<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/4d87357d-b615-43c6-8a58-f6bf7344758e-1_all_2589-3073815904.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Arif Fathoni. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Arif Fathoni. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Arif Fathoni mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) lebih proaktif melakukan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Sikap pasif berpotensi memicu gesekan sosial di tengah keberagaman Kota Pahlawan. &rdquo;Ormas itu pada dasarnya dibentuk dengan tujuan baik, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang tidak boleh adalah ketika ormas kesukuan bersifat primordial dan mengagungkan kelompoknya secara berlebihan,&rdquo; ujar Arif Fathoni seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Dia mengatakan, pasca reformasi 1998, ruang kebebasan berorganisasi termasuk ormas semakin terbuka. Namun kebebasan itu, tetap harus berpijak pada nilai Pancasila dan semangat kebangsaan. Arif Fathoni mengingatkan bahwa Surabaya sejak lama dikenal sebagai laboratorium kebhinekaan, sebagai kota tujuan berbagai latar belakang masyarakat ini harus terus dijaga dari potensi konflik akibat lemahnya komunikasi antar kelompok. Karena itu, dia mendorong Bakesbangpol agar tidak sekadar menjadi lembaga administratif, melainkan aktif melakukan pembinaan dan membangun dialog rutin dengan seluruh ormas, baik nasional maupun kedaerahan. &rdquo;Selama ini perannya cenderung pasif. Harusnya Bakesbangpol menjadi ruang temu antar ormas untuk membahas persoalan-persoalan aktual, sehingga potensi konflik bisa dicegah sejak dini,&rdquo; ujar Arif Fathoni. Dia menilai penting adanya kolaborasi antara Bakesbangpol dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, terutama dalam meningkatkan literasi digital masyarakat guna menangkal hoaks. &rdquo;Hoaks itu berbahaya. Cara paling efektif menangkalnya adalah membangun akal sehat kolektif masyarakat,&rdquo; ujar Arif Fathoni.​​​​​​​ Dia bahkan mengusulkan pembentukan duta saring sebelum berbagi di tingkat kelurahan. Para duta ini diharapkan menjadi agen verifikasi informasi di lingkungan masing-masing. Terkait ormas yang belum terdaftar, Fathoni meminta Bakesbangpol lebih aktif melakukan pendataan dengan pola jemput bola. Meski pembentukan ormas tidak memerlukan izin pemerintah, pendataan dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum. &rdquo;Kalau suatu saat ada oknum ormas yang meresahkan, pemerintah punya dasar untuk bertindak. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika sejak awal silaturahmi dan pendataan dijalankan dengan baik,&rdquo; tandas Arif Fathoni.

DPRD Surabaya mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) lebih proaktif melakukan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan

Rawan Gesekan, DPRD Surabaya Dorong Bakesbangpol Proaktif Bina Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/Premanisme-2691930215.jpg" alt="Satgas Premanisme mengadakan kegiatan rakor di Balaikota Depok. (dok.Pemkot Depok untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Satgas Premanisme mengadakan kegiatan rakor di Balaikota Depok. (dok.Pemkot Depok untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Upaya Pemerintah Kota Depok memberantas aksi premanisme mulai menunjukkan hasil. Satgas Pemberantasan Premanisme yang baru dibentuk tahun ini dinilai telah memberikan efek jera dan berdampak langsung pada meningkatnya kondusivitas wilayah. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi satgas yang digelar di Aula Perpustakaan Kota Depok, Rabu (19/11). Satgas ini bekerja berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.27/191/Bakesbangpol/Huk/2025, dan melibatkan berbagai unsur mulai dari kepolisian, TNI, hingga perangkat daerah. Wakasat Reskrim Polres Metro Depok, AKP Irman Saputra, mengungkapkan bahwa langkah cepat satgas berhasil meredam aksi premanisme yang sempat mengganggu ketertiban warga. Salah satu contoh yang disebutnya adalah penanganan kasus di wilayah Harjamukti. &ldquo;Dampaknya sudah kita rasakan, ya. Salah satunya kejadian yang terjadi di Harjamukti karena mengaku ormas, kita amankan, kita tindak. Sehingga saat ini keadaan Kota Depok menjadi kondusif,&rdquo; ujarnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, menegaskan, satgas memang dibentuk untuk memastikan keamanan kota melalui langkah pencegahan dan penindakan terukur. &ldquo;Satgas ini tujuannya menjaga ketenteraman, ketertiban, dan kondusivitas Kota Depok. Ini adalah kerja bersama seluruh komponen mulai dari edukasi pencegahan hingga penindakan bila sudah mengarah pada kriminal,&rdquo; jelasnya. Lienda juga menyebutkan, keberadaan satgas terbukti efektif meredam aksi premanisme di sejumlah titik rawan. Karena itu, rakor digelar untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. &ldquo;Komponen di dalam satgas sudah lengkap mulai dari kepolisian ada, dari Kodim ada, dan dari para perwakilan perangkat daerah terkait juga ada. Rakor hari ini bertujuan memperkuat keberadaan satgas serta peran masing-masing anggota,&rdquo; tutupnya. Dengan meningkatnya sinergi dalam satgas, Pemkot Depok berharap tren positif terkait keamanan wilayah dapat terus dipertahankan dan semakin memberi rasa aman bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Depok berhasil memberantas premanisme dengan membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme yang efektif.

Satgas Premanisme Depok Mulai Beri Efek Jera Para Preman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/IMG-20241205-WA0046-3851575418.jpg" alt="Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan (Bakesbangpol Kalsel) Muhammad Hasanuddin. (Pemprov Kalsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan (Bakesbangpol Kalsel) Muhammad Hasanuddin. (Pemprov Kalsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemprov Kalsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengevaluasi penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik. Evaluasi dilakukan saat pertemuan lintas partai politik, yang juga membahas persoalan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol bidang politik. &rdquo;Pertemuan lintas parpol ini sebagai upaya Pemprov Kalsel terkait tugas pokok dan fungsi pada bidang politik yang bersentuhan dengan fasilitasi kepada partai politik, seperti pelaksanaan bantuan keuangan partai politik,&rdquo; kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Provinsi Kalsel Muhammad Hasanuddin seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Kamis (5/12). Hasanuddin menjelaskan, partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok WNI secara sukarela berdasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Hasanuddin menuturkan, sebanyak 100 peserta dari pengurus partai tingkat provinsi dan jajaran Bakesbangpol tingkat kabupaten/kota se-Kalsel mengikuti pertemuan dengan tema Evaluasi Bantuan Keuangan Partai Politik. &rdquo;Ini sebagai kesempatan untuk merumuskan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan bantuan keuangan parpol serta penyampaian pemahaman tugas,&rdquo; ujar Hasanuddin. Bakesbangpol Provinsi Kalsel menghadirkan dua narasumber dari analis kebijakan ahli muda selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Parpol Direktorat Politik Dalam Negeri Rama Ardhi Segara dan perwakilan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel Faisal Fatchur Rachman. Hasanuddin menambahkan, kegiatan itu juga untuk membangun dan menyamakan persepsi, serta pemahaman di antara pemangku kebijakan mengenai pentingnya implementasi yang tepat terkait aturan yang berlaku sebagai wujud membangun kehidupan politik yang sehat dan dinamis di daerah. &rdquo;Penting bagi kita untuk memahami tugas dan mampu membangun komunikasi yang baik dengan partai politik di daerah, karena partai politik sebagai pilar demokrasi yang diharapkan dapat membawa kontribusi positif pada pembangunan demokrasi di daerah,&rdquo; ucap Hasanuddin.

Pemprov Kalsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengevaluasi penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik

Pemprov Kalsel Evaluasi Bantuan Keuangan bagi Partai Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/WhatsApp-Image-2023-07-22-at-091318-4157488896.jpg" alt="Sebanyak 100 pelajar SMA dan SMK yang sudah lolos seleksi pra pelatihan Paskibraka Kota Surabaya 2023." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 100 pelajar SMA dan SMK yang sudah lolos seleksi pra pelatihan Paskibraka Kota Surabaya 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya mulai menggelar pra pelatihan Paskibraka Kota Surabaya 2023. Latihan sejak Jumat (21/7) di halaman Balai Kota Surabaya. Sebanyak 100 pelajar SMA dan SMK yang sudah lolos seleksi hadir dalam kegiatan tersebut. Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, sebanyak 100 pelajar yang merupakan calon anggota Paskibraka Kota Surabaya 2023 mulai menjalani pra pelatihan. Tujuannya untuk pengenalan, baik fisik dan mental supaya nanti ketika sudah memasuki pemusatan latihan mulai pada 4 Agustus, mereka bisa lebih siap, baik dari fisik maupun mental karena mereka sudah terbiasa. &rdquo;Harapannya nanti hasilnya akan lebih optimal,&rdquo; kata Yayuk-sapaan Maria Theresia Ekawati Rahayu. Dia memastikan, kegiatan awal ini lebih difokuskan pada tes kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik mereka. Sebenarnya, pada saat seleksi sudah dilakukan, tapi kali ini dilakukan lagi untuk memantapkan kondisi fisik mereka. &rdquo;Selain tes kesehatan, mereka melakukan registrasi dan dilanjutkan dengan pemanasan serta latihan fisik ringan,&rdquo; ujar Maria Theresia Ekawati Rahayu. Yayuk menjelaskan, sebanyak 100 pelajar itu sudah masuk calon anggota Paskibraka, terdiri atas 50 putra dan 50 putri. Nanti, setelah melalui pelatihan fisik baris berbaris, mereka akan dipilih siapa saja yang masuk ke kelompok 17 dan siapa saja yang masuk ke kelompok 8 dan yang masuk ke kelompok 45. &rdquo;Itu nanti kita lakukan setelah proses pemusatan pelatihan yang akan dimulai 4 sampai 14 Agustus,&rdquo; terang Maria Theresia Ekawati Rahayu. Sebanyak 100 pelajar itu, lanjut dia, merupakan orang-orang pilihan. Saat pendaftaran, ada sebanyak 400 pelajar SMA dan SMK yang mendaftar, tapi karena kebutuhan hanya 100 orang, akhirnya terpilih 100 pelajar tersebut. &rdquo;Poin terbesar yang akhirnya mereka bisa lolos adalah pertahanan fisiknya, di samping intelektual mereka juga. Namun, persentase terbesar penilaian adalah fisik, tampilan fisik kemudian kesegaran jasmani,&rdquo; papar Maria Theresia Ekawati Rahayu. Di samping itu, dia menjelaskan, pra pelatihan dilakukan dua kali lagi, yaitu Sabtu dan Minggu. Setelah itu, baru mereka akan memasuki pemusatan pelatihan pada 4 Agustus. &rdquo;Untuk latihan fisik, kita memang bekerja sama dengan Garnisun,&rdquo; ujar Maria Theresia Ekawati Rahayu. Selain mendapatkan pelatihan fisik baris berbaris, mereka juga akan mendapatkan materi-materi tentang wawasan kebangsaan yang akan disampaikan Forkopimda Kota Surabaya. &rdquo;Kita berharap mereka menjadi Paskibraka Kota Surabaya yang pada saatnya mereka juga akan ditetapkan sebagai Duta Pancasila Paskibraka Kota Surabaya,&rdquo; ucap Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Bakesbangpol Kota Surabaya gelar pra pelatihan Paskibraka Kota Surabaya 2023. Latihan sejak Jumat (21/7) di halaman Balai Kota Surabaya

100 Anggota Paskibraka Kota Surabaya 2023 Mulai Jalani Latihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655888226353.jpg" alt="Ilustrasi pelajar mendapat materi Pancasila. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar mendapat materi Pancasila. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memberikan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Pembekalan itu diberikan kepada pengurus RW dari wilayah kelurahan di Kecamatan Krembangan. Di antaranya yaitu, perwakilan RW dari Kelurahan Dupak, Tambak Sarioso, Kenjeran, dan Kejawan Putih Tambak.  Dalam pembekalan di Kecamatan Krembangan, Bakesbangpol Surabaya menggandeng dua narasumber. Yakni dari Kaur Bin OPS Sat Intelkam Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menyampaikan, peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme untuk perwakilan pengurus RW dari masing-masing kelurahan. Sebab, mereka memiliki peran penting dan berhadapan langsung dengan masyarakat.  ”Harapannya para pengurus RW yang kami undang itu bisa menyampaikan materi yang telah kami berikan agar masyarakat makin sadar dan peduli pentingnya menjaga stabilitas dan ketentraman di Kota Surabaya,” kata Maria.  Maria menjelaskan, dalam meningkatkan kesadaran mengenai wawasan kebangsaan dan nasionalisme, Pemkot Surabaya bukan hanya menyasar masyarakat orang tua tetapi juga anak-anak muda di Kota Pahlawan. Pemberian materi wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada anak muda, itu juga bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (DKKORP) Surabaya.  ”Tentu, kami bersama Dispendik dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, karena materi wawasan kebangsaan dan nasionalisme ini penting bagi anak-anak dan pemuda Kota Surabaya,” ujar Maria.  Menurut dia, pada era serba modern dan digitalisasi sangat berpengaruh pada generasi muda. Oleh sebab itu, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) akan mewajibkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam kurikulum.  ”Supaya ideologi anak-anak dan pemuda Kota Surabaya ke depannya lebih baik lagi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup bermasyarakat,” tutur Maria.  Kaur Bin OPS Sat Intelkam Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ipda Noky Widhiantoro mengatakan, salah satu materi penting adalah menjaga kerukunan dan kepedulian masyarakat. Selain itu, materi wawasan kebangsaan dan nasionalisme untuk anak-anak dan pemuda di Kota Surabaya.  ”Wawasan kebangsaan dan nasionalisme ini penting, terutama bagi anak-anak dan pemuda. Karena apa? Saat ini itu rasa kepedulian, saling bergotong-royong masyarakat mulai pudar. Ini waktunya kita bangkitkan kembali,” papar Noky.  ”Dengan kolaborasi antara Pemkot Surabaya dengan Polri juga bagian dari wujud kepedulian kita kepada generasi penerus bangsa dan menjadi pemimpin berikutnya,” ujar Noky.

Warga Surabaya Bakal Dapat Wawasan Kebangsaan

Bakesbangpol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bakesbangpol

Berita Terkini

Rawan Gesekan, DPRD Surabaya Dorong Bakesbangpol Proaktif Bina Ormas

Satgas Premanisme Depok Mulai Beri Efek Jera Para Preman

Pemprov Kalsel Evaluasi Bantuan Keuangan bagi Partai Politik

100 Anggota Paskibraka Kota Surabaya 2023 Mulai Jalani Latihan

Warga Surabaya Bakal Dapat Wawasan Kebangsaan

Download Aplikasi JawaPos.com