<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/xevxl8BxPLIgZoy0Dl5gUpqC87KgxeeFjQDxGzoQ-4150711682.jpg" alt="Bawaslu Kota Surabaya perkuat kelembagaan di masa non tahap Pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. (Bawaslu Surabaya untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bawaslu Kota Surabaya perkuat kelembagaan di masa non tahap Pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. (Bawaslu Surabaya untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya memperkuat kelembagaan di masa non tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). Novli Bernado Thyssen, Ketua Bawaslu Kota Surabaya mengatakan, langkah itu merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja lembaga selama masa non tahap. "Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat terkait eksistensi Bawaslu di tengah non tahap, apa yang sedang dan akan dilakukan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik sebagai lembaga pengawas pemilu," terang Novli Bernado Thyssen.&nbsp; Novli menyebut penguatan kelembagaan itu juga menjadi bagian dari upaya memperkokoh konsolidasi demokrasi di Kota Surabaya. Oleh karena itu, Bawaslu juga melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut, mulai dari perwakilan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, penyelenggara adhoc pada pemilu sebelumnya, hingga perwakilan badan eksekutif mahasiswa. "Kami menyampaikan hasil-hasil yang sudah kita kerjakan bersama, terutama dalam satu tahun terakhir, setelah pemilihan kepala daerah terakhir sampai menjelang tahapan berikutnya yang sudah ditetapkan, tahapan pilkada maupun pemilu berikutnya," ujar Novli Bernado Thyssen. Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa Bawaslu membahas strategi pengawasan untuk pemilu berikutnya. Termasuk memperkuat pengawasan yang sudah berjalan sebelumnya. "Kami selalu berpijak dan berpedoman pada regulasi ya, jadi kita lihat nanti ya, apakah ada perubahan regulasi atau tidak. Yang pasti, strategi pengawasan yang dilakukan itu tidak jauh berbeda dengan pengawasan yang sebelumnya," papar dia. "Hanya saja, nanti kita akan mempelajari kira-kira apa modus terbaru yang dipakai oleh peserta pemilu di dalam menjalankan kampanye politiknya, dalam artian bentuk atau pola pelanggarannya seperti apa," ucap Novli Bernado Thyssen. Hal tersebut penting, kata dia, karena setiap tahun ke tahun memiliki potensi perubahan dalam jenis pelanggaran yang terjadi. Sehingga Bawaslu harus mengikuti situasi yang berkembang. "Kami sebagai pengawas pemilu harus mengikuti tren terbaru itu, agar supaya strategi pengawasan yang kita lakukan efektif," tandas Novli Bernado Thyssen. Menurut dia, dinamika politik selalu berkembang dari waktu ke waktu, sehingga pengawas pemilu perlu terus memperbarui strategi agar pengawasan tetap berjalan dengan baik dan responsif terhadap jenis pelanggaran baru.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya memperkuat kelembagaan untuk meningkatkan pengawasan pemilu di masa non tahap

Bawaslu Kota Surabaya Perkuat Kelembagaan di Masa Non Tahap Pemilu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Pelaksana-Tugas-Plt-Deputi-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Asep-Guntur-Rahayu-2JPG-3354078708.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mentelaah terlebih dahulu terkait laporan&nbsp;dugaan korupsi di lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Korupsi ini terkait dengan&nbsp;proyek pembangunan Command Center serta renovasi Gedung A dan B Bawaslu tahun anggaran 2024. Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, proses hukum di KPK harus melalui mekanisme yang ada. Penyaringan materi diawali dari Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM)&nbsp;di Kedeputian Informasi dan Data (INDA). "Laporan dulu ke PLPM atau Dumas, pengaduan masyarakat. Nanti dari sana dilihat dulu, kemudian dilengkapi dan lain-lainnya telaah," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10). Jika ditemukan adanya indikasi korupsi, laporan akan dinaikan ke tahap penyelidikan. Oleh karena itu, publik diminta bersabar terhadap laporan yang masuk. "Jadi kita sama-sama tunggu. Ini lebih awal dibandingkan penyelidikan gitu,"&nbsp;imbuhnya. Dalam perkara ini,&nbsp;organisasi Gerakan Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) melaporkan&nbsp;Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dilaporkan ke KPK. Gabdem menilai ada dugaan korupsi&nbsp;pembangunan Command Center serta renovasi Gedung A dan B Bawaslu tahun anggaran 2024. Gabdem menyampaikan, terdapat kerugian negara Rp 12,4 miliar dari nilai proyek Rp 715 miliar untuk renovasi gedung dan&nbsp;Rp 339 miliar untuk pembangunan Command Center. "Kami telah melaporkan kasus ini kepada pihak Dumas KPK," kata Koordinator Gabdem, Guntur Harahap. Sementara itu,&nbsp;Rahmat Bagja membantah terlibat dalam korupsi ini. Proses pelaksanaan proyek dipastikan sudah sesuai undang-undang. &ldquo;Hal-hal yang berkaitan dengan yang dilaporkan mengenai dugaan tindak pidana tersebut tidak benar. Masalah temuan-temuan, sudah diselesaikan menurut ketentuan perundang-undangan," pungkas Bagja.

proses hukum di KPK harus melalui mekanisme yang ada. Penyaringan materi diawali dari Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat.

Soal Laporan Korupsi di Bawaslu, KPK Tunggu Hasil Pemeriksaan Berkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/NmgomwYuCcUeSMTwO1GLiHvuj5UmcNwYO4iBuShK-2862827791.jpg" alt="Gubernur Khofifah apresiasi KPU dan Bawaslu Jatim atas lancarnya Pilkada Serentak 2024. (Pemprov Jatim)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah apresiasi KPU dan Bawaslu Jatim atas lancarnya Pilkada Serentak 2024. (Pemprov Jatim).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kedua lembaga tersebut sukses menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dengan aman, lancar, dan kondusif di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Tidak hanya itu, KPU dan Bawaslu Jatim juga berhasil mengembalikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari dana hibah Pilgub Jatim 2024 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Total anggaran yang dikembalikan mencapai Rp 162,902 miliar. Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasinya atas langkah tersebut. &ldquo;Ini menunjukkan profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Pilkada. KPU dan Bawaslu Jatim tidak hanya bekerja keras menyukseskan pemilu, tetapi juga mengelola anggaran dengan akuntabel,&rdquo; ujar Khofifah. Rincian Pengembalian Anggaran Diketahui, KPU Jatim menerima dana hibah sebesar Rp845 miliar dari APBD Jawa Timur untuk penyelenggaraan Pilgub 2024. Dari total anggaran tersebut, KPU mengembalikan Rp127.624.375.184 ke Kas Daerah Pemprov Jatim. Sementara itu, Bawaslu Jatim yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp111.354.383.000 mengembalikan sisa anggaran senilai Rp35.277.978.169. Laporan pengembalian dana tersebut disampaikan langsung oleh KPU dan Bawaslu Jatim saat audiensi bersama Gubernur di Gedung Negara Grahadi Surabaya beberapa waktu lalu. &ldquo;Pengembalian anggaran sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di mana sisa dana hibah yang tidak terserap wajib dikembalikan maksimal tiga bulan setelah penetapan pasangan calon,&rdquo; terang Khofifah. Pilkada Berjalan Aman dan Kondusif Khofifah menilai, aman dan kondusifnya gelaran Pilkada serentak 2024 di Jatim tidak lepas dari kerja keras semua pihak. Mulai dari petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa, kecamatan, hingga tingkat provinsi. &ldquo;Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan kepada KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, termasuk PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PPD, dan PTPS yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa demi kesuksesan pemilu,&rdquo; ungkap Khofifah. Ia juga berharap KPU dan Bawaslu Jatim terus memperkuat kolaborasi untuk membangun demokrasi yang lebih baik di Jawa Timur. &ldquo;Mari bersama-sama menjaga demokrasi yang berkualitas dengan kolaborasi konstruktif di masa mendatang,&rdquo; pungkasnya. Operasional KPU dan Bawaslu Jatim tetap berjalan, termasuk dalam pendidikan politik kepada masyarakat meskipun gelaran Pemilu telah usai.

Gubernur Khofifah apresiasi KPU dan Bawaslu Jatim atas suksesnya Pilkada 2024 dan pengembalian anggaran Rp162,902 miliar.

KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Rp 162 Miliar Sisa Anggaran Pilgub 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/DKPP-1784768991.jpg" alt="Ilustrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memulihkan nama baik tujuh orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November 2024. &rdquo;Rehabilitasi nama baik diberikan karena para teradu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etik sebagaimana yang diadukan,&rdquo; kata Ketua Majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo seperti dilansir dari Antara di Makassar. Pemulihan nama baik penyelenggara pemilu tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor DKPP Jakarta, dipantau melalui kanal media sosial resminya. Sidang dipimpin Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo bersama dua anggota Majelis, yaitu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah. Secara keseluruhan, dalam sidang tersebut, DKPP memutuskan ada 10 perkara dengan total 29 orang penyelenggara pemilu sebagai teradu. Untuk Provinsi Sulsel, sebanyak tujuh orang penyelenggara pemilu itu masing-masing Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, anggota Bawaslu Kabupaten Tana Toraja Theofilus Lias Limongan, serta lima anggota Bawaslu Kabupaten Barru, yakni Abdul Syafah, Busman A. Gani, Ilham, Abdul Mannan, dan Arham. Sebelumnya, tujuh anggota Bawaslu itu menjadi teradu dalam dua perkara berbeda, yakni perkara Nomor 321-PKE-DKPP/XII/2025 (Tana Toraja dan Sulsel) dan perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 (Barru). Dalam amar putusannya, Majelis DKPP dengan tegas menyatakan bahwa seluruh teradu dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik seperti yang diajukan pengadu terkait pelanggaran KEPP. Dengan keputusan ini, Ratna Dewi menegaskan kembali pentingnya profesionalisme dan integritas pada penyelenggaraan pemilu. DKPP menegaskan bahwa rehabilitasi ini sebagai bentuk pemulihan hak dan kehormatan atas nama baik penyelenggara pemilu karena tidak terbukti melanggar etik. &rdquo;Alhamdulillah, kami bersyukur atas putusan ini dan tentu saja sebagai pengakuan bahwa kami telah bekerja sesuai dengan regulasi. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024,&rdquo; kata anggota Bawaslu Kabupaten Barru Arham merespons putusan tersebut.

DKPP memulihkan nama baik tujuh orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan

DKPP Pulihkan Nama Baik Tujuh Anggota Bawaslu di Sulsel 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/04/WhatsApp-Image-2025-05-03-at-211946-138343477.jpg" alt="Aksi massa di depan kantor Bawaslu RI menuntut pengusutan tuntas dugaan kecurangan saat PSU Bengkulu Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aksi massa di depan kantor Bawaslu RI menuntut pengusutan tuntas dugaan kecurangan saat PSU Bengkulu Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Bengkulu Selatan berbuntut panjang. Pasangan calon (Paslon) 02 Suryatati - Ii Sumirat, melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan kecurangan PSU ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Jakarta, Rabu (30/4). Dugaan kecurangan tersebut berpotensi dilakukannya kembali pemungutan suara ulang di Bengkulu Selatan. Saat dikonfirmasi terkait PSU lagi di Bengkulu Selatan, Komisioner Bawaslu Totok Hariyono mengatakan, setiap laporan yang masuk Bawaslu RI akan ditindaklanjuti. &rdquo;Tentu kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; ungkap Komisioner Bawaslu Totok Hariyono, Sabtu (3/5). Totok menegaskan, paslon 02 mendesak Bawaslu RI mendiskualifikasi salah satu paslon karena kuat dugaan melakukan kejahatan pilkada. Bawaslu pusat selanjutnya akan menindaklanjuti berdasar data dan fakta. Hasil pemeriksaan nanti dituangkan dalam rekomendasi Bawaslu. &rdquo;Kalau soal rekomendasi kita akan lakukan kajian mendalam berdasar data dan fakta,&rdquo; tegas Totok. Sebelumnya, Zetriansyah kuasa hukum paslon 02 mengatakan, ada kejahatan demokrasi luar biasa pada pelaksanaan PSU di Bengkulu Selatan. Secara ilegal, Calon Wakil Bupati (Cawabup) 02 Ii Sumirat ditangkap oleh segerombolan orang dari kubu paslon lain. Menurut dia, dampak rekayasa penangkapan cawabup Ii Sumirat semakin sempurna karena direncanakan dengan matang. Dilakukan secara terorganisir serta di waktu atau timing yang tepat. &rdquo;Itu terjadi 9 jam sebelum waktu pencoblosan, di mana kemudian video dan narasi fitnah disebar masif ke pemilih melalui media sosial, juga dari mulut ke mulut di lokasi-lokasi TPS,&rdquo; terang Zetriansyah. &rdquo;Kami mohon kepada Bawaslu untuk segera menanggapi permohonan kami. Karena ini sebuah tindakan kejahatan demokrasi dan jelas ada dugaan pelanggaran berat,&rdquo; sambung dia. Dia meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas para pelaku kejahatan demokrasi yang dilakukan kubu paslon lain. &rdquo;Modus baru kejahatan pilkada ini harus diusut dan ditindak tegas, agar tidak menjadi preseden buruk yang berulang di kemudian hari,&rdquo; tegas Zetriansyah. &rdquo;Diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan, rekomendasikan KPU Bengkulu Selatan untuk kembali melaksanakan PSU tanpa paslon yang melakukan kecurangan,&rdquo; imbuh dia.

Bawaslu menyatakan akan mendalami dan menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam PSU di Bengkulu Selatan

Bawaslu RI Dalami Dugaan Kecurangan PSU di Bengkulu Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/WhatsApp-Image-2025-04-30-at-140830-1864962901.jpg" alt="Sejumlah massa lakukan aksi demo di kantor Bawaslu RI, Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah massa lakukan aksi demo di kantor Bawaslu RI, Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan mendatangi kantor Bawaslu RI di jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4). Mereka minta Bawaslu pusat menindak tegas para pelaku kejahatan serta mendiskualifikasi salah satu paslon, karena diduga telah menodai pelaksanaan demokrasi di daerah. &rdquo;Modus baru kejahatan pilkada ini harus diusut dan ditindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk yang berulang di kemudian hari. Bawaslu RI sebagai instansi yang bertugas mengawasi serta mencegah dan menindak pelanggaran pemilu atau pun pilkada mesti memberikan perhatian khusus,&rdquo; kata koordinator aksi Ananda Faris. Dia mengatakan, operasi penangkapan secara tidak sah terhadap seorang calon oleh kubu paslon lain. Hal itu dengan maksud memanipulasi fakta-fakta dan menyebar informasi menyesatkan ke pemilih, adalah modus kejahatan baru dalam sejarah Pilkada. Tindakan tersebut bukan saja masuk pelanggaran tindak pidana Pilkada. Bukan semata intimidasi dan persekusi, bukan pula seperti fitnah pada umumnya. &rdquo;Peristiwa di malam kelam itu adalah kejahatan besar dan luar biasa karena merupakan gabungan semua jenis pelanggaran dimaksud, direncanakan secara sistematis, terorganisir, dan masif untuk merusak reputasi, menggerus simpati pemilih, dan menurunkan partisipasi pemilih Suryatati-Ii Sumirat,&rdquo; jelas Ananda Faris. Faris menyampaikan, dalam peristiwa yang terjadi pada malam pemungutan suara ulang itu, Jumat (18/4), cawabup Ii Sumirat tidak hanya mengalami pengadangan dan penggeledahan di tiga lokasi berbeda oleh segerombolan orang. Hampir bersamaan waktunya, muncul narasi fitnah disertai gambar dan video yang disebarluaskan ke media sosial bahwa Cawabup 02 telah ditangkap polisi. Informasi tersebut bahkan terus dihembuskan secara masif di sekitar Lokasi TPS. Akibatnya, lanjut Faris, banyak masyarakat pemilih terutama pendukung paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat yang terpengaruh, mulai dari tidak jadi datang ke TPS alias memilih golput hingga pindah pilihan ke paslon lain. &rdquo;Di samping secara nyata merugikan paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat, peristiwa kejahatan tersebut telah merusak sendi-sendi pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas luber dan jurdil) sebagaimana amanat konstitusi dan UU pemilu atau Pilkada,&rdquo; tegas Ananda Faris. Sebelumnya, kasus rekayasa penangkapan Ii Sumirat telah dilaporkan ke Polres dan Bawaslu Bengkulu Selatan. Namun karena kasus itu merupakan modus baru kejahatan Pilkada serta menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal, pihak paslon Suryatati-Ii Sumirat juga mengadukannya ke Bawaslu RI. &rdquo;Modus kejahatan seperti ini dapat berulang di setiap momen pilkada dan bisa menimpa siapa saja yang ingin menjadi pejabat publik,&rdquo; kata Zetriansyah, kuasa hukum Paslon 02. Menurut dia, dampak rekayasa penangkapan cawabup Ii Sumirat semakin sempurna karena direncanakan dengan matang, dilakukan secara terorganisir serta dijalankan di waktu yang tepat.

Sejumlah massa gelar aksi demo mendatangi kantor Bawaslu, minta Bawaslu menindak tegas para pelaku kejahatan PSU di Bengkulu Selatan

Aksi Demo Tuntut Bawaslu Turun Tangan, Tindak Tegas Dugaan Kejahatan pada PSU Bengkulu Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/WhatsApp-Image-2025-04-26-at-084244-3438094244.jpg" alt="Massa antarkan kelengkapan berkas laporan dugaan kecurangan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke Bawaslu Bengkulu Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Massa antarkan kelengkapan berkas laporan dugaan kecurangan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke Bawaslu Bengkulu Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Massa mengantarkan kelengkapan berkas laporan dugaan kecurangan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Bengkulu Selatan yang digelar 19 April. Massa juga menuntut keadilan atas peristiwa persekusi dan penangkapan ilegal terhadap calon wakil bupati. &rdquo;Kami menuntut keadilan atas peristiwa penangkapan yang direkayasa itu. Kami minta Bawaslu menindaklanjuti laporan kami,&rdquo; kata Nedio Yulistio, salah satu tim sukses pasangan calon nomor urut 2 Suryatati-Ii Sumirat. Nedio mengatakan, sejumlah persoalan pada proses PSU bukan hanya dilaporkan ke Bawaslu Bengkulu Selatan, namun juga akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya tidak terima atas peristiwa penangkapan calon wakil bupati dari 02 yakni Ii Sumirat pada malam sebelum pelaksanaan pencoblosan. &rdquo;Jelas penangkapan terhadap calon wakil bupati dari 02 tidak sah. Kami menduga itu rekayasa yang di seting sedemikian rupa secara masif oleh pihak lawan agar tidak memilih Paslon 02. Ini adalah modus baru untuk menurunkan elektabilitas salah satu paslon,&rdquo; ujar Nedio Yulistio. Penangkapan Ii Sumirat lalu diviralkan melalui medsos dan diisukan ke setiap TPS saat pencoblosan. Bahwa calon wakil 02 ditangkap polisi. Salah satunya lewat Facebook. &rdquo;Inilah masyarakat Bengkulu Selatan batan ndak perhatian li La ketangkep La dijemput polisi mbibar malam ndak pencoblosan pagi li ni calon wakil bupati nomer urut 2,&rdquo; tulis akun tersebut. &rdquo;Hal ini kemudian membuat masyarakat percaya calon wakil dari 02 betul-betul sudah ditangkap polisi. Warga pun ragu dan tidak memilih paslon nomor urut 2,&rdquo; ungkap Nedio Yulistio. Nedio mengatakan, viralnya video tersebut mempengaruhi masyarakat agar tidak memilih Paslon 02. Diduga video tersebut dibuat dan disebarkan serta diviralkan oleh HP yang sama. &rdquo;Peristiwa ini merupakan kecurangan modus baru yang cukup sistematis yang dilakukan pada PSU kepala daerah Bengkulu Selatan. Hal ini persis seperti penangkapan mantan Gubernur Bengkulu oleh KPK saat kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2024. Kami melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Bengkulu Selatan,&rdquo; tandas Nedio Yulistio. &rdquo;Dengan penyebaran isu tersebut sehingga masyarakat pun tidak memilih 02 dan bahkan enggan datang ke TPS untuk mencoblos. Hal ini sangat merugikan pihaknya dan merusak proses demokrasi,&rdquo; ucap Nedio Yulistio.

Massa mengantarkan kelengkapan berkas laporan dugaan kecurangan saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Bengkulu Selatan ke Bawaslu

Diantar Ratusan Pendukung, Tim Paslon 02 Lengkapi Berkas Kecurangan ke Bawaslu Bengkulu Selatan, PSU Akan Digugat ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/WhatsApp-Image-2025-04-24-at-155834-4126772801.jpg" alt="Demo massa desak Bawaslu Bengkulu Selatan diskualifikasi salah satu paslon. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Demo massa desak Bawaslu Bengkulu Selatan diskualifikasi salah satu paslon. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Massa menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan di Jalan Fatmawati Soekarno, Kampung Baru, Kecamatan Manna. Massa yang terdiri atas simpatisan pasangan calon nomor urut 2 Suryatati-li Sumirat, menuntut Bawaslu mendiskualifikasi paslon nomor 3 Rifai-Yevri Sudianto. Sebab dianggap melakukan kejahatan Pilkada melalui operasi penangkapan Ii Sumirat. "Diskualifikasi paslon nomor 3, segera tangkap para pelaku kekerasan serta pembuat dan penyebar fitnah terhadap Ii Sumirat,&rdquo; kata koordinator aksi Lupti, Kamis (24/4). Dia menyebut, tindakan mengadang dan menggeledah mobil Ii Sumirat saat malam pemungutan suara sangat culas dan kejam. Pasalnya, tindakan tersebut tidak berhenti pada intimidasi dan persekusi, melainkan disertai dengan pembuatan narasi dan penyebaran fitnah yang masif untuk mempengaruhi pemilih. &rdquo;Ini bukan tindak pidana biasa, ini operasi barbar kejahatan Pilkada. Bayangkan, segerombolan timses mengadang dan menggeledah cawabup 02 kemudian dibuat narasi seolah-olah Ii Sumirat ditangkap polisi karena korupsi, lalu disebarluaskan ke pemilih,&rdquo; ungkap Lupti. Koordinator aksi lainnya Emi Aprina meyakini operasi tersebut telah disiapkan secara sistematis untuk merusak perolehan suara Suryatati-Ii Sumirat. Terlebih dalam operasi itu terdapat salah satu anggota DPRD yang menjadi timses paslon nomor 3 serta anak calon bupati. &rdquo;Ini tidak bisa dibiarkan karena merusak demokrasi di Bengkulu Selatan. Kami sangat dirugikan dengan tindakan tersebut,&rdquo; tegas Emi. Emi menjelaskan, akibat operasi tersebut, banyak pendukung 02 yang tidak datang ke TPS. &rdquo;Ada ribuan pendukung 02 yang tidak jadi datang ke TPS. Pikir mereka buat apa datang, Ii sudah ditangkap, percuma tak mungkin dilantik juga,&rdquo; jelas Emi. Sebelumnya, calon wakil bupati nomor urut 2 Ii Sumirat mengalami intimidasi dan persekusi dari segerombolan orang yang diduga timses pasangan lain, Jumat (18/4) malam. Bengkulu Selatan menjadi satu wilayah yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Sabtu (19/4). Mobil yang ditumpangi Ii Sumirat diadang dan digeledah saat hendak menghadiri acara pernikahan keluarganya. Tidak hanya sekali, pengadangan terjadi hingga tiga kali di lokasi berbeda dan berlangsung sampai pagi.] Usai kejadian, sopirnya Muhammad Eko Wicaksono melapor kejadian tersebut ke polisi. "Saya melaporkan ke polisi karena kami diadang oleh segerombolan orang jumlahnya sekitar 30 sampai 50 orang di beberapa desa saat saya menemani Pak Ii Sumirat. Bahkan mobil kami sempat digeledah," kata Eko Wicaksono saat membuat laporan di Mapolres Bengkulu Selatan, Sabtu (19/4). Eko mengaku mengenali beberapa orang dalam gerombolan itu. Para pelaku sengaja merekam aksi tersebut serta menyebarkannya ke media sosial dengan narasi yang menyesatkan. &rdquo;Mereka melakukan penggeledahan seolah-olah sebagai aparat kepolisian yang melakukan operasi tangkap tangan terkait perkara korupsi,&rdquo; terang juru bicara tim keluarga paslon 02 Medio Yulistio.

Massa menggeruduk kantor Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan di Jalan Fatmawati Soekarno, Kampung Baru, Kecamatan Manna

Geruduk Bawaslu, Massa Tuduh Salah Satu Pasangan Lakukan Kejahatan Pilkada Bengkulu Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-tukar-guling-kepentingan-politik-dpr-diminta-voting-terbuka_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung MK</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bawaslu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah tengah mendalami dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Pemilihan Suara Ulang (PSU), yakni Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili. Pelanggaran ini diduga berupa gambar paslon nomor urut 1 saat bagi-bagi seragam sekolah. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banggai, Mansa Sangkota mengatakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap 10 orang. Mereka terdiri dari pelapor, terlapor dan saksi serta saksi ahli. Dia melanjutkan, klarifikasi itu merupakan rangkaian pemeriksaan atas aksi bantuan seragam sekolah di wilayah yang disebutkan di atas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai. "Di mana dalam penyaluran tersebut terdapat gambar Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai nomor urut 1," kata Mansa, Selasa (11/3). Laporan itu sudah teregistrasi pada tanggal 4 Maret 2025, dengan nomor Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/III/2025. Kemudian, pada 5 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan klarifikasi secara langsung terhadap 4 orang saksi, masing- masing 2 orang saksi diklarifikasi di Kecamatan Toili dan di Kecamatan Simpang Raya. "Tanggal 6 Maret 2025, juga telah klarifikasi terhadap pelapor melalui zoom (daring). Lalu tanggal 7 Maret 2025, Bawaslu Banggai telah memintai klarifikasi 3 orang terlapor secara langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai," ucap Mansa. Tanggal 7 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Banggai juga melakukan klarifikasi terhadap 2 orang saksi ahli. Yakni saksi ahli Administrasi dan Ahli Pidana melalui Zoom. "Bahwa, atas serangkaian proses penaganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai akan melakukan pembahasan selanjutnya melalui rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu),"&nbsp;jelasnya. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan sengketa Pilkada Banggai dan memerintahkan PSU di 2 Kecamatan, yakni Simpang Raya dan Toili. MK membatalkan Keputusan KPU Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara di seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. MK memerintahkan KPU menggabungkan hasil pemungutan suara ulang tersebut dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan. Pemungutan suara ulang wajib dilakukan paling lama 45 hari sejak putusan ini diucapkan. MK memerintahkan KPU RI melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Sulawesi Tengah dan KPU Banggai.

Bawaslu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah tengah mendalami dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Ada Gambar Paslon Saat Bagi-bagi Seragam Sekolah di Lokasi PSU, Bawaslu Banggai Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/IMG_2442-1955162575.jpg" alt="Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Cimahi berhasil meringkus Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) Riza Nasrul Falah di Cimahi, Jumat (7/3). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Cimahi berhasil meringkus Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) Riza Nasrul Falah di Cimahi, Jumat (7/3). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Cimahi menangkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) Riza Nasrul Falah (RNF) bersama dua rekannya saat sedang berpesta narkoba jenis sabu-sabu. &rdquo;Ada seorang pengacara, kemudian salah satunya pemilik rumah, dan satu lagi adalah Ketua Bawalu KBB (RNF),&rdquo; kata Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto seperti dilansir dari Antara, Jumat (7/3). Tri menjelaskan, ketika digerebek, Riza bersama dua rekannya itu sedang menggunakan sabu-sabu di salah satu rumah tersangka di daerah Cililin, Bandung Barat. Dalam penggerebekan itu, petugas berhasil menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,84 gram berserta alat isap. &rdquo;Ketiga orang ini adalah pemakai, mereka gunakan di salah satu rumah. Saat diamankan mereka sedang mengonsumsi sabu-sabu,&rdquo; ujar Tri. Tri menjelaskan, penangkapan terhadap Riza bermula saat polisi mengamankan tiga orang tersangka yang berperan sebagai bandar dan pengedar di Kampung Tanjung Sari, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, KBB, pada Rabu (5/3). Selanjutnya polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya didapati Ketua Bawaslu KBB bersama kedua rekannya sedang menggunakan narkoba. &rdquo;Kita amankan tiga orang, SP, AP, dan EKS, mereka bandar dan kurir. Kemudian kita amankan juga pemakai RNF, TY dan RI,&rdquo; ungkap Tri Suhartanto. Akibat perbuatannya, Ketua Bawaslu KBB dan kedua temannya akan dijerat dengan pasal 112 ayat (1) jo 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan untuk para pengedar dan bandarnya akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun hingga seumur hidup.

Satresnarkoba Polres Cimahi tangkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama dua rekannya saat pesta narkoba jenis sabu-sabu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bawaslu

Berita Terkini