<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/Sudirta-DPR-RI-2759444017.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Wayan Sudirta menyampaikan pandangan fraksinya terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait pelaksanaan APBN tahun 2022. Menurut Wayan Sudirta, tahun 2022 merupakan tahun ketiga sejak terjadinya Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kebijakan fiscal diarahkan untuk penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional dan perlindungan sosial. Karena itu,&nbsp;Fraksinya memberikan apresiasi peningkatan pendapatan negara yang ditopang dengan pencapaian tax rasio 10,39 persen pada tahun 2022.&nbsp; &ldquo;Capaian ini memperlihatkan APBN Tahun Anggaran 2022 berada dalam desain fiscal dan postur APBN yang sesuai dengan ketentuan,&rdquo; ujar Wayan Sudirta dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodowijk Freidrich Paulus di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8). Lebih lanjut, Wayan Sudirta mengatakan BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dan memberikan opini bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan wajar atau wajar tanpa pengecualian (WTP). Politikus PDIP dari Dapil Bali ini mengatakan Fraksi PDIP memberikan apresiasi atas capaian pemerintah memperoleh opini WTP pada LKPP tahun anggaran 2022. Menurut Wayan, BPK juga telah menyampaikan 16 permasalahan terkait dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan beserta rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah. &ldquo;Atas temuan-temuan permasalahan tersebut, Fraksi PDIP berpendapat pemerintah harus segera menindaklanjuti temuan-temuan permasalahan tersebut, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN tahun berikutnya,&rdquo; ujar Wayan Sudirta. Menurut Wayan, pemeriksaan BPK bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam hal penyajian material khususnya dalam memenuhi standar akuntasi pemerintahan, kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Wayan menegaskan pengelolaan APBN, selain harus diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang bahwa APBN memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dikelola secara efektif, efisien, mencapai prestasi kerja serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Lebih lanjut, Wayan menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa Pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 juga harus menyampaikan beberapa hal.&nbsp; Pertama, kebijakan sectoral pada Kementerian/Lembaga Pemerintah yang telah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Hal ini sebagai akuntabiitas atas kinerja belanja pemerintah pusat dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kedua, dampak inflasi yang lebih tinggi pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, dampak kenaikan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) sepuluh tahun pada beban keuangan negara. Keempat, dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD (dolar Amerika Serikat) pada beban keuangan negara. Kelima, dampak kenaikan CPI, rendahnya lifting minyaj dan gas pada beban keuangan negara. Keenam, penerima manfaat insentif perpajakan yang mendorong perekonomian Indonesia. &ldquo;Insentif perpajakan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia yang ditunjukkan dengan indikator-indikator tertentu,&rdquo; ujar Wayan Sudirta. Ketujuh, kebijakan belanja negara tahun 2022 antara lain adalah penguatan spending better. Pemerintah harus menjelaskan capaian spending better belanja negara yang ditunjukkan dengan belanja prioritas yang efektif dan efisiensi belanja nonprioritas. Kedelapan, rasio utang terhadap PDB tahun 2021 sebesar Rp 40,74 persen, kemudian pada tahun 2022 sebesar 39,7 persen. &ldquo;Lalu bagaimana skenario pemerintah dalam menurunkan rasio utang tersebut di tahun-tahun berikutnya?&rdquo; tanya Wayan Sudirta. Kesembilan, Laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan besaran anggaran yang diperuntukkan langsung untuk rakyat sebagai kelompok penerima manfaat. &ldquo;Berapa nilai total belanja negara tersebut? Apa saja manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat secara langsung?&rdquo; kata Wayan Sudirta. Kesepuluh, Laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat. Kesebelas, laporan yang dapat menjelaskan prestasi kerja Kementerian/Lembaga pemerintah dalam pengelolaan APBN tahun anggaran 2022. Kedua belas, Laporan kemajuan kerja dalam menyelesaikan&nbsp; Major Project, RKP 2022 yang ditunjukkan dengan nilai alokasi anggaran, realisasi anggaran, capaian pekerjaan project pada kementerian terkait. Major Project tersebut antara lain Kawasan Industri dan smelter, pembangunan energi terbarukan, IKN, project di wilayah Papua, destinasi wisata, food estate, reformasi sistem perlindungan sosial dan major project lainnya. Ketiga belas, pemerintah juga berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan seluruh kekayaan negara&nbsp; yang dipisahkan khususnya laporan investasi PMN yang telah mencapai Rp 2.909 triliun pada tahun 2022. &ldquo;Laporan kinerja tersebut diperlukan untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan telah memenuhi amanat konstitusi khususnya Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945,&rdquo; tegas Wayan Sudirta.

Fraksi PDIP memberikan apresiasi atas capaian pemerintah memperoleh opini WTP pada LKPP tahun anggaran 2022.

PDIP Tanggapi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap APBN 2022 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230116_204823.jpg" alt="Sumber foto: Setpres Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Sumber foto: Setpres Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 mencatatkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari defisit yang lebih kecil dibandingkan target yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.  Ia menyebut, awalnya defisit pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,5 persen. Namun, berdasarkan realisasinya defisit mampu dicapai sebesar 2,38 persen.  “Defisit APBN di tahun 2022 2,38 persen dari target 4,5 persen. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal lebih cepat dari amanat Undang-Undang 2 Tahun 2020,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (16/1).  Airlangga membeberkan, pendapatan negara tercatat tumbuh 30,6 persen atau 115,9 persen dari target. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan pajak yang juga tumbuh sebesar 115,6 persen atau 34,3 persen.  Tak hanya ditopang penerimaan pajak yang tumbuh dua tahun berturut-turut, pendapatan negara juga didorong oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 122,2 persen atau tumbuh 28,3 persen.  “Belanja negara 95,5 persen (tumbuh 10,9 persen). Dan yang utama tentu belanja pemerintah pusat yang 98,8 persen. Ini terkait dengan subsidi energi, realisasinya tahun lalu 551,2 persen,” ujarnya.  Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 583,5 triliun atau turun 33,1 persen. Sedangkan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp 688,5 triliun atau turun 20,9 persen.  “Program PCPEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) telah dimanfaatkan secara optimal dan berdampak nyata untuk melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.  Airlangga mengungkapkan, dalam Sidang Kabinet Paripurna Presiden Jokowi menekankan agar belanja pusat dan daerah didorong untuk membeli produk dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran dalam jangka pendek.  “Terkait dengan penyerapan tenaga kerja, (akan dilakukan) optimalisasi belanja pusat daerah untuk program padat karya, baik di kota maupun desa, memperluas kerja sama government to government dari program pekerja migran, kemudian inklusi keuangan, baik itu PNM maupun KUR, kemudian program upskilling maupun reskilling, seperti Kartu Prakerja,” imbuhnya.  Sementara dalam jangka panjang, Presiden menekankan agar terus dilakukan perbaikan industri secara struktural mulai dari hulu hingga ke hilir, yaitu rantai pasok, sumber daya manusia (SDM), riset dan pengembangan, hingga akses pasar.  “Terutama juga mempercepat perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), termasuk CEPA Eropa dan juga beberapa kerja sama dari pasar nontradisional,” imbuhnya.  Terkait peningkatan cadangan devisa, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. “Ini nanti akan terus dimatangkan oleh kementerian teknis,” pungkasnya.

Airlangga Sebut Defisit APBN 2022 Lebih Rendah dari Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/sri-mulyani-di-istana-bogor-setpres.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, Kamis (3/11). Foto: YouTube Setpres" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, Kamis (3/11). Foto: YouTube Setpres</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan kinerja APBN pada Oktober 2022 mengalami defisit Rp 169,5 triliun atau 0,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, defisit ini tercatat sebagai yang pertama sepanjang tahun 2022 karena sejak Januari hingga September APBN terus mengalami surplus.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih rendah dibandingkan dengan belanja negara. Ia memaparkan, pendapatan negara pada Oktober 2022 tercatat Rp 2.181,6 triliun atau tumbuh 44,5 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY).  Sementara pendapatan tercatat lebih rendah dari belanja negara yang mencapai Rp 2.351,1 triliun atau tumbuh 14,2 persen (YoY). Menkeu juga mengklaim defisit yang dialami ini membuktikan bahwa pengelolaan APBN telah optimal dan mulai sehat.  "Jadi sampai dengan Oktober defisitnya di Rp 169,5 triliun atau 0,91 persen dari PDB, masih jauh lebih rendah dari Perpres 98," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (24/11).  Adapun berdasarkan outlook pemerintah, realisasi defisit hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 732,2 triliun atau 3,92 persen terhadap PDB. Sementara itu, keseimbangan primer hingga Oktober 2022 tercatat mencapai Rp 146,4 triliun atau turun 154,95 persen (YoY).  Sedangkan realisasi pembiayaan anggaran Rp 439,9 triliun atau turun 27,7 persen (YoY) dan terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) mencapai Rp 270,4 triliun.  Sri Mulyani menuturkan, pemerintah akan memanfaatkan SiLPA sebagai bantalan fiskal menghadapi ketidakpastian di tahun depan. Pemanfaatan SILPA juga sebagai salah satu strategi dalam melaksanakan upaya konsolidasi untuk menyehatkan kondisi keuangan negara.  "Jadi kalau lihat SiLPA agak besar, itu memang by design kita mencoba untuk mengelola risiko untuk tahun anggaran selanjutnya," tuturnya.  Rincian belanja negara  Lebih lanjut, bendahara negara merinci, belanja negara hingga Oktober terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 754,1 triliun atau 79,7 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat. Lalu, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13 dan kegiatan operasional K/L.  Ia juga mengatakan bahwa belanja non K/L tercatat lebih besar dari belanja K/L. Hal ini tercatat untuk belanja non K/L sebesar Rp 917,7 triliun atau telah mencapai 67,7 persen.  “Dominasi sangat besar utamanya didukung untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik. Sementara yang relatif kecil untuk pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun 13) serta jaminan kesehatan ASN,” rincinya.  Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan untuk transfer ke daerah sebesar Rp 679,23 triliun atau sudah mencapai 84,4 persen dari alokasi anggaran. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.  Dalam hal ini penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami lonjakan yang lebih tinggi sebesar Rp 114,75 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 73,35 triliun. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) lebih stabil sebesar Rp 341,07 triliun dari sebelumnya mencapai Rp 338,24 triliun pada tahun 2021.  “Adapun pembiayan investasi Rp 77,92 triliun digunakan untuk sektor infrastruktur khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan,” tandasnya.

APBN Oktober Defisit Rp 169,5 Triliun, Pertama Kali Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/sri-mulyani-di-istana-bogor-setpres.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, Kamis (3/11). Foto: YouTube Setpres" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, Kamis (3/11). Foto: YouTube Setpres</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober mencapai Rp 2.351,1 triliun atau 75,7 persen dari target pagu dalam APBN 2022. Realisasi ini tercatat naik sebesar 14,2 persen dibandingkan dengan belanja negara pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp 2.958,9 triliun.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi. APBN dalam hal ini telah berperan sebagai shock absorber yang artinya telah melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi.  "Belanja negara sampai dengan akhir Oktober mencapai Rp 2.351,1 triliun. Ini adalah cermin poin dari APBN KITA sebesar 75,7 persen dari total belanja yang sudah ada di UU APBN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (24/11).  Bendahara negara merinci, belanja negara hingga Oktober terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 754,1 triliun atau 79,7 persen. Anggaran ini dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat. Lalu, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13 dan kegiatan operasional K/L.  Ia juga mengatakan bahwa belanja non K/L tercatat lebih besar dari belanja K/L. Hal ini tercatat untuk belanja non K/L sebesar Rp 917,7 triliun atau telah mencapai 67,7 persen.  "Dominasi sangat besar utamanya didukung untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik. Sementara yang relatif kecil untuk pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun 13) serta jaminan kesehatan ASN," rincinya.  Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan untuk transfer ke daerah sebesar Rp 679,23 triliun atau sudah mencapai 84,4 persen dari alokasi anggaran. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.  Dalam hal ini penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami lonjakan yang lebih tinggi sebesar Rp 114,75 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 73,35 triliun. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) lebih stabil sebesar Rp 341,07 triliun dari sebelumnya mencapai Rp 338,24 triliun pada tahun 2021.  "Adapun pembiayan investasi Rp 77,92 triliun digunakan untuk sektor infrastruktur khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan," tandasnya.

Realisasi Belanja Negara Hingga Oktober Capai 75,7 Persen dari Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20" width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa lembaga internasional memprediksi dunia akan mengalami resesi global pada 2023. Kondisi ekonomi yang rentan ini membuat berbagai negara, termasuk Indonesia, melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghindari kondisi tersebut.  Ekosistem pertembakauan sebagai salah satu lingkup industri andalan yang berkontribusi terhadap penerimaan negara, tak bisa disangkal memiliki peran signifikan sebagai salah satu unit penyangga perekonomian. Sepanjang semester I 2022, kinerja cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp 118 triliun, dengan andil secara historis 95 persen dari total penerimaan cukai.  Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan pendapatan cukai sebesar Rp 245,45 triliun. Target tersebut naik 11,6 persen dibandingkan yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022.  Melihat sumbangsih dan target penerimaan negara yang dibebankan kepada komoditas tembakau, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai bahwa ekosistem pertembakauan semestinya mendapat perlindungan dan keberpihakan pemerintah.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMTI Hananto Wibisono melihat, sayangnya kelangsungan industri hasil tembakau (IHT) terancam lewat berbagai regulasi pertembakauan yang tidak berimbang dan eksesif. Dia pun mengingatkan bahwa ada lebih dari 6 juta masyarakat yang menggantungkan hajat hidupnya secara langsung pada kelangsungan ekosistem IHT.  "Maka, ketika dihadapkan pada berbagai proyeksi kondisi global, ekosistem pertembakauan seharusnya mendapatkan perlindungan bahkan didorong, diberi kesempatan untuk tumbuh," kata Hananto dalam keterangan tertulis AMTI, Senin (24/10).  Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa menjadikan ekosistem pertembakauan nasional sebagai segmen industri padat karya yang lebih maju, memiliki nilai tambah, berdaya saing global, dan menjangkau SDM yang lebih banyak. Dalam konteks tenaga kerja, Hananto mencontohkan, ketika gelombang PHK mulai dirasakan sejak pandemi hingga awal 2022, ekosistem pertembakauan melalui segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) justru tetap menyerap tenaga kerja dalam dua tahun terakhir.  Nilai lebihnya, 95 persen tenaga kerja baru adalah perempuan atau ibu-ibu yang mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Hananto menyampaikan, perlu disadari bahwa ancaman resesi tidak hanya berkaitan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi, namun juga berkurangnya lapangan pekerjaan.  "Realitanya, elemen ekosistem pertembakauan yakni segmen SKT justru masih mampu berkontribusi menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat menunjukkan komitmen keberpihakannya," lanjutnya Hananto. Diantaranya dengan menunda kebijakan CHT sebagai stimulus terhadap ekosistem pertembakauan termasuk kepada segmen SKT.  Di sisi lain, kenaikan harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, lanjut Hananto, bisa menjadi parameter perekonomian bagi pemerintah untuk untuk tidak menaikkan CHT 2023. Di tengah tantangan ekonomi akibat cuaca, perang, dan pasokan, diharapkan kebijakan pemerintah mampu melindungi daya beli petani, masyarakat, tenaga kerja, pedagang, UMKM, retailer kecil, dan industri.  "Jangan sampai kebijakan CHT di tengah kondisi inflasi dan ancaman resesi justru mematikan seluruh penghidupan di ekosistem pertembakauan," pungkas Hananto.

Resesi Global Menghantui, AMTI Harap Pemerintah Lindungi Ekosistem IHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Menkeu-Sri-Mulyani_APBN-Kita.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi pada kuartal III 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,5 persen. Angka ini didasarkan pada kondisi Indonesia yang dinilai telah berhasil menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.  "Di kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi masih akan tumbuh sangat kuat di atas 5,5 persen. Ini perkiraan dari Kementerian Keuangan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA secara virtual, dikutip Minggu (23/10).  Menkeu, bahkan menyebut indikator perekonomian Indonesia atau PMI dalam jangka pendek masih sehat dan kuat. Hal ini sebagaimana beberapa indikator yang terdeteksi, meliputi indikator mobilitas, indeks penjualan ritel, dan indeks pengeluaran yang semuanya masih dalam situasi yang positif dan ekspansif hingga penguatan dari sisi suplai.  "Ini berarti 13 bulan berturut-turut Indonesia PMI-nya masih terus-menerus dalam keadaan ekspansi," ujarnya.  Di sisi lain, Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi manufaktur, kapasitas pengolahan produksi juga mengalami kenaikan. "Ini semuanya menggambarkan bahwa kuartal ketiga ini produk domestik bruto (PDB) kita mungkin masih kuat meskipun kemarin kita menaikkan harga BBM," imbuhnya.  Bahkan, di tengah melemahnya perekonomian global, kata Sri Mulyani, kondisi Indonesia relatif bisa bertahan. Terlebih, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 berada di 5,3 persen. Tahun depan, pertumbuhan juga diperkirakan pada level 5,0 persen.  Hal itu menurutnya, disebabkan oleh kinerja sektor eksternal Indonesia yang masih cukup baik. Merujuk pada neraca perdagangan, Indonesia mengalami surplus USD 4,9 triliun pada September 2022.  Surplus itu adalah yang ke-29 bulan berturut-turut. Adapun akumulasi surplus perdagangan selama 2022 mencapai USD 39,9 triliun.  Sri Mulyani menilai surplus perdagangan telah memberikan bantalan bagi Indonesia terhadap guncangan perekonomian global. Ekspor Indonesia pun masih tumbuh 20,28 persen meskipun trennya sudah mulai ada penurunan pada beberapa bulan.  Ia menerangkan, kondisi penurunan ekspor disebabkan oleh kondisi komoditas unggulan Indonesia secara global, misalnya crude palm oil atau CPO. Tak hanya soal kuantitas, harga CPO bahkan secara global sedang mengalami penurunan.  Meski situasi ekonomi Indonesia terlihat kuat dan sehat, Sri Mulyani mengingatkan untuk selalu waspada menghadapi tantangan ekonomi global pada 2023. "Jadi, kita juga harus sangat hati-hati, meskipun kita juga momentum pemulihan ekonomi kita masih sangat sehat dan kuat," pungkasnya.

Kemenkeu Perkirakan Ekonomi Kuartal III Tumbuh di Atas 5,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221021_205549.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober, Jumat (21/10). (YouTube Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober, Jumat (21/10). (YouTube Kemenkeu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadwalkan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 163,3 triliun pekan depan. Jumlah tersebut merupakan tagihan kompensasi atas BBM dan listrik untuk semester pertama tahun ini.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, merinci kompensasi yang akan dibayar itu terdiri dari Rp 132,1 triliun untuk Pertamina. Sementara kompensasi yang dibayarkan ke PLN sebesar Rp 31,2 triliun.  Ia juga memastikan, total kompensasi yang akan dibayarkan telah selesai diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Anggaran tersebut juga telah dibahas dalam rapat koordinasi tiga menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  "Kami usahakan dapat dicairkan bulan Oktober ini karena seluruh persyaratan sudah, kemungkinan kami akan melakukan proses pencairan pada minggu-minggu depan ini oleh Dirjen Anggaran," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober, Jumat (21/10).  Sebagai catatan, pembayaran kompensasi ke Pertamina dan PLN ini dilakukan dalam rangka kewajiban pemerintah atas penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri. Sementara untuk subsidi, pihaknya akan melakukan pembayaran sesuai jadwal.  Dalam paparannya, Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja subsidi tahun ini sudah mencapai Rp 167,2 triliun sampai dengan bulan lalu. Ini mencakup subsidi energi dan non-energi.  Subsidi energi meliputi solar, minyak tanah, LPG 3 Kg dan listrik. Subsidi non-energi antara lain subsidi pupuk, subsidi perumahan, dan subsidi bunga KUR.  "Jadi, untuk ini Pertamina akan mendapatan pembayaran (kompensasi) yang cukup besar, demikian juga dengan PLN," tandasnya.

Pekan Depan, Pemerintah Bayar Kompensasi BBM dan Listrik Rp 163,3 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-17-at-17.15.51.jpeg" alt="Paparan kinerja hulu migas oleh SKK Migas, di Jakarta, Senin (17/10). (dok. SKK Migas)" width="100%">
<figcaption>Paparan kinerja hulu migas oleh SKK Migas, di Jakarta, Senin (17/10). (dok. SKK Migas)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat kegiatan pengeboran sumur pengembangan semakin masif pada triwulan III-2022. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, kegiatan pengeboran sumur pengembangan hingga triwulan III 2022 mencapai 545 sumur atau sudah sekitar 171 persen dari target.  Capaian tersebut lebih besar dibandingkan capaian 2021 yang tercatat 116 persen. Ia menyebut, nilai itu akan mendorong pencapaian target investasi hulu migas tahun 2022 sebesar 801 pengeboran sumur pengembangan yang awalnya sebanyak 790 sumur.  "Bahkan hingga September 2022 jumlah kegiatan pengeboran sumur pengembangan sudah melampaui capaian tahun 2021 dan akan berkontribusi pada pencapaian target investasi," kata Dwi Soetjipto dalam konferensi pers triwulan ketiga tahun 2022 di Kantor SKK Migas Jakarta, Senin (17/10).  Dwi menjelaskan, pengeboran sumur pengembangan yang telah melampaui capaian 2021 akan menjadi katalis positif bagi upaya peningkatan produksi minyak dan gas untuk mencapai target 2022.  Selain itu, masifnya pengeboran sumur pengembangan memberikan dampak penambahan produksi, sehingga sangat membantu upaya menjaga produksi dan lifting minyak dan gas tetap optimal.  Terutama, kata Dwi, di tengah berbagai kendala seperti unplanned shutdown, kendala fasilitas di beberapa KKKS yang menyebabkan kehilangan produksi minyak dan gas serta penurunan yang terjadi secara alamiah.  Ia melanjutkan, tingginya aktivitas utama hulu migas akan berdampak positif bagi upaya menjaga entry level produksi minyak dan gas yang lebih optimal memasuki tahun 2023. Sementara itu, hingga triwulan III, produksi minyak mencapai 613 ribu barel minyak perhari (BOPD) sedangkan lifting minyak mencapai 610 BOPD.  Untuk salur gas sebesar 5.353 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), dengan total lifting migas mencapai sekitar 1,562 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) atau sekitar 89,8 persen dari target 2022.  "Tingginya harga minyak dunia juga berdampak positif bagi negara, hingga triwulan III tahun ini penerimaan negara sudah mencapai USD 13,95 miliar atau sekitar Rp 202 triliun atau sekitar 140 persen dari target APBN 2022 dan sekitar 83 persen dari target APBN Perubahan 2022," lanjutnya.  Dwi menambahkan, pencapaian ini sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo bahwa penerimaan negara dari sektor hulu migas merupakan bentuk nyata kontribusi industri dalam mendukung pembangunan nasional. Terutama di tengah ancaman resesi ekonomi dan inflasi global yang tinggi.

Sektor Hulu Migas Sumbang Penerimaan Negara USD 13,95 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/44DC542D-42F2-4D07-BCE9-95CBED1F7D62-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan masih menjadi polemik. Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menilai revisi PP 109/2012 akan mengganggu iklim usaha Industri Hasil Tembakau (IHT) sehingga berpotensi merugikan dari sisi penerimaan negara.  Dengan adanya revisi PP 109/2012, pengawasan terhadap industri hasil tembakau akan semakin diperketat sehingga ruang gerak IHT pun menjadi terbatas. Situasi ini dikhawatirkan akan membuat IHT mengalami kontraksi yang cukup dalam dan diiringi penurunan kinerja.  "Padahal, industri hasil tembakau saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," ujar Susiwijono, Selasa (13/9).  Susiwijono juga mengatakan, revisi PP 109/2012 akan meningkatkan peredaran rokok ilegal yang justru tidak sesuai dengan tujuan kesehatan, yaitu menurunkan prevalensi perokok anak. Revisi ini juga akan mengancam keberlangsungan IHT legal dan memberikan peluang bagi produsen rokok ilegal untuk bertumbuh.  Menurut Susiwijono, PP 109/2012 yang berlaku saat ini telah mengatur IHT secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan dari berbagai aspek. Seperti kesehatan, penerimaan negara, keberlanjutan usaha hulu-hilir, serta penyerapan tenaga kerja.  "Pengawasan atas implementasi PP 109/2012 di lapangan pada saat ini belum optimal, sehingga aspek yang perlu menjadi perhatian adalah implementasi di lapangan," katanya.  Ia menambahkan, usulan revisi PP 109/2012 masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama dalam hal mitigasi terhadap pihak-pihak yang terdampak. Kemenko Perekonomian sendiri, lanjut Susiwijono, sedang dalam tahap koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyusun mitigasi dan penataan untuk petani, pengusaha, bahkan konsumen.  Nantinya, jelas Susiwijono, mitigasi ini pun akan menjadi bagian dari peta jalan (roadmap) Pengelolaan Produk Hasil Tembakau yang sedang disusun oleh Kemenko Perekonomian. Ruang lingkup dari peta jalan ini mencakup pengaturan Pengembangan Sektor Pertanian Tembakau, Pengaturan Sektor Industri Hasil Tembakau, Pengendalian Konsumsi Produk Tembakau, dan Optimalisasi Penerimaan Cukai.  "Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau secara prinsip arah dan kebijakannya sudah sesuai dengan PP 109/2012 dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya merokok dan menurunkan tingkat prevalensi perokok penduduk usia 10 sampai dengan 18 tahun," tegasnya.  Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan meminta pemerintah untuk melindungi keberlangsungan industri hasil tembakau dengan tidak merevisi PP 109/2012. Pasalnya, revisi PP 109/2012 akan memberatkan IHT yang telah berkontribusi nyata bagi penerimaan negara dan serapan tenaga kerja.  "GAPPRI dengan tegas menolak perubahan PP 109/2012. Pasalnya, kami melihat PP 109/2012 yang ada saat ini masih relevan untuk diterapkan," ujar Henry Najoan.  Henry juga menyoroti usulan perubahan PP 109/2012 juga cenderung restriktif karena ketentuan yang diusulkan berbentuk pelarangan. Menurut Henry, peraturan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan seharusnya menitikberatkan pada pengendalian dan bukan pelarangan.  Ia menegaskan bahwa rokok adalah produk legal sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga memiliki hak yang sama dengan produk legal lainnya.

Perkuat Pengawasan Implementasi PP 109/2012, Revisi Ganggu Iklim Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Demo-Tokak-Kenaikan-Harga-BBM-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ratusan demonstran dari berbagai elemen massa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Senin (12/9/2022). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga BBM. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ratusan demonstran dari berbagai elemen massa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Senin (12/9/2022). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga BBM. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah mulai mengalihkan subsidi BBM dan mengurangi beban APBN karena bahan bakar minyak. Relokasi anggaran dilakukan dengan tujuan menegakkan asas keadilan bagi masyarakat.  Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa sempat terjadi prediksi yang kurang akurat terkait harga minyak. Sebelumnya, diproyeksikan USD 63 per barel, namun melesat hingga USD 100.  "Hal ini membuat alokasi subsidi dan kompensasi energi kemudian membesar lebih dari tiga kali lipat, dari 152 menjadi 502 triliun," ujarnya.  Di sisi lain, meroketnya harga minyak mentah dunia diimbangi pula dengan terus meningkatnya konsumsi BBM masyarakat Indonesia. "Karena perekonomian juga bertumbuh dengan sangat kuat," imbuhnya.  Di sisi lain, penyaluran subsidi BBM masih kurang tepat sasaran. Lebih dari 70 persen yang menikmati subsidi dan kompensasi energi adalah kelompok mampu yang memiliki mobil. Kemudian, pemerintah mengalihkan subsidi Rp 24,17 triliun untuk tiga program besar.  "Pemerintah merealokasikan subsidi tersebut dengan pemberian serta bantuan subsidi upah untuk tenaga kerja yang penghasilannya di bawah Rp 3.500.000. Hal itu untuk memastikan bahwa subsidi dan kompensasi energi sesuai dengan sasaran. Yaitu, yang kurang mampu," ucapnya.  Sementara itu, Executive Director Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan, penggunaan dana APBN yang terbaik adalah untuk kegiatan produktif. Misalnya, pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.  "Seperti beasiswa sekolah, bantuan kepada nelayan dan petani, pembangunan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lain," tambahnya.

Anggaran Subsidi BBM Dialihkan Program Lain yang Lebih Tepat Sasaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBN 2022

Berita Terkini