<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/JKT_-Tom-Lembong-dituntut-tujuh-tahun-penjara_SALMAN-TOYIBI-2JPG-2068484461.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (4/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (4/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menjatuhkan hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi impor gula menuai kritik dari kalangan akademisi.&nbsp; Pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Albert Aries, menilai pertimbangan hukum dalam putusan tersebut keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. &ldquo;Perbuatan Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula yang dianggap melawan hukum dan memperkaya orang lain, misalnya karena melanggar ketentuan Permendag, jelas tidak boleh dipidana, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan elemen kesengajaan,&rdquo; kata Albert Aries kepada wartawan, Minggu (20/7). Ia menambahkan, pertimbangan hukum dari hakim yang seolah-olah menyiratkan adanya elemen kelalaian dari Tom Lembong adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Menurutnya, pandangan tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 36 ayat 2 KUHP baru, yang menyatakan bahwa perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan hanya dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ia menekankan, ini merupakan prinsip penting yang sering diabaikan dalam penegakan hukum pidana korupsi. Albert Aries juga menyoroti dua pertimbangan Hakim yang menilai bahwa tindakan Tom Lembong yang memberikan persetujuan impor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) merupakan bentuk ketidakcermatan.&nbsp; &ldquo;Pemberian persetujuan impor GKM dalam rangka penugasan kepada PT PPI merupakan bentuk ketidakcermatan terdakwa sebagai Menteri Perdagangan dalam menyikapi kondisi kekurangan ketersediaan gula dan harga gula yang tinggi sejak awal tahun 2016,&rdquo; bunyi salah satu pertimbangan majelis hakim. Lebih lanjut, hakim juga menyoroti tidak adanya pemeriksaan dan evaluasi atas pelaksanaan operasi pasar gula oleh koperasi Inkopkar yang dilakukan sebelumnya.&nbsp; &ldquo;Menimbang bahwa, sama dengan pemberian persetujuan dilakukan operasi pasar dan persetujuan perpanjangan waktu operasi gula oleh Inkopkar, sekaligus persetujuan pengadaan GKM guna keperluan operasi pasar sebelumnya, terdakwa sebagai Menteri Perdagangan tidak melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas pelaksanaan operasi pasar yang telah dilakukan oleh Inkopkar,&rdquo; lanjutnya. Dua pertimbangan tersebut, menurut Albert Aries, menggambarkan bahwa hakim menilai tindakan Tom Lembong sebagai bentuk kelalaian, bukan kesengajaan. Padahal dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam perkara korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, unsur kesalahan harus berbentuk kesengajaan, bukan kelalaian, kecuali kelalaian itu disebut secara eksplisit dalam rumusan delik. &ldquo;Padahal, menurut asas hukum pidana, meskipun unsur &lsquo;kesengajaan&rsquo; tidak dirumuskan secara tegas dalam Pasal 2 &amp; Pasal 3 UU Tipikor, namun kedua delik tersebut harus dianggap dilakukan dengan elemen kesengajaan, dan elemen itu harus dibuktikan secara beyond reasonable doubt, sebagai unsur subjektif dari delik yang didakwakan,&rdquo; jelas Albert. Ia menegaskan jika pembuat undang-undang Tipikor memang bermaksud memasukkan unsur kelalaian ke dalam Pasal 2 atau 3, maka hal itu seharusnya disebutkan secara eksplisit dalam teks undang-undang.&nbsp; &ldquo;Kalau tidak, maka penafsirannya harus tunduk pada prinsip hukum pidana yang mengharuskan unsur kesengajaan. Oleh karena itu, putusan ini berpotensi menimbulkan preseden berbahaya terhadap kriminalisasi pejabat publik atas tindakan administratif yang tidak disengaja,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (18/7). Tom Lembong terbukti bersalah melakukan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 578 miliar. "Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan primer," kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika saat membacakan vonis. Selain hukuman badan, Tom Lembong juga dijatuhkan hukuman denda Rp 750 juta apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan 6 bulan penjara. "Pidana denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Hakim. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem ekonomi demokrasi. "Hal meringankan, belum pernah dihukum, tidak menikmati hasil korupsi yang dilakukan, bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan, ada uang yang dititipkan pada saat proses penyidikan," tegas Hakim. Tom Lembong terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ahli hukum menilai putusan 4,5 tahun penjara terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula berpotensi dibatalkan.

Kontroversi Putusan 4,5 Tahun Penjara Tom Lembong, Ahli Pidana Soroti Elemen Kesengajaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Ade-Ary-Syam-Indradi-Dery-Ridwansah-2JPG-2651748614.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam membenarkan adanya rotasi jabatan 31 Kapolsek di lingkup Polda Metro Jaya." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam membenarkan adanya rotasi jabatan 31 Kapolsek di lingkup Polda Metro Jaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya masih melakukan penyidikan kasus dugaan penistaan agama oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Sampai saat ini, penyidikan masih dalam tahap pemeriksaan saksi ahli. "Tentang dugaan penistaan agama oknum pendeta sampai saat ini belum dilakukan gelar perkara karena tim masih melakukan pemeriksaan terhadap MUI dan ahli pidana," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Sabtu (27/8). Menurut Ade, Polda Metro Jaya baru menerima pelimpahan beberapa laporan terhadap Gilbert dari berbagai daerah. Laporan-laporan ini dikumpulkan menjadi satu, dan seluruhnya ditangani oleh Polda Metro Jaya. "Karena baru saja tim penyidik menerima pelimpahan berkas laporan polisi dari Palembang dan dari Makassar jadi penyidikannya dilakukan penggabungan, pendalaman kemudian diproses," jelasnya. Sebelumnya, video berisi pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong yang menyinggung terkait ibadah sholat dan zakat di dalam agama Islam viral di media sosial sejak beberapa waktu belakangan. Video itu pun menuai pro dan kontra di masyarakat lantaran pernyataannya dianggap tidak tepat mencampuri atau mengomentari agama yang bukan agamanya. Atas pro kontra yang terjadi, Pendeta Gilbert Lumoindong akhirnya buka suara dan meminta maaf. Dia menegaskan sama sekali tidak ada maksud untuk mencampuri atau memberikan penilaian pada agama yang bukan agamanya. "Pertama-tama, dengan segala kerendahan hati saya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Saya tidak ada niat untuk mengolok-olok apalagi menghina. Sama sekali tidak ada," kata Pendeta Gilbert Lumoindong di bilangan Jakarta Selatan, Senin (16/4). Dia pun memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang menyinggung soal sholat dan zakat. Dia menegaskan bahwa pernyataannya itu bukan ditujukan untuk publik luas. Pernyataannya itu hanya untuk internal di kalangan jemaatnya saja. Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan kepada Gilbert. Penyidik melakukan pendalaman. "Kalau (kasus) Pendeta Gilbert nanti kita masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi dulu, maupun alat bukti yang lain. Setelah rangkaian itu baru kita mungkin mengarah ke sana," kata Wira.

Polda Metro Jaya masih melakukan penyidikan kasus dugaan penistaan agama oleh Pendeta Gilbert Lumoindong.

Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert, Polisi Periksa MUI dan Ahli Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Beredar video permohonan maaf Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Ahli pidana Muhammad Boli menduga permintaan maaf tersebut ada muatan politik.  ”Beredarnya video permohonan maaf Hasnaeni kepada ketua KPU, memperkuat dugaan adanya muatan politis,” kata Muhammad Boli dalam keterangan rilisnya.  Muhammad Boli mengatakan, laporan Hasnaeni ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas, terkait adanya dugaan pelecehan oleh ketua KPU kepada Hasnaeni adalah tindakan hukum yang tidak tepat dan salah alamat.  ”Jika memang dugaan itu benar dan memiliki bukti-bukti, seharusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Muhammad Boli.  Boli menilai, dengan tidak dilakukannya laporan pengaduan ke kepolisian dan hanya melaporkan ke DKPP, kuat dugaan bahwa pelaporan Hasnaeni bermuatan politis yang ingin merusak ketua KPU sebagai penyelenggara pemilu.  Laporan Hasnaeni yang bermuatan politis tersebut telah mengganggu proses konsolidasi penyelenggaraan Pemilu dan berpotensi menghambat serta melukai seluruh insan penyelenggara Pemilu.  ”Karena ketua KPU adalah simbol institusi KPU.  Karena kuatnya daya rusak tuduhan Hasnaeni, ketua KPU atau KPU secara institusi mengambil langkah hukum atas tuduhan tersebut. Ini semua untuk menyelamatkan marwah KPU,” tegas Muhammad Boli.  Sebelumnya, Hasnaeni Wanita Emas melakukan klarifikasi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Hasnaeni meminta maaf kepada Ketua KPU beserta jajarannya.  Dia menyebut isu pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU terhadap Hasnaeni tidak benar. ”Bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar,” kata Hasnaeni.

Permohonan Maaf Hasnaeni Diduga Ada Muatan Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Putri-Candrawathi-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi saat mengikuti sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (13/12/2022). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan kesaksian tiga orang saksi yakni Richard Eliezer, Ricky Ri" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi saat mengikuti sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (13/12/2022). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan kesaksian tiga orang saksi yakni Richard Eliezer, Ricky Ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mahrus Ali menyebut, visum bukan sebagai alat bukti satu-satunya untuk membuktikan telah terjadinya pelecehan seksual. Sebab, visum tidak membuktikan begitu saja bahwa tindak pidana tidak terjadi.  Hal itu dia sampaikan saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Sebagaimana diketahui, Putri sampai saat ini tidak pernah melakukan visum setelah mengaku menjadi korban pelecehan seksual Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  "Kalau visum nggak ada gimana? Pertanyaan saya begini, visum itu nggak ada terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi Jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Jangan disimpulkan kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan," kata Mahrus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (22/12).  Mahrus menjelaskan, korban kekerasan seksual tidak semua berani melaporkan peristiwa yang dialaminya. Hal itu didasari beberapa alasan. Seperti, korban akan merasa mengalami victimisasi, atau perlakuan tidak senonoh.  "Jadi artinya tidak semua korban kekerasan seksual itu punya keberanian untuk melapor, artinya apa betul kalau tidak ada visum itu kemudian itu menyulitkan pembuktian, tapi tidak menyatakan kalau kejahatan tidak terjadi," jelasnya.  Menurut Mahrus, masih ada alat bukti lain yang bisa digunakan untuk pembuktian pemerkosaan. Seperti penilaian dari ahli psikologi.  "Orang yang diperkosa pasti mengalami trauma. Nggak ada setelah diperkosa itu ketawa-tawa, nggak ada, maka gimana cara membuktikan? Hadirkan saksi psikologi untuk menjelaskan itu, saya tidak punya kompeten soal itu," pungkas Mahrus.  Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dikenai pasal berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.  “Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).  Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.

Ahli Sebut Tak Ada Visum Bukan Berarti Pelecehan Seksual Tak Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Demo-Aksi-Tolak-RKUHP-Bermasalah-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sejumlah mahasiswa dari beberapa Universitas berunjuk rasa terkait pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di kawasan patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Mereka mendesak pemerintah untuk membuka naskah RKUHP kepada masyar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mahasiswa dari beberapa Universitas berunjuk rasa terkait pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di kawasan patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Mereka mendesak pemerintah untuk membuka naskah RKUHP kepada masyar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tak kunjung terlaksana. Padahal pembahasannyq sudah begitu lama. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah meminta agar draft RKUHP segera disosialisasikan.  Pakar Hukum Pidana dari Ketua Harmoni Nusantara, Dodo Baidlowi mengatakan, para ahli harus memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk meminimalisir disinformasi soal RKUHP.  "Dalam forum ini kita sebagai aliansi masyarakat berharap agar tim penyusun atau pihak-pihak terkait dapat menjelaskan kepada kita dan masyarakat luas soal polemik dari draft RKUHP," ungkap Dodo, Sabtu (13/8).  Sementara itu, Direktur Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Andi Windo Wahidin, mendorong pemerintah dan pihak terkait agar segera membuka dan melibatkan praktisi hukum. Tujuannya agar RKUHP dapat segera disahkan.  "Wet Boek Van Strafrecht KUHP versi lama sudah tidak relevan sangat lama tahun 1915 dan diberlakukan 1918. Baru setelah RUU-KUHP bisa disahkan selanjutnya akan me-rekodifikasi RUU Kitab Hukum Acara Pidananya termasuk tentang alat bukti dan unsur-unsur tindak pidana," ucap Andi.  Dia menilai, RKUHP telah sejalan dengan perkembangan zaman. KUHP yang saat ini berlaku dianggap sudah terlalu lama, versi Belanda dan sudah tidak relevan.  RKUHP kali ini hasil atau produk anak bangsa sehingga mempermudah dan dapat menjaga keharmonisan demokrasi dan mengikuti perkembangan demokrasi.  "Jadi mempermudah masyarakat memahami hukum secara luas," imbuhnya.  Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan disahkan dalam waktu dekat. Dia menyebut, sampai saat ini masih ada perbaikan dalam RKUHP.  “Enggak enggak. Karena minggu depan sudah reses, sementara kita masih memperbaiki draf,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6).  Eddy tak memungkiri, masih banyak kesalahan redaksi dalam RKUHP. Sehingga hal ini harus diperbaiki secara rinci. “Masih banyak typo. Kemudian, harus mensinkronkan antara batang tubuh dan penjelasan,” ucap Eddy.  Bahkan, pihaknya juga masih membahas terkait sanksi pidana dalam RKUHP. Hal ini tak dipungkiri merupakan substansi yang krusial, sehingga membutuhkan perbaikan yang jelas.

Agar RKUHP Bisa Disahkan, Begini Kata Ahli Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bharada-E-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden bak" width="100%">
<figcaption>Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden bak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dijerat dengan pasal berbeda. Untuk Bharada E dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, sedangkan Brigadir Ricky Rizal Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.  Pakar Hukum Universitas Negeri Surabaya, Pudji Astuti mengatakan, pengenaan pasal berbeda ini diduga karena keduanya memiliki peran berbeda. Bharada E diperkirakan hanya sebatas diperintahkan menembak, atau tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan kepada Brigadir J.  "Syarat untuk diklasifikasikan sebagai berencana jika antara pelaksanaan dan niat ada jeda waktunya. Sedangkan untuk RR kemungkinan dia sudah tahu bahwa Yosua akan dibunuh bahkan dia ikut merencanakan caranya," kata Pudji saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (9/8).  Meski begitu, Pudji menilai tidak bisa terburu-buru menyimpulkan jika Bharada E hanya ditumbalkan untuk kasus ini. Pasalnya, harus menunggu fakta yang terjadi diungkap.  "Kalau nanti terbukti bahwa Eliezer memang diperintah berarti dia yang dikambinghitamkan tetapi kalau terbukti dia punya inisiatif sendiri berarti dia bukan ditumbalkan, jadi kita lihat pembuktian di persidangan," jelasnya.  "Kuncinya kalau berencana ada jeda waktu antar niat dan pelaksanaan dan ditumbalkan jika berdasarkan perintah atasan," tandasnya.  Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Polri resmi menetapkan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E sebagai tersangka tewasnya Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dia diketahui sebagai penembak langsung Brigadir J.  "Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).  Andi menuturkan, Bharada E disangkakan melanggar Pasal 338 Juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 42 saksi termasuk beberapa saksi ahli.  Penyidik juga telah melakukan uji balistik, termasuk telah menyita sejumlah barang bukti. Seperti alat komunikasi, CCTV, dan lainnya. "Dari hasil penyidikan tersebut pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara, dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup," jelas Andi.  Tak lama setelah itu, Timsus kembali menetapkan seorang tersangka. Dia adalah ajudan istri Ferdy Sambo, Brigadir Ricky Rizal (RR). Dia bahkan dikenakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, dan bisa dihukum sampai pidana mati.

Bharada E dan Brigadir RR Dijerat Pasal Berbeda, Ini Penjelasan Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/arteria-dahlan-2.jpg" alt="Arteria Dahlan (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Arteria Dahlan (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli pidana Effendi Saragih angkat bicara setelah polisi menutup kasus dugaan penistaan terhadap budaya Sunda yang menyeret anggota DPR Arteria Dahlan.  Menurut Effendi, ucapan Arteria Dahlan tidak bertujuan merendahkan orang lain dan budaya tertentu. Pasalnya, Arteria mengingatkan para pihak untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat resmi.  "Kata-kata saudara Arteria Dahlan dalam video live streaming Komisi III DPR RI rapat kerja dengan Jaksa Agung tidak bermaksud memprovokasi dan merendahkan Bahasa Sunda karena seyogyanya di dalam rapat resmi harus menggunakan bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia," kata Effendi dalam keterangan tertulis, Minggu (6/2).  Secara formil, kata Effendi, Arteria sebagai anggota dewan memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Apalagi pendapat itu dilontarkan dalam rapat resmi parlemen.  "Anggota dewan bebas dan berhak mengungkapkan pendapat pada saat rapat resmi. Hal ini sesuai dengan hak yang dimiliki yaitu hak imunitas anggota DPR," jelas Effendi.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan penistaan yang dilakukan oleh anggota DPR Arteria Dahlan. Penyidik menilai tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut.  “Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 224 UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 terhadap saudara Arteria Dahlan, dapat disampaikan tidak dapat dipidanakan,” kata Kabid Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Jakarta, Jumat (4/2).  Pendapat serupa juga diungkapkan ahli pidana lain Chairul Huda. Dia mengatakan, hak imunitas anggota dewan tercatat dalam Pasal 224 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).  Menurut Chairul Huda, ucapan Arteria bermaksud meminta agar tidak ada yang menggunakan bahasa daerah saat mengikuti rapat. "Tidak terdapat kata-kata yang mengarah ke ujaran kebencian karena maksud dalam kata-kata tersebut yaitu walaupun ada kedekatan emosional tidak perlu menggunakan Bahasa daerah pada saat rapat," jelas Chairul.

Pendapat Ahli setelah Polisi Tutup Kasus Arteria Dahlan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/praperadilan-novanto-ahli-pidana-ini-sebut-penyidik-kpk-tidak-sah_m_159422.jpeg" alt="Ahli pidana dari Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita." width="100%">
<figcaption>Ahli pidana dari Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Ahli pidana dari Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita bersaksi di sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto (Setnov). Di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Romli memberikan keterangan untuk membela Setnov yang berhadapan dengan Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK). Ada sejumlah hal yang dia kritisi di kasus itu, mulai dari mekanisme pengangkatan penyidik KPK hingga prosedur penetapan tersangka. Menurut dia, mekanisme pengangkatan penyidik KPK harus terlebih dahulu diberhentikan dari instansi pemerintahannya terlebih dahulu baru diangkat menjadi penyidik KPK. Pasalnya, bila tidak diberhentikan, akan menyebabkan adanya tumpang tindih anggaran dan juga loyalitas ganda.&nbsp;"Akibat ada double anggaran tapi yang berikut soal kewenangan, berdampak juga pada kewenangan. Saya beranggapan itu (pengangkatan) belum sah jadi pegawai KPK,&rdquo; tutur dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Pasar Minggu, Selasa (26/9). Dia menyebut bahwa dengan jabatan ganda itu bisa rawan akan konflik kepentingan. Di satu sisi penyidik bekerja di KPK, sementara itu penyidik masih ada kaitan dengan institusi asalnya. KPK, kata dia, tidak bisa mengangkat penyidiknya sendiri. Apabila KPK ingin mengangkat penyidik sendiri, Romli menyarankan KPK harus merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Jadi tak ada kalimat KPK bisa mengangkat penyidik, penyelidik sendiri. Ya kalau mau angkat sendiri, harus diganti Undang-Undangnya, revisi UU KPK,&rdquo; kata dia. Dia juga mengatakan, bila pengangkatan penyidik KPK tersebut tidak sah, maka yang dilakukan KPK juga tidak bisa dibilang sah dan patut untuk dipertanyakan. "Karena pengangkatannya tidak sah, maka apa yang dilakukan setelah itu juga tidak sah. Masih perlu dipertanyakan keabsahannya," ujarnya.

Praperadilan Novanto: Ahli Pidana Ini Sebut Penyidik KPK Tidak Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/prof-romli-atmasasmita-dasar-penetapan-tersangka-setnov-kira-kira_m_159360.jpeg" alt="Prof Romli Atmasasmita saat memberikan kesaksian dalam praperadilan Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Prof Romli Atmasasmita saat memberikan kesaksian dalam praperadilan Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli hukum pidana Prof Romli Atmas&lrm;asmita dihadirkan kubu Setya Novanto di sidang praperadilan penetapan tersangka melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Guru besar Universitas Padjajaran itu memberikan keterangan untuk membela Novanto. Dia menerangkan, berdasarkan dakwaan KPK sebanyak 141 halaman dalam kasus korupsi E-KTP, hal itu masih jauh untuk bisa menjerat Setnov sebagai tersangka. &ldquo;Walapun di dalam dakwaan mengatakan dia (Setnov) mempengaruhi, menggerakan. Bahasa mempengaruhi, mengerakan itu enggak ada di KUHAP, enggak ada di Undang-undang Tipikor,&rdquo; kata dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Pasar Minggu, Selasa (26/9). Menurut dia, hal itu masih sebagai dugaan-dugaan dan asumsi saja. &ldquo;Baru rangkaian keterangan saksi dijadikan terhubung satu sama lain, lalu disimpulkan ikut,&rdquo; sambung dia. Lalu dia menerangkan, di dalam dakwaan tidak jelas lifering-nya apa. &ldquo;Kalau korupsi didakwa pasal 2 subsider pasal 3 berarti ada kerugian negara. Berarti ada uang yang berceceran kepada Setnov, (faktanya) enggak ada, itu masalahnya,&rdquo; tambahnya. Lalu di dalam surat dakwaan juga kata dia tidak ada &lrm;laporan PPATK. &ldquo;Walapun BPK mengatakan ada kerugian negara. Buat siapa kerugian negara? Yang jelas yang kemarin divonis. Makanya menurut saya KPK tergesa-gesa,&rdquo; timpal dia. Dia juga menyebutkan, dalam putusan MK telah ada penambahan syarat KPK menetapkan tersangka, yakni harus ada keterangan calon tersangka. &ldquo;Di putusan MK ditambah, selain dua alat bukti yang cukup, dia harus diperiksa calon tersangkanya,&rdquo; paparnya. Dia kembali menekankan bila KPK tetap berpegang pada dakwaan pasal 2 dan 3, akan ada persoalan tentang kerugian negara. &ldquo;Siapa yang nanggung&lrm;? Kalau ditarik ke SN (Setnov) dia mempengaruhi, enggak ada aturannya,&rdquo; tegasnya. Apalagi kata dia, sampai sekarang KPK masih kesusahan mencari bukti-bukti. &ldquo;Kalau dikira-kira (penetapan tersangka) sih boleh aja. Kirata jadinya, dikira-kira jadi nyata,&rdquo; tukasnya.&nbsp;

Prof Romli Atmasasmita: Dasar Penetapan Tersangka Setnov Kira-kira

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ahli pidana

Berita Terkini