<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/140733-2227809274.jpg" alt="Keluarga korban anggota Polri inisial Bripda DP diduga mengalami kekerasan oleh seniornya hingga meninggal dunia menunggu hasil pemeriksaan di RS Bayangkara Makassar. (Darwin Fatir/Antara) " width="100%">
<figcaption>Keluarga korban anggota Polri inisial Bripda DP diduga mengalami kekerasan oleh seniornya hingga meninggal dunia menunggu hasil pemeriksaan di RS Bayangkara Makassar. (Darwin Fatir/Antara) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang anggota Polri muda bripda DP dilaporkan tewas diduga dianiaya seniornya di dalam Asrama Polisi (Aspol), kompleks Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. &rdquo;Kita belum bisa pastikan, korban pengeroyokan atau bukan, yang pasti kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang termasuk rekan atau lichtingnya dan seniornya DP. Mungkin bertambah lagi nanti (diperiksa),&rdquo; ujar Kabid Propam Polda Sulsel Kombespol Zulham Effendi, seperti dilansir dari Antara di Makassar, Minggu (22/2). Kejadian tersebut diketahui setelah menerima informasi dari Direktorat Samapta Polda Sulsel terkait adanya keluhan korban usai shalat subuh setelah sahur. Laporan awal, bersangkutan dikabarkan jatuh sakit saat berada di asrama polisi tersebut. Selanjutnya dilarikan ke RSUD Daya untuk penanganan medis. Namun nyawa korban tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Awalnya pihak keluarga dikabari korban sakit. Tapi saat pihak keluarga mendatangi rumah sakit, ditemukan kejanggalan tubuh korban mengalami memar dan mulut berdarah. Merasa ada yang ganjil atas kematian almarhum, selanjutnya jenazah di bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tindakan visum guna memastikan apakah korban mendapat tindakan kekerasan saat berada di asrama polisi tersebut. &rdquo;Untuk membuktikan itu (tindak kekerasan), kita bawa ke RS Bhayangkara, karena awalnya dibawa ke RS Daya. Saya sudah sampaikan ke Kabid Dokkes Polda Sulsel termasuk kepada dokter yang memeriksa silakan diperiksa dengan benar, jangan ada yang ditutup-tutupi, kalau memang ada kekerasan,&rdquo; papar Zulham Effendi. Dia menegaskan, Bidang Propam masih mendalami penyebab kematiannya korban. Guna memastikan penyebab kematiannya, jenazah dibawa ke RS Bayangkara Bidang Dokkes Polda Sulsel untuk dilakukan visum dan otopsi. &rdquo;Ini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, visum luar maupun visum dalam.Kalau memang keluarga mengijinkan, nanti kita akan lakukan otopsi. Pasti semua prosedur penanganan terkait kejadian ini, kita akan tangani secara profesional,&rdquo; terang Zulham Effendi. &rdquo;Kami dari Bidang Propam, Insyaallah, kita akan ungkap kalau memang ada kejadian yang di luar dari kejadian umum, atau kejadian yang mencurigakan atau ada kekerasan di situ. Kita akan luruskan dan kita akan tegakkan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku,&rdquo; tambah dia. Sejauh ini, pihak keluarga korban diketahui ayahnya seorang polisi bertugas di Polres Pinrang Aipda H Jabir beserta istri masih menunggu jenazah anaknya yang dalam proses pemeriksaan visum di RS Bayangkara. Rencananya, setelah melalui proses tersebut akan di bawa ke rumah duka di Kabupaten Pinrang, Sulsel.

Seorang anggota Polri muda dilaporkan tewas diduga dianiaya seniornya di Asrama Polisi, kompleks Kantor Polda Sulsel, Kota Makassar

Polisi Muda Tewas Diduga Dianiaya Seniornya di Makassar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/whT9BpIVGx4g8EbCG3eG8ni6NEr4zDG0v84fahU4-1838391145.jpg" alt="Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menegaskan ketentuan mengenai penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada jabatan sipil tetap sah dan berlaku, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Senin, 19 Januari 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan putusan MK tersebut secara tegas menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, MK menyatakan bahwa norma-norma yang diuji tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. &ldquo;Karena permohonan ditolak, maka seluruh norma yang diuji dinyatakan tetap berlaku. Artinya, ketentuan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh perwira Polri aktif, sepanjang berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, masih sah secara hukum,&rdquo; kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (21/1). Ia menjelaskan, dalam pertimbangan hukumnya MK memang menyarankan agar pengaturan tersebut idealnya diatur melalui undang-undang, bukan melalui peraturan pemerintah. Namun, kata Yusril, hal tersebut tidak mengubah amar putusan yang secara jelas menolak permohonan uji materiil. &ldquo;Pandangan MK tersebut kami pahami sebagai anjuran atau rekomendasi konstitusional, bukan sebagai larangan. Selama norma undang-undangnya masih berlaku, pemerintah memiliki dasar hukum untuk menindaklanjutinya,&rdquo; jelasnya. Terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif, Yusril menegaskan pemerintah tetap melanjutkan proses tersebut. RPP dinilai penting sebagai solusi sementara, mengingat revisi Undang-Undang Polri maupun Undang-Undang ASN masih memerlukan waktu. Ia juga menanggapi pernyataan salah satu anggota DPR yang meminta pemerintah menghentikan penyusunan RPP tersebut. Menurut Yusril, pernyataan itu merupakan pendapat pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai sikap resmi lembaga legislatif. &ldquo;Sikap DPR baru dapat dikatakan resmi apabila diputuskan dalam forum paripurna. Karena itu, pemerintah tetap melanjutkan penyusunan RPP ini,&rdquo; tegasnya. Yusril menambahkan, meskipun revisi Undang-Undang Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026, revisi Undang-Undang ASN belum menjadi agenda pembahasan. Padahal, Undang-Undang ASN secara eksplisit membuka ruang pengisian jabatan tertentu oleh unsur TNI dan Polri. &ldquo;Jika hanya Undang-Undang Polri yang direvisi sementara Undang-Undang ASN tidak, maka ketentuan dalam UU ASN tetap memungkinkan penempatan anggota Polri di jabatan nonkepolisian. Karena itu, RPP ini diperlukan untuk menata dan memberikan kepastian hukum,&rdquo; ujarnya. Saat ini, penyusunan RPP dilakukan oleh Kementerian PANRB dan Kementerian Sekretariat Negara di bawah koordinasi dan supervisi Kemenko Kumham Imipas. &ldquo;Kita tunggu saja hasil akhirnya. Target kami, RPP ini dapat diselesaikan dan diterbitkan pada akhir Januari 2026 sebagai pengaturan sementara sampai revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN dilakukan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Yusril sebut putusan MK mempertegas anggota Polri sah duduki jabatan sipil. Pemerintah lanjutkan RPP sebagai solusi.

Menko Yusril Sebut Putusan MK Mempertegas Anggota Polri Tetap Sah Duduki Jabatan Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/Yusril-1527026194.jpg" alt="Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memimpin rapat untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian. (dok. Kemenkumham)" width="100%">
<figcaption>Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memimpin rapat untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian. (dok. Kemenkumham)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp;- Sebagai langkah merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian, Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Kepala Lembaga Republik Indonesia yang melibatkan 17 kementerian/lembaga digelar pada Sabtu (20/12). Rapat ini, kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dilaksanakan untuk membahas langkah lanjutan pemerintah guna menyikapi perbedaan tafsir yang berkembang di ruang publik dan antar instansi. Yusril menyampaikan, pemerintah akan segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, regulasi di tingkat PP diperlukan agar terdapat kepastian hukum yang seragam. Yusril menjelaskan, berdasarkan analisis sementara dan hasil diskusi lintas kementerian yang telah dilaporkan kepada Presiden. Putusan MK hanya menguji sebagian penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Kepolisian dan tidak menyentuh ketentuan dalam Undang-Undang ASN yang menyatakan ASN tidak dapat direkrut dari TNI dan Polri. "Karena itu, pengaturan ke depan harus dibentuk pada tingkat Peraturan Pemerintah, bukan cukup melalui peraturan internal kepolisian," ujar Yusril. Dia menambahkan, penyusunan PP akan melibatkan seluruh instansi terkait sesuai arahan Presiden. Menurut dia, adanya kesepakatan untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Kepolisian. "Jika kita jelaskan secara terbuka kepada publik, ini akan meredakan keresahan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama draf RPP dapat kita selesaikan," kata dia. Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie, mengatakan komisinya telah menyerap aspirasi publik secara luas sejak awal pembentukan. "Kami keliling ke berbagai daerah untuk belanja masalah. Respons masyarakat luar biasa, masukan tertulis jumlahnya ribuan, dan kami melakukan audiensi dengan lebih dari 100 kelompok," kata Jimly. Menurut Jimly, pelibatan publik menjadi penting karena kebijakan yang akan diambil bersifat strategis. "Ini keputusan besar dalam demokrasi konstitusional kita, sehingga seluruh pihak harus dilibatkan," tambahnya. Dalam rapat tersebut, sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, termasuk KPK, OJK, Lemhannas, Kementerian ESDM, dan ATR/BPN, menyampaikan pandangan terkait kebutuhan institusional terhadap personel Polri. Sejumlah instansi menilai kehadiran anggota Polri masih dibutuhkan, khususnya dalam fungsi penegakan hukum, penyelidikan, dan penyidikan, dengan catatan adanya masa transisi dalam penerapan kebijakan.

Pemerintah Indonesia merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

Pasca Putusan MK, Pemerintah Siapkan PP Atur Penempatan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/IMG-20250820-WA0063-975021523.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Johanis Tanak saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Johanis Tanak saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Dery Ridwan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan status Ketua KPK Setyo Budiyanto saat ini merupakan purnawirawan Polri. KPK memastikan Setyo bukan lagi menjadi bagian resmi dari Korps Bhayangkara. Hal tersebut disampaikan KPK terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil. "Adapun Ketua KPK, Bapak Setyo Budiyanto, sudah purnawirawan per 1 Juli 2025," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Minggu (16/11). KPK memastikan terpilihnya Setyo sebagai Ketua KPK tak melanggar aturan. KPK mengklaim Setyo dipilih sesuai mekanisme pemilihan melalui panitia seleksi yang digelar secara profesional. "Dan pemilihan pimpinan KPK, awal prosesnya melalui Pansel yang memberikan kesempatan pada semua WNI yang memenuhi syarat," tegasnya. Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Jakarta, Kamis (13/11). Salah satu poin pentingnya adalah pembatalan ketentuan pengecualian yang sebelumnya memungkinkan polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri. Dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri disebutkan bahwa anggota kepolisian dapat menempati jabatan di luar Polri setelah mengundurkan diri atau pensiun. Namun, pada bagian penjelasan pasal tersebut terdapat frasa &ldquo;atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri&rdquo;, yang selama ini dijadikan dasar untuk menempatkan anggota Polri aktif pada jabatan sipil. MK kemudian menyatakan frasa itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

KPK memastikan Setyo Budiyanto sudah menjadi purnawirawan Polri alias pensiun dan tak melanggar aturan dalam pemilihan Ketua KPK.

KPK Bela soal Status Setyo Budiyanto soal Anggota Polri Masuk Jabatan Sipil: Pensiun Per 1 Juli 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/mensesneg-3678264719.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan anggota Polri mengundurkan diri jika menduduki jabatan sipil. Prasetyo menyatakan belum membaca secara langsung petikan putusan tersebut. &ldquo;Ya kan keputusannya baru tadi ya. Kita juga belum mendapatkan apa, petikan keputusannya," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). Politikus Partai Gerindra itu memastikan akan mempelajari putusan MK tersebut. Ia mengamini, putusan itu akan dibahas untuk dibicarakan penerapannya. "Nanti kalau kita sudah dapat ya nanti kita pelajarin,&rdquo; ujarnya. Prasetyo memastikan, pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, pemerintah wajib menindaklanjuti setiap MK yang sah secara konstitusi. &ldquo;Tapi sebagaimana, namanya keputusan MK ini kan final and binding,&rdquo; tegasnya. Ia juga menegaskan, putusan tersebut akan dijalankan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; Karena itu, Pemerintah akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk menindaklanjuti langkah-langkah administratif jika memang ada pejabat Polri aktif yang menduduki jabatan sipil.&nbsp; &ldquo;Ya, kalau aturannya seperti itu kan,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa anggota Polri yang ingin menduduki jabatan di luar kepolisian (jabatan sipil) wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.&nbsp; Putusan ini menghapus celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif mengisi posisi di lembaga sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mempelajari putusan MK yang mewajibkan anggota Polri mundur dari jabatan sipil.

MK Wajibkan Anggota Polri Mundur jika Duduki Jabatan Sipil, Istana Akan Pelajari Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta agar masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dibuat sama dengan masa jabatan presiden. Hal itu tertuang dalam amar Putusan Nomor 19/PUU-XXIII/2025. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sudah memberikan kepastian hukum. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. &nbsp; &ldquo;Saya sepakat dengan MK bahwa Polri itu bagian dari negara, bukan sekadar alat kelengkapan negara sehingga jabatan Kapolri tidak bisa dibatasi seperti jabatan politik. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, maka biarkan itu menjadi hak prerogatif presiden sebagai kepala negara," kata Analis politik Boni Hargens kepada wartawan, Kamis (13/11). Menurut Boni Hargens, posisi Polri memiliki karakter konstitusional yang berbeda dari lembaga politik atau jabatan publik yang bergantung pada masa jabatan tertentu. Polri memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas negara dan ketertiban masyarakat.&nbsp; Oleh karena itu, keterlibatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi keamanan negara dengan ranah politik.&nbsp; &ldquo;Putusan MK ini membantu menjaga kemurnian fungsi Polri agar tetap profesional dan tidak terseret dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis,&rdquo; tambahnya. Boni menekankan, Polri bukan sekadar alat kelengkapan negara, melainkan bagian fundamental dari struktur negara itu sendiri. Oleh sebab itu, kepemimpinannya tidak dapat diperlakukan sama dengan jabatan politik yang bersifat sementara.&nbsp; Ia menilai, fleksibilitas dalam menentukan masa jabatan Kapolri merupakan bentuk penghormatan terhadap fungsi Polri sebagai institusi negara yang beroperasi berdasarkan kebutuhan nasional.&nbsp; &ldquo;Masa jabatan Kapolri tidak perlu diatur secara periodik seperti maksimal lima tahun. Sebaliknya, durasi jabatan harus ditentukan oleh kebutuhan negara melalui kewenangan prerogatif Presiden sebagai kepala negara,&rdquo; ujarnya. Pendekatan yang fleksibel ini, lanjutnya, memungkinkan negara untuk beradaptasi dengan kondisi dan tantangan keamanan yang terus berkembang. Ia mengingatkan bahwa pembatasan masa jabatan secara kaku justru bisa menimbulkan dampak kontraproduktif.&nbsp; Dalam konteks penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan nasional, kontinuitas kepemimpinan yang efektif sering kali lebih penting daripada rotasi jabatan yang dipaksakan oleh kalender politik. Menurutnya, seorang Kapolri yang telah membangun sistem, memahami kompleksitas tantangan keamanan, dan memiliki hubungan kerja yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, akan lebih mampu memberikan hasil yang optimal bila diberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan program-programnya.&nbsp; Lebih lanjut, Boni Hargens menilai putusan MK membawa implikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal pemahaman tentang kedudukan lembaga negara dan relasinya dengan kekuasaan eksekutif. Putusan tersebut mempertegas batas antara institusi negara yang bersifat permanen seperti Polri, dengan jabatan politik yang bersifat sementara dan bergantung pada legitimasi elektoral. Selain memperjelas struktur ketatanegaraan, keputusan MK juga dianggap memperkuat independensi institusional Polri. Ia menilai, Polri akan lebih bebas dari tekanan politik dan tidak mudah diseret dalam kepentingan jangka pendek pemerintahan tertentu.&nbsp; &ldquo;Saya menilai putusan MK ini memperkuat independensi Polri sebagai institusi penegak hukum yang tidak terikat pada kepentingan politik jangka pendek,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak prerogatif Presiden dan prinsip checks and balances. Ia mengingatkan, meskipun Presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Kapolri, proses tersebut tetap memerlukan persetujuan DPR sebagai bentuk kontrol konstitusional.&nbsp; &ldquo;Dengan begitu, hubungan antara Presiden dan Kapolri bersifat konstitusional, bukan atasan-bawahan dalam struktur kabinet. Ini mencerminkan tata kelola demokrasi yang sehat,&rdquo; pungkasnya.

Keputusan MK mewajibkan anggota Polri mundur dari jabatan sipil untuk memperkuat institusi kepolisian.

Putusan MK yang Tolak Masa Jabatan Kapolri Sama dengan Presiden Perkuat Institusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/WhatsApp-Image-2025-02-07-at-62531-PM-2249180766.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Rudianto Lallo. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem Rudianto Lallo. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo, menyatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif untuk mengundurkan diri jika menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak bisa langsung diterapkan tanpa melalui proses pembentukan norma baru sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan yang telah berlaku. &ldquo;Putusan MK tentu kita hormati. Tapi tidak serta-merta bisa langsung diberlakukan. Kita perlu melihat terlebih dahulu norma yang diatur dalam undang-undang lain,&rdquo; kata Rudianto kepada wartawan, Kamis (13/11). Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian masih memberikan dasar hukum bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi kepolisian.&nbsp; Dalam Pasal 28 ayat (3) disebutkan, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Namun, penugasan aktif masih dimungkinkan jika relevan dengan fungsi kepolisian dan atas perintah Kapolri. Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga menyoroti tafsir autentik terhadap pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa jabatan di luar kepolisian adalah posisi yang tidak berkaitan dengan fungsi kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. &ldquo;Dengan logika hukum a contrario, jika jabatan itu berhubungan dengan tugas dan fungsi kepolisian serta dilakukan atas penugasan Kapolri, maka hal itu masih dimungkinkan,&rdquo; jelasnya. Padahal, penugasan anggota Polri aktif ke lembaga lain justru merupakan bentuk sinergi antarinstansi sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, guna memperkuat koordinasi dan mendukung pencapaian tujuan bernegara. Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menegaskan bahwa anggota Polri yang akan menduduki jabatan di luar institusi kepolisian harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun. Penegasan ini tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11). Putusan itu mengabulkan uji materi gugatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) terkait kedudukan anggota polisi di jabatan sipil. "Amar putusan, mengadili: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan. Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri, dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangan hukumnya menyebut, frasa tersebut tidak memperjelas norma pokok dalam Pasal 28 ayat (3). Justru mengaburkan substansi kewajiban mundur atau pensiun bagi anggota Polri yang ingin menjabat di luar kepolisian.&nbsp; Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum baik bagi anggota Polri maupun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di luar institusi kepolisian. &ldquo;Frasa &lsquo;atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri&rsquo; menimbulkan kerancuan dan memperluas norma pasal a quo, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,&rdquo; ujar Ridwan saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Komisi III DPR menghormati putusan MK tentang anggota Polri yang harus mundur jika menduduki jabatan sipil, namun perlu kajian lebih lanjut.

Komisi III DPR Kaji Putusan MK yang Wajibkan Anggota Polri Mundur Jika Duduki Jabatan Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/UceOEfmnynK18kXJrwdRztRUuat2ojjNiTTFFDe8-1379622997.jpg" alt="Penipu janjikan bisa menjadi anggota Polri jalur orang dalam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penipu janjikan bisa menjadi anggota Polri jalur orang dalam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang pria berinisial AR, 31, ditangkap aparat Polsek Metro Tanah Abang. AR diduga telah menipu korban dengan modus menjanjikan bisa menjadi anggota Polri jalur orang dalam. Kasus ini terjadi pada Februari hingga Mei 2025. Korban, A, 30, warga Tangerang, mengenal pelaku di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Kepada korban, AR mengaku sebagai staf anggota Komisi III DPR RI dan menawarkan jalur orang dalam untuk bisa lolos seleksi Polri. Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Akhmad Basuki menuturkan, timnya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan. Sejumlah barang bukti pun telah berhasil disita. "Tersangka kami amankan bersama barang bukti berupa dokumen mutasi rekening, percakapan WhatsApp, dan satu buah flashdisk. Saat ini tersangka telah ditahan di Polsek Metro Tanah Abang untuk proses penyidikan lebih lanjut," ujar Kompol Haris, Senin (13/10). Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombespol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pelaku telah memanfaatkan nama besar institusi dan anggota dewan demi keuntungan pribadi. Modus seperti ini mencoreng nama baik institusi.&nbsp; "Ini bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan harus diberantas. Kami tidak akan mentolerir siapa pun yang mencoba memanfaatkan posisi atau pengaruh untuk keuntungan pribadi dalam proses seleksi anggota Polri," tegas Kombes Susatyo.&nbsp; Dia menegaskan, kepolisian akan terus membongkar jaringan-jaringan serupa. Ia mengklaim menjadi petugas Polri tidak bisa dilakukan dengan membayar sejumlah nominal uang. "Kami pastikan, siapa pun yang bermain dalam praktek ilegal ini akan kami kejar dan tindak tegas. Polri bukan lembaga yang bisa dimasuki dengan imbalan finansial. Kami tegaskan lagi, seleksi Polri itu murni, gratis, dan transparan," lanjut Susatyo. <h2>Rp 750 Juta Raib, Pelaku Ditangkap di Jakarta Pusat</h2> Korban diketahui telah mentransfer uang senilai Rp 750 juta ke rekening pelaku. Namun, hingga proses seleksi Polri berakhir, tidak satu pun dari pihak korban yang berhasil lolos. Merasa ditipu, korban melapor ke Polsek Metro Tanah Abang pada 12 Oktober 2025. Pelaku kini dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Susatyo mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku bisa mengatur kelulusan Polri. "Masyarakat harus waspada. Kalau ada yang menjanjikan kelulusan Polri dengan imbalan finansial, laporkan saja. Jangan tergoda, karena itu sudah pasti penipuan," imbuh Susatyo.

Seorang pria berinisial AR ditangkap setelah menipu korban dengan menjanjikan kelulusan seleksi Polri. Korban rugi Rp 750 juta

Ngaku Staf DPR, Pria Ini Tipu Korban Rp 750 Juta dengan Janji Masuk Polri Jalur Orang Dalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/IMG_20250719_015648-1153344477.jpg" alt="Polda Jawa Barat melakukan olah TKP tragedi tiga orang tewas dalam acara Pasar Rakyat rangkaian pernikahan pejabat di Pendopo Kabupaten Garut, Sabtu (18/7) dini hari. (Feri Purnama/Antara)" width="100%">
<figcaption>Polda Jawa Barat melakukan olah TKP tragedi tiga orang tewas dalam acara Pasar Rakyat rangkaian pernikahan pejabat di Pendopo Kabupaten Garut, Sabtu (18/7) dini hari. (Feri Purnama/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan bersama jajarannya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di pesta rakyat di Pendopo Kabupaten Garut. Insiden itu menyebabkan tiga orang tewas, satu di antaranya anggota Polri. Kapolda Jabar mengecek langsung gerbang utama tempat tragedi warga berkerumun dan berdesak-desakan. Kemudian alur pembagian makanan gratis yang dilakukan sejak Jumat (18/7) malam sampai Sabtu dini hari. Kapolda juga menanyakan langsung ke sejumlah petugas keamanan dari unsur Polri maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut terkait sistem pengamanan, mulai dari gerbang masuk warga dan keluar kawasan Pendopo, termasuk jalur kendaraan saat mobil ambulans membawa korban. &rdquo;Semua dilakukan sesuai prosedur, dari perizinan, prediksi potensi kerawanan, hingga penempatan personel di lapangan,&rdquo; kata Rudi seperti dilansir dari Antara. Kepolisian melakukan pendalaman dengan investigasi tentang insiden kegiatan pesta rakyat yang menyebabkan dua korban jiwa warga dan satu anggota Polri. Polda juga akan melakukan pendalaman dan melakukan investigasi tentang peristiwa ini yang terjadi sehingga mengakibatkan ada tiga yang meninggal dunia. Dia mengatakan, penyelidikan yang dilakukan Kepolisian untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak dan siapa yang harus bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut. Setelah mengumpulkan informasi dan alat bukti dari olah TKP, selanjutnya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk proses penyelidikan. &rdquo;Secepatnya kita mengumpulkan informasi-informasi lain sehingga nanti adanya pemanggilan atau proses penyelidikan-penyelidikan kita sudah mempunyai data yang cukup,&rdquo; ungkap Rudi Setiawan. Dia menyampaikan, pihaknya juga melakukan pengecekan internal kepolisian yang hasilnya Polres Garut seperti biasanya setiap ada kegiatan masyarakat selalu melakukan pengamanan. Polres Garut, ada permintaan dari Pemerintah Kabupaten Garut untuk melakukan pengamanan setiap rangkaian kegiatan pesta rakyat yang tentunya sebelum dilaksanakan harus sesuai dengan prosedur. &rdquo;Ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur, dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi dan sudah disiapkan penanggulangannya,&rdquo; tandas Rudi Setiawan. Peristiwa di Pendopo itu menyebabkan 26 orang harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan tiga orang meninggal dunia. Yakni seorang anak usia delapan tahun warga Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota. Kemudian Dewi Jubaeda, 61; dan seorang anggota Polres Garut Bripka Cecep Saeful Bahri, 39.

Polda Jabar olah TKP di pesta rakyat di Pendopo Kabupaten Garut. Insiden itu menyebabkan tiga orang tewas, satu di antaranya anggota Polri

Kapolda Jabar Olah TKP Lokasi Pesta Rakyat, Tiga Orang Meninggal Dunia di Garut

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/dok-humas-polda-sulsel-3797616663.jpg" alt="Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono. (Dokumentasi Humas Polda Sulsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono. (Dokumentasi Humas Polda Sulsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono memecat 10 anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Mereka dianggap lalai selama menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. &rdquo;Kita telah bersepakat membangun budaya kerja yang baik, berlandas profesionalisme dan integritas. Tentunya dengan penerapan penghargaan dan sanksi yang jelas dan terukur,&rdquo; papar Rusdi Hartono seperti dilansir dari Antara di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (23/6). Dia menyampaikan, sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 10 personel Polda Sulsel tersebut karena berbagai pelanggaran. Termasuk desersi dan tindak pidana. Salah satunya adalah Briptu Mochammad Rizky Amdar, dari Satuan Brimob Polda Sulsel yang diberhentikan karena meninggalkan tugas lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa izin. Kapolda menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik institusi. Dia tidak segan mengambil tindakan korektif terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, serta mendukung penuh keputusan ditetapkan dalam sidang komisi kode etik. Selain 10 anggota Polri lingkup Polda Sulsel yang diberhentikan, kata dia, ada pula diberikan penghargaan sebanyak 137 personel dari berbagai satuan dan jajaran Polres atas kinerja dan prestasi luar biasa. Beberapa di antaranya mendapatkan prestasi atas kinerja. Yakni Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong bersama 32 personel atas keberhasilan pengungkapan penyalahgunaan pupuk bersubsidi sebanyak 114 karung jenis Urea dan NPK Phonska. Selain itu, Kapolres Pinrang AKBP Edy Sabhara Manggabarani bersama 48 anggota atas pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Feni Ere di wilayah hukum Polres Kota Palopo. Selanjutnya, Kasatreskrim Polres Gowa AKP Bahtiar beserta 46 personel atas keberhasilan mengungkap kasus pembuatan dan peredaran uang palsu di Gowa. Berikutnya, Kasipammat Subbid Gasum Ditsamapta AKP Numrian Hayudi Putra bersama lima anggota mengaggalkan pengiriman 4 kilogram narkoba jenis ganja ke Kendari melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan Kasatresnarkoba Polres Sidrap Iptu Didi Sutikno Mugiarno mengungkap peredaran 4.200 butir ekstasi dan 4,6 kilogram narkoba jenis sabu-sabu di Sidrap. Kapolda menegaskan, institusi Polri berkomitmen menerapkan prinsip reward and punishment secara adil dan transparan. Selain itu, setiap prestasi, sekecil apapun layak untuk diapresiasi. Namun sebaliknya, pelanggaran disiplin maupun pidana akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Polda Sulsel memecat 10 anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik dan lalai selama menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggota polri

Berita Terkini