<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/longsor-palembayan-bnpb-1185764529.jpg" alt="Petugas berupaya membuka akses yang teputus di Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumbar. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Petugas berupaya membuka akses yang teputus di Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumbar. (BNPB)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat total kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di akhir November 2025 mencapai Rp 33,5 triliun. "Total kerusakan yang tercatat mencapai Rp 15,63 triliun, sementara total kerugian Rp 17,91 triliun," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Jumat. Gubernur mengatakan angka ini menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung, dan harus menjadi dasar penting bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan terutama proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Ranah Minang. Dari total kerugian tersebut, sektor infrastruktur paling banyak terdampak bencana dengan kerugian mencapai Rp 14,16 triliun. Di satu sisi, ujar gubernur, infrastruktur merupakan sektor yang paling terdampak dan memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat. Selain infrastruktur, pemerintah juga mencatat kerusakan pada sektor permukiman juga tergolong besar yakni mencapai Rp1,45 triliun. "Angka ini menggambarkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka," kata eks Wali Kota Padang tersebut. Selanjutnya, sektor ekonomi menunjukkan kerusakan sebesar Rp813 miliar dengan kerugian Rp1,46 triliun yang berdampak terganggunya aktivitas ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat. Di sektor sosial, kerusakan tercatat Rp347 miliar dan kerugian Rp255 miliar. Dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana, kerusakan dan kerugian paling besar dialami Kabupaten Agam dengan total Rp 10,49 triliun, disusul Kabupaten Padang Pariaman Rp 5,48 triliun, dan Kota Padang sebesar Rp 4,88 triliun. Selain itu, ujar dia, kabupaten lainnya juga mengalami kerugian dan kerusakan yang cukup besar seperti Kabupaten Solok Rp 3,09 triliun, Kabupaten Tanah Datar Rp 2,94 triliun, serta Kabupaten Pesisir Selatan Rp 1,56 triliun. "Angka-angka ini menjadi potret nyata besarnya upaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memulihkan kondisi di berbagai sektor," ujarnya. (*)

kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumbar mencapai Rp 33,5 triliun.

Kerugian akibat Bencana Alam di Sumbar Tembus Rp 33,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-1-2713963314.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana banjir bandang di tiga provinsi di Sumatera, yakni di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) kerap disebut sebagai bencana ekologis. Bencana itu dihubung-hubungkan dengan deforestasi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Terutama deforestasi di daerah hulu sungai (DAS).&nbsp; Deforestasi ini juga dihubungkan dengan ada alih fungsi hutan dan lahan dengan jumlah cukup masif dan berlangsung selama bertahun-tahun. Perkebunan kelapa sawit dituding sebagai salah satu kontributor rusaknya lingkungan di hulu. Di sisi lain, selama ini perkebunan kelapa sawit beserta industri turunannya menyumbang cukup besar terhadap devisa negara. Bahkan disebut sebagai penopang ekonomi di luar sektor non minyak dan gas (migas). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016927433/hitungan-jerome-polin-tunjukkan-deforestasi-di-indonesia-sangat-mengerikan-bisa-buat-bangun-jalan-ke-bulan">Hitungan Jerome Polin Tunjukkan Deforestasi di Indonesia Sangat Mengerikan, Bisa Buat Bangun Jalan ke Bulan</a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/WhatsApp-Image-2026-01-09-at-130937-1274043573.jpeg" alt="INFOGRAFIS DEFORESTASI. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>INFOGRAFIS DEFORESTASI. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> Tingginya kontribusi sawit terhadap devisa bukan berarti pebisnis sawit serta merta tidak luput dari kealpaan dalam menjalankan bisnisnya dari hulu hingga hilir. Bisa saja ada kealpaan dari industri sehingga menggangu ekosistem lingkungan. &nbsp; Tim JawaPos.com mendalami pemicu yang terjadi di balik bencana alam yang mengakibatkan 1.178 orang meninggal dunia itu (sebagaimana data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional/BNPB) pada 6 Januari 2026). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/WhatsApp-Image-2026-01-08-at-131626-975110574.jpeg" alt="Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016952304/deforestasi-di-sumatera-memakan-korban-komeng-sempat-ingatkan-menhut-raja-juli-antoni-untuk-jaga-hutan">Deforestasi di Sumatera Memakan Korban, Komeng Sempat Ingatkan Menhut Raja Juli Antoni untuk Jaga Hutan</a> Benarkah bencana banjir bandang di Sumatera akibat deforestasi terhadap sawit atau deforestasi lain, seperti tambang dan pembalakan liar? Semua akan dilihat dari berbagai perspektif. (*)

Bencana banjir bandang di Sumatera, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar kerap disebut sebagai bencana ekologis yang dikaitkan dengan deforestasi.

Deforestasi dan Bencana Banjir Bandang di Sumatera

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/Nagari-Batu-Busuk-5-66748741.jpg" alt="Ratusan rumah yang rusak dan porak poranda akibat di terjang banjir bandang susulan beberapa hari lalu yang terjadi di Nagari Batu Busuk, Padang, Jum" width="100%">
<figcaption>Ratusan rumah yang rusak dan porak poranda akibat di terjang banjir bandang susulan beberapa hari lalu yang terjadi di Nagari Batu Busuk, Padang, Jum</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan anggaran penanganan darurat bencana sebesar Rp 53&ndash;60 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dana tersebut disiapkan untuk digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan darurat bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, besaran anggaran tersebut masih dalam tahap penghitungan akhir. Namun, pemerintah memastikan dana penanganan bencana telah dimasukkan dalam struktur APBN 2026. &ldquo;Berkenaan dengan masalah bencana, sedang dihitung final dan diperkirakan akan mencapai angka Rp 53&ndash;60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026,&rdquo; kata Prasetyo dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1). Prasetyo menjelaskan, dana tersebut dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam bentuk dana siap pakai. Dana ini dapat dicairkan dengan cepat untuk merespons kondisi darurat atau bencana alam. &ldquo;Ada dana siap pakai, dana siap pakai itu adalah dana yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana,&rdquo; ujarnya. Selain dana siap pakai, pemerintah juga menyiapkan anggaran tersendiri untuk proses pemulihan pascabencana. Anggaran tersebut mencakup kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan fasilitas-fasilitas umum yang terdampak bencana. &ldquo;Berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai. Artinya ada alokasi dari APBN tersendiri,&rdquo; ucap Prasetyo. Ia menambahkan, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan APBN apabila terjadi perkembangan situasi yang membutuhkan penyesuaian anggaran. Mekanisme perubahan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. &ldquo;Kalau pun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya, mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian,&rdquo; tuturnya. Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.842,7 triliun. Sementara pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.153,6 triliun, dengan defisit anggaran sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah berharap APBN 2026 mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. &nbsp;

Pemerintah menyiapkan anggaran penanganan darurat bencana sebesar Rp 53–60 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pemerintah Anggarkan Rp 60 Triliun untuk Darurat Bencana 2026, Termasuk Dana Pemulihan Pascabencana 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/ie0RbXkGJaC2mf0rZKb12oMuN14oxG3jHlvwrqZY-1981141007.jpg" alt="Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo saat konferensi pers Hari Raya Natal 2025 di Gereja Katedral Jakarta, Kamis (25/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo saat konferensi pers Hari Raya Natal 2025 di Gereja Katedral Jakarta, Kamis (25/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Bencana yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh menjadi alarm keras bagi kemanusiaan. Menanggapi situasi ini, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Kristiani, untuk melakukan pertobatan ekologis. Menurut Kardinal Suharyo, bencana yang terjadi saat ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ada andil besar dari kerusakan lingkungan yang diperparah oleh perilaku manusia. Suharyo menjelaskan, makna Natal tahun ini harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Yakni untuk memulihkan dan menguatkan kehidupan yang sedang sakit akibat bencana dan ketidakadilan. Dia menegaskan bahwa keselamatan dalam bahasa iman berarti pemulihan.&nbsp;Bila alam rusak dan masyarakat menderita, tugas Gereja dan warga bangsa adalah memulihkannya kembali. <h3>Apa Itu Pertobatan Ekologis?</h3> Kardinal Suharyo menyoroti bahwa pada 2026, Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) akan memberikan perhatian khusus pada tanggung jawab menjaga lingkungan hidup. Istilah Pertobatan Ekologis menjadi kunci utama. Dia memberikan contoh sederhana tentang bagaimana manusia harus bertanggung jawab atas emisi karbon yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk pertobatan ekologis misalnya ketika seseorang naik pesawat terbang. "Itukan emisi karbonnya sangat tinggi. Dia ikut merusak lingkungan hidup. Pertobatan ekologisnya adalah ketika saya membayar naik pesawat terbang 1 juta rupiah 10 persen disisihkan dalam suatu pos dana untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup," jelas Kardinal Suharyo. Contoh lain, mengurangi dan bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga, tidak ada lagi penumpukan sampah yang bisa menimbulkan bencana alam. Tak hanya itu, Pertobatan Ekologis juga bisa dilakukan dengan menahan diri dari keserakahan.&nbsp; "Kalau ambil makanan ya jangan semau-maunya, tetapi diambil secukupnya supaya tidak menyisakan sampah. Itu pertobatan ekologis," ungkap Kardinal Suharyo.

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, serukan pertobatan ekologis untuk memulihkan lingkungan akibat bencana alam

Pesan Natal 2025: Kardinal Suharyo Ajak Umat Lakukan Pertobatan Ekologis, Begini Penjelasannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/BANJIR-BANDANG-24-A-840845568.jpg" alt="Salah satu dampak banjir bandang di Sumatera Barat. Kayu-kayu berserakan, memunculkan dugaan pembalakan liar. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Salah satu dampak banjir bandang di Sumatera Barat. Kayu-kayu berserakan, memunculkan dugaan pembalakan liar. (BNPB)</figcaption>
</figure> Ahmad Maryudi *) BENCANA&nbsp;&nbsp;seolah belum bosan menyapa bumi pertiwi; banjir bandang Sumatra menjadi episode terbaru yang memilukan. Tercatat banyak korban jiwa, dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi. Belum lagi kerusakan infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Banjir bandang ini bahkan disebut sebagai bencana hidrometeorologi terdasyat dalam sejarah perjalanan negara Indonesia. Di balik angka korban dan kerusakan, ada duka cita mendalam. Banyak yang kehilangan keluarga terkasih, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, dan bahkan mungkin kehilangan asa. Bencana ekologis ini menuntut sebuah refleksi jujur. Bahwa kerusakan alam telah terakumulasi, menumpuk dari waktu ke waktu. Kombinasi destruktif Laporan BKMG menyebut anomali iklim yang mengakibatkan intensitas curah hujan ekstrim dalam durasi yang cukup singkat. Curah hujan sebulan yang tetumpah dalam satu hari. Demikian yang sering dilaporkan. Tidak dimungkiri, itu menjadi salah satu penyebab, di saat daya dukung hutan dan ekosistem untuk menyerapkannya sudah sangat berkurang. Kombinasi destruktif termaksimal. Di titik inilah, pengelolaan hutan dan tata ruang menjadi krusial, untuk mengantisipasi ketidakpastikan iklim. Banjir Sumatra bukan sekedar &ldquo;kejadian alam&rdquo;, namun ada campur tangan manusia yang sangat signifikan. Puluhan tahun, kita sangat sembrono dalam mengelola sumberdaya hutan. Konservasi vs produksi Diskursus publik sering terjebak dalam dikotomi sederhana: seolah-olah solusi satu-satunya. Hentikan pemanfaatan hutan. Ini sangat bisa dipahami, tapi tidak selalu realistis. Pengelolaan hutan tidak identik dengan konservasi semata. Hutan dapat memberi manfaat ekonomi dan ekologis secara simultan. Tidak ada yang salah dengan kegiatan pemanfaatan hutan, senyampang tidak melebihi kemampuan regenerasinya. Bahkan negara maju -sebut saja, negara Skandinavia, Jerman, Kanada-, pun masih mengandalkan industri perkayuan. Dan hutannya tetap lestari, dan selalu jadi rujukan model kelola idaman. Itu karena pemanfaatan hutan dilakukan dengan kehati-hatian, dalam koridor kelestarian. Jejak deforestasi &amp; fragmentasi hutan Akan tetapi, berpuluh tahun pembalakan di Sumatra (dan di Indonesia pada umumnya) dilakukan secara serampangan, dan mengabaikan daya dukung. Deforestasi hutan di Sumatra sangat kasat mata, dan bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi. Di Sumatra lah, episode fragmentasi &amp; deforestasi hutan alam Indonesia dimulai, baru disusul wilayah dan pulau lainnya. Fragmentasi hutan sudah terjadi sejak 1970-an. Deforestasi terbesar terjadi pada periode 1990-2010. Penelitian menunjukkan bahwa pada periode 1990&ndash;2010, Sumatra kehilangan 7,5 juta hektar hutan primer, belum termasuk 2.3 juta hektar yang terdegradasi (<a href="https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/7/3/034010">Margono dkk. 2012</a>). Pada periode ini, hampir 50% hutan primer dibuka/ dikonversi. Ekspansi kawasan pertanian (terutama sawit) disebut sebagai penyebab utama deforestasi (<a href="https://doi.org/10.3390/land10050463">Juniati dkk.2021</a>). Belum lagi non-kehutanan lain seperti proyek infrastuktur dan kebutuhan non-kehutanan lainnya. Deforestasi bukanlah permasalahan kehutanan (industri perkayuan) semata, namun ada kelindan lintas sektor yang kompleks. Yang pasti, hutan selama ini hanya diposisikan sebagai pelumas pembangunan. Ketika potensi (ekonomi) menurun, alih fungsi ke kegiatan ekstraktif lain&mdash;seperti sawit dan tambang&mdash;jadi solusi. Ukuran yang dipakai hanyalah berapa devisa yang disumbangkan. Benar bahwa hutan hanya menyumbang 1% dari PDB. Tapi &ldquo;avoided loss&rdquo; dengan adanya hutan, sengaja dilupakan. Yang terjadi adalah kehutanan kemudian dipaksa untuk berperan sekedar sebagai &ldquo;penyedia lahan&rdquo; bagi aktivitas ekonomi lain yang lebih menjanjikan. Lanskap Sumatra yang rentan adalah warisan masa lalu, yang terus dieksploitasi dengan hingga hari ini. Pola sama: Kebijakan longgar, lemah pengawasan Penyebab deforestasi bisa berubah, namun mempunyai pola yang sama. Pertama, adanya policy inflation, kebijakan tereduksi semata untuk melayani kepentingan industri/ ekonomi, dan mengorbankan alam. Banyak contohnya, semisal kebijakan hutan tanaman industri (HTI), yang diawali dengan&nbsp;clearing&nbsp;(dengan ijin pemanfaatan kayu) atas hutan alam yang dianggap sudah tidak produktif. Hutan alam hilang, pun HTI banyak yang tidak berhasil. Paket komplit. Tidak jarang, deforestasi dan degradasi dilegitimasi dengan bungkus legal administratif. Belum lagi banyaknya kebijakan yang terfragmentasi dan tumpang tindih, rencana tata ruang terus berubah, dan orientasi jangka pendek mengalahkan keberlanjutan. Masalah ini diperparah oleh&nbsp;capacity collapse. Koordinasi antar lembaga sering tidak berjalan baik. Ego sektoral membuat masing-masing sektor bergerak sendiri, tanpa orkestrasi. Belum lagi aspek pengawasan yang lemah: aparat terbatas, wilayah kelola yang luas, dan aturan yang mudah ditabrak dan dibelokkan. Tantangan terbaru Banjir bandang Sumatra adalah cerminan kompleksitas tantangan tata kelola. Ini tidak berarti kita tidak pernah berupaya. Pemerintah pun tak henti memperbaiki tata kelola kehutanan melalui, penegakan hukum dan pembenahan perizinan untuk mencegah pembalakan liar. Apresiasi internasional pun ada. Indonesia pun disebut sebagai negara pertama, dan satu-satunya, yang diakui mempunyai sistem yang robust untuk mencegah pembalakan dan perdagangan kayu illegal. Persoalan-persoalan kehutanan tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ada kelindan dengan sektor lain, seperti perkebunan, pangan/ pertanian, pertambangan, dan infrastruktur. Ketika kebijakan lintas sektor tidak selaras, upaya perlindungan hutan menjadi terkendala. Jangan dilupakan munculnya monster baru, UU Cipta Kerja, yang secara jelas mendepresiasi fungsi hutan. Luasan tutupan hutan minimal dihapuskan. Prosedur alih fungsi hutan diserderhanakan, apalagi kalau diatasnamakan proyek strategis nasional. &nbsp;Intinya, pembangunan tidak dilandasi kepedulian atas sifat dan karakter alam. Cermin akumulasi permasalahan Banjir bandang di Sumatra bukan peristiwa mendadak, melainkan akumulasi dari kebijakan yang tidak arif, tata ruang yang bermasalah, dan pengawasan yang lemah selama bertahun-tahun. Bencana ini harus menjadi cermin besar bagi kita semua, dan pengingat untuk terus berbenah dan tidak saling menyalahkan. Persoalan ini terlalu kompleks untuk ditimpakan pada satu aktor atau satu sektor. Kerusakan yang kita lihat hari ini adalah hasil dari keputusan panjang lintas waktu dan generasi, dan lintas kepentingan. Ke depan, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang lebih arif, tetapi juga kesungguhan untuk bertindak nyata. Mengurangi -atau bahkan menghentikan- deforestasi, rekonstruksi tata ruang yang lebih arif, pengetatan pelepasan kawasan hutan, memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan harus dilakukan secara konsisten. Banjir bandang Sumatra tidak harus menjadi takdir yang terus berulang, melainkan peringatan untuk memperbaiki cara kita mengelola ruang hidup secara lebih adil dan bertanggung jawab. Pembangunan sesungguhnya bukanlah seberapa cepat hasrat ekonomi tercapai, tapi seberapa bijak kita menahan diri, demi keberlanjutan dan keadilan lintas generasi. &nbsp;*)&nbsp; Guru Besar UGM &ndash; Deputy Coordinator bidang Kebijakan &amp; Ekonomi KehutananInternational Union for Forest Research Organizations (IUFRO, Vienna) &nbsp;

Banjir Sumatra bukan sekedar “kejadian alam”, namun ada campur tangan manusia yang sangat signifikan.

Banjir dan Hasrat Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/WhatsApp-Image-2025-12-23-at-192732-3045437561.jpeg" alt="Importa Group memberikan bantuan berupa bahan pokok kepada korban bencana alam di Aceh dan Sumatera Utara. (Dok. Importa)" width="100%">
<figcaption>Importa Group memberikan bantuan berupa bahan pokok kepada korban bencana alam di Aceh dan Sumatera Utara. (Dok. Importa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana alam, PT Importa Jaya Abadi menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh Tamiang dan Sumatera Utara. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial perusahaan ini diwakili langsung Chief Service &amp; Expansion Officer (CSEO), Ikhsan Harahap, dan Branch Manager Medan, Sandro Leyandi Ginting, Selasa 23 Desember 2025. Program CSR ini merupakan rangkaian kedua yang dijalankan PT Importa Jaya Abadi, setelah pada 10 Desember 2025 menyalurkan bantuan pakaian layak pakai yang diserahkan kepada LazisMU Gamping Sleman DIY. Pada kesempatan kedua ini, Importa Jaya Abadi memfokuskan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana alam di Aceh dan Sumatera Utara. Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, peralatan ibadah (mukena, sarung, dan sajadah), diapers, air minum, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang sangat dibutuhkan para korban dalam masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Seluruh bantuan tersebut telah diterima secara resmi oleh Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (Purn). Drs. Armia Pahmi, M.H di kantor Bupati Aceh Tamiang sekaligus posko tanggap bencana di Gampong Bundar, Karang Baru, Aceh Tamiang. Dalam kunjungannya, Ikhsan Harahap menyampaikan rangkaian program CSR ini merupakan bagian dari komitmen Importa Jaya Abadi untuk terus hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. &ldquo;Program CSR ini merupakan komitmen berkelanjutan kami untuk membantu masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana," kata Ikhsan. Penyaluran ini setelah perusahaan menyalurkan bantuan pakaian layak pakai. Sehingga pada tahap kedua ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar korban banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera Utara. "Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan,&rdquo; ujar Ikhsan Melalui rangkaian program CSR ini, PT Importa Jaya Abadi berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, serta memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Importa Group memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada korban bencana alam di Aceh dan Sumatera Utara.

Korban Bencana Alam di Aceh dan Sumatera Utara Dapat Bantuan dari Importa Group

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/egIWhfNWpNGddZGD0dgraM5Y3AkFuu02pTqjPWWt-1227342275.jpg" alt="Wakil Presiden Gibran Rakabuming berdialog dengan warga pengungsi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (4/12). (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Gibran Rakabuming berdialog dengan warga pengungsi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (4/12). (BNPB)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Jumlah korban bencana alam di Sumatera sampai hari ini (17/12) sebanyak 1.059 jiwa. Artinya Tim SAR Gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban. Selain korban meninggal dunia, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat angka pengungsi yang sampai hari ini masih di atas 577 ribu orang.&nbsp; Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa 6 jenazah korban meninggal dunia yang ditemukan oleh Tim SAR Gabungan hari ini berasal dari Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Rinciannya 2 korban ditemukan di wilayah Aceh Utara dan 4 korban ditemukan di wilayah Tapanuli Tengah.&nbsp; &rdquo;Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa. Ini bertambah 6 dari hari kemarin, 16 Desember berjumlah 1.053 jiwa. Untuk jumlah korban hilang total 3 provinsi, sebelumnya 200 jiwa, hari ini menjadi 192 jiwa,&rdquo; terang dia kepada awak media.&nbsp; Menurut Abdul Muhari, angka pengungsi juga turun signifikan. Dari 606.040 orang menjadi 577.600 orang. Berkurang sebanyak 28.440 orang. Meski begitu, angka pengungsi tersebut terbilang masih tinggi. Khususnya pengungsi di wilayah Aceh Utara (166,9 ribu orang) dan Aceh Tamiang (159,7 ribu orang). Pengungsi paling banyak berada di 2 daerah tersebut.&nbsp; Lebih lanjut, Abdul Muhari mengungkapkan bahwa di 3 provinsi tersebut saat ini masih ada 26 kabupaten dan kota yang berada dalam status tanggap darurat. Dia mengakui bahwa 2 daerah di Sumatera Barat (Sumbar) juga memperpanjang status tanggap darurat. Yakni Kota Padang dan Pasaman Barat. Menurut dia itu dilakukan karena terjadi bencana susulan.&nbsp; &rdquo;Kota Padang mengalami banjir susulan beberapa hari yang lalu sehingga status tanggap darurat masih diperpanjang,&rdquo; imbuhnya. Sesuai dengan komitmen, pemerintah terus menyalurkan bantuan untuk para korban terdampak bencana. Khususnya di Aceh. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016961146/pengungsi-terdampak-bencana-sumatera-mulai-hadapi-gangguan-kesehatan-dpr-minta-kemenkes-bentuk-tim-respons-cepat">Pengungsi Terdampak Bencana Sumatera Mulai Hadapi Gangguan Kesehatan, DPR Minta Kemenkes Bentuk Tim Respons Cepat</a> Dia memastikan bahwa BNPB bersama semua instansi terkait mengupayakan agar bantuan untuk korban terdampak bencana di Aceh terdistribusi sampai kepada tangan-tangan yang membutuhkan pertolongan. (*) &nbsp; &nbsp;

Jumlah korban bencana alam di Sumatera mencapai 1.059 jiwa, 577.600 pengungsi, dan bantuan terus disalurkan pemerintah.

Korban Meninggal Dunia Bencana Sumatera Jadi 1.059 Jiwa, Pengungsi Masih 577.600 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/longsor-palembayan-bnpb-1185764529.jpg" alt="Petugas berupaya membuka akses yang teputus di Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumbar. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Petugas berupaya membuka akses yang teputus di Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumbar. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pascabencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera, saat ini pemerintah berupaya meningkatkan upaya pemulihan. Di tiga provinsi masih menetapkan status sebagai tanggap darurat bencana, karena masih ada korban hilang yang belum ditemui, penyintas belum mendapatkan bantuan maksimal, dan daerah terisolasi belum dapat dijangkau karena rusaknya infratruktur.&nbsp; Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (16/12), pukul 11.30 WIB, jumlah korban meninggal sudah mencapai 1.030 jiwa. Warga yang hilang dan masih dalam pencarian sebanyak 205 jiwa. Sedangkan penduduk yang terluka benyak tujuh ribuan.&nbsp; Begitu juga dengan infrastruktur yang rusak yakni, fasilitas umum sebanyak 1.600-an, rumah ibadah (434), fasilitas kesehatan (219), Gedung atau perkantoran (290), fasilitas pendidikan (967), dan jembatan (145). Rumah yang rusak mencapai 186.488 unit dengan beragam kondisi semula. Baik rumah mewah dan tidak mewah, atau semipermanen. &nbsp; Pekan lalu cuaca kembali membuat masyarakat takut. Warga di sekita Batu Busuak, Kecamatan Pauh; Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, kembali ketakutan. Pasalnya hujan deras melanda kota itu sejak Jumat malam hujan tidak henti-henti. Tak ayal aliran sungai yang berhulu di Gunung Nago kembali tinggi dan deras. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016961146/pengungsi-terdampak-bencana-sumatera-mulai-hadapi-gangguan-kesehatan-dpr-minta-kemenkes-bentuk-tim-respons-cepat">Pengungsi Terdampak Bencana Sumatera Mulai Hadapi Gangguan Kesehatan, DPR Minta Kemenkes Bentuk Tim Respons Cepat</a> Bahkan ada warga terpaksa berjibaku menyelamatkan saudaranya yang tersapu air bah atau banjir bandang. Bagi orang Minang itu disebut galodo. Teriakan agar menjauh dari sungai terdengar lantang. Para ibu sibuk mencari anaknya agar menjadi dari sungai. Kembali kep pengungsian, duduk di pangkuannya. Sejatinya bencana alam di Ranah Minang sudah lama diisyarakatkan dalam petuah adat. Petuah-petuah itu pun dikonvesri menjadi lagu, sehingga bencana alam di Sumatera Barat atau Minangkabau sudah menjadi lagu. &nbsp; "Di kampung kami bencana alam sudah jadi lagu, sekarang lebih dari itu." Demikian dikatakan Khairul Jasmi, novelis asal Sumbar kepada JawaPos.com baru-baru ini. &nbsp; Ungkapan itu cukup beralasan. Ada banyak lagu-lagu minang yang dinyanyikan penyanyi lokal yang bertemakan bencana. Lagu-lagu itu berangkat dari musibah yang melanda sebelum-sebelumnya. Ada juga lagu yang tidak berjudul ke arah bencana, tetapi lirik-lirik sarat dengan rapatan soal musibah. Lagu-lagu sering dipasang di video media sosial, terutama video-video yang diunggah oleh akun-akun dari masyarakat Minang. &nbsp; Mulai dari Bancano Ranah Bundo dari Bigheru, Bancano Di Kampuang Kito (Eno Viola), Galodo Kampuang jo Nagari (Indro Tanjung), Darah Taraso Baku (Rayola), dan lain sebagainya. &nbsp; Dari lagu-lagu itulah masyarakat Sumbar mengabarkan kondisi alamnya kepada perantau atau kepada publik bahwa Ranah Minang semakin tidak baik-baik saja. Lagu yang meratapi itu tidak sekadar enak didengar tetapi membuat perih para sanak saudara mereka di tanah rantau. Syukur-syukur perih itu didengar para pemangku kepentingan untuk bersikap lebih sigap lagi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016959994/pemerintah-pastikan-wilayah-bencana-terjangkau-dan-stok-pangan-cukup">Pemerintah Pastikan Wilayah Bencana Terjangkau dan Stok Pangan Cukup</a> <h3 class="pf0">Rumah Rusak di Aceh Mencapai 100 Ribu Bangunan</h3> Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12), mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi hingga Minggu, 14 Desember 2025 pukul 17.00 WIB ada sebanyak 139.485 rumah yang rusak hingga hanyut di wilayah bencana Sumatera.&nbsp; Di Aceh rumah yang mengalami rusak ringan tercatat sebanyak 38.553 unit. Lalu, yang rusak sedang 22.204, rusak berat 35.517 dan kemudian yang hanyut terdapat 4.295. Total rumah terdampak di Aceh mencapai 100.569 unit. &nbsp; "Sumatera Utara rusak ringan 19.936, rusak sedang 4.304, rusak berat 4.351, hanyut 1.135. Total rumah terdampak 29.766 unit," jelasnya. &nbsp; Di Sumatera Barat terdapat 5.634 unit rumah yang rusak ringan, rusak sedang 1.174 unit, rusak berat 1.577 unit, dan hanyut 765. "Sehingga total rumah terdampak bencana di Sumatera Barat mencapai 9.150 unit," tukasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016959093/peduli-korban-bencana-sumatera-mardiono-instruksikan-kader-ppp-gelar-sholat-gaib-dan-doa-bersama">Peduli Korban Bencana Sumatera, Mardiono Instruksikan Kader PPP Gelar Sholat Gaib dan Doa Bersama</a> <h3 class="pf0">Menteri Purbaya Siapkan Anggaran Pembangunan Bangun Hunian Tetap dan Hunian</h3> Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) di lokasi bencana di wilayah Sumatera telah disiapkan pemerintah. Kini pembangunan hunian itu menunggu program dari BNPB.&nbsp; "Eh kan kalau dari BNPB pasti, anggarannya ada," ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/12).&nbsp; Purbaya menjelaskan, BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Selain itu, masih terdapat kebutuhan pendanaan lanjutan sebesar Rp 1,3 triliun yang diperlukan pada tahun depan.&nbsp; Menurut Purbaya, pemerintah telah memastikan ketersediaan dana untuk mendukung pembangunan huntap dan huntara. Dengan demikian, proses selanjutnya sepenuhnya bergantung pada kesiapan BNPB dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan. "Dan tahun depan dananya sudah, uangnya sudah ada, tinggal mereka buat program," tukasnya.

Sejatinya bencana alam di Ranah Minang sudah lama diisyarakatkan dalam petuah adat. Petuah-petuah itu pun dikonvesri menjadi lagu.

Di Kampung Kami Bencana Alam Sudah Jadi Lagu, Sekarang Lebih dari Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/JKT_KDM-DATANGI-KPK_HANUNG-HAMBARA_11122025-4-3382196183.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin pembangunan perumahan yang kini berlaku untuk seluruh wilayah Jawa Barat. Mulanya, kebijakan ini hanya terbatas di kawasan Bandung Raya sebagai respons banjir bandang yang terjadi di wilayah tersebut.&nbsp; Perluasan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Surat edaran itu diteken Dedi Mulyadi pada 13 Desember 2025. Dalam edaran itu, dikutip dari Antara, Dedi menjelaskan kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor yang kini tidak lagi bersifat lokal. Hampir seluruh wilayah Jawa Barat dinilai berada dalam kondisi rawan sehingga memerlukan langkah mitigasi yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. &ldquo;Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,&rdquo; tulis Dedi dalam surat edaran tersebut. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara seluruh proses penerbitan izin perumahan hingga masing-masing pemerintah kabupaten dan kota memiliki kajian risiko bencana yang memadai serta melakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). &ldquo;Menghentikan sementara penerbitan izin perumahan sampai dengan adanya hasil kajian risiko bencana masing-masing kabupaten/kota dan/atau penyesuaian kembali RTRW kabupaten/kota,&rdquo; tulis Dedi pada poin utama edaran itu. Selain itu, seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat diminta meninjau ulang lokasi-lokasi pembangunan yang terbukti berada di kawasan rawan bencana. Peninjauan mencakup daerah rawan longsor dan banjir, kawasan persawahan dan perkebunan, hingga wilayah yang memiliki fungsi ekologis penting seperti daerah resapan air, kawasan konservasi, dan kawasan hutan. Pengawasan terhadap pembangunan rumah, perumahan, dan bangunan gedung juga diperketat. Seluruh kegiatan pembangunan diwajibkan sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang, tidak mengurangi daya dukung serta daya tampung lingkungan, serta memenuhi kaidah teknis konstruksi guna menjamin keandalan bangunan. Dedi turut menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah daerah diminta melakukan penilikan teknis secara konsisten agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan dokumen teknis yang telah disetujui. &ldquo;Memastikan seluruh pembangunan rumah, perumahan, dan bangunan gedung telah memiliki PBG serta melaksanakan penilikan teknis secara konsisten,&rdquo; tulisnya. Tak hanya soal pembatasan izin, kebijakan ini juga menekankan kewajiban pemulihan lingkungan. Setiap kegiatan pembangunan diwajibkan melakukan penghijauan kembali terhadap lingkungan yang terdampak. Pengembang perumahan juga dibebani tanggung jawab untuk menanam dan memelihara pohon pelindung di kawasan perumahan dan permukiman.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, hentikan sementara izin pembangunan perumahan untuk mitigasi bencana hidrometeorologi.

Respons Banjir, Dedi Mulyadi Perluas Larangan Beri Izin Pembangunan Perumahan Jadi se-Jabar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/14/IMG_20251214_200129-1474289964.jpg" alt="Agam Rinjani berangkat ke Sumatera membawa banyak bantuan dan mobil off-road andalannya. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Agam Rinjani berangkat ke Sumatera membawa banyak bantuan dan mobil off-road andalannya. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Bencana alam banjir hingga tanah longsor di Pulau Sumatera masih menyisakan beberapa titik yang belum pulih sepenuhnya. Salah satunya Kantor Dinas Kesehatan Aceh Tamiang di Provinsi Aceh yang tampak masih kotor akibat lumpur pasca bencana. Sosok yang dikenal sebagai pramuantar dan relawan penyelamat asal Indonesia, Agam Rinjani, pun mengungkapkan kondisi dari lokasi tersebut. Hingga kini, Kantor Dinas Kesehatan Aceh Tamiang masih dibersihkan oleh sejumlah relawan agar bisa digunakan kembali. &ldquo;Hari ini kita di kantor dinas kesehatan Tamiang. Lagi dibersihkan sama kawan-kawan dari pegawai negeri, TNI dan ada beberapa pegawai dari dinas kesehatan. Biar kita bisa aktifkan dinasnya, lihat sana tuh,&rdquo; kata Agam pada akun Instagramnya, @agam_rinjani, Minggu (14/12). &ldquo;Ada ambulans tertimbun. Kita mau aktifkan juga supaya bisa beroperasi, menolong orang-orang yang masih bisa kita tolong. Let's go! Belum selesai,&rdquo; jelas dia. Menariknya, jika memang Dinas Kesehatan ini telah selesai dirapikan. 12 dokter direncanakan untuk masuk dan bekerja di lokasi tersebut. Agam pun memastikan bahwa pada malam ini, Dinas Kesehatan bisa dioperasikan. &ldquo;Satu gudang dibawa dan tangga. Malam ini sudah bisa operasi, hari ini juga masuk dokter. Semoga bisa dokternya bekerja dengan nyaman. Mantap!,&rdquo; tukasnya. Sebelum berangkat ke Sumatera, wartawan JawaPos.com sempat mewawancarai Agam Rinjani. Pria asal Makassar, Sulawesi Selatan, itu menyatakan siap berangkat ke daerah terdampak bencana alam. "Pasti akan ke Sumatera. Sudah ada banyak yang siap membantu. Nanti di sana akan dibelanjakan akan perekenomian ikut berputar," ucap lulusan Prodi Antropologi Universitas Hassanuddin itu.&nbsp; Selain membawa bantuan dan perbekalan untuk daerah terdampak bencana, Agam juga membawa SUV BAIC BJ40 yang selama ini menjadi andalannya. Dia mengatakan, perlu membawa mobil dengan kemampuan off-road, karena medan berat yang menanti di daerah bencana.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/14/Screenshot_2025-12-14-20-08-05-568_comandroidchrome-edit-466302237.jpg" alt="Lumpur memenuhi bagian dalam kantor Dinas Kesehatan Aceh Tamiang. (Instagram Agam Rinjani)" width="100%">
<figcaption>Lumpur memenuhi bagian dalam kantor Dinas Kesehatan Aceh Tamiang. (Instagram Agam Rinjani)</figcaption>
</figure> Langkah ini pun mendapat sorotan dari beragam netizen, salah satunya @arfan_sen** yang memuji tindakan Agam Rinjani. &ldquo;Keren bang Agam, pulang kampung membantu saudara,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016954067/masjid-syuhada-aceh-tamiang-kembali-digunakan-usai-dibersihkan-personel-polri-dan-warga">Masjid Syuhada Aceh Tamiang Kembali Digunakan Usai Dibersihkan Personel Polri dan Warga</a>&nbsp; Bahkan, netizen luar negeri turut memuji tindakan Agam Rinjani. &ldquo;Keep it up bro. I will come and join u soon. Let's help the people,&rdquo; ungkap @brunotavarez***. (*) &nbsp;

Relawan Agam Rinjani ikut membersihkan Dinas Kesehatan Aceh Tamiang pasca bencana alam, 12 dokter siap beroperasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bencana alam

Berita Terkini