<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/a596186a-5ec0-4b27-96a7-d4859697dd9c-70705572.jpg" alt="AIPKI menilai bahwa MK terkait UU Kesehatan menghadirkan kejelasan hukum dalam pengelolaan kolegium serta pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>AIPKI menilai bahwa MK terkait UU Kesehatan menghadirkan kejelasan hukum dalam pengelolaan kolegium serta pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Kesehatan telah menghadirkan kejelasan hukum dalam pengelolaan kolegium serta pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Wisnu Barlian menyampaikan, isi putusan MK tersebut menegaskan batasan tugas antara institusi pendidikan dan kolegium. Sebelumnya hal itu dianggap saling tumpang tindih dalam aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa tanggung jawab penyelenggara pendidikan mencakup seluruh proses pembelajaran hingga tahap kelulusan. Sedangkan kolegium baru menjalankan peran setelah peserta didik dinyatakan lulus. Wisnu menilai, pembagian fungsi ini perlu segera diintegrasikan ke dalam regulasi pelaksanaan. Bahkan, dia berpendapat bahwa putusan MK memberikan kepastian hukum atas persoalan yang selama ini dikhawatirkan penyelenggara pendidikan kesehatan. Dia pun menyoroti kedudukan kolegium dalam regulasi turunan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yang dinilai tak lagi independen. Lantaran dibentuk dan diseleksi Kementerian Kesehatan. &rdquo;Dalam putusan MK sudah jelas pembagian tugas dan fungsi. Penyelenggara pendidikan bertanggung jawab dari hulu sampai hilir, sementara kolegium berperan setelah lulusan dihasilkan. Ini perlu dikonsolidasikan kembali,&rdquo; ujar Wisnu Barlian. Walaupun mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di tingkat nasional, Wisnu menekankan bahwa mutu pendidikan harus tetap menjadi fokus utama. Hal itu agar para lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Yandi Syukri mengungkapkan, sekitar 90 lembaga pendidikan profesi apoteker terkena dampak langsung dari regulasi tersebut. Pelaksanaan uji kompetensi apoteker yang telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan farmasi di tingkat nasional. Peralihan kewenangan kolegium kepada pemerintah memunculkan tantangan dalam aspek tata kelola. Dia menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Pemerintah berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap seluruh peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang berada di bawah Undang-Undang Kesehatan. &rdquo;Putusan MK ini menjadi momentum untuk mengembalikan sinergi peran antara penyelenggara pendidikan dan kolegium tanpa tumpang tindih kewenangan,&rdquo; tandas Yandi Syukri.

Putusan MK terkait UU Kesehatan perjelas tugas kolegium dan institusi pendidikan. AIPKI nilai ini beri kejelasan pengelolaan uji kompetensi

Dampak Putusan MK Terkait UU Kesehatan, AIPKI: Batasan Tugas Antara Institusi Pendidikan dan Kolegium Semakin Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/dokter-2098123757.jpg" alt="ILUSTRASI. Dokter (Freepik)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dokter (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman, termasuk perkembangan kecerdasan buatan, telemedisin, dan pendekatan interprofesional dalam layanan Kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Wisnu Barlianto dalam pertemuan rapat kerja pengurus AIPKI 2025-2028 di Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (22/7). &ldquo;Transformasi pendidikan kedokteran adalah keniscayaan. Kami ingin mencetak dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan sosial di masyarakat,&rdquo; ujar Wisnu. Wisnu menuturkan, pihaknya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah dalam memastikan lulusan dokter yang unggul dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya standardisasi pendidikan, sistem uji kompetensi nasional yang lebih adaptif, serta perluasan akses beasiswa untuk mahasiswa dari daerah kurang terlayani menjadi fokus utama AIPKI tahun ini. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, lanjut Wisnu, pihaknya telah menginisiasi sejumlah program, termasuk digitalisasi modul pembelajaran nasional berbasis kompetensi dan kebutuhan lokal, program pertukaran dosen dan mahasiswa kedokteran lintas institusi, kemitraan dengan institusi global dalam pengembangan kurikulum kedokteran berbasis evidence-based practice dan teknologi digital, serta menjamin iklim pendidikan kedokteran yang sehat bebas dari perundungan. "AIPKI juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap penguatan kapasitas institusi pendidikan kedokteran, khususnya dalam pengadaan sarana praktik, laboratorium digital, serta sistem manajemen mutu berbasis akreditasi nasional dan internasional hingga rumah sakit universitas sebagai wahana utama pendidikan," ungkapnya. Lebih lanjut, AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan. Bentuk konkretnya adalah bersama Kemendiktisainstek telah mengidentifikasi beberapa fakultas kedokteran yang sudah memiliki kemampuan baik secara penuh maupun parsial untuk bahu membahu membuka program studi spesialis dan subspesialis berbasis universitas. Program ini diharapkan mampu menghasilkan 60.000 dokter baru pada tahun 2029. Upaya ini juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah yang selama ini rumah sakitnya menjadi rumah sakit pendidikan utama, dukungan ini antara lain rasionalisasi restribusi penempatan mahasiswa praktek yang selama ini sering kali memberatkan. Semua berbasis semangat berbagi tanggung jawab dan untuk kepentingan masyarakat luas. "Melalui langkah-langkah strategis ini, AIPKI yakin bahwa pendidikan kedokteran Indonesia akan mampu menghasilkan tenaga dokter yang profesional, humanis, dan siap melayani bangsa dengan integritas tinggi," pungkasnya.

"Kami ingin mencetak dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan sosial"

AIPKI Tegaskan Pendidikan Kedokteran Indonesia Harus Beradaptasi dengan Dinamika Zaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/image_2024-07-08_115229106-1889984115-1-3084654247.jpg" alt="Gedung Rektorat Undip. (undip.ac.id (Hizkia Valentino)" width="100%">
<figcaption>Gedung Rektorat Undip. (undip.ac.id (Hizkia Valentino)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik tewasnya dokter Aulia Risma semakin panjang. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini mendapat sorotan dari beberapa asosiasi kedokteran. Terutama terkait dengan keputusan Kemenkes menghentikan prodi spesialis anestesi dan reanimasi sekaligus menyetop aktivitas klinik dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip). Gerakan perlawanan muncul. Salah satunya dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). Mereka membuat pernyataan sikap terkait kasus yang menghebohkan dunia pendidikan kedokteran tersebut. Ketua AIPKI Prof Dr dr Budi Santoso SpOG Subsp FER mengatakan, dalam kasus meninggalnya salah seorang peserta PPDS anestesi dan reanimasi di FK Undip (dokter Aulia Risma), sudah selayaknya dilakukan pemeriksaan dan pengusutan secara berimbang serta komprehensif hingga tuntas. Pengusutan harus dilakukan dengan prinsip hukum praduga tidak bersalah serta diawasi ketat oleh berbagai pihak terkait secara objektif, transparan, dan adil. "Semua pihak yang terkait dalam pendidikan kedokteran spesialis, baik dari Kemenkes maupun Kemendikbudristek, harus mencari solusi terbaik,&rdquo; imbuhnya. AIPKI juga mengimbau seluruh pihak agar menghormati proses investigasi yang sedang berlangsung dan menghindari penghakiman secara dini. Pemberhentian prodi PPDS anestesi dan reanimasi di FK Undip oleh Kemenkes sebelum ada keputusan final hasil investigasi akan berdampak negatif pada mahasiswa dan pelayanan kesehatan masyarakat. Begitu juga tindakan pemberhentian aktivitas klinik Dr dr Yan Wisnu Prajoko MKes SpB SubspOnk (K) di RSUP dr Kariadi sebelum investigasi selesai. "AIPKI mendukung proses pendidikan dan pelayanan tetap berjalan dengan normal selama masa investigasi berlangsung,&rdquo; kata dia. Prof Bus &ndash;sapaan Budi Santoso&ndash; mengatakan bahwa sikap AIPKI sudah sangat jelas seperti di dalam surat pernyataan yang telah ditulis. Karena itu, AIPKI berharap masalah tersebut dapat diselesaikan secara objektif, proporsional, dan adil. "Sehingga prodi anestesi dan reanimasi segera dibuka kembali untuk pendidikan dan pelayanan serta dr Yan Wisnu bisa diaktifkan kembali memberikan pelayanan di RSUP dr Kariadi Semarang,&rdquo; tegasnya. Pada bagian lain, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia M. Nasser juga mengkritik Kemenkes. Dia mengatakan, investigasi yang dilakukan Kemenkes memiliki sejumlah kejanggalan. Pertama, Kemenkes menyebut kematian dr Aulia Risma sebagai bunuh diri akibat perundungan. &rdquo;Hal itu terlihat dari surat Kemenkes tertanggal 14 Agustus 2024 perihal pemberhentian program anestesi Universitas Diponegoro di RSUP dr Kariadi,&rdquo; paparnya. Dalam surat itu, dengan jelas tertulis bahwa Kemenkes menyebut terjadi perundungan yang mengakibatkan dr Aulia bunuh diri. &rdquo;Kalau soal perundungan masih didalami, tapi disebut menyebabkan terjadinya bunuh diri, ini sangat janggal,&rdquo; terangnya. Sebab, bunuh diri merupakan peristiwa kematian yang tidak wajar. Sebagai sebuah peristiwa pidana, seharusnya kepolisian yang berwenang mengutarakan bahwa penyebab kematiannya memang bunuh diri. &rdquo;Masalahnya, hingga saat ini kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Semarang, tidak menyimpulkan kematian akibat bunuh diri,&rdquo; terangnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015000503/kemenkes-tegaskan-39-residen-dan-konsulen-ppds-disanksi-tegas-atas-kasus-perundungan-di-fakultas-kedokteran">Kemenkes Tegaskan 39 Residen dan Konsulen PPDS Disanksi Tegas atas Kasus Perundungan di Fakultas Kedokteran</a> Penegasan Kemenkes Plt Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, penghentian sementara prodi anestesi dan aktivitas klinis Dekan FK Undip Yan Wisnu merupakan tindakan sementara. "Penghentian ini untuk memperlancar proses investigasi oleh Kemenkes dan kepolisian," ucapnya tadi malam. Dia mengatakan, saat proses investigasi selesai, aktivitas Yan Wisnu akan kembali. Nadia menyebut penghentian prodi anestesi bertujuan untuk mitigasi serta mencegah intervensi dari individu tertentu dalam proses investigasi. Nadia juga mengomentari sanggahan temuan investigasi Kemenkes dari PPDS Undip. Dia menegaskan, data yang dirilis Kemenkes merupakan hasil investigasi. "Oleh karena itu, data yang kami paparkan juga kami berikan kepada kepolisian," ujarnya. (idr/lyn/ayu/mia/c7/c17/oni)

Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) menjadi pihak paling kena dampak atas meninggalnya Dokter Aulia Risma.

FK Undip Kena Dampak dari Kasus Tewasnya Dokter Aulia Risma, AIPKI Minta Jangan Ada Penghakiman Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/fakultas-kedokteran-its-3233304747.jpg" alt="GANDENG RSUD: Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS Adhi Dharma memantau fasilitas laboratorium di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS (26/6)." width="100%">
<figcaption>GANDENG RSUD: Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS Adhi Dharma memantau fasilitas laboratorium di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS (26/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembukaan fakultas kedokteran (FK) diharapkan mampu mengatasi kekurangan tenaga dokter. Namun, problem utamanya bukan pada kekurangan FK. Melainkan pada distribusi dokter yang tidak merata. Saat ini, mayoritas dokter berada di daerah Jawa-Bali. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Prof dr Budi Santoso SpOG (K) mengatakan, pada September 2022, AIPKI yang beranggota 91 FK di Indonesia pernah menyatakan sikap pada saat forum dekan FK di Solo. Beberapa rekomendasi pun sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). &rdquo;Salah satunya tentang pembukaan FK baru. Pada akhir 2022 memang moratorium pendidikan kedokteran di Indonesia dibuka kembali. Beberapa FK yang ingin membuka prodi dokter sudah diperbolehkan,&rdquo; katanya. Saat itu, menteri kesehatan mengeluarkan transformasi di bidang kesehatan. Salah satunya transformasi pada SDM. Jadi, diupayakan FK di Indonesia produksi dokternya bertambah. Bahkan, pada pertengahan 2022, ada dua SKB dua menteri, yakni Menkes dan Mendikbudristek. Di dalam SKB tersebut, memang diharapkan institusi FK yang sudah terakreditasi A ditambah menjadi 20 persen dan akreditasi B menjadi 10 persen. &rdquo;Setelah itu dibuka fakultas kedokteran baru yang tadinya sudah moratorium sejak 2016,&rdquo; ujarnya. Budi menuturkan, AIPKI memandang sebenarnya FK banyak terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Itu sebabnya, pada forum dekan FK, AIPKI menyarankan agar FK dibuka di luar Jawa dan Bali. Tujuannya, terjadi pemerataan pendidikan dokter di luar Jawa dan Bali. &rdquo;Harapannya, lulusannya bisa bekerja di daerah-daerah di provinsi yang memiliki FK,&rdquo; imbuhnya. Dekan FK Universitas Airlangga (Unair) itu menambahkan, sekarang yang terjadi, banyak FK baru dibuka di Jawa dan Bali. Meski begitu, forum dekan AIPKI di Aceh pada Juli lalu sudah menyepakati dan berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia. &rdquo;FK Unair saat ini mengampu FK ITS dan Unesa. Tentu karena kebijakan ini dari pemerintah, kami tetap memberikan pengampuan bagi FK baru dan berkomitmen menjaga mutu,&rdquo; tegasnya. Budi menerangkan, mulai dibukanya pendaftaran prodi kedokteran di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) bulan ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas akademik. Sebab, proses pendaftaran maba di PTN sudah tuntas. Banyak mahasiswa kualitas terbaik yang sudah diterima di PTN. &rdquo;Kami khawatir jika dipaksakan dibuka Agustus, kualitas akademik dari mahasiswa kurang. Kalau inputnya kurang baik, kami khawatir proses mendidiknya berat,&rdquo; tuturnya. Menurut Budi, sejatinya problem di Indonesia bukan masalah kekurangan dokter. Namun, yang terpenting adalah distribusi dokter yang merata. Sebab, saat ini lulusan dokter banyak terkonsentrasi di kota-kota besar. Saat ini jumlah puskesmas di seluruh Indonesia pada 2022 ada 10.292 puskesmas. Sementara lulusan dari 91 FK di Indonesia setiap tahun mencapai 12 ribu dokter. Namun, kenyataannya masih ada 2.000-an puskesmas di Indonesia yang kosong atau tidak ada dokternya. &rdquo;Kalau semua lulusan menempati seluruh puskesmas, tentu masalahnya bisa selesai. Namun, kenyataannya lulusan tidak didistribusikan dengan baik,&rdquo; katanya. Itu sebabnya, perlu ada pembenahan distribusi dokter. Dengan begitu, kekosongan dokter di 2.000-an puskesmas bisa terselesaikan. &rdquo;Jadi, kalau bilang kekurangan, pasti kurang. Namun, yang terpenting distribusinya harus merata. Saya khawatir dokter baru hanya menempati kota-kota besar,&rdquo; ujarnya. Kekhawatiran senada disampaikan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi SpOT. Dia mengungkapkan, pembukaan FK anyar tak hanya memperhatikan pengajar dan sarana pendukung, tetapi juga kekurangan dokter di tiap daerah. Secara nasional, menurut data dari website Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) hingga pukul 19.40 kemarin, jumlah keseluruhan dokter mencapai 269.564 orang. Dengan perincian dokter umum 169.471 orang, dokter gigi 43.635 orang, dokter gigi spesialis 5.313 orang, dan dokter spesialis 51.145 orang.   Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyarankan perbandingan dokter dengan masyarakat adalah 1:1.000. Artinya, setiap satu dokter melayani 1.000 orang. Dengan asumsi tersebut, secara kasar Indonesia kekurangan 60 ribuan dokter. Sejauh ini Indonesia memiliki 92 FK yang sudah aktif menghasilkan dokter. Dari FK yang ada, 12 ribu dokter baru lulus per tahun. Ini belum ditambahkan dengan universitas yang baru tiga tahun terakhir memiliki FK. "Kalau butuh 60 ribu dokter dan dihitung produksi 12 ribu per tahun, maka kekurangan dokter akan terpenuhi dalam lima tahun ke depan," ucapnya. Adib tidak menolak pembukaan moratorium FK. Hanya, dia berharap pembukaan moratorium itu dilakukan untuk memenuhi daerah yang kekurangan dokter. Dia juga menyarankan setiap daerah punya peta kekurangan dokter. Lalu, data ini bisa terbuka dilihat. Sehingga yang akan mendaftar setidaknya punya list nanti akan memberikan pelayanan ke daerah mana. "Mahasiswa ini ditunjukkan ini lho petanya daerah yang kurang dan ada permintaan. Daerah yang sudah penuh jangan dibuka FK baru,&rdquo; ungkapnya. Penempatan dokter juga sebaiknya secara permanen. Sehingga tidak pindah ke wilayah lain dan menyebabkan kekurangan dokter lagi. Ini tentu harus diimbangi dengan fasilitas praktik, kesejahteraan, dan jenjang karier yang pasti. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono kemarin mengakui bahwa masalah dokter sekarang adalah soal distribusi. "Di tempat lain masih kurang,&rdquo; katanya ketika ditanya pendapatnya tentang FK baru yang tiga di antaranya berada di Jawa. Sejauh ini, Kemenkes memang tidak bisa terlibat soal pendidikan. Namun, soal distribusi adalah kewenangannya. Dante memerinci, kementeriannya memiliki program PPPK dan Nusantara Sehat untuk memberikan pelayanan di daerah. &rsquo;&rsquo;Kami kasih fasilitas yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga dokter betah di situ,&rdquo; katanya. (ayu/mia/lyn/c17/c9/oni)

Pembukaan fakultas kedokteran (FK) diharapkan mampu mengatasi kekurangan tenaga dokter. Namun, problem utamanya bukan pada kekurangan FK.

Fakultas Kedokteran Masih Terkonsentrasi di Jawa-Bali, Pemerataan Dokter Lebih Penting

AIPKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AIPKI

Berita Terkini

Dampak Putusan MK Terkait UU Kesehatan, AIPKI: Batasan Tugas Antara Institusi Pendidikan dan Kolegium Semakin Jelas

AIPKI Tegaskan Pendidikan Kedokteran Indonesia Harus Beradaptasi dengan Dinamika Zaman

FK Undip Kena Dampak dari Kasus Tewasnya Dokter Aulia Risma, AIPKI Minta Jangan Ada Penghakiman Dini

Fakultas Kedokteran Masih Terkonsentrasi di Jawa-Bali, Pemerataan Dokter Lebih Penting

Download Aplikasi JawaPos.com