<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/eee9aa5d-5de3-4d39-b969-1a5544674a74-703236429.jpg" alt="Prajurit Kodam Iskandar Muda bangun sumur bor di lokasi terdampak bencana di wilayah Aceh. (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>Prajurit Kodam Iskandar Muda bangun sumur bor di lokasi terdampak bencana di wilayah Aceh. (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rentetan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh akhir 2025, tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memutus sumber penghidupan ribuan warga. Di tengah proses pemulihan yang belum merata, program Padat Karya Tunai kembali digulirkan pemerintah sebagai salah satu instrumen cepat untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat terdampak. Pada tahun anggaran 2026, program ini ditargetkan menyerap lebih dari 20 ribu tenaga kerja di Aceh. Ribuan warga dilibatkan langsung dalam kegiatan pembersihan lingkungan, pemulihan jalan, drainase, hingga penanganan infrastruktur dasar pasca bencana. Skema Padat Karya Tunai dipilih karena dinilai mampu menjawab dua persoalan sekaligus. Kebutuhan percepatan pemulihan wilayah dan keterbatasan akses ekonomi warga setelah bencana. Dengan sistem upah harian, masyarakat terdampak dapat kembali memperoleh pendapatan tanpa harus menunggu proses rehabilitasi jangka panjang. Kasatgaswil Aceh Safrizal ZA menyebut keterlibatan warga lokal menjadi kunci dalam fase pemulihan awal. Pendekatan ini membuat proses rehabilitasi berjalan lebih cepat karena masyarakat terlibat langsung di wilayah sendiri. &rdquo;Padat Karya Tunai memberi ruang bagi warga terdampak untuk bangkit lebih cepat. Mereka bekerja membersihkan lingkungan yang rusak, sekaligus memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,&rdquo; ujar Safrizal melalui keterangannya. Program serupa sebenarnya pernah diterapkan di Aceh pasca tsunami 2004 melalui skema cash for work. Pengalaman tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menerapkan Padat Karya Tunai di wilayah rawan bencana, termasuk Aceh yang dalam beberapa tahun terakhir kerap dilanda banjir dan longsor. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat, dari total 20.394 tenaga kerja yang ditargetkan terserap pada 2026, sebagian besar dialokasikan untuk sektor Sumber Daya Air. Sektor ini menjadi prioritas mengingat kerusakan drainase, sungai, dan saluran air kerap menjadi pemicu bencana berulang. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida mengatakan, saat ini kegiatan Padat Karya Tunai telah berjalan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Aceh Tamiang. Sementara itu, pembukaan penerima tenaga kerja untuk penanganan infrastruktur Cipta Karya pasca bencana telah dibuka sejak awal Februari. Lokasi pendaftaran tersebar di belasan kabupaten dan kota terdampak, mulai dari wilayah pesisir hingga dataran tinggi seperti Gayo Lues dan Aceh Tengah. Pemerintah mengutamakan warga setempat sebagai peserta, dengan persyaratan administratif yang dibuat sederhana. Meski dinilai membantu pemulihan ekonomi jangka pendek, Padat Karya Tunai masih menghadapi tantangan efektivitas di lapangan. Keberlanjutan program dan kualitas hasil pekerjaan menjadi catatan penting, terutama agar upaya pemulihan tidak berhenti pada pembersihan sementara, tetapi benar-benar memperkuat ketahanan wilayah dari bencana berikutnya. Safrizal menegaskan, pelaksanaan di lapangan harus berorientasi pada hasil nyata. &rdquo;Pekerjaan yang dilakukan harus berdampak langsung, baik bagi fungsi lingkungan maupun kesiapsiagaan wilayah,&rdquo; kata dia. Di tengah ancaman bencana yang masih membayangi sejumlah daerah di Aceh, Padat Karya Tunai kini bukan sekadar program pembangunan, melainkan menjadi jaring pengaman sosial sementara bagi warga yang terdampak paling awal dan paling berat.

Padat Karya Tunai di Aceh serap 20 ribu warga terdampak banjir dan longsor, jadi penopang ekonomi sekaligus percepat pemulihan pasca bencana

Pemerintah Kembali Gulirkan Padat Karya Tunai untuk Penopang Ekonomi Warga Aceh Pasca Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/zp3tLlI1Dc0SMVi887ssX2r5I7MqbVWlYYCo523Y-1385178163.jpg" alt="Banjir dan longsor Sumatera menyebabkan rumah warga di Sibolga rusak dan tidak layak huni. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Banjir dan longsor Sumatera menyebabkan rumah warga di Sibolga rusak dan tidak layak huni. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana alam di Sumatera menyebabkan kerusakan luar biasa. Sampai hari ini (31/1), sebanyak 1.204 korban meninggal dunia dan ribuan bangunan serta fasilitas publik rusak. Untuk memastikan siklus bencana di Sumatera tidak putus, Anggota Komisi II DPR Azis Subekti menyampaikan 5 langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak terkait. Pertama, restorasi daerah aliran sungai (DAS). Menurut Azis langkah itu harus menjadi proyek utama, bukan tambahan. Dia menyebut, pemulihan pasca bencana tidak cukup dengan normalisasi sungai di hilir. Negara harus berani memindahkan fokus ke hulu dengan cara melakukan rehabilitasi hutan, pengendalian pembukaan lahan, dan penataan ulang ruang tangkap air. &rdquo;Tanpa itu, rumah yang dibangun hari ini hanya menunggu banjir berikutnya,&rdquo; kata dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (31/1). Langkah kedua adalah rekonstruksi hunian berbasis peta risiko ekologis terbaru. Relokasi tidak boleh sekadar memindahkan warga dari satu titik ke titik lain yang sama-sama rawan. Karena itu, dia menyampaikan, setiap keputusan relokasi harus didasarkan pada kajian geologi, hidrologi, dan perubahan iklim lokal. Artinya ada wilayah yang harus dikosongkan secara permanen. Ketiga, pemulihan ekonomi desa harus dikaitkan dengan ekologi lokal. Menurut Azis, BUMDes dan pasar desa yang rusak tidak cukup dibangun kembali secara fisik. Perlu ada penyesuaian arah usaha dengan daya dukung lingkungan seperti pertanian yang lebih adaptif terhadap banjir, perikanan yang tidak merusak pesisir, serta usaha jasa lingkungan seperti pengelolaan air, hutan desa, dan ekowisata berbasis komunitas. &rdquo;Tanpa itu, pemulihan ekonomi akan rapuh dan mudah runtuh oleh guncangan berikutnya,&rdquo; ucap dia. Lebih lanut, Azis menyampaikan langkah keempat yang perlu diambil adalah perlindungan kawasan pesisir dan pulau kecil terluar harus dipercepat sebagai bagian dari kedaulatan ekologis. Dia menilai, abrasi yang menggerus daratan bukan hanya mengancam rumah warga, melainkan juga menghilangkan batas fisik negara. &rdquo;Infrastruktur pengaman pantai harus dipadukan dengan rehabilitasi mangrove dan tata ruang pesisir yang ketat. Mengabaikan itu sama artinya membiarkan wilayah negara hilang perlahan,&rdquo; jelasya. Terakhir, sebagai langkah kelima harus ada indikator pemulihan pasca bencana dengan memasukkan variabel ekologis. Menurut dia, selama ini pemulihan diukur dari berfungsinya layanan pemerintahan dan infrastruktur dasar. Itu penting, tetapi tidak cukup. Pemulihan sejati perlu diukur dari pulihnya fungsi lingkungan. Mulai kualitas air, stabilitas tanah, tutupan vegetasi, dan berkurangnya risiko bencana ulang. &rdquo;Tanpa indikator tersebut, laporan pemulihan akan tampak baik di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan,&rdquo; tegasnya. Azis menyampaikan, penajaman ekologi juga harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola. Data yang sudah dikumpulkan by name by address perlu ditautkan dengan by location by risk. Sebab, transparansi bukan hanya soal siapa yang menerima bantuan, melainkan juga mengapa suatu wilayah dibangun kembali dan wilayah lain tidak. Dia pun mengungkapkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah ujian kedewasaan negara. Membangun kembali lebih baik bukan berarti membangun lebih besar dan lebih cepat, melainkan membangun lebih bijak, selaras dengan batas-batas ekologis yang selama ini dilanggar. &rdquo;Jika setelah air surut negara kembali ke titik nol, maka bencana berikutnya tinggal menunggu waktu. Tetapi jika pemulihan dijadikan momentum koreksi arah, maka dari puing dan lumpur, kepercayaan warga pada negara bisa tumbuh kembali lebih kuat, lebih jujur, dan lebih berkelanjutan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Anggota DPR Azis Subekti sampaikan 5 langkah penting untuk putus siklus bencana di Sumatera. Simak strateginya.

Anggota DPR Azis Subekti Sampaikan 5 Langkah untuk Putus Siklus Bencana di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/ngaji-2023701312.jpg" alt="taman kanak-kanak Al-Ikhlas di Desa Tanah Terban, Kabupaten Aceh Tamiang. (Laznas AQL)" width="100%">
<figcaption>taman kanak-kanak Al-Ikhlas di Desa Tanah Terban, Kabupaten Aceh Tamiang. (Laznas AQL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Laznas AQL Peduli&nbsp;menyerahkan buku Iqro untuk taman kanak-kanak Al-Ikhlas di Desa Tanah Terban, Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan diberikan karena aktivitas belajar mengajar di sekolah belum dapat berjalan normal. Banjir bandang yang melanda desa itu meninggalkan endapan lumpur tebal. Kondisi tersebut membuat ruang kelas dan lingkungan sekolah belum layak dipakai untuk pembelajaran. Kepala Sekolah TK Al-Ikhlas, Salma, mengakui situasi sulit tersebut. Menurutnya, meskipun kalender pendidikan sudah dimulai kembali, gedung sekolah belum memungkinkan digunakan. &ldquo;Sekolah sudah mulai masuk, tapi kondisi sekolah masih terendam lumpur,&rdquo; ujar Salma. Akibatnya, anak-anak dan guru harus mencari solusi sementara. Kegiatan belajar mengajar akhirnya dialihkan ke Posko Laznas AQL Peduli di Masjid Al-Ikhlas. Ihsan, tim lapangan Laznas AQL Peduli, menjelaskan mekanisme pengalihan itu. Seluruh murid TK Al-Ikhlas kini belajar di area posko kemanusiaan. &ldquo;Untuk sementara, murid-murid dialihkan belajar dan mengajar di area posko, yaitu Posko Laznas AQL Peduli di Masjid Al-Ikhlas,&rdquo; kata Ihsan. Penyaluran bantuan iqro dilakukan pada Senin 5 Januari 2026. Para murid menyambut bantuan itu dengan penuh sukacita di tengah keterbatasan. Salah satu guru TK Al-Ikhlas, Ainun, menyampaikan apresiasi mendalam. Ia mengaku hampir seluruh buku iqro milik murid rusak karena terendam banjir. &ldquo;Alhamdulillah, terima kasih telah menyalurkan Iqro kepada anak-anak,&rdquo; ujar Ainun. &ldquo;Karena hampir semua Iqro mereka terendam lumpur,&rdquo; lanjutnya. Selain Ainun, guru lain bernama Salma juga ikut terdampak. Secara keseluruhan terdapat sekitar 60 murid TK Al-Ikhlas yang harus belajar di posko. Bantuan buku iqro dinilai sangat membantu keberlanjutan pembelajaran. Karena perangkat mengaji dan buku panduan di sekolah sebagian besar sudah tidak dapat digunakan. Ainun bahkan menyebut kebutuhan lain masih diperlukan. Anak-anak membutuhkan perlengkapan belajar dasar agar bisa tetap aktif selama belajar di masjid. &ldquo;Sekarang anak-anak butuh perlengkapan belajar lain seperti buku tulis dan pensil warna,&rdquo; ujarnya. Laznas AQL Peduli memastikan pendampingan terus dilakukan. Tidak hanya membantu masyarakat umum, tetapi juga fokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Tim media Laznas AQL Peduli Lathiful Hakim menyampaikan komitmen tersebut. Ia menegaskan langkah yang dilakukan lembaganya merupakan wujud kehadiran relawan di lapangan. &ldquo;Laznas AQL Peduli akan terus hadir mendampingi masyarakat terdampak bencana,&rdquo; ujar Lathiful Hakim. Kutipan tersebut disampaikan sebagai penutup rilis resmi. &ldquo;Tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga memastikan proses belajar anak-anak tetap berjalan meski dalam keterbatasan,&rdquo; tegasnya. Kehadiran posko kemanusiaan di Masjid Al-Ikhlas menjadi pusat kegiatan belajar sementara. Flying fox, panggung hiburan, dan snack terus disiapkan untuk anak-anak. Orangtua murid menyampaikan rasa syukur atas bantuan sandang dan buku iqro tersebut. Mereka merasa anak-anak tetap bisa tersenyum meskipun sekolah belum pulih. Penyaluran bantuan iqro merupakan salah satu bentuk pelayanan pendidikan berbasis komunitas. Langkah kecil tetapi penting untuk menjaga semangat anak-anak. IDAI sendiri sebelumnya telah mengimbau seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan penyakit anak di musim hujan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci perlindungan kesehatan siswa. Dengan bantuan ini, proses mengaji dan belajar di TK Al-Ikhlas Desa Tanah Terban tetap dapat berjalan. Anak-anak memiliki kembali buku panduan mengaji yang bersih dan layak. Laznas AQL Peduli menegaskan sinergi dengan sekolah dan aparatur desa terus diperkuat. Diharapkan fasilitas pendidikan segera bersih dan pulih agar murid kembali ke ruang kelas. Bakti sosial dari para relawan kemanusiaan ini menjadi bukti nyata kepedulian bagi anak-anak Aceh Tamiang. Semangat gotong royong menjaga pendidikan tetap menyala di tengah masa pemulihan pascabencana.

Bantuan buku iqro dari Laznas AQL Peduli membantu murid TK Aceh Tamiang tetap belajar di posko meski sekolah masih terendam lumpur.

Sekolah Terendam Lumpur di Aceh Tamiang, Bantuan Iqro Dibagikan, Anak TK Belajar di Posko Kemanusiaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/IMG_1308-2753336666.jpeg" alt="Satuan Brimob Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Kayu Pasak. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Satuan Brimob Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Kayu Pasak. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polri melalui personel Resimen II Pasukan Pelopor bersama Satuan Brimob Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Kayu Pasak, Minggu 4 Januari 2026. Kegiatan ini difokuskan pada pemulihan kondisi psikologis warga, terutama anak-anak yang terdampak langsung bencana alam. Trauma healing tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pendampingan pascabencana. Polri menghadirkan pendekatan yang bersifat edukatif dan rekreatif agar warga kembali merasakan rasa aman dan nyaman. Sejumlah aktivitas diberikan kepada masyarakat dan anak-anak terdampak. Kegiatan ini dirancang untuk membantu mengurangi trauma serta memulihkan semangat yang sempat menurun akibat bencana. Dalam pelaksanaannya, anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan luar ruang. Salah satunya adalah wahana flying fox yang disiapkan khusus untuk membangun keberanian dan rasa percaya diri. Selain flying fox, anak-anak juga mencoba permainan slackline. Aktivitas ini mendorong kebersamaan, melatih keseimbangan, serta menciptakan suasana ceria di tengah kondisi pascabencana. Kehadiran permainan tersebut disambut antusias oleh anak-anak. Senyum dan tawa kembali terlihat saat mereka mengikuti setiap rangkaian kegiatan bersama personel Polri. Kegiatan trauma healing ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri dalam penanganan pascabencana. Pendekatan tersebut menempatkan aspek kemanusiaan dan psikologis sebagai bagian penting dari proses pemulihan. Melalui kegiatan ini, Polri berharap pemulihan mental dan emosional masyarakat dapat berlangsung lebih cepat. Khusus bagi anak-anak, kegiatan tersebut diharapkan membantu mereka bangkit dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih percaya diri.

Polri menggelar trauma healing di Kayu Pasak dengan flying fox dan permainan edukatif untuk memulihkan psikologis anak korban bencana.

Pendekatan Humanis Polri di Kayu Pasak, Trauma Healing Bantu Anak Bangkit Pascabencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/Nagari-Batu-Busuk-6-2448503070.jpg" alt="ILUSTRASI. Ratusan rumah yang rusak dan porak poranda akibat di terjang banjir bandang di Nagari Batu Busuk, Padang, Jum" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ratusan rumah yang rusak dan porak poranda akibat di terjang banjir bandang di Nagari Batu Busuk, Padang, Jum</figcaption>
</figure> BENCANA banjir dan tanah longsor telah melanda berbagai lokasi dalam beberapa bulan terakhir, di antaranya seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bali, Papua, dan Sumatera. Kajian oleh Bryan (2022) mengenai Kerangka Kerja Ekologi Sosial Tanggung Jawab (Social Ecology of Responsibility Framework) menunjukkan ketidakmungkinan untuk memisahkan kontribusi krisis ekologi dan kerusakan iklim terhadap tindakan individu, negara, dan korporasi, meskipun ketiganya memiliki skala kerusakan ekologis yang berbeda. Agnew (Bryan, 2022) menyebut pemahaman individu maupun kelompok sangat dibutuhkan karena saling berhubungan secara simbiosis. Misal, meningkatnya pola konsumsi individu menciptakan permintaan pasar yang mendorong korporasi dan negara untuk melakukan kerusakan ekologis yang lebih besar seperti pembukaan lahan. Dampaknya, pendapatan negara meningkat melalui pajak dan royalti ekspor. Dalam hal ini, korporasi mendapatkan keuntungan dalam bentuk insentif pajak perusahaan, regulasi yang berpihak pada eksploitasi yang lebih luas, hingga subsidi bahan bakar yang mempermudah ekstraksi sumber daya. Selain itu, individu juga mendapat manfaat berupa harga barang/jasa yang relatif rendah dan terciptanya lapangan kerja, meskipun kesempatan lebih banyak terbuka bagi pekerja kasar (blue-collar worker). Ini menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi politik sangat berperan dalam mendorong praktik ekstraktif. Disisi lain, resiko yang dihadirkan melampaui keuntungan yang diberikan. Kerusakan lingkungan dalam bentuk ekosida, seperti deforestasi dan praktik ekstraksi ekstrem, termasuk pengeboran lepas pantai di perairan dalam, penghancuran puncak gunung, fracking, dan penambangan pasir minyak tar, memberikan konsekuensi struktural dari relasi simbiosis ini. Masyarakat di sekitar operasi perusahaan sangat rentan mengalami kemiskinan, penurunan kualitas kesehatan, kekerasan, konflik, kerentanan pangan, dan pengungsian massal. Tak hanya berdampak pada manusia, kerusakan lingkungan hidup juga mengancam biodiversitas di sekitarnya. Diperkirakan terdapat satu juta spesies hewan dan tumbuhan terancam punah atas kerusakan alam yang terjadi (Diaz, 2019). Para ilmuwan juga menyebut bahwa sistem iklim global akan berpengaruh pada bencana yang sulit atau bahkan tidak dapat dipulihkan (Zimmerman; Bryan, 2022). Ini sejalan dengan pernyataan mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) yang menyebut pemulihan seluruh wilayah yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera diprediksi memakan waktu hingga 20-30 tahun mendatang, jika sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah.&nbsp; <h3>Bencana Banjir Sumatera</h3> Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mengumumkan jumlah korban meninggal dunia pada bencana banjir di Sumatera mencapai 1.112 orang, korban hilang sebanyak 176 orang, dan sejumlah 498.447 jiwa mengungsi (23/12). Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, menyebut alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan sebagai penyebab utama bencana. Dalam 20 tahun kedepan, Sumatera bahkan diproyeksikan menjadi wilayah dengan kerentanan perubahan iklim tertinggi di Indonesia. Temuan lain menunjukkan bahwa wilayah yang paling parah terdampak banjir di Sumatera Utara berlokasi di sekitar aktivitas industri ekstraktif. Artinya, praktik eksploitatif dan pengabaian terhadap lingkungan telah dinormalisasi dan melekat dalam kehidupan sehari- masyarakat, hingga akhirnya bencana hadir sebagai sesuatu yang tidak dapat terelakkan. Dalam pendekatan filsafat enactivism, pengalaman tidak bisa dipahami secara terpisah dari tubuh dan lingkungan sosial tempat ia berada. Jika kebiasaan mengabaikan lingkungan terjadi, maka hal ini akan berkontribusi pada hadirnya societal unfeeling, yaitu ketidakpekaan kolektif terhadap krisis ekologis (Slaby, 2025). Kebiasaan tersebut tidak hanya mengaburkan kesadaran terhadap dampak ekologis, melainkan juga membangun pola wacana untuk mengalihkan permasalahan kepada hal lain serta mengurangi rasa empati terhadap kelompok masyarakat yang dianggap tidak layak mendapat perhatian kolektif. Misal, wacana pejabat publik tentang situasi mencekam yang hanya terjadi di media sosial, atau tentang ambisi menanam lebih banyak pohon sawit di Papua. Beberapa penelitian menyebut bahwa ketergantungan ekonomi membuat pemerintah terus memfasilitasi industri ekstraksi tersebut, meskipun mereka menyadari dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (White, 2015; Leahy, 2019; dalam Bryan, 2022). Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini mendorong lahirnya perubahan sosial oleh masyarakat yang diawali dengan kesadaran kelas dan diwujudkan melalui proses negosiasi modal sosial. Menurut Bourdieu, individu akan melakukan proses negosiasi dengan modal-modal yang dimiliki (ekonomi, budaya, sosial, simbolik). Proses negosiasi ini berlangsung dalam suatu arena atau field yang akan berujung pada dua konsekuensi, yaitu adanya perubahan sosial atau tidak adanya perubahan sosial. Dalam hal ini, akademisi, masyarakat, dan komunitas menggunakan modal sosial, budaya, dan simbolik sebagai sarana bagi proses negosiasi dalam arena sosial. Mereka telah melakukan negosiasi melalui kritik terhadap tindakan-tindakan penguasa yang mungkin saja dianggap melalaikan kepentingan masyarakat luas, mulai dari menolak bantuan asing, akses pangan dan kesehatan yang belum merata, serta membangun budaya kompetitif dengan para pemengaruh perihal hasil donasi. Masyarakat juga tengah mendorong adanya transparansi audit korporasi dan melakukan tuntutan pada pihak yang terbukti melakukan kerusakan lingkungan. Apabila berbagai upaya negosiasi telah dilakukan namun tidak menghasilkan perubahan sosial,&nbsp; maka hal ini menandakan adanya reproduksi stratifikasi sosial dimana masyarakat akan tetap menjadi kelas subordinat yang rentan terhadap ketidakadilan. Untuk memulihkan kepercayaan sosial, pemerintah perlu lebih peka terhadap negosiasi dan kebutuhan publik, serta mengambil langkah nyata untuk menekan dampak krisis ekologi yang lebih luas.

Bencana sebagai produk normalisasi kerusakan ekologis. Selama ini kerusakan alam dianggap biasa dan tidak ada masalah.

Bencana sebagai Produk Normalisasi Kerusakan Ekologis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/03/89869152-d390-42db-8b0d-57239db2ed64-2364629035.jpeg" alt="Tim Laznas AQL saat mendistribusikan bantuan. (Laznas AQL)" width="100%">
<figcaption>Tim Laznas AQL saat mendistribusikan bantuan. (Laznas AQL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga amil zakat Laznas AQL Peduli menyalurkan bantuan sandang kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyaluran bantuan dilakukan pada Jumat 2 Januari 2026 sebagai bagian dari respons kemanusiaan pascabencana. Bantuan sandang yang disalurkan meliputi mukena, pakaian, celana, serta berbagai kebutuhan sandang lainnya. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu warga yang kehilangan perlengkapan pribadi akibat banjir. Tim Lapangan Laznas AQL Peduli, Eko, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan difokuskan pada wilayah terdampak banjir. Bantuan sandang tersebut didistribusikan ke empat dusun di Aceh Tamiang. &ldquo;Hari ini kami menyalurkan kebutuhan sandang di wilayah terdampak sekitar Aceh Tamiang. Kebutuhan sandang ini di antaranya ada mukena, celana, dan baju. Bantuan ini kami sebarkan ke empat dusun,&rdquo; ujarnya. Eko menjelaskan bahwa bantuan sandang menjadi kebutuhan mendesak pascabanjir. Banyak warga kehilangan pakaian karena terendam air dan hanya memiliki pakaian yang melekat di tubuh mereka saat bencana terjadi. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan sandang memiliki peran penting selain bantuan pangan. Pakaian bersih dibutuhkan warga untuk menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk beribadah. Empat dusun penerima bantuan sandang tersebut meliputi Kampung Seumentoh di Kecamatan Karang Baru. Bantuan juga disalurkan ke Kampung Raja dan Kampung Lubuk Batil di Kecamatan Bendahara. Selain itu, warga Kampung Tualang Cut di Kecamatan Manyak Payed turut menerima bantuan. Penyaluran dilakukan langsung kepada masyarakat terdampak banjir. Salah seorang warga penerima bantuan, Samsi, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan pakaian dan mukena sangat membantu warga dalam kondisi darurat. &ldquo;Alhamdulillah kami merasa diperhatikan dengan adanya bantuan pakaian ini, karena ada yang ingin melaksanakan salat tetapi tidak memiliki pakaian bersih atau mukena,&rdquo; kata Samsi. Melalui penyaluran bantuan sandang ini, Laznas AQL Peduli berharap dapat meringankan beban warga terdampak banjir. Bantuan tersebut diharapkan membantu masyarakat Aceh Tamiang memulihkan kehidupan sehari-hari secara bertahap.

Laznas AQL Peduli menyalurkan bantuan sandang berupa pakaian dan mukena ke empat dusun terdampak banjir di Aceh Tamiang.

Pascabanjir Aceh Tamiang, Laznas AQL Distribusikan Pakaian sampai Mukena

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/01/1000015184-2272756845.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (1/1). (Fathur Rochman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (1/1). (Fathur Rochman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden Prabowo Subianto memeluk seorang anak kecil dari atas mobil saat berada di lokasi pengungsian Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (1/1). Dilansir dari Antara, momentum tersebut terjadi saat Prabowo hendak meninggalkan lokasi pengungsian menuju tempatnya menginap. Melihat banyak warga berkerumun mengelilingi mobilnya, Presiden keluar melalui sunroof mobil untuk menyapa dan menyalami warga. Sesaat kemudian, seorang anak kecil yang mengenakan baju hitam tampak digendong oleh seseorang untuk mendekati Presiden. Kepala Negara kemudian membuka lebar tangannya lalu memeluk anak tersebut dan mengusap rambutnya. Setelah momentum tersebut, Presiden kembali menyapa dan menyalami warga sebelum melanjutkan perjalanan meninggalkan lokasi pengungsian. Presiden Prabowo mengunjungi Posko Pengungsian Batu Hula untuk menyambut pergantian tahun baru bersama para pengungsi, Rabu (31/12) sekitar pukul 23.30 WIB. Warga yang berada di posko pengungsian menyambut kehadiran Presiden dengan antusias. Ratusan warga tampak memadati area sekitar posko untuk melihat langsung dan menyapa Presiden. Kehadiran Presiden Prabowo disambut teriakan anak-anak dan warga pengungsi yang sejak sore hari telah menanti kehadirannya. Suasana hangat dan semarak terlihat ketika anak-anak dan warga mengelu-elukan nama Prabowo. &rdquo;Selamat datang Pak Prabowo,&rdquo; teriak anak-anak tersebut. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Presiden untuk memantau langsung kondisi masyarakat terdampak bencana di Tapanuli Selatan. Presiden ingin memastikan penanganan dan pelayanan bagi pengungsi berjalan dengan baik. Kunjungan Presiden itu turut didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono. Selain itu, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.

Presiden Prabowo Subianto memeluk seorang anak kecil dari atas mobil saat berada di lokasi pengungsian Batu Hula, Tapanuli Selatan

Prabowo Peluk Anak Kecil dari Atas Mobil di Pengungsian Batu Hula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/945bf23f-3e03-48a0-8643-a5959a5e9ef4-2966827455.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo di SMP Swasta Islam, Aceh Tamiang. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo di SMP Swasta Islam, Aceh Tamiang. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau kegiatan pembersihan fasilitas pendidikan dan permukiman pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Peninjauan dilakukan di SMP Swasta Islam, TK Bhayangkari, Aspol Polsek Kota Kuala Simpang, serta lokasi rencana pembangunan hunian tetap dan hunian sementara oleh Polri. Dalam kunjungannya, Kapolri menegaskan bahwa percepatan pembersihan sekolah menjadi prioritas utama. Targetnya, aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan pada awal Januari 2026. &ldquo;Harapan kita khusus untuk sekolah-sekolah, tanggal 5 Januari akan masuk. Harapan kita khusus untuk sekolah, bisa kita pembersihan dengan cepat. Sehingga nanti tanggal 5 sudah bisa beroperasional,&rdquo; kata Sigit di Aceh Tamiang, Rabu 31 Desember 2025. Kapolri menjelaskan, di Aceh Tamiang terdapat 38 sekolah yang terdampak dan sedang dalam proses pembersihan. Gotong royong antara personel Polri, masyarakat, dan pihak sekolah terus dilakukan agar anak-anak dapat segera kembali ke ruang kelas. &ldquo;Kita kejar disisa waktu yang ada,&rdquo; ujar Sigit. Selain sektor pendidikan, Kapolri juga memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap dan hunian sementara bagi warga terdampak bencana. Pembangunan ini ditujukan sebagai solusi jangka menengah dan panjang bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. &ldquo;Yang jelas kita ingin pastikan bahwa ada progres terkait kegiatan di Aceh Tamiang khususya mulai dari progres terkait kegiatan aktivitas terkait progrees pembersihan, pembangunan huntap atau huntara,&rdquo; ucap Sigit. Untuk mendukung percepatan pemulihan, Polri telah mengerahkan alat berat di sejumlah titik. Sebanyak 1.102 personel kepolisian juga diturunkan untuk membantu penanganan bencana dan pembersihan wilayah terdampak. Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus mendampingi masyarakat hingga kondisi kembali normal. Pendampingan dilakukan sejak fase tanggap darurat hingga rekonstruksi dan relokasi. &ldquo;Ya tentunya kita harus pastikan bahwa proses mulai dari pascabencana, rekonstruksi sampai pada dengan nanti relokasi dan juga pengaktifan secara normal, kita juga tentunya Polri bersama-sama masyarakat dan stakeholder yang lain,&rdquo; tutup Sigit.

Kapolri meninjau Aceh Tamiang dan menargetkan sekolah terdampak bencana bisa kembali beroperasi pada 5 Januari 2026.

Kapolri Pastikan Progres Pemulihan Aceh Tamiang, Sekolah Dikebut Beroperasi 5 Januari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/4120f194-74d8-4daa-9d76-cba3dad4f0d8-1272013690.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat mengecek hunian tetap di Aceh Tamiang. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat mengecek hunian tetap di Aceh Tamiang. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana alam di Aceh Tamiang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan rencana pembangunan hunian berjalan sesuai kebutuhan warga yang kehilangan tempat tinggal. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa lahan yang akan digunakan merupakan hibah dari pihak perusahaan perkebunan negara. Lahan seluas 6,5 hektare disiapkan untuk pembangunan hunian tetap berikut fasilitas umum pendukung. Sigit mengungkapkan hibah tanah diberikan oleh PTPN I Regional IV. Menurutnya, luasan lahan tersebut memungkinkan pembangunan kawasan hunian yang layak dan terintegrasi bagi korban bencana. &ldquo;Tadi kita pastikan ke PTPN-I Regional IV akan berikan 6,5 hektare. Mudah-mudahan bisa ada huntap, bisa ada fasumnya,&rdquo; kata Sigit di Aceh Tamiang, Rabu 31 Desember 2025. Kapolri menjelaskan bahwa pembangunan huntap dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Warga terdampak bencana menyampaikan kebutuhan hunian tetap agar dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal. &ldquo;Kita tanya berapa kebutuhan terkait hunian, huntap ya yang diminta huntap, ada 300 masyarakat, kemungkinan kita akan bangun sekitar 300 huntap supaya bisa segera ditempati masyarakat,&rdquo; ujar Sigit. Ia menegaskan Polri berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi korban bencana alam di wilayah Sumatera. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan hunian setelah proses hibah tanah rampung secara administratif. &ldquo;Pembangunannya secepatnya, setelah hibah, begitu hibah kita sudah diserahkan kita langsung mulai. Lebih cepat lebih baik,&rdquo; tutup Sigit. Rencana pembangunan hunian tetap ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat Aceh Tamiang. Selain menyediakan tempat tinggal yang aman, kawasan huntap juga dirancang untuk mendukung pemulihan sosial dan kehidupan warga secara berkelanjutan pascabencana.

Kapolri meninjau kesiapan lahan 6,5 hektare untuk pembangunan 200 hunian tetap Polri bagi korban bencana di Aceh Tamiang.

Kapolri Tinjau Lahan Huntap 6,5 Hektare di Aceh Tamiang, Siapkan 300 Hunian Tetap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/hunian-hantara-2567214293.jpeg" alt="Ilustrai. Hunian sementara untuk korban bencana." width="100%">
<figcaption>Ilustrai. Hunian sementara untuk korban bencana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Indonesia akan menyiapkan sebanyak 15.000 hunian sementara atau huntara di wilayah terdampak bencana Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan seluruh huntara itu ditargetkan bisa selesai dalam waktu tiga bulan ke depan. Namun, ia menyebut 500 unit diantaranya akan selesai pada pekan ini. "Danantara sudah memulai pembangunan 15.000 rumah dar BUMN. 500 unit pertama akan selesai dalam minggu ini," kata Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, dikutip Minggu (28/12). Lebih lanjut, ia memastikan bahwa huntara itu nantinya akan dilengkapi dengan sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wifi, serta fasilitas untuk anak-anak. "Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan," lanjutnya. Tak hanya Danantara, Teddy juga mengatakan bahwa BNPB juga telah memulai pembangunan 4.500 hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi. Bahkan, lanjut Teddy, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga sudah memulai pembangunan hunian tetap di tiga provinsi. Diantaranya, sebanyak 2.500 unit pertama sudah dibangun minggu lalu di lahan pemerintah atau milik BUMN. "Sedangkan, 2.500 unit kedua akan mulai dibangun awal minggu depan," jelasnya. Selain itu, Teddy juga mengatakan bahwa hunian sementara dan hunian tetap ini dibangun dengan memenuhi beberapa kriteria. Diantaranya, bukan di lokasi rawan bencana, lokasinya cukup dekat dengan rumah, jalan besar, fasilitas umum serta tempat bekerja para pengguna. "Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut," tukasnya. &nbsp;

Danantara Indonesia akan bangun 15.000 huntara untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera. Target selesai dalam 3 bulan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bencana

Berita Terkini