<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/IiHQS5fj3AY91m5pJMz6TRJ9WuXd0OhtwcxaO7QB-1335290323.jpg" alt="Ilustrasi rokok elektrik vs rokok konvensional. (EDGE Vaping)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok elektrik vs rokok konvensional. (EDGE Vaping)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta kembali memanas, setelah munculnya larangan untuk memajang rokok di lapak pedagang. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun, mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo untuk menunda penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) KTR. Aturan teknis yang merupakan turunan dari Perda Nomor 7 Tahun 2025 ini dinilai bakal mencekik ekonomi rakyat kecil. Terutama, poin mengenai larangan memajang produk rokok di kios atau lapak pedagang yang dianggap memberatkan. Ali Mahsun menekankan bahwa para pedagang kecil tidak bisa berubah dalam semalam. Menurut dia, memajang barang dagangan adalah hak dasar pedagang untuk bertahan hidup di tengah persaingan ekonomi yang ketat. Menurut dia, pemberlakuan Perda KTR DKI Jakarta tidak serta merta membuat warung kelontong rakyat atau PKL langsung berhenti memajang rokok di kios atau lapak jualannya. Butuh waktu bagi mereka untuk melakukan penyesuaian. "Memajang produk jualannya adalah bentuk keberpihakan pada UMKM. Maka, lahirnya Pergub jangan sampai mengubah substansi itu dengan memunculkan sanksi," tegas Ali, Senin (16/2). Sebelumnya, Pramono sempat menyatakan bahwa aturan KTR tidak boleh mengganggu roda ekonomi UMKM. Namun, menurut Ali, jika Pergub tersebut nantinya malah memuat sanksi berat bagi pedagang yang memajang rokok, hal ini akan menjadi langkah mundur. Berdasarkan data APKLI, ada sekitar 1,1 juta pedagang kecil di Jakarta yang nasibnya kini berada di ujung tanduk. Mulai dari warung kelontong, pedagang asongan, hingga PKL. "Peraturan ini jelas berpengaruh terhadap pendapatan rakyat kecil yang selama ini jadi tulang punggung perekonomian lokal," ujar Ali. Lebih lanjut, Ali mencurigai adanya tekanan dari gerakan global anti-tembakau yang hanya melihat dari sisi statistik kesehatan tanpa melirik realita ekonomi di lapangan. Ia mengingatkan bahwa ekosistem tembakau menyerap jutaan tenaga kerja dan menyumbang cukai hingga ratusan triliun rupiah. Di tengah daya beli masyarakat yang sedang lesu, aturan yang terlalu kaku dikhawatirkan justru membuka celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemerasan terhadap pedagang. "Kalau dipaksakan sekarang, dikhawatirkan bisa muncul modus baru di lapangan. Aturan teknis bisa saja dimanfaatkan oknum untuk memeras pelaku UMKM. Ini yang kami tidak inginkan," paparnya. Ali meminta Pemprov DKI Jakarta dan DPRD untuk tidak menutup mata. Ia mendesak agar seluruh elemen pedagang dilibatkan dalam penyusunan aturan teknis ini agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. "Kalau tidak melibatkan pedagang kecil dan UMKM, yang terjadi hanya penolakan dan kegaduhan. Ini menyangkut isi perut rakyat kecil," imbuh Ali. &nbsp;

APKLI desak Gubernur Pramono tunda Pergub KTR Jakarta. Larangan pajang rokok ancam 1,1 juta pedagang kecil dan picu potensi pungutan liar.

APKLI Desak Tunda Aturan Larangan Pajang Rokok karena Ancam 1,1 Juta Pedagang Kecil di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/rokok-ilegal-2997033727.jpg" alt="Satpol PP Kota Surabaya dan Bea Cukai Sidoarjo menyita ratusan bungkus rokok ilegal, hasil operasi gabungan di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Surabaya dan Bea Cukai Sidoarjo menyita ratusan bungkus rokok ilegal, hasil operasi gabungan di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu intervensi asing dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tengah memanas. Para pelaku usaha, mulai dari pedagang kaki lima hingga peritel modern, mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap nasib ekonomi nasional. Polemik ini mencuat setelah agenda Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026 digelar di Jakarta. Fokus acara tersebut adalah harmonisasi regulasi pengendalian tembakau, yang dinilai banyak pihak terlalu menekan sektor usaha lokal. Sorotan tertuju pada pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang menyebut peraturan daerah KTR di Jakarta sejalan dengan semangat APCAT. Padahal, bagi para pelaku ekonomi akar rumput, regulasi ini dianggap mengancam keberlangsungan hidup mereka. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melindungi sektor ritel dari potensi intervensi asing. Menurutnya, pemerintah harus duduk bersama dengan seluruh stakeholder sebelum mengetok palu kebijakan. "Semuanya harus duduk dalam satu meja, diakomodir aspirasi dan masukannya, termasuk mengkaji dampak atas peraturan tersebut. Ini demi menjaga ketahanan ekonomi kita," ujar Ali. Nasib Jutaan Pedagang Kecil di Ujung Tanduk Ali menekankan bahwa produk tembakau adalah urat nadi bagi jutaan orang. Mulai dari pedagang asongan, kopi keliling, hingga lebih dari 1,1 juta warung kelontong menggantungkan hidup dari sektor ini. Ia berharap regulasi yang dibuat tetap berpijak pada kepentingan rakyat Indonesia, bukan agenda luar negeri. "Demi keberlangsungan mata pencaharian jutaan pedagang kecil, pembuatan peraturan, baik level nasional maupun daerah, harus adil, seimbang dan berpihak pada kepentingan rakyat," tegasnya. "Karena pada akhirnya, ketika akan diimplementasikan, peraturan pertembakauan yang menekan itu, akan secara langsung memukul pedagang kecil yang selama ini menjadi penyokong roda ekonomi," tambahnya. Ritel Modern Siap Kirim Surat Terbuka ke Presiden Keresahan serupa juga dirasakan oleh pengusaha ritel modern. Wakil Ketua Umum APRINDO Pusat, John Ferry, menyatakan bahwa regulasi yang terlalu menekan justru berpotensi membunuh sektor ritel yang saat ini tengah berjuang di tengah kondisi ekonomi yang berat. John menganggap dorongan aturan dari APCAT Summit 2026 tidak relevan dengan realita di lapangan. Sebagai langkah nyata, APRINDO berencana membawa masalah ini langsung ke meja Presiden. Kami berharap jangan ada peraturan yang memberatkan. Dorongan peraturan pertembakauan yang dibahas dalam APCAT Summit 2026 ini sangat menekan dan tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kami akan buat surat terbuka dan sampaikan ke Presiden untuk memohon perlindungan," sebut John. Sebagai informasi, APRINDO menaungi sekitar 150 perusahaan dengan 45.000 gerai di seluruh Indonesia. Jika sektor ini terganggu, efek dominonya diprediksi akan berdampak luas pada stabilitas ekonomi nasional. &nbsp;

Pedagang dan peritel di Indonesia minta perlindungan pemerintah dari intervensi asing terkait aturan Kawasan Tanpa Rokok.

Intervensi Asing di Balik Aturan Rokok? Pedagang & Peritel Kompak Minta Perlindungan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/raperda-KTR-2852652958.jpg" alt="Pedagang asongan Syairi menyerahkan dagangannya kepada Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak sebagai simbol diterimanya aspirasi pedagang kecil. (Ryandi/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Pedagang asongan Syairi menyerahkan dagangannya kepada Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak sebagai simbol diterimanya aspirasi pedagang kecil. (Ryandi/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ratusan pedagang di Jakarta kembali menggeruduk DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/10). Mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah digodok DPRD DKI Jakarta. Mereka menilai pasal-pasal dalam aturan tersebut justru bisa mematikan usaha kecil, terutama karena adanya ancaman sanksi denda hingga Rp10 juta bagi pedagang yang melanggar. Salah satunya adalah Yono, pedagang kecil yang mengaku akan kehilangan mata pencaharian bila penjualan rokok dilarang di sekitar warteg, toko, atau pasar tradisional. "Aduh, sekarang makin susah, modal susah mutar, pembeli sedikit. Jualan rokok bantu banget buat mutarin dagangan lain. Orang beli rokok, biasanya beli jajanan lain. Kalo dilarang, ya sudah. Habis sudah," ungkap Yono. Senada dengan Yono, Andi, pedagang dari kawasan Tanjung Priok, juga mengeluhkan beban aturan yang makin berat. Ia khawatir kebijakan ini memperburuk kondisi ekonomi yang sudah sulit. "Lihat aja tuh daya beli makin kurang, apa apa serba mahal. Kalau makin diribetin dengan aturan dan larangan-larangan begini, kebutuhan hari-hari pun makin sulit dipenuhi," ucap Andi. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun, menegaskan aksi protes hari ini merupakan kelanjutan dari sikap resmi para pedagang yang menolak Raperda KTR. Ia menilai penyusunan aturan ini terlalu terburu-buru dan tidak memperhitungkan kondisi ekonomi rakyat kecil. "Kami terus melihat proses penyusunan Raperda KTR sangat terlihat dipaksakan dan terburu-buru tanpa melihat kondisi kami para pedagang kecil yang sangat kesulitan mendapatkan pendapatan. Pendapatan yang kami dapat hari ini adalah untuk hidup besok," tegasnya. Menurut Ali, salah satu pasal paling memberatkan adalah ketentuan yang menyebutkan: setiap orang yang menjual dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok dikenakan sanksi administratif dengan denda sebesar Rp10.000.000. Baginya, angka itu tidak masuk akal jika diterapkan pada pedagang kecil dengan modal harian minim. "Ini penting, karena orang seperti Pak Syairi, (pedagang) asongan ini, satu hari dia jualan dengan modal Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu, itu cukup untuk makan hari itu juga. Kalau dilarang, tentunya secara komunal ini akan mengganggu stabilitas kehidupan sosial," katanya. <h2>DPRD DKI Janji Tinjau Ulang dan Serap Aspirasi</h2> Aksi para pedagang diterima langsung oleh Jhonny Simanjuntak, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP. Ia menyampaikan bahwa pembahasan Raperda KTR masih dalam tahap finalisasi di Bapemperda, dan suara pedagang akan tetap menjadi pertimbangan utama. "Kami pastikan suara pedagang kecil, UMKM, warung, dan lain-lainnya akan dipertimbangkan dan dibahas dalam finalisasi Raperda KTR ini. Kami memahami kondisi ekonomi saat ini berat buat teman-teman di lapangan. Kami berupaya mencari jalan tengah yang win-win solution," ujar Jhonny. Ia juga menegaskan pentingnya proses penyusunan regulasi yang adil dan tidak merugikan rakyat kecil. "Bersama, kita pastikan proses penyusunan peraturan daerah itu tidak berat sebelah, tidak menyakiti pelaku ekonomi kerakyatan," imbuhnya.

Ratusan pedagang di Jakarta menolak Raperda KTR yang dianggap membebani usaha kecil, ancaman denda hingga Rp 10 juta menjadi sorotan.

Modal Cuma Rp 250 Ribu, Didenda Rp 10 Juta? Pedagang Kecil Protes Raperda KTR, DPRD Janji Tinjau Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Dok.-Toko-Kelontong-di-Surabaya-sebelum-pandemi-Covid-19-2-1.jpg" alt="Ilustrasi salah satu toko kelontong di Surabaya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi salah satu toko kelontong di Surabaya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dinilai dapat mengancam keberlangsungan pedagang eceran, pedagang kelontong, hingga pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi bagian hilir dari industri tembakau. Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Ali Mahsun Atmo, menjelaskan bahwa sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, dampak terhadap omzet pedagang kecil sudah mulai terasa. "Jika aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga akan diterapkan, maka dampaknya akan semakin besar terhadap omzet ekonomi rakyat, termasuk pedagang kaki lima (PKL), toko kelontong, dan tenant lainnya," ujarnya, dikutip Jumat (7/2). Saat ini, pedagang kecil telah menghadapi aturan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta larangan penjualan rokok secara eceran akibat pengesahan PP 28/2024. Jika rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek disahkan, pedagang kecil akan semakin tertekan dan pendapatannya akan berkurang. Ali menambahkan bahwa aturan ini dapat menurunkan kesejahteraan sekitar satu juta pedagang asongan dan PKL serta 4,1 juta pedagang warung kelontong. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini, menurutnya, akan membawa dampak serius bagi ekonomi pelaku usaha kecil. Selain itu, Ali menilai, kebijakan ini bertentangan dengan visi Pemerintahan Prabowo yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek turut dinilai dapat merugikan ekonomi. Padahal, pada tahun 2024, pendapatan cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp 216,9 triliun atau menyumbang lebih dari 95 persen dari total penerimaan cukai. Selain itu, industri hasil tembakau (IHT) juga telah berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja di tanah air. "Jadi, pemerintah harus bijak dalam mengatur aturan bagi produk tembakau ini," kata Ali. Oleh karena itu, Ali meminta agar Kemenkes lebih fokus pada tindakan edukasi yang masif dan luas untuk membatasi konsumsi tembakau, daripada terus membuat aturan yang mencekik.&nbsp;"Edukasi akan lebih efektif karena memberikan pemahaman dan mengajak semua pihak, termasuk keluarga," imbuhnya. Ali pun telah mengajukan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut PP 28/2024 dan menghentikan penyusunan aturan turunannya, yakni Rancangan Permenkes. Ia menilai aturan tersebut sangat diskriminatif karena dampak negatifnya lebih banyak dirasakan oleh rakyat kecil. "Aturan ini diskriminatif dan keluar dari ruh dan marwah Pak Prabowo yang menghormati dan bangga terhadap pedagang asongan dan kaki lima. Kebijakan ini mencederai keadilan bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," kata Ali. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Saat ini, pedagang kecil telah menghadapi aturan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan.

PKL hingga Warung Kelontong Cemas Omzet Makin Turun jika Aturan ini Diberlakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/JKT1-Foto-Series-Vending-Machine-Tokyo-eca4-99909116.jpg" alt="Warga melintas dan duduk di depan vending mesin khusus dewasa yang menjual rokok." width="100%">
<figcaption>Warga melintas dan duduk di depan vending mesin khusus dewasa yang menjual rokok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) tegas menolak zonasi 200 meter jualan rokok RPP Kesehatan UU RI Nomor 17 Tahun 2023. Juga menolak pasal yang melarang berjualan rokok eceran atau batangan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Keris dr Ali Mahsun ATMO M Biomed ke Azka, Tim Media AMTI (Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia) di PG Center's Jakarta, Selasa (18/6). Bersama ini, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) menyampaikan bahwa pedagang menolak larangan berjualan rokok zonasi 200 M RPP Kesehatan UU 17/2023. Sebab menurut mereka, ini adalah bentuk peraturan yang tidak adil, diskriminatif, dan menzolimi rakyat kecil Indonesia. Mereka berdagang sekadar untuk cari makan, memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolahkan generasi penerus bangsa. Pedagang, baik PKL, asongan, warung kelontong, dan UMKM lain berharap tidak terus-menerus disudutkan karena mereka sama sekali tidak bersalah. Rokok itu tidak dilarang di Indonesia, beda dari narkoba. "Lebih dari itu, mereka punya jasa besar atas pendapatan negara Rp 271 triliun cukai rokok per tahun," tegas Ketua Umum Keris, dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia (APKLI Perjuangan) ini menyampaikan bahwa pasal-pasal pertembakauan di RPP Kesehatan UU 17/2023 yang dirancang pemerintah itu pun tidak pernah melibatkan organisasi usaha dan ekonomi rakyat, pedagang, juga UMKM lainnya. Sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan di era keterbukaan saat ini. Lebih lanjut Mantan Ketua Umum Bakornas LKMI LBHMI dan Dewan Pembina PP IPNU ini menuturkan, hari ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan omset pedagang turun dampak daya beli rakyat yang anjlok akibat beban hidup makin berat atau bertambah berat. Oleh karena itu, selaku Ketua Umum Keris yang beranggotakan 125 organisasi usaha dan ekonomi rakyat, pada kesempatan yang baik ini mendesak pemerintah mencabut seluruh pasal pertembakauan di RPP Kesehatan UU 17/2023. Karena tidak adil, diskriminatif, dan menzolimi rakyat kecil, serta bisa akibatkan makin banyak pengangguran, makin banyak rakyat yang tidak bisa berusaha kail rezeki untuk keluarga. Jika hal ini terjadi, ujung dan akhirnya bisa mengganggu dinamika kehidupan sosial di negara ini. "Sekali lagi Keris menegaskan menolak RPP Kesehatan UU 17/2023 terkait dengan pasal-pasal pertembakauan. Khususnya menolak pasal yang melarang berjualan rokok di zonasi 200 meter dari tempat pendidikan, pusat keramaian anak dan tempat obadah. Juga menolak pasal yang melarang berjualan rokok eceran dan batangan. Untuk itu, mendesak Presiden Jokowi untuk tidak tanda tangani RPP Kesehatan UU 17/2023. Karena jelas dan tegas ada sebuah ketidakadilan, diskriminatif dan mendholimi rakyat kecil kawulo alit Indonesia, pungkas Ali Mahsun ATMO putra asli Mojokerto Jatim yang juga emban Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI)," tuturnya.

Sebab menurut mereka, ini adalah bentuk peraturan yang tidak adil, diskriminatif, dan menzolimi rakyat kecil Indonesia.

Nilai Aturan dalam RPP Kesehatan Tak Berpihak ke Rakyat Kecil, Keris Tolak Zonasi 200 Meter Jualan Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/pkl-rimba-dharma-madiunPNG-1555556649-1311758972.jpg" alt="Ratusan PKL mulai menempati sentra kuliner yang berada di Jalan Rimba Darma../(BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN)." width="100%">
<figcaption>Ratusan PKL mulai menempati sentra kuliner yang berada di Jalan Rimba Darma../(BAGAS BIMANTARA/RADAR MADIUN).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang, khususnya pedagang kecil dan kaki lima, sebab aturan tersebut diyakini dapat mematikan mata pencaharian mereka. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL) Ali Mahsum Atmo, mendesak pemerintah untuk tidak mengesahkan RPP Kesehatan apabila di dalam aturan tersebut masih terdapat pasal-pasal yang meliputi pelarangan penjualan rokok dan pemajangan produk tembakau. Berbagai larangan tersebut dinilai semakin meningkatkan kekhawatiran para pedagang. "Kita berharap pemerintah terketuk hatinya untuk tidak mengesahkan (pasal-pasal tembakau) RPP Kesehatan yang melarang penjualan rokok eceran dan display produk tembakau. Pedagang asongan (harus dijaga) karena berdampak pada ekonomi nasional," kata Ali, Senin (29/1). Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) ini pun melanjutkan bahwa rencana pelarangan bagi produk tembakau menyangkut hajat hidup banyak orang. "Bisa ratusan ribu pedagang asongan dan rokok itu akan mengalami gulung tikar. Itu kan mata pencaharian rakyat," khawatirnya. Secara rinci, Ali memaparkan jumlah pedagang rokok eceran yang merupakan pedagang asongan mencapai sebanyak 50 ribu orang. Sedangkan, penjual rokok dalam bentuk warung jumlahnya mencapai 4,1 juta gerai. Di kesempatan berbeda, anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, mengingatkan bahwa RPP Kesehatan tidak boleh mengabaikan aspek ekonomi. Apalagi, industri tembakau dari hulu ke hilir merupakan mata pencaharian jutaan orang masyarakat Indonesia. "Utamanya tetap kesehatan, tapi dari sisi ekonomi jangan sampai kolaps atau terjadi kemunduran yang signifikan. Itu harus kita lindungi karena jutaan orang hidup bergantung dari industri tembakau," pungkasnya.

"Utamanya tetap kesehatan, tapi dari sisi ekonomi jangan sampai kolaps atau terjadi kemunduran yang signifikan," harap Rahmad.

Nasib Puluhan Ribu Pedagang Asongan Terancam Pasal-pasal Tembakau dalam RPP Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Dok.-Toko-Kelontong-di-Surabaya-sebelum-pandemi-Covid-19-1.jpg" alt="ILUSTRASI. Toko kelontong di Surabaya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Toko kelontong di Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perwakilan para pedagang kaki lima (PKL) mengetuk hati pemerintah untuk mengeluarkan pasal-pasal tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Hal ini dilakukan dengan melayangkan surat penolakan atas pasal-pasal tersebut karena dinilai mengancam mata pencaharian utama mereka. Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsun Atmo berharap pemerintah (Kementerian Kesehatan) dan Presiden Jokowi mendengar keresahan dari jutaan pedagang kaki lima di Indonesia. "Saya tahu betul bahwa Presiden Jokowi punya keberpihakan pada ekonomi rakyat," ungkapnya dalam keterangan, Rabu (20/12). Bahkan, lanjut Ali yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) ini, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat menitipkan pesan agar para pedagang asongan dan kaki lima dijaga keberlangsungannya karena memiliki dampak besar pada ekonomi nasional. "Jadi, kami sudah sampaikan kepada pemerintah (Kementerian Kesehatan) untuk mengeluarkan pasal-pasal tembakau dari RPP Kesehatan, khususnya pasal-pasal yang melarang penjualan rokok eceran dan pemajangan," paparnya. Ali menambahkan apabila aturan tersebut disahkan, maka akan terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi rakyat. "Jumlah pedagang rokok eceran atau asongan ini mencapai hampir 50 ribu di tanah air. Sedangkan, warung sembako jumlahnya hampir 4,1 juta. Itu mereka juga jualan rokok," terangnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013504499/larangan-jualan-rokok-eceran-ancam-omzet-pedagang-umkm">Larangan Jualan Rokok Eceran Ancam Omzet Pedagang UMKM</a> Dua usulan pasal tembakau di RPP Kesehatan yang melarang penjualan rokok eceran dan memajang produk tembakau di tempat penjualan diyakini memiliki dampak besar bagi pendapatan para pedagang. "Aturan tersebut berkorelasi secara signifikan bagi (pedagang) asongan dan kelontong. Padahal, usaha mereka masih belum bangkit sepenuhnya pasca pandemi," ujar Ali. Ia menekankan pengiriman surat kepada Presiden Jokowi merupakan penegasan kali kedua dari para pedagang kaki lima atas penolakan pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan. Ungkapan protes sebelumnya telah disampaikan sekitar empat bulan lalu. Meski begitu, Ali mengaku, sejauh ini pihaknya belum pernah diajak berdiskusi oleh Kementerian Kesehatan untuk membahas aturan tersebut. "Kami belum pernah diajak komunikasi dengan pemerintah. Kami tetap memohon kepada Presiden Jokowi karena saya tahu betul beliau sangat berpihak pada rakyat," pungkasnya.

"Kami belum pernah diajak komunikasi dengan pemerintah. Kami tetap memohon kepada Presiden Jokowi," ungkap Ali.

Sampaikan Aspirasi soal Pasal Tembakau di RPP Kesehatan, Asosiasi PKL Surati Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pkl-harus-jadi-pelaku-ekonomi-kreatif_m_133996.jpeg" alt="EMPATI: Bedah buku Revolusi Kaki Lima Indonesia Selasa (30/5) di Gedung Gema Universitas Negeri Surabaya." width="100%">
<figcaption>EMPATI: Bedah buku Revolusi Kaki Lima Indonesia Selasa (30/5) di Gedung Gema Universitas Negeri Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kondisi pedagang kaki lima (PKL) semakin terpuruk dimakan perdagangan global. Setidaknya, itulah yang diamati Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Berangkat dari keprihatinan tersebut, Ketua Umum APKLI dr Ali Mahsun pun menulis buku bertajuk Revolusi Kaki Lima Indonesia.  Buku itu kembali dibedah bersama ratusan mahasiswa di Gedung Gema Universitas Negeri Surabaya Selasa (30/5). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Rektor Unesa Warsono, Ketua Umum Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia Nadiyanto, Dekan FISIP Universitas Surabaya Dr Moch. Fauzie Said, dan Redaktur Jawa Pos Firzan Syahroni.  Lewat pemaparan bukunya, Ali ingin mengajak mahasiswa untuk lebih memperhatikan nasib para PKL yang seolah semakin kehabisan tempat, bahkan di negeri sendiri.  Menurut dia, pemerintah tidak memihak kepada PKL. Banyak penggusuran. Bagi Ali, hal itu menyalahi Perpres No 125 Tahun 2012 tentang PKL. Bahkan, sudah termasuk pelanggaran HAM.  Untuk itu, Ali berpendapat, perlu adanya revolusi kaki lima sebagai jalan tengah permasalahan ekonomi di Indonesia. &rsquo;&rsquo;Satu-satunya harapan bagi republik ini adalah ekonomi rakyat,&rdquo; tuturnya.  Dia menjabarkan, sekitar 42 persen penduduk Indonesia hidup dari ekonomi rakyat atau sebagai PKL. Karena itu, Ali menegaskan bahwa APKLI bakal mengupayakan perubahan dasar dalam tempo sesingkat-singkatnya.  Sementara itu, Rektor Unesa Warsono menyatakan, PKL memerlukan program-program pengembangan dan pembinaan yang lebih intensif. Sebab, meski telah dibekali secara finansial maupun informasi, mental PKL perlu diubah. &rsquo;&rsquo;Masih ada PKL yang diberi modal banyak, tapi belum berani menjalankan usaha nonfisik,&rdquo; terangnya.  Karena itu, peran mahasiswa dan kaum muda pelaku ekonomi kreatif diharapkan semakin meningkat. Tujuannya, menggugah PKL ikut menjadi pelaku ekonomi kreatif. (deb/c7/git)

PKL Harus Jadi Pelaku Ekonomi Kreatif

apkli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#apkli

Berita Terkini