervensi kewenangan MKMK, termasuk DPR. Ia menyatakan, dirinya bekerja setelah disumpah untuk menjaga marwah MK. "Bahwa sepanjang menyangkut kewenangan kami, tidak boleh ada satu lembaga pun yang boleh mengintervensi, termasuk hakim konstitusi yang mengangkat kami. Dan itu kami ucapkan dalam sumpah. Kami menganggap sumpah itu sebagai sesuatu yang serius, yang mengikat kami," tegas Palguna. Palguna menegaskan, MKMK bertugas menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Namun, saat ini MKMK belum secara resmi merespons pelaporan masyarakat terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir. "Soal kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK, MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi), kalau sudah menyangkut kewenangannya, substansinya, tidak bisa kami jawab sekarang," ujarnya. Lebih lanjut, Palguna menyatakan sepanjang menyangkut Hakim Konstitusi, MKMK berwenang menangani setiap pelaporan masyarakat. Namun, pelaporan itu saat ini tengah dalam proses, belum ada keputusan resmi dari MKMK. "Jadi sepanjang menyangkut substansi yang sedang kami tangani Ibu dan Bapak, tidak bisa kami buka di sini. Tidak mungkin. Karena kami akan menyalahi sumpah kami, kami akan menyalahi hukum acara," pungkasnya. &nbsp;

Komisi III DPR tegaskan pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim MK sudah sesuai UU. MKMK dinilai tidak berwenang koreksi proses pengangkatan.

Komisi III DPR Sebut MKMK Tak Berwenang Koreksi Pengangkatan Adies Kadir jadi Hakim MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/1f691c76-e289-4dcc-bfc4-29cfafa2a62b-264548189.jpg" alt="Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir sudah tidak lagi berstatus sebagai kader partai. Menurut Bahlil, Golkar telah 'mewakafkan' Adies kepada negara untuk menjalankan tugas sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). &ldquo;Hari ini kita mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar, yang sebelumnya pimpinan DPR, Pak Adies Kadir, untuk menjadi hakim MK,&rdquo; kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1). Bahlil menjelaskan, Adies telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar beberapa hari sebelum resmi ditetapkan sebagai Hakim MK usulan DPR. Menurut Bahlil, langkah tersebut menjadi bentuk penegasan independensi Adies dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi. &ldquo;Beliau sudah bukan kader, bukan anggota, dan tidak berada dalam struktur partai sebelum ditetapkan,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Bahlil juga menanggapi penunjukan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, menggantikan posisi yang ditinggalkan Adies. Ia menilai, penunjukan tersebut menunjukkan bahwa setiap kader memiliki kesempatan yang sama di internal partai. Bahlil menyebut, keputusan tersebut mencerminkan sikap inklusif Partai Golkar sekaligus komitmen terhadap emansipasi dan proporsi gender dalam jabatan strategis di DPR. &ldquo;Bagi Golkar ini hal yang baik. Kita tidak setengah-setengah, langsung menempatkan perempuan sebagai pimpinan DPR. Perempuan juga punya hak, masa laki-laki saja,&rdquo; tegasnya. Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir telah ditetapkan sebagai calon hakim MK, dalam Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Adies Kadir menggantikan posisi hakim konstitusi Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026. Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menggantikan jabatan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR. &nbsp;

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir sudah tidak lagi berstatus sebagai kader partai.

Bahlil Pastikan Adies Kadir Bukan Lagi Kader Golkar, Sudah 'Diwakafkan' ke MK

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/upscalemedia-transformed-85-1-1521849778.jpeg" alt="Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membuka rapat dengar pendapat dengan Pansel Calon Anggota KY Periode 2025&ndash;2030 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membuka rapat dengar pendapat dengan Pansel Calon Anggota KY Periode 2025&ndash;2030 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Keputusan Komisi III DPR RI menunjuk politikus Partai Golkar Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menuai sorotan publik. Pasalnya, Adies Kadir sempat dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI usai aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan tidak ada persoalan dengan pencalonan Adies Kadir sebagai calon tunggal hakim MK usulan DPR. Ia menyatakan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memutuskan bahwa Adies Kadir tidak terbukti melakukan pelanggaran etik. &ldquo;Iya tahu, dinonaktifkan karena apa? Karena salah bicara kan? Salah bicara masa dianggap pelanggaran? Kan enggak. Sudah ada putusan MKD juga kok,&rdquo; kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Habiburokhman menilai persoalan yang sempat menimpa Adies Kadir tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan pencalonannya sebagai hakim konstitusi. &ldquo;Ya memang dong. Orang dia enggak terbukti melanggar kok. Dan coba Anda bayangkan, itu masalah menyampaikan hitung-hitungan Anda anggap bermasalah, gimana? Masalahnya di mana? Dia enggak menyakiti siapa pun, enggak merugikan siapa pun, enggak melukai siapa pun,&rdquo; ujarnya. Saat ditanya mengenai pertimbangan Komisi III DPR dalam mencalonkan Adies Kadir sebagai hakim MK, Habiburokhman menyebut keputusan tersebut merupakan hasil pertimbangan bersama seluruh anggota Komisi III. &ldquo;Itu pertimbangan kawan-kawan semua di Komisi III,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat. Pengesahan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin jalannya rapat paripurna. Dalam rapat itu, seluruh anggota DPR menyatakan persetujuan atas penetapan Adies Kadir sebagai calon hakim&nbsp;

Keputusan Komisi III DPR RI menunjuk politikus Partai Golkar Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menuai sorotan publik.

Adies Kadir Sempat Dinonaktifkan dari DPR Kini jadi Calon Hakim MK, Habiburokhman: Masalahnya di Mana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/8d5c92f7-515a-49d4-aa1f-842363e9ea60-2203084883.jpg" alt="Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). (Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sari menggantikan posisi Adies Kadir yang telah ditetapkan sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Sidang III Tahun 2025&ndash;2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Dalam rapat tersebut, DPR terlebih dahulu menyetujui Adies Kadir sebagai anggota MK usulan lembaga legislatif. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan pimpinan DPR telah menerima surat resmi dari DPP Partai Golkar terkait pergantian antar waktu (PAW) pimpinan DPR RI dari fraksi Golkar. &ldquo;Sidang dewan yang terhormat, dengan telah disetujuinya saudara Adies Kadir sebagai calon Hakim Konstitusi usulan lembaga DPR, dapat kami informasikan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari DPP Partai Golkar Nomor: B/934/DPP/GOLKAR/2026 tanggal 26 Januari 2026, perihal pergantian antar waktu Pimpinan DPR RI dari Partai Golkar sisa masa jabatan 2024&ndash;2029,&rdquo; kata Saan dalam rapat paripurna. Saan kemudian menanyakan persetujuan forum terhadap penetapan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI. &ldquo;Sehubungan dengan hal tersebut, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, terhadap Saudari Sari Yuliati dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI, apakah bisa disetujui?&rdquo; tanya Saan. Seluruh anggota DPR yang hadir serentak menyatakan persetujuan. "Setuju," jawab para anggota dewan. Dengan demikian, Sari Yuliati resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir dalam rapat paripurna tersebut. Pelantikan itu ditandai dengan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto. &nbsp; Sebagaimana diketahui, Sari Yuliati merupakan politikus Partai Golkar yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019&ndash;2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024&ndash;2029. Ia mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II, yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, serta Kota Mataram. Sebelum dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir, Sari bertugas di Komisi III DPR RI dan menduduki posisi Wakil Ketua Komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Di internal partai, Sari Yuliati juga memegang posisi strategis sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar, yang memperkuat posisinya di jajaran elite partai.

Sari Yuliati resmi jadi Wakil Ketua DPR RI ganti Adies Kadir. Pelantikan di DPR RI ini perkuat posisi Golkar dalam ekonomi dan keuangan.

Bendum Golkar Sari Yuliati Resmi jadi Wakil Ketua DPR RI Gantikan Adies Kadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/6c89d2f7-2e10-4aed-a863-3f90c225c76c-751515653.jpg" alt="Wakil Ketua DPR, Adies Kadir (sisi kanan) disahkan sebagai calon hakim MK dalam rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR, Adies Kadir (sisi kanan) disahkan sebagai calon hakim MK dalam rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). (Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat. Pengesahan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin jalannya rapat paripurna. Dalam rapat itu, Saan meminta persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir terhadap usulan Komisi III DPR RI. &ldquo;Selanjutnya kami menanyakan kembali kepada sidang Dewan terhormat terhadap laporan Komisi III atas penggantian yang menyetujui Saudara Adies Kadir sebagai hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usul DPR, apakah dapat disetujui?&rdquo; tanya Saan. &ldquo;Setuju,&rdquo; jawab para anggota dewan. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan dan pandangan Komisi III terkait penggantian calon hakim konstitusi usulan DPR. Ia menegaskan, perlunya penguatan Mahkamah Konstitusi agar dapat kembali menjalankan tugas dan fungsinya, serta menjaga marwah lembaga. &ldquo;Komisi III DPR RI memandang saat ini perlu adanya penguatan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas dan fungsinya yang hakiki,&rdquo; ujar Habiburokhman. Menurutnya, Komisi III menilai penting kehadiran hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif, serta rekam jejak yang cemerlang di bidang hukum. Pembahasan calon hakim konstitusi usulan DPR RI telah dilakukan dalam rapat Komisi III pada Senin (26/1). &ldquo;Pada Senin, 26 Januari 2026 kemarin, Komisi III DPR RI telah melakukan pembahasan calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia usulan lembaga DPR RI,&rdquo; ucapnya. Berdasarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI akhirnya menyepakati Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR RI. Keputusan ini sekaligus mengubah penetapan sebelumnya yang mengusulkan Inosentius Samsul sebagai calon hakim MK dari DPR.

DPR sahkan Adies Kadir sebagai calon hakim MK pengganti Arief Hidayat. Penguatan konstitusi dan peran penting hakim jadi fokus utama.

Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir sebagai Calon Hakim MK, Alasannya Penguatan Konstitusi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/Hari-Jumat-Jangan-lupa-sholat-Jumat-masukin-uang-di-celengan-mesjid-dan-jangan-ambil-makanan-mesjid-banyak-banyak-ya-pamerfotoaja-1737416494.jpg" alt="Profil Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara di Film Dokumenter Dirty Vote. /Instagram Zainal Arifin Mochtar" width="100%">
<figcaption>Profil Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara di Film Dokumenter Dirty Vote. /Instagram Zainal Arifin Mochtar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Zainal Arifin Mochtar mengomentari ditetapkannya Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar Adies Kadir sebagai calon tunggal hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pria yang karib disapa Uceng tersebut, saat ini MK tengah menjadi sasaran untuk dirusak independensinya. "Di dalam pidato pengukuhan saya, MK adalah sasaran empuk untuk semakin dirusak independensinya," kata Prof. Uceng dalam unggahan pada media sosial Instagram, Senin (26/1). Pakar hukum tata negara itu menyinggung nama Inosentius Samsul yang sebelumnya telah diusulkan DPR RI untuk menggantikan hakim konstitusi Arief Hidayat, yang akan memasuki masa pensiun pada 3 Februari 2026. Namun, kini secara tiba-tiba Komisi III menyetujui untuk mengusulkan Adies Kadir sebagai hakim MK. "Bayangkan, untuk pengganti Prof. Arief, kala itu sudah disepakati penggantinya Innocentius. Entah apa yang terjadi, Innocentius di-cancel, masuklah orang satu ini. Masih ingat nggak?" cetusnya. Menurut Uceng, perubahan mendadak tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai motif politik di baliknya. Ia menyebut adanya bisik-bisik bahwa langkah itu berkaitan dengan upaya mengakhiri independensi MK secara perlahan. "Entah apa yang mau dimainkan oleh DPR. Tapi, bisik-bisiknya adalah ini soal makin mengakhiri independensi MK. Demi menguatkan konservatif otoritarianisme. Rusak!" imbuhnya. Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyetujui Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI. Adies ditetapkan sebagai calon tunggal dalam proses pengisian jabatan hakim MK, yang akan ditinggalkan Arief Hidayat karena memasuki masa pensiun. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan seluruh fraksi di Komisi III telah sepakat mendukung Adies Kadir sebagai hakim konstitusi. "Komisi III DPR RI menyetujui Saudara Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada MK RI yang berasal dari usulan lembaga DPR RI," ucap Habiburokhman saat memimpin rapat. Habiburokhman menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mendengar pandangan delapan fraksi yang ada di Komisi III DPR. Seluruh fraksi menyatakan persetujuannya tanpa catatan. Keputusan ini selanjutnya akan dibawa ke tingkat berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. "Dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya. Sementara itu, Adies Kadir menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Komisi III DPR RI. Ia berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi dengan menjaga marwah dan konstitusi negara. "Saya akan menjaga kepercayaan dari teman-teman dengan baik, menjaga konstitusi di negara kita agar bisa berjalan sesuai porsinya," pungkasnya.

Prof Uceng kritik Adies Kadir jadi calon hakim MK, sebut independensi Mahkamah Konstitusi terancam. Simak pandangan dan proses persetujuan.

Adies Kadir jadi Calon Hakim MK, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar: Makin Rusak Independensinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/rLeU9vSkDf7Ai5URi0ceVIX4dSooLWyjFdsFAydk-1313086622.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dalam Financial Forum bertajuk &ldquo;Penguatan Sistem Keuangan Indonesia&rdquo; yang berlangsung di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dalam Financial Forum bertajuk &ldquo;Penguatan Sistem Keuangan Indonesia&rdquo; yang berlangsung di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Komisi III DPR RI menyetujui Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI. Adies ditetapkan sebagai calon tunggal dalam proses pengisian jabatan hakim MK, yang akan ditinggalkan Arief Hidayat karena memasuki masa pensiun. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan seluruh fraksi di Komisi III telah sepakat mendukung Adies Kadir sebagai hakim konstitusi. &ldquo;Komisi III DPR RI menyetujui Saudara Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada MK RI yang berasal dari usulan lembaga DPR RI,&rdquo; kata Habiburokhman saat memimpin rapat. Habiburokhman menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mendengar pandangan delapan fraksi yang ada di Komisi III DPR. Seluruh fraksi menyatakan persetujuannya tanpa catatan. Keputusan ini selanjutnya akan dibawa ke tingkat berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. &ldquo;Dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Adies Kadir menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Komisi III DPR RI. Ia berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi dengan menjaga marwah dan konstitusi negara. &ldquo;Saya akan menjaga kepercayaan dari teman-teman dengan baik, menjaga konstitusi di negara kita agar bisa berjalan sesuai porsinya,&rdquo; tegas Adies. Adapun, Adies Kadir akan menggantikan hakim konstitusi Arief Hidayat yang dijadwalkan memasuki masa pensiun pada 3 Februari 2026, bertepatan dengan usia 70 tahun. Padahal, DPR sempat menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon pengganti Arief Hidayat pada Agustus 2025 dan menyepakati nama Inosentius Samsul. Namun hingga kini, DPR belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perubahan pencalonan tersebut, termasuk kepastian nasib Inosentius Samsul dalam proses seleksi hakim konstitusi.

DPR setujui Adies Kadir sebagai calon tunggal hakim MK ganti Arief Hidayat. Simak proses dan komitmen Adies jaga konstitusi RI.

Adies Kadir jadi Calon Tunggal Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/JddSKhLHYB0NqZA5xTl0gYQpgcctBGZMHBWhNrFK-3413954661.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir bersama Wakil Gubernur Jawa Timur dalam pertemuan polemik lahan Eigendom Verponding (EV), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir bersama Wakil Gubernur Jawa Timur dalam pertemuan polemik lahan Eigendom Verponding (EV), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Polemik lahan Eigendom Verponding (EV) di Surabaya memasuki babak baru setelah pertemuan resmi digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11). Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelesaian konflik agraria yang telah puluhan tahun dialami warga. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, membuka pertemuan dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian lahan EV secara pasti dan berkeadilan. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam rapat itu menyatakan kesiapan Pertamina mengembalikan hak-hak warga Surabaya yang tertahan akibat status lahan tersebut. Pertamina juga siap membuka seluruh proses administratif serta berkoordinasi penuh dengan ATR/BPN, DPR RI, dan lembaga terkait. Pertemuan turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, pimpinan Komisi II DPR RI, yaitu Ketua Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Zulkarnaen Arse; serta pimpinan Komisi VI DPR RI, yakni Ketua Anggia Erma Rini dan Wakil Ketua Andre Rosiade. Bahkan, Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elistianto Dardak turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dari pihak warga, hadir Muchlis selaku koordinator warga terdampak EV Surabaya menegaskan, masyarakat hanya membutuhkan kepastian dan pemulihan hak atas tanah mereka. Sementara, Adies Kadir memastikan penyelesaian kasus ini tidak akan ditempuh melalui jalur pengadilan. Menurut dia, mekanisme administratif lebih cepat, sederhana, dan tidak membebani warga. &ldquo;Dirut Pertamina sudah menyampaikan dengan jelas niat tulus untuk menyelesaikan masalah ini. Mekanisme penyelesaian tetap harus sesuai hukum, tetapi bukan persidangan. Yang penting hak warga Surabaya kembali,&rdquo; ucap Adies. Dalam rapat dengar pendapat (RDP), Komisi II DPR RI telah menetapkan langkah-langkah kunci. Di antaranya mendorong penyelesaian non-litigasi, meminta kementerian/lembaga membuka verifikasi aset secara transparan, serta mempercepat penyelesaian administratif guna memulihkan hak warga. Sepanjang proses, Adies Kadir berperan menghubungkan kementerian, pemerintah daerah, Pertamina, dan perwakilan warga, agar penyelesaian berlangsung tanpa hambatan dan tetap sesuai regulasi. Pertemuan diikuti unsur pimpinan DPR RI, Komisi II dan Komisi VI, jajaran Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Direksi Pertamina, serta perwakilan warga terdampak EV.

DPR RI memastikan penyelesaian lahan Eigendom Verponding Surabaya, Adies Kadir jamin hak warga akan dipulihkan

DPR Kawal Penyelesaian Lahan EV Surabaya, Adies Kadir Jamin Hak Warga Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/IMG-20251110-WA0000-1304685861.jpg" alt="Seminar jurnalistik MKGR Surabaya ajak mahasiswa asah kemampuan menulis kreatif dan komunikasi digital. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seminar jurnalistik MKGR Surabaya ajak mahasiswa asah kemampuan menulis kreatif dan komunikasi digital. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Arus informasi digital yang makin deras menuntut generasi muda memiliki literasi media dan kemampuan komunikasi yang kuat. Menjawab kebutuhan itu, Organisasi Masyarakat MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) Kota Surabaya menggelar seminar jurnalistik bagi mahasiswa dari berbagai kampus, Minggu (9/11), di Aula DPD Golkar Surabaya, Jalan Adityawarman. Ketua Umum MKGR Adies Kadir, menegaskan bahwa mahasiswa hari ini bukan hanya pengguna media sosial, tetapi juga calon opinion shaper di ruang digital. Karena itu, mereka perlu dibekali integritas komunikasi sejak dini. &ldquo;Mahasiswa harus mampu menjadi influencer yang menyebarkan pesan positif, edukatif, dan bertanggung jawab. Literasi media dan kemampuan komunikasi tidak hanya dibutuhkan selama kuliah, tetapi menjadi modal penting ketika mereka terjun ke dunia profesional,&rdquo; kata Adies dalam sambutannya. Adies menjelaskan, seminar ini merupakan bagian dari komitmen MKGR dan Partai Golkar untuk memperluas ruang pembelajaran bagi mahasiswa. Salah satu fokusnya adalah memperkuat pemahaman tentang komunikasi publik yang profesional dan etis. Menurutnya, kemampuan memilah informasi, memahami etika digital, dan menyampaikan gagasan dengan benar merupakan keterampilan kunci di era internet yang penuh disinformasi dan konten instan. Seminar ini menghadirkan Hadi Santoso, wartawan senior dan pengajar jurnalistik, yang membawakan materi mengenai dasar-dasar teknik jurnalistik, etika media, serta strategi komunikasi digital di era kompetisi konten. Hadi juga mengajak peserta melihat posisi jurnalis dan content creator sebagai penjaga informasi publik. &ldquo;Keduanya punya peran besar membentuk cara pandang masyarakat. Pengaruhnya bisa positif kalau dilandasi etika dan integritas,&rdquo; ujarnya. Anggota Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, yang hadir langsung, menilai kegiatan ini relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini. &ldquo;Literasi digital adalah fondasi. Dunia kerja sekarang meminta generasi muda tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu menyampaikan ide secara etis dan bertanggung jawab,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, MKGR Surabaya telah membuka ruang pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa agar lebih siap menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Salah satu peserta, Rizka Putri, mengaku mendapatkan perspektif baru soal peran influencer. &ldquo;Selama ini orang mengejar viral, tapi ternyata menjadi influencer itu soal tanggung jawab. Harus bisa menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat,&rdquo; ujarnya. Melalui seminar ini, MKGR Surabaya berharap mahasiswa tergerak menjadi generasi yang kritis, adaptif, dan mampu memberikan pengaruh positif di lingkungannya, baik melalui media sosial maupun kegiatan sosial. (*)

MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) Kota Surabaya menggelar seminar jurnalistik bagi mahasiswa dari berbagai kampus, Minggu (9/11),

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#adies kadir

Berita Terkini

Pekan Ini MKMK Putus Dugaan Pelanggaran Etik Adies Kadir