<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/411-3641103544.jpg" alt="Habib Muhammad Hanif Alatas berorasi dalam aksi 411 di patung kuda monas, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024). (Ryandi Zahdomo/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Habib Muhammad Hanif Alatas berorasi dalam aksi 411 di patung kuda monas, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024). (Ryandi Zahdomo/Jawapos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Perwakilan massa aksi Reuni 411 berupaya menemui Presiden Prabowo di Istana Presiden pada Senin (4/11). Namun sayang, upaya tersebut tidak berbuah manis. Mereka ditolak menemui Presiden Prabowo.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) Muhammad Alatas menuturkan, pihaknya ingin bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Dia ingin&nbsp;membacakan secara langsung naskah tiga tuntutan utama atau Tritura (tri tuntutan rakyat).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi sayang sungguh disayang, tidaklah tim delegasi diterima, hanya tuntutan saja yang diterima," ujarnya, Senin (4/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya, lanjut Muhammad Alatas, hanya diperkenankan menyerahkan naskah tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara.&nbsp;Adapun tiga tuntutan tersebut ialah, pertama usut tuntas dan tegakkan hukum terhadap Jokowi dan kroninya atas segala kejahatan, KKN, pelanggaran konstitusi dan pelanggaran ham yang dilakukan oleh Jokowi dan kroninya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang kedua, usut tuntas dan tegakkan hukum kepada akun Fufufafa, yang merupakan bentuk nyata kerusakan akhlak yang tidak boleh dibiarkan. Dan yang ketiga, meminta Presiden Prabowo agar jangan sampai mau didikte oleh tim penjahat Mulyono dan kroninya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015275546/menantu-rizieq-shihab-sebut-fpi-akan-putarkan-video-kekejaman-jokowi-saat-reuni-212-mendatang">Menantu Rizieq Shihab Sebut FPI akan Putarkan Video 'Kekejaman' Jokowi saat Reuni 212 Mendatang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Alatas menyatakan, akan kembali menggelar aksi kembali sampai ketiga tuntutan tersebut dilaksanakan Presiden Prabowo. "Besok kita mau aksi lagi setuju? Ini jadi babak pertama kita akan buat babak-babak baru. Setuju?" ucapnya kepada massa aksi.</div>

Ketua DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) Muhammad Alatas menuturkan, pihaknya ingin bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

Ingin Bacakan Tiga Tuntutan Langsung di Depan Prabowo, Perwakilan Massa Aksi Reuni 411 Ditolak Masuk Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/411-3641103544.jpg" alt="Habib Muhammad Hanif Alatas berorasi dalam aksi 411 di patung kuda monas, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024). (Ryandi Zahdomo/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Habib Muhammad Hanif Alatas berorasi dalam aksi 411 di patung kuda monas, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024). (Ryandi Zahdomo/Jawapos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Habib Muhammad Hanif Alatas merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam aksi 411 di patung kuda monas, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam orasinya, menantu Habib Rizieq ini meminta agar Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) untuk segera di adili. Ia menuding, Jokowi merupakan orang yang bertanggung jawab atas kasus penembakan enam laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siapa yang bertanggung jawab atas kasus KM 50? Jokowi," ujar Habib Muhammad Hanif Alatas diatas mobil komando.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, dalam peristiwa KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, polisi menembak mati enam orang yang merupakan laskar khusus simpatisan Rizieq Shihab. Dua terdakwa dalam kasus ini, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella, divonis bebas oleh hakim agung MA pada Rabu, 7 September 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habib Muhammad Hanif Alatas juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto menegakkan hukum di Indonesia. Yakni, dengan mengusut dan menghukum Jokowi seadil-adilnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita minta hukum ditegakkan dan Jokowi diusut secara hukum seadil-adilnya," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Habib Muhammad Hanif Alatas mengaku tidak khawatir jika Jokowi lolos dari hukuman di dunia. Namun, menurutnya, Jokowi tidak akan lolos dalam pengadilan Allah SWT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makanya orang-orang yang berkuasa saat ini kalau Anda tidak mau diadili di pengadilan Allah SWT, maka adili orang-yang bertanggung jawab atas kezaliman diantaranya yang berkuasa di masa lalu," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, terdapat ratusan orang yang mengikuti aksi 411 yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) termasuk Front Persaudaraan Islam (FPI) di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (4/11). Aksi itu gelar sejak siang hingga sore hari. Sebanyak 1.904 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan selama aksi berlangsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Namun, Habib Muhammad Hanif Alatas mengaku tidak khawatir jika Joko Widodo (Jokowi) lolos dari hukuman di dunia.

Aksi 411 di Monas: Minta Jokowi Bertanggung Jawab atas Kasus KM 50

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/aksi-411-bubar-antara.jpg" alt="Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berjalan di Jalan Medan Merdeka Selatan, meninggalkan Kawasan Tugu Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, usai aksi 411, Jumat (4/11/2022) petang. (ANTARA/Ricky Prayoga)" width="100%">
<figcaption>Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berjalan di Jalan Medan Merdeka Selatan, meninggalkan Kawasan Tugu Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, usai aksi 411, Jumat (4/11/2022) petang. (ANTARA/Ricky Prayoga)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong>Massa aksi 411 membubarkan diri dari sekitar Tugu Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda saat hujan deras mengguyur kawasan Monas di Jakarta Pusat, Jumat petang (4/11).<br /> <br /> Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 18.40 WIB dengan sebagian besar bergerak ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Stasiun Gambir ataupun Masjid Istiqlal Jakarta.<br /> <br /> Sambil meneriakkan yel-yel, massa tersebut berbaris dan berjalan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.<br /> <br /> Salah satu peserta aksi mengungkapkan alasannya baru bergerak pulang dari lokasi aksi karena menjaga perasaan dengan para tokoh massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) itu masih bertahan di lokasi meski hujan sudah turun sekitar pukul 17.10 WIB.<br /> <br /> Aksi 411 itu digelar oleh massa aksi yang mengatasnamakan diri GNPR sekitar pukul 13.35 WIB. Mereka datang dengan berjalan dari Masjid Istiqlal.<br /> <br /> Walau sempat diwarnai sedikit keributan karena oknum yang diduga provokator, aksi tersebut berjalan lancar dan aman. Sementara orang yang diduga merupakan provokator tersebut, diamankan oleh peserta yang mengenakan seragam putih-putih. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

Jakarta Diguyur Hujan Deras, Massa Aksi 411 Pilih Membubarkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/sejak-aksi-411-fadli-merasa-sedang-dicari-cari-kesalahannya_m_117687.jpeg" alt="Fadli Zon" width="100%">
<figcaption>Fadli Zon</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua DPR Fadli Zon menduga ada pihak yang sengaja mencari-cari kesalahannya untuk dijerat tindak pidana perpajakan. Itu setelah dirimya menghadiri aksi bela Islam pada 4 November 2016, silam.<br /><br />Adapun nama Fadli muncul dalam persidangan kasus suap penghapusan pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair di PN Tipikor Jakarta,&nbsp; Senin (20/3). Namanya masuk ke dalam dokumen yang dikirimkan kepada Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno tertanggal 4 November 2016.<br /><br />Tak hanya Fadli, nama rekannya, Fahri Hamzah pun muncul ketika Handang menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Terungkap bahwa Handang menangani beberapa dugaan tindak pidana perpajakan dari wajib pajak korporasi ataupun pribadi. <br /><br />"Saya mendengar kabar, setelah saya dan saudara Fahri menghadiri 411 itu, ada upaya mencari-cari kesalahan pajak. Saya kira itu dicari-cari karena alasan politik saja setelah menghadiri 411," tegas Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).<br /><br />Ketika ditanyakan siapa yang sengaja mencari-cari kesalahan dirinya, Fadli meyakini bukan Dirjen Pajak melainkan pihak-pihak yang kental dengan orientasi politik. "Saya kira ada pihak-pihak tertentu. Invisible hand. Periksa saja pajak saya. Saya tidak pernah dipanggil kok," sebut wakil ketua umum Partai Gerindra itu.<br /><br />Dia pun menyarankan, jika ingin menindak tindak pidana pajak, lebih baik mereka yang terbilang menunggak pajak dalam skala besar. "Yang kakap, yang konglomerat, segala macam itu. Bayar pajak nggak mereka," kesal Fadli.<br /><br />Lantas apakah akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib atas dasar pencemaran nama baik? Fadli memandang tidak perlu. "Cuma disebut, ya lebih bagus fokus saja pada urusannya apa. Biar relevan," pungkas legislator asal Jawa Barat itu.<strong> (dna/JPG)</strong></p>

Sejak Aksi 411, Fadli Merasa Sedang Dicari-cari Kesalahannya

aksi 411

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi 411

Berita Terkini

Ingin Bacakan Tiga Tuntutan Langsung di Depan Prabowo, Perwakilan Massa Aksi Reuni 411 Ditolak Masuk Istana

Aksi 411 di Monas: Minta Jokowi Bertanggung Jawab atas Kasus KM 50

Jakarta Diguyur Hujan Deras, Massa Aksi 411 Pilih Membubarkan Diri

Sejak Aksi 411, Fadli Merasa Sedang Dicari-cari Kesalahannya

Download Aplikasi JawaPos.com