<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/oknum-petugas-bandara-adi-soemarmo-intimidasi-penumpang-taksi-online_m_190195.jpeg" alt="Suasana di Bandara Internasional Adi Soemarmo." width="100%">
<figcaption>Suasana di Bandara Internasional Adi Soemarmo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengintensifkan koordinasi di sektor penerbangan untuk memastikan implementasi pengendalian transportasi pada masa menjelang hari raya hingga pasca hari raya Idul Fitri dapat berjalan dengan baik. Hal ini harus dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.  Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pihaknya sudah mengadakan rapat dengan para stakeholder penerbangan Bandara Adi Soemarmo, Solo. Rapat koordinasi dihadiri antara lain oleh pengelola bandara PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisumarmo dan sejumlah stakeholder bandara lainnya. Rakor ini dilakukan untuk memastikan pelayanan Bandara dapat dilakukan dengan baik dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.  Pada rapat koordinasi tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto meminta kepada pengelola bandara untuk mengantisipasi kemungkinan adanya lonjakan penumpang di Bandara Adi Soemarmo setelah Hari Raya Idul Fitri.  "Kita juga mengantisipasi adanya kemungkinan arus balik yang volumenya cukup besar dari Jawa Tengah khususnya dari Solo sehingga perlu dipersiapkan dengan baik segala sesuatunya dan nantinya semua penumpang dan juga khususnya protokol kesehatan bisa diimplementasikan dengan baik," imbuhnya.  Pasca diterbitkannya Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Kemenhub telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Edaran Para Direktur Jenderal di lingkungan Kemenhub tentang Petunjuk Operasional Transportasi sebagai pedoman seluruh stakeholder terkait di sektor transportasi dalam rangka mengimplementasikan SE Gugus Tugas tersebut.  Dengan adanya SE para Dirjen, pengawasan terhadap pelayanan penumpang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Kami tidak ingin kejadian di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu terjadi lagi di Bandara Adi Soemarmo. Pengetatan pengawasan ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di sektor penerbangan,” tegasnya.  Pada kesempatan yang sama General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Adi Soemarmo Abdullah Usman menjelaskan pihaknya akan mempersiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi lonjakan penumpang setelah Idul Fitri.  Saat ini, Bandara Adi Soemarmo hanya melayani 8 pesawat setiap harinya dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta, untuk melayani para penumpang yang masih diperbolehkan bepergian sesuai kriteria dan syarat yang tertuang di dalam SE Gugus Tugas.

Antisipasi Mudik, Kemenhub Perketat Pengawasan Bandara Adi Soemarmo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/terus_pantau.jpg" alt="Anak sekolah mengenakan masker di daerah Musuk, Boyolal,i saat terjadi hujan abu akibat letusan gunung Merapi,selasa (3/3).Hujan abu terjadi akibat erupsi gunung Merapi pada pukul 05.22 wib dengan tinggi kolom 6000 meter.arief Budiman Radar Solo" width="100%">
<figcaption>Anak sekolah mengenakan masker di daerah Musuk, Boyolal,i saat terjadi hujan abu akibat letusan gunung Merapi,selasa (3/3).Hujan abu terjadi akibat erupsi gunung Merapi pada pukul 05.22 wib dengan tinggi kolom 6000 meter.arief Budiman Radar Solo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta mengalami erupsi pada Selasa (3/3) pukul 05.22 WIB. Selain menimbulkan hujan abu, erupsi membuat Bandara Adi Soemarmo Solo di Boyolali ditutup sementara.  ”Ada erupsi selama 450 detik. Setelah itu tidak ada kenaikan aktivitas yang signifikan,” kata Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida.  Kendati berlangsung singkat, ungkap Hanik, letusan mengakibatkan lontaran material yang memicu hujan abu di beberapa wilayah sekitar. Sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin. ”Cenderung mengarah ke timur,” ujarnya.  Selain memicu hujan abu, pada Selasa sore beberapa sungai yang berhulu di lereng Merapi juga dilaporkan mengalami peningkat-an arus deras. ”Ada beberapa titik banjir, terutama permukiman yang berada di dekat Sungai Gajah Wong dan Winongo,” ucap Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo.  Abu vulkanis itu berimbas pada penerbangan. Bandara Adi Soemarmo ditutup sejak pukul 09.25 hingga 15.30. AirNav Indonesia sampai tiga kali menerbitkan notam (notice to airmen). Pertama, penutupan dilakukan pukul 09.25 hingga 11.30. Kemudian keluar notam kedua yang memperpanjang penutupan bandara hingga pukul 13.30. Disusul notam ketiga yang menutup bandara hingga pukul 15.30.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/terus_pantau_2-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Warga membersihkan tanaman dari abu vulkanik di Boyolali, Selasa (3/3). Hujan abu terjadi akibat erupsi Gunung Merapi pada pukul 05.22. (Arief Budiman/Jawa Pos/ Radar Solo)  ”Kami akan terus memantau seluruh aktivitas penerbangan di wilayah Gunung Merapi. Aspek keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan hal yang paling utama,” tutur Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto.  Kota Solo, Klaten, dan Kabupaten Boyolali merupakan wilayah yang terkena dampak erupsi Merapi. Sebab, angin pagi kemarin mengarah ke timur. Pantauan Jawa Pos Radar Solo menunjukkan, sejumlah kendaraan yang parkir di ruas jalan utama Kota Solo, seperti Jalan Slamet Riyadi, A. Yani, Adi Sucipto, dan Urip Sumoharjo, ditutupi abu tipis. ”Kota Solo hampir menyeluruh,” kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surakarta Eko Prajudi.  Pemprov Jawa Tengah juga mengirimkan 8 ribu masker ke lima desa di Boyolali. Juga empat desa di Kecamatan Tamansari dan satu desa di Kecamatan Selo. ”Di Boyolali dilakukan pembagian masker karena cukup tebal abunya,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/terus_pantau_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> WASPADA: Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pukul 05.22 kemarin memuntahkan material vulkanis setinggi 6.000 meter. Akibatnya, terjadi hujan abu di Boyolali, Klaten, dan Solo. (PANUT/AFP)  Gunung Semeru  Erupsi juga terjadi di Gunung Semeru di Jawa Timur. Terjadi guguran awan panas hingga sejauh 3 kilometer pada Senin (2/3) pukul 17.33 WIB. Erupsi menimbulkan guguran awan panas teramati dengan amplitudo maksimal 23 milimeter dengan lama gempa hingga 540 detik.  ”Luncuran awan panas tersebut mengarah ke Besuk Kembar dan Besuk Bang dari pusat guguran dengan jarak kurang lebih 750 meter dari kawah utama,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Subagyo sebagaimana dirilis BNPB kemarin.  Menurut Subagyo, fenomena alam tersebut sudah sering terjadi dan kondisi saat ini masih aman-terkendali. Kendati demikian, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta BPBD tetap mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pada radius 1 kilometer dan wilayah sekitar 4 kilometer di sektor lereng selatan-tenggara yang menjadi jalur luncuran awan panas dari kawah utama. ”Selain itu, masyarakat diharapkan selalu waspada terhadap potensi luncuran awan panas di Kawah Janggring Saloko,” tuturnya.

Kemenhub Terus Pantau Aktivitas Merapi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/lbh-yogyakarta-kutuk-pembongkaran-rumah-warga-penolak-bandara_m_172535.jpeg" alt="ASPIRASI: Warga di kawasan proyek Bandara NYIA Kulonprogo melakukan aksi protes menolak proyek.." width="100%">
<figcaption>ASPIRASI: Warga di kawasan proyek Bandara NYIA Kulonprogo melakukan aksi protes menolak proyek..</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Hukum (LBH) Yogyakarta mengutuk adanya rumah-rumah milik warga di kawasan terdampak pembangunan bandara diratakan dengan tanah pada Senin (4/12). Itu sudah dianggap tindakan melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Direktur LBH Yogyakarta Hamzal Wahyudin mengatakan, tindakan yang dilakukan itu telah berdampak pada nasib korban. Mereka kehilangan rumah dan sumber kehidupannya. "Kami sangat mengutuk tindakan yang dilakukan PT Angkasa Pura I dan aparat penegak hukum. Tentunya ini berakibat kemiskinan yang diciptakan oleh pemerintah itu sendiri," kata dia, Senin (4/12). Dikatakan pula, izin lingkungan memang sudah terbit per 17 Oktober 2017 lalu. Namun,&nbsp; studi amdal yang melandasi terbitnya izin tersebut tidak sohih secara hukum. Malahan mengandung cacat hukum, seperti secara substansial seharusnya sudah dapat dipastikan amdal semestinya tidak akan pernah bisa dinilai layak. Dari aspek pelingkupan saja, muatan tentang kesesuaian lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan jelas tidak terpenuhi. Belum lagi bicara deskripsi rona lingkungan hidup awal (environmental setting) yang pada dasarnya merupakan kawasan rawan bencana alam tsunami (kawasan lindung geologi). Membuatnya semakin tidak layak NYIA Kulonprogo dibangun. Kemudian di&nbsp;PP&nbsp;Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,&nbsp;Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali) hingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Perda&nbsp;Provinsi DIY&nbsp;Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun 2009-2029).&nbsp;Tidak ada satu klausula yang mewasiatkan pembangunan bandar udara baru di Kulonprogo. "Yang ada ialah pengembangan dan pemantapan fungsi Bandara Adisutjipto yang terpadu atau satu kesatuan sistem dengan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali," tuturnya. NYIA Kulonprogo yang diklaim sebagai proyek untuk kepentingan umum, adalah sarana transportasi udara yang akan memiliki risiko bahaya amat tinggi terutama bagi calon pengguna transportasi penerbangan. Bandara ini berdiri di atas kawasan rawan bencana tsunami. Menyangkut hal ini dapat dilihat di dalam Perpres&nbsp;Nomor 28 tahun 2012 tentang RTR&nbsp;Pulau Jawa-Bali&nbsp;di mana Kabupaten Kulonprogo jadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawan bencana alam geologi (pasal 46 ayat 9 huruf d). Selain itu, menilik Perda Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, sepanjang pantai di Kabupaten Kulonprogo telah ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami (Pasal 51 huruf g). Bahkan&nbsp;Perda&nbsp;Kabupaten Kulon&nbsp;Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo&nbsp;pun lebih detail menyatakan bahwa kawasan rawan tsunami salah satunya meliputi Kecamatan Temon (pasal 39 ayat 7 huruf a). Sofyan, pengurus dari Paguyuban Warga Penolak Penggusuran (PWPP-KP) menambahkan, tidak sedikit warga penolak pembangunan bandara yang disakiti fisik, rusak rumahnya, dan mati tanamannya. Dikatakannya putugas terus menyampaikan rumah dan tanah warga sudah putus nilainya di pengadilan, atau sudah dikonsinyasi. Namun menurutnya putusan nilai ini sama sekali tidak ada dasarnya. "Kami tidak pernah menyerahkan tanda bukti kepemilikan tanah dan bangunan seperti SHM dan tanda bukti bayar PBB," ujarnya. Kemudian, tanah dan bangunan milik warga penolak pembangunan juga tidak pernah diappraisal, diukur. Serta tidak pernah juga menghadiri acara sosialisasi atau negosiasi penjualan tanah yang diadakan Angkasa Pura I atau pemerintah. "Yang kami tahu tentang konsinyasi dan pengadilan itu hanya informasi dari LBH Yogyakarta setelah ada daftar tak beridentitas beredar ditengah warga," ucapnya.

LBH Yogyakarta Kutuk Pembongkaran Rumah Warga Penolak Bandara