<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/surya-darma-2399464823.jpg" alt="Surya Darma" width="100%">
<figcaption>Surya Darma</figcaption>
</figure> DALAM&nbsp;percakapan di ruang publik, normalisasi politik dinasti di negara demokrasi seperti Indonesia telah menambah daftar panjang catatan kondisi demokrasi yang mengkhawatirkan. Mengaminkan dinasti politik yang dianggap sebagai &rdquo;Asian value&rdquo; yang harus diterima dan diadopsi pada sistem demokrasi di Indonesia adalah pengkhianatan intelektual serta cita-cita reformasi. Apalagi menggunakan argumen hak asasi manusia (HAM) untuk melanggengkan politik dinasti sebagai warisan dari kebudayaan feodalistis yang seharusnya telah kita lepaskan sebagai negara modern. Bersembunyi pada argumen HAM tidak menghilangkan substansi bahwa politik dinasti mendistorsi HAM pada masyarakat yang lebih luas. Asian Journal of Comparative Politics menguraikan beberapa definisi tentang konsep politik dinasti. Secara umum, politik dinasti dapat diartikan sebagai situasi di mana sebuah keluarga memiliki beberapa anggotanya yang menduduki posisi terpilih dan memiliki pengaruh signifikan dalam politik di tingkat lokal, regional, atau nasional. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 60 kasus politik dinasti (11 persen) selama era pilkada langsung antara 2005&ndash;2014. Jumlah itu meningkat secara signifikan menjadi 117 kasus (21,5 persen) selama periode 2015&ndash;2018 dan terus bertambah hingga mencapai 175 kasus (32 persen) pada 2020. Kondisi tersebut menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Tren peningkatan kasus politik dinasti akhirnya mencapai puncaknya pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024 ini. Senada dengan catatan tersebut, Yoes Kenawas dalam artikelnya yang berjudul The Irony of Indonesia&rsquo;s democracy: The Rise of Dynastic Politics in the Post-Suharto Era mengungkapkan bahwa dinasti politik di Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat antara tahun 2010 dan 2018, hanya dalam satu siklus pemilihan. Studi ini berpendapat bahwa penyebab utama dari pertumbuhan pesat dinasti politik di Indonesia erat kaitannya dengan perubahan institusional bertahap setelah transisi demokrasi pada 1998. Dalam proses ini, terjadi simbiosis parasitik. Simbiosis Parasitik Simbiosis parasitik adalah hubungan antara dua organisme di mana satu organisme (parasit) mendapatkan keuntungan dari organisme lain (inang) yang dirugikan oleh interaksi tersebut. Dalam konteks politik dinasti, simbiosis parasitik mengacu pada situasi di mana dinasti politik (parasit) mendapatkan keuntungan dan mempertahankan kekuasaan mereka melalui eksploitasi struktur institusional dan sumber daya negara. Sementara masyarakat dan sistem demokrasi (inang) mengalami kerugian akibat praktik-praktik ini. Dinasti politik memanfaatkan kelemahan dan celah dalam sistem hukum dan demokrasi untuk memperkuat serta memperpanjang kekuasaan mereka. Sering kali dengan mengorbankan keadilan, transparansi, dan meritokrasi dalam proses politik. Politik dinasti yang oleh sebagian orang dianggap sebagai Asian value jelas memiliki konsekuensi mengganggu efektivitas pemerintahan sehingga sulit terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan menjadi salah satu sumber perusak pilar-pilar demokrasi. Kondisi ini tergambar dalam laporan The Economist, yang merilis indeks demokrasi tahun 2022 di mana Indonesia ditempatkan pada peringkat ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71 dan memiliki status &rdquo;flawed democracy&rdquo;. Skor ini jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia yang mendapatkan skor 7,24 dan Timor Leste dengan skor 7,06. Indeks demokrasi The Economist mengukur keadaan demokrasi di berbagai negara berdasar lima kategori: proses pemilihan dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, serta budaya politik. Ketimpangan Sosial Politik dinasti juga memperparah ketimpangan sosial. Dalam masyarakat yang sudah terbelah oleh kesenjangan ekonomi, politik dinasti hanya akan memperlebar jurang antara kelompok elite dan rakyat biasa. Mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan akan semakin terpinggirkan dan sulit mendapatkan akses terhadap peluang yang sama. Ketimpangan ini tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik. Konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok tertentu juga akan menciptakan iklim yang tidak sehat bagi akuntabilitas dan transparansi. Nepotisme dan patronase menjadi hal yang umum karena loyalitas kepada kelompok sendiri sering kali mengalahkan kepentingan publik. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2023 menunjukkan Indonesia berada di posisi ke-115 yang mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan peringkat ke-110 dari 180 negara, dengan skor stagnan di angka 34. Dibandingkan dengan skor negara tetangga seperti Singapura yang memiliki skor IPK 83, diikuti Malaysia dengan skor 50 dan Timor Leste 43, kondisi Indonesia jelas mengkhawatirkan. Mengakhiri atau mempersempit ruang untuk dinasti politik perlu dilakukan dan menjadikannya sebagai satu gelombang gerakan dengan pendekatan yang komprehensif. Selain pendidikan dan perubahan budaya politik yang perlu terus dilakukan, reformasi kebijakan oleh institusi pemerintah dan partai politik juga wajib dilakukan. Pembatasan masa jabatan dan regulasi antinepotisme sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Pilkada yang telah dihapus dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi perlu kembali dihidupkan. Pasal ini melarang individu dengan hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan petahana untuk mencalonkan diri; contohnya adalah ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, dan menantu. Mereka hanya diperbolehkan maju setelah melewati masa jeda satu kali masa jabatan. Korupsi yang tumbuh subur, etika meritokratik yang dikesampingkan, serta perilaku nepotisme dan patronase kekuasaan yang telah menjadi pemandangan biasa telah merusak tatanan nilai sosial yang suatu saat dapat terkapitalisasi menjadi konflik, krisis politik, dan ekonomi. Oleh karenanya, politik dinasti tak seharusnya bersemai di tengah sistem demokrasi yang menuntut transparansi dan kesetaraan. Demokrasi harus kembali pada rohnya di mana setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama, keadilan yang dapat diakses bersama, dan kebijakan yang hadir untuk semua.&nbsp;(*) <hr /> *) SURYA DARMA,&nbsp;Mahasiswa Magister Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Founder Hattamuda Institute

Mengaminkan dinasti politik yang dianggap sebagai ”Asian value” yang harus diterima pada sistem demokrasi di Indonesia adalah pengkhianatan.

Asian Value di Antara Demokrasi dan Politik Dinasti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/08/dlbeatsnoopcom-high-beb841f4dda2b369a9-4013639627.jpg" alt="Ilustrasi istilah Asian value yang ramai di media sosial./ (Freepik/Grinvalds)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi istilah Asian value yang ramai di media sosial./ (Freepik/Grinvalds)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Istilah Asian value mendadak viral di media sosial, memicu perdebatan sengit di kalangan netizen. Apa sebenarnya makna di balik istilah ini? Dan mengapa tiba-tiba dikaitkan dengan politik dinasti di Indonesia? Jika Anda penasaran, simak penjelasan lengkapnya di artikel ini! Popularitas istilah Asian value melejit setelah disinggung dalam siniar Total Politik yang berjudul &lsquo;Pandji Pragiwaksono Kaget Sama Jurus Andalan Prabowo?&rsquo; yang tayang pada Selasa (4/6/2024). Dalam siniar tersebut, Pandji Pragiwaksono bertanya kepada Arie Putra, selaku pembawa acara, tentang pandangannya mengenai politik dinasti yang sedang terjadi di Indonesia, termasuk di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo. Pandji menekankan bahwa politik dinasti bisa memberi dampak mengerikan termasuk dapat merusak demokrasi dan merusak jalannya pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme karena penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini karena efek jangka panjang yang ditimbulkan oleh manuver politik dinasti akan menjadi contoh buruk bagi semua lingkup di negara ini, tak hanya di pemerintahan. Namun, Arie Putra menanggapi pertanyaan Pandji Pragiwaksono dengan menyatakan bahwa politik dinasti adalah hak asasi manusia, sesuai dengan Asian value yang ia anut. Apa Itu Asian value? Secara umum, Asian value mengacu pada nilai-nilai budaya dan tradisi yang dianggap menjadi ciri khas masyarakat Asia. Nilai-nilai ini sering dikaitkan dengan konfusianisme, seperti: 1. Hormat kepada orang tua dan leluhur: Menghargai pengalaman dan kebijaksanaan generasi sebelumnya. 2. Keharmonisan sosial: Menjaga hubungan baik dengan sesama anggota masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014737511/unik-begini-5-cara-rahasia-orang-sukses-mengelola-stres-dan-kekhawatiran-mengutamakan-tidur-malam-yang-berkualitas">Unik! Begini 5 Cara Rahasia Orang Sukses Mengelola Stres dan Kekhawatiran, Mengutamakan Tidur Malam yang Berkualitas</a> 3. Menekankan pendidikan: Menuntut ilmu dan pengetahuan sebagai kunci kesuksesan. 4. Kerja keras dan hemat: Bekerja giat dan tidak boros sebagai landasan kesejahteraan. 5. Kepentingan kolektif: Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Asal Usul Istilah Asian value Dilansir dari laman Britannica.com, Jumat (7/6), istilah Asian value mulai populer pada tahun 1990-an, ketika beberapa pemimpin Asia menggunakannya untuk membenarkan model pembangunan ekonomi dan politik mereka yang otoriter. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai Asia yang menekankan ketertiban dan stabilitas lebih cocok untuk wilayah ini dibandingkan dengan nilai-nilai Barat yang individualistis. Pandangan Kritis Terhadap Asian value Namun, konsep Asian value tidak luput dari kritik. Beberapa ahli berpendapat bahwa istilah ini terlalu menyederhanakan keragaman budaya di Asia. Selain itu, Asian value juga dianggap sebagai alat propaganda untuk melegitimasi rezim otoriter dan membungkam perbedaan pendapat. Hubungan Asian Value dengan Politik Dinasti: Apa Itu Politik Dinasti? Dilansir dari laman mkri.id, Jumat (7/6), politik dinasti merujuk pada suatu sistem di mana kekuasaan politik dipegang dan diturunkan dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat. Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, politik dinasti dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Asian value dalam Konteks Politik Dinasti Jokowi Dalam siniar Total Politik, Arie Putra menggunakan istilah Asian value untuk membenarkan &lsquo;politik dinasti&rsquo; yang merupakan fenomena politik yang sedang hangat di Indonesia. Ia berpendapat bahwa politik dinasti dapat dilihat sebagai manifestasi dari nilai-nilai Asia yang menekankan pentingnya keluarga dan kekerabatan. Kesimpulannya, Asian value adalah konsep yang kompleks dan multitafsir. Di satu sisi, nilai-nilai Asia dapat menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan bagi masyarakat di wilayah ini. Namun, di sisi lain, nilai-nilai ini juga dapat disalahgunakan untuk membenarkan praktik-praktik yang tidak demokratis dan rawan akan penyelewengan kekuasaan. Itulah penjelasan mengenai istilah Asian Value yang sedang marak diperbincangkan. Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Asian value dan politik dinasti. &nbsp;

Artikel ini membahas tentang istilah Asian value yang viral di media sosial setelah muncul dalam siniar Total Politik.

Viral Istilah Asian value di Medsos, Apa Hubungannya dengan Politik Dinasti? Inilah Makna dan Artinya, Simak!

Asian value

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Asian value

Berita Terkini

Asian Value di Antara Demokrasi dan Politik Dinasti

Viral Istilah Asian value di Medsos, Apa Hubungannya dengan Politik Dinasti? Inilah Makna dan Artinya, Simak!

Download Aplikasi JawaPos.com