<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/CKG-DAN-BPJS-KELILING-PUSKESMAS-LEBDOSARI_NUR-CHAMIM-13-1678585445.jpg" alt="Petugas melayani warga saat pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat pelayanan BPJS Kesehatan Keliling dengan mobile customer service di Puskesmas Lebdosari,Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/1/2026). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga saat pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat pelayanan BPJS Kesehatan Keliling dengan mobile customer service di Puskesmas Lebdosari,Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/1/2026). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 869 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang sebelumnya sempat dinonaktifkan, kini status kepesertaannya sudah kembali aktif.&nbsp; Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa proses reaktivasi dan peralihan segmen ini terus berjalan melalui berbagai skema untuk memastikan layanan kesehatan tetap terjamin. Langkah ini merupakan bagian dari penataan data agar bantuan tepat sasaran. Dari total 11 juta peserta yang sempat nonaktif, pemerintah mencatat pergerakan data yang signifikan. "Dari 11 juta yang kemarin nonaktif, sejumlah 869.000 telah aktif kembali melalui berbagai skema," ujar Gus Ipul usai sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2). Berikut adalah rincian peralihan status peserta: - 132.507 peserta: Reaktivasi kembali ke segmen PBI JKN. - 405.965 peserta: Beralih ke pembiayaan Pemerintah Daerah (PBPU Pemda). - 184.357 peserta: Pindah ke segmen pegawai negeri atau BUMD/BUMN. Indikasi Bantuan Lebih Tepat Sasaran Gus Ipul menyoroti banyaknya peserta yang ternyata sudah bekerja di instansi plat merah maupun swasta. Hal ini menjadi bukti bahwa pembersihan data memang diperlukan agar kuota bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. "Karena status mereka adalah pegawai negeri atau pegawai BUMN/BUMD. Jadi masih ada ini cukup besar(jumlahnya), ini sebagai salah satu penanda bahwa dulu memang belum sepenuhnya tepat sasaran," ungkap Gus Ipul. Menariknya, banyak peserta yang justru "naik kelas" secara mandiri. Tercatat 147.046 orang pindah ke segmen mandiri, bahkan ada 6.993 peserta naik ke kelas 2 dan 2.990 peserta naik ke kelas 1. Pasien Penyakit Kronis Jadi Prioritas Utama Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi peserta dengan kondisi kesehatan mendesak. Sebanyak 106 ribu peserta yang menderita sakit kronis dan katastrofik telah diaktifkan kembali secara otomatis. Langkah ini diambil agar warga yang sedang menjalani pengobatan rutin tidak terputus akses pelayanannya di fasilitas kesehatan. Mekanisme Reaktivasi Masih Terbuka Bagi masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan namun statusnya nonaktif, pemerintah masih membuka pintu reaktivasi. Gus Ipul menegaskan akan ada masa sosialisasi dan uji lapangan (groundcheck) untuk memastikan konsistensi data. "Kita sarankan bagi yang mampu untuk pindah ke segmen mandiri, tapi bagi yang tidak mampu kita akan aktifkan kembali melalui PBI JKN," tegasnya. Kedepannya, Kementerian Sosial akan terus mencocokkan kepemilikan aset warga melalui pemutakhiran DTSEN yang diukur oleh BPS agar bantuan sosial semakin transparan dan akurat. &nbsp;

Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali. Pasien penyakit kronis jadi prioritas reaktivasi. Cek status BPJS Kesehatan

Hore! 869 Ribu Peserta PBI JKN Aktif Lagi, Cek Status BPJS Kesehatan Anda Sekarang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/BPJS-KESEHATAN-26-2631577035.jpg" alt="BPJS Kesehatan memastikan masyarakat di Aceh Tamiang tetap dapat mengakses layanan JKN secara optimal setelah bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera Utara&ndash;Aceh beberapa waktu lalu/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan memastikan masyarakat di Aceh Tamiang tetap dapat mengakses layanan JKN secara optimal setelah bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera Utara&ndash;Aceh beberapa waktu lalu/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; BPJS Kesehatan memastikan masyarakat di Aceh Tamiang tetap dapat mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara optimal setelah bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera Utara&ndash;Aceh beberapa waktu lalu. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan, terutama bagi warga yang terdampak bencana. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menyampaikan bahwa dalam masa pemulihan setelah bencana banjir, BPJS Kesehatan fokus menjaga akses layanan peserta tanpa kendala administrasi maupun pembiayaan. Menurutnya, hak peserta terhadap layanan kesehatan harus tetap terpenuhi, terutama saat masyarakat berada dalam kondisi rentan. &ldquo;Demi menghadirkan layanan yang terbaik, kolaborasi yang kuat sangat penting. Kami bersama fasilitas kesehatan memastikan pelayanan kepada peserta dapat diberikan secara mudah, cepat, dan setara. Jika terdapat kasus darurat di fasilitas kesehatan, harus segera ditangani karena hal ini menyangkut keselamatan pasien,&rdquo; tegas Pujo, Kamis (26/2). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017215328/presiden-prabowo-tunjuk-eks-dokter-tni-prihati-pujowaskito-sebagai-dirut-bpjs-kesehatan">Presiden Prabowo Tunjuk Eks Dokter TNI Prihati Pujowaskito sebagai Dirut BPJS Kesehatan</a> Pujo bersyukur bahwa pelayanan bagi peserta JKN di Kabupaten Aceh Tamiang telah kembali berjalan normal. Ia juga mengapresiasi upaya pemulihan yang terus dilakukan, meskipun masih terdapat sarana dan prasarana penunjang yang terdampak banjir dan tengah dalam proses perbaikan. &ldquo;Kami juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan agar layanan tetap siap, penanganan darurat dapat dilakukan dengan cepat, dan peserta tetap bisa mengakses layanan JKN tanpa kendala,&rdquo; tambah Pujo. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk respons cepat jajaran pimpinan BPJS Kesehatan dalam memastikan pelayanan bagi peserta tetap berjalan optimal di wilayah terdampak bencana. Sejalan dengan upaya tersebut, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan BPJS Keliling di hunian sementara yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memudahkan peserta mengurus administrasi dan tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala. &ldquo;Selain menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif, menjaga kesehatan juga sama pentingnya. Karena itu, kami mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup sebagai langkah pencegahan sejak dini,&rdquo; tambah Stevanus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017185455/program-cek-kesehatan-gratis-jadi-strategi-preventif-perkuat-bpjs-kesehatan">Program Cek Kesehatan Gratis Jadi Strategi Preventif Perkuat BPJS Kesehatan</a> Plt. Sekretaris Daerah Aceh Tamiang, Syuibun Anwar, menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, khususnya di masa pemulihan pascabencana. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan instansi terkait agar masyarakat, termasuk yang berada di hunian sementara, tetap terlindungi dalam Program JKN. Syuibun berharap kunjungan jajaran pimpinan BPJS Kesehatan dapat membantu menghadirkan solusi konkret atas berbagai kendala di lapangan, sehingga masyarakat dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas dengan sehat. &ldquo;Harapannya, kunjungan Dirut dan Ketua Dewas hari ini dapat menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai kendala administrasi. Dengan semangat gotong royong, kita doakan masyarakat di hunian sementara segera pulih dan kembali sehat,&rdquo; tutupnya.

Dalam masa pemulihan setelah bencana banjir, BPJS Kesehatan fokus menjaga akses layanan peserta tanpa kendala administrasi maupun pembiayaan

BPJS Kesehatan Jaga Akses Layanan JKN Warga Aceh Tamiang Pascabanjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-27-at-13.57.01.jpeg" alt="Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Jumat (27/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Jumat (27/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyataan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara soal penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) terhadap 24.401 penerima manfaat tengah menyita perhatian publik. Sebab, Ngurah Jaya menyebut penonaktifan itu didasari pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Tim hukum Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP), Hamza Rahayaan, menyatakan pihaknya akan&nbsp;melapor&nbsp;ke Bareskrim Mabes Polri atas kegaduhan pernyataan dari Ngurah Jaya. Ia memastikan, akan membawa bukti-bukti untuk menguatkan laporan tersebut. "Kemungkinan besar besok atau lusa akan melakukan langkah-langkah hukumnya," tegas Hamza. Koordinator&nbsp; (FSKMP) Purwanto M. Ali menyatakan, pernyataan Ngurah Jaya atas polemik penonaktifan BPJS PBI dinilai ceroboh. Sebab, dalam Inpres 4/2025 tidak secara eksplisit menyebutkan penghapusan data BPJS PBI untuk desil 6-10. "Pernyataan Wali Kota Denpasar tersebut adalah penyataan tanpa dasar, ceroboh, ngawur dan menyesatkan publik," kata Purwanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/2). Ia menjelaskan, Inpres 4/2025 lebih fokus pada pengaturan umum DTSEN sebagai data tunggal untuk berbagai program pembangunan dan bantuan sosial. Termasuk penetapan peserta PBI yang harus berdasarkan data yang akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran. Menurut dia, penentuan bahwa penerima PBI adalah desil 1-5 dari kebijakan melalui peraturan pelaksana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 dan arahan dari BPJS Kesehatan. Kelompok desil 6-10 dinonaktifkan karena dinilai sudah mampu secara ekonomi atau tidak tercatat dalam DTSEN. Namun hal ini bukan merupakan ketentuan langsung yang tertulis dalam Inpres tersebut. "Dari total sekitar 7,39 juta peserta yang dinonaktifkan, sebanyak 2,3 juta di antaranya tergolong desil 6-10 yang dinilai sudah mampu secara ekonomi atau berada di atas garis kemiskinan," tegasnya. Ia menuding pernyataan Ngurah Jaya kental dengan nuansa politik. Ia turut mengungkit partai tempat bernaung Ngurah Jaya, yakni PDIP yang berada di luar pemerintahan. "Tidak mau berspekulasi, tapi faktanya dia kader PDIP. Faktanya PDIP bukan koalisi pemerintahan, apakah itu berkaitan politik dan sebagainya berspekulasi," ujarnya. Meski demikian, ia menghargai permohonan maaf dan klarifikasi yang telah disampaikan Wali Kota Denpasar tersebut. Namun, ia menegaskan perhomonan maaf itu tidak akan mengaburkan sanksi, sebab dirinya merupakan kepala daerah yang harus taat pada aturan pemerintah pusat. "Seolah-olah Wali Kota itu pro rakyat, pemerintah pusat tidak pro rakyat, kan begitu, karena menghapus desil 6-10 ini," cetusnya. &nbsp; Sebelumnya, Ngurah Jaya menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pernyataannya mengenai penonaktifan peserta BPJS PBI di Kota Denpasar. Ia mengakui terdapat kekeliruan dalam penyampaiannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. &ldquo;Saya selaku Wali Kota Denpasar memohon maaf kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Menteri Sosial atas pernyataan kami, yang menyatakan bahwa Bapak Presiden menginstruksikan kepada Menteri Sosial untuk menonaktifkan penerima manfaat PBI desil 6-10 yang jumlahnya sebanyak 24.401 jiwa di Kota Denpasar," ujar Ngurah Jaya dalam keterangan video, Minggu (15/2). Ia menegaskan, tidak ada maksud untuk menyudutkan Presiden Prabowo maupun Menteri Sosial. Menurutnya, Instruksi Presiden tersebut berkaitan dengan pembaruan dan penyempurnaan data sosial agar program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. &ldquo;Sejujurnya sedikit pun tidak ada niatan kami seperti itu. Maksud kami adalah Bapak Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang mana bertujuan meningkatkan akurasi data agar lebih tepat sasaran, efektif dan efisien," ucapnya. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merujuk pada keputusan teknis di tingkat kementerian. Ia menyebut, laporan dari Dinas Sosial Kota Denpasar menyebutkan adanya 24.401 jiwa dari desil 6-10 yang dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS PBI. &ldquo;Nah berdasarkan data ini adalah keputusan Menteri Sosial Nomor 4 Poin C yang disebutkan penerima bantuan jaminan kesehatan menggunakan desil 1 sampai 5," tegasnya. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Denpasar, karena menyangkut akses layanan kesehatan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kota Denpasar segera melakukan koordinasi dan rapat bersama pihak terkait. Ia pun memastikan, masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan tanpa terputus. &ldquo;Kami ini mengambil suatu kebijakan bahwa data yang dinonaktifkan itu kami aktifkan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar, sehingga masyarakat kami tetap mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan,&rdquo; pungkasnya &nbsp;

Wali Kota Denpasar dilaporkan ke Bareskrim karena polemik penonaktifan BPJS PBI. Simak detail sengketa data peserta dan respons FSKMP

Wali Kota Denpasar Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Buntut Polemik Penonaktifan Peserta BPJS PBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/CKG-DAN-BPJS-KELILING-PUSKESMAS-LEBDOSARI_NUR-CHAMIM-9-1921713189.jpg" alt="Petugas melayani warga saat pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat pelayanan BPJS Kesehatan Keliling dengan mobile customer service di Puskesmas Lebdosari,Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/1/2026). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semar" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga saat pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat pelayanan BPJS Kesehatan Keliling dengan mobile customer service di Puskesmas Lebdosari,Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/1/2026). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semar</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa pengurusan aktivasi kembali (reaktivasi) peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif dapat dilakukan melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat. "Terkait peserta yang dinonaktifkan, untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan bisa melakukan reaktivasi pada segmen yang sama dengan membawa surat keterangan sakit dari faskes kemudian dibawa ke Dinsos setempat," ujar Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun Wahyu Dyah Puspitasari di Madiun, Jumat. Menurutnya, Dinas Sosial selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) dan Pusdatin untuk proses verifikasi kepesertaan sebelum pengaktifan dilakukan. Sesuai data di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Madiun terdapat sebanyak 113.051 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang nonaktif akibat terdampak pemutakhiran data Kemensos tersebut. Namun, tiga pemda di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Madiun, yakni Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Kota Madiun karena sudah mencapai program&nbsp;Universal Health Coverage&nbsp;(UHC) prioritas, maka bisa langsung diaktifkan jika diajukan penambahan peserta oleh pemerintah daerah . "Namun tetap proses reaktivasi dilakukan lewat Dinsos karena perlu dilakukan verifikasi terhadap data peserta tersebut oleh dinsos setempat," kata Wahyu. Sedangkan untuk peserta nonaktif yang telah dinyatakan mampu, yakni lepas dari desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), maka reaktivasi bisa dilakukan dengan cara menjadi peserta mandiri dengan mengurusnya di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. "Atau peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (Pandawa) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN," kata dia. Seperti diketahui, BPJS Kesehatan melakukan penonaktifan sementara data peserta JKN segmen Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) berdasarkan dari Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 per 1 Februari 2026 dan kepesertaannya dialihkan kepada yang lebih membutuhkan, karena adanya pemutakhiran data. Kementerian Sosial mengonfirmasi bahwa proses penonaktifan dan pengalihan kepesertaan PBI-JK kepada yang lebih membutuhkan itu sudah dimulai sejak tahun lalu, sebagai bagian dari pemutakhiran data untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran. (*)

BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa pengurusan reaktivasi peserta JKN segmen PBI yang dapat dilakukan melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat.

BPJS Kesehatan Menyatakan Reaktivasi JKN PBI Dapat Dilakukan melalui Dinsos Setempat

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/MENKES-12-2513002915.jpg" alt="Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin/(Screenshoot TV Parlemen)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin/(Screenshoot TV Parlemen).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digulirkan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi strategi preventif perkuat pembiayaan BPJS Kesehatan dari lonjakan penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah kini menempatkan CKG sebagai fondasi transformasi kesehatan nasional. Dengan deteksi dini yang masif dan kepatuhan pengobatan yang lebih baik, angka kematian akibat penyakit kronis diharapkan dapat ditekan sejak awal, sementara keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan tetap terjaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pendekatan promotif dan preventif harus diperkuat agar masyarakat tidak jatuh pada kondisi sakit berat yang membutuhkan biaya besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita sebagai pemerintah ingin mengurangi beban kesehatan ke depan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pemerintah dan BPJS harus lebih mendorong masyarakat untuk cek kesehatan gratis. Jika tekanan darah tinggi, obat harus diminum secara teratur sehingga tidak berujung pada stroke atau serangan jantung,&rdquo; kata Menkes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017181516/prabowo-resmi-bentuk-pansel-calon-pimpinan-ojk-pendaftaran-dimulai-hari-ini">Prabowo Resmi Bentuk Pansel Calon Pimpinan OJK, Pendaftaran Dimulai Hari ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama ini, pembiayaan BPJS didominasi oleh penyakit katastropik yang sebenarnya bisa dicegah jika deteksi dini berjalan optimal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, program CKG tidak berhenti pada tahap pemeriksaan, tetapi juga diarahkan pada penanganan lanjutan yang lebih disiplin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melalui program cek kesehatan gratis tahun ini, kita akan fokus pada tata laksana, bukan hanya pemeriksaannya. Tujuannya agar masyarakat benar-benar menjadi lebih sehat,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi Gunadi mengungkapkan, tiga faktor utama pemicu penyakit jantung, ginjal, dan stroke adalah tekanan darah tinggi, gula darah, serta kolesterol yang tidak terkendali. Tanpa intervensi serius, jumlah kasus akan terus meningkat dan membebani sistem jaminan kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, data awal menunjukkan tindak lanjut hasil CKG masih sekitar 8 persen. Tahun ini, Kementerian Kesehatan akan memperkuat mekanisme pengawasan agar pasien benar-benar menjalani pengobatan setelah terdeteksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah tersebut, lanjut Budi, bukan sekadar menekan biaya negara, tetapi lebih penting untuk menyelamatkan kualitas hidup jutaan warga Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017179301/prabowo-bertemu-lima-pengusaha-nasional-boy-thohir-hingga-anthony-salim-di-hambalang">Prabowo Bertemu Lima Pengusaha Nasional, Boy Thohir hingga Anthony Salim di Hambalang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tujuannya agar kenaikan biaya yang sangat tinggi&mdash;yang menjadi beban BPJS pada penyakit jantung, stroke, dan ginjal&mdash;bisa ditekan. Sekaligus, kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki melalui program promotif dan preventif CKG ini,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Laporan Pengelolaan Program JKN Desember 2025, beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional masih didominasi layanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang mencapai 87 persen dari total biaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Data Kementerian Kesehatan menunjukkan beban JKN meningkat Rp81,8 triliun atau naik 75,5 persen dari 2019 hingga 2025. Kenaikan tertinggi terjadi pada layanan rujukan lanjutan sebesar Rp73,8 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lonjakan biaya terutama dipicu oleh penyakit kronis berbiaya tinggi. Pembiayaan penyakit jantung naik dari Rp10,28 triliun menjadi Rp17,35 triliun atau tumbuh 68,8 persen. Gagal ginjal melonjak paling tajam hingga 476,2 persen, dari Rp2,32 triliun menjadi Rp13,38 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kanker meningkat 170,2 persen, stroke 182,9 persen, talasemia 67,6 persen, dan hemofilia 124,2 persen. Tren ini menunjukkan bahwa beban terbesar JKN masih bertumpu pada penanganan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Faktor utama pemicu penyakit jantung, ginjal, dan stroke adalah tekanan darah tinggi, gula darah, serta kolesterol yang tidak terkendali.

Program Cek Kesehatan Gratis Jadi Strategi Preventif Perkuat BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/JKT_PENGERUKAN-KALI-SEPAK_HANUNG-HAMBARA_26012026-6-3709400527.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers saat meninjau pengerukan kali Sepak di Jakarta, Senin (26/01/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers saat meninjau pengerukan kali Sepak di Jakarta, Senin (26/01/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kebijakan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dilakukan pemerintah pusat berdampak pada ratusan ribu warga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, sekitar 270 ribu peserta PBI JKN di ibu kota terdampak penonaktifan kepesertaan tersebut. Jumlah itu mengacu pada Keputusan Menteri Sosial yang mulai berlaku per 1 Februari 2026. Meski hingga kini Pemprov DKI masih menunggu pemutakhiran data resmi dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Sosial, Pramono menegaskan pemerintah daerah tidak akan lepas tangan. &ldquo;Saya sudah menyampaikan kepada ibu kepala dinas (Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati) dan kepada jajaran kesehatan yang ada di Jakarta, apakah reaktivasi ini berjalan baik atau tidak, tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir,&rdquo; terangnya. Dia menegaskan, seluruh layanan kesehatan tetap diberikan penuh, termasuk untuk penyakit berat yang memerlukan perawatan intensif seperti rawat inap, cuci darah, operasi katarak, hingga layanan medis rutin lainnya. Pemprov DKI juga disebutkannya siap mengambil alih pembiayaan apabila peserta PBI JKN belum kembali diaktifkan oleh pemerintah pusat. Menurut Pramono, warga yang kepesertaannya dinonaktifkan akan dialihkan ke segmen Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. &ldquo;Jakarta punya ruang (fiskal)-nya. Jadi siapapun yang belum teraktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati menuturkan, untuk kondisi darurat atau layanan yang tidak bisa terhenti, seperti cuci darah dan perawatan intensif, kepesertaan warga akan langsung dialihkan ke PBI yang dibiayai Pemprov DKI. Adapun untuk kondisi non-darurat, Pemprov akan membantu proses reaktivasi PBI JKN melalui mekanisme yang berlaku. &ldquo;Untuk kondisi non-emergency, maka kami bantu proses reaktivasi PBI JKN-nya melalui mekanisme Dinas Sosial. Akan dilakukan ground checking terlebih dahulu. Jika masih masuk desil 1 sampai 5, kepesertaan akan diaktifkan kembali,&rdquo; jelas Ani. Ani menambahkan, proses pengaktifan maupun alih segmen kepesertaan dapat dilakukan di puskesmas. Hal ini seiring dengan status Jakarta yang telah mencapai universal health coverage (UHC) lebih dari 99 persen. Dengan kebijakan tersebut, Pemprov DKI memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat pemutakhiran data PBI JKN oleh pemerintah pusat. &ldquo;Jadi ketika memang betul-betul membutuhkan layanan emergency, rumah sakit bisa langsung berkoordinasi dengan puskesmas tempat domisili peserta dan reaktivasinya atau alih segmennya bisa dilakukan langsung di puskesmas,&rdquo; katanya.

Pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional berdampak pada ratusan ribu warga Jakarta.

270 Ribu Warga Jakarta Terdampak Pemutakhiran PBI JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/CKG-DAN-BPJS-KELILING-PUSKESMAS-LEBDOSARI_NUR-CHAMIM-5-1485287254.jpg" alt="Petugas melayani warga saat pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat pelayanan BPJS Kesehatan Keliling dengan mobile customer service di Puskesmas Lebdosari,Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/1/2026). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semar" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga saat pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat pelayanan BPJS Kesehatan Keliling dengan mobile customer service di Puskesmas Lebdosari,Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/1/2026). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar belasan juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dinonaktifkan mendadak, belakangan menggegerkan masyarakat. Di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 yang diberlakukan sejak 1 Februari 2026, ada sekitar 45 ribu peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Muhammad Aras mengatakan bahwa puluhan ribu peserta PBI JK yang dinonaktifkan per Februari 2026 akan digantikan dengan peserta baru. "Sekitar 45 ribu peserta PBI JK di Surabaya telah dinonaktifkan, untuk digantikan dengan peserta baru. Pembaruan data ini dilakukan secara berkala oleh Kemensos supaya data peserta PBI JK tepat sasaran," ucap Aras, Selasa (10/2). Ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena kepesertaan JKN nya dinonaktifkan. Masyarakat dapat mengaktifkan kembali status peserta PBI JK, dengan catatan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kriteria tersebut di antaranya, peserta termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada Januari 2026, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin berdasarkan verifikasi lapangan. "Ketiga, peserta mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya. Sementara bagi peserta yang tak memenuhi kriteria, status PBI JK tetap dinonaktifkan," imbuhnya. BPJS Kesehatan Cabang Surabaya mengarahkan masyarakat yang status peserta PBI JK dinonaktifkan untuk mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) maupun peserta mandiri. Pendaftaran peserta PBPU mandiri bisa dilakukan lewat WhatsApp PANDAWA 08118165165, Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, atau datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya di Jalan Dharmahusada Indah Nomor 2. "Masyarakat diimbau untuk rutin mengecek status keaktifan kepesertaan melalui kanal layanan BPJS Kesehatan agar apabila kepesertaan PBI JK diketahui tidak aktif, dapat segera diantisipasi," ucap Aras. 7 Langkah Reaktivasi PBI JK Agar Aktif Lagi Jika Anda memenuhi kriteria, berikut mekanisme untuk mengaktifkan kembali PBI JK: 1. Minta Surat Keterangan: Peserta yang baru mengetahui kartunya mati saat akan berobat, mintalah surat keterangan berobat ke Rumah Sakit atau Puskesmas setempat. 2. Lapor ke Dinas Sosial: Bawa dokumen tersebut ke Dinas Sosial setempat untuk mengajukan pengaktifan kembali. 3. Verifikasi Data: Petugas Dinas Sosial akan memverifikasi data kepesertaan Anda. 4. Input Aplikasi SIKS-NG: Dinas Sosial membuat surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG. 5. Verifikasi Kemensos: Petugas Kemensos akan memverifikasi dokumen permintaan reaktivasi tersebut. 6. Penerusan ke BPJS: Dokumen yang disetujui Kemensos akan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi akhir. 7. Kartu Aktif Kembali: Jika disetujui BPJS Kesehatan, kepesertaan Anda akan langsung diaktifkan kembali. Setelah aktif, peserta wajib melakukan pemutakhiran data paling lambat 2 periode pemutakhiran DTSEN.&nbsp; &nbsp;

puluhan ribu peserta PBI JK yang dinonaktifkan per Februari 2026 akan digantikan dengan peserta baru.

45 Ribu Peserta BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan, Begini Syarat Agar Aktif Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/JKT_Mensos-Jenguk-Korban-Bom-Sman-72_Salman-Toyibi_-1JPG-4078763795-1-3246131123.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah mencatat kebijakan penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan telah menyasar sebanyak 13,5 juta peserta hingga tahun 2025. Adapun 87.591 di antaranya kembali aktif melalui mekanisme reaktivasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, penonaktifan tersebut bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pemutakhiran data yang dimiliki pemerintah. &ldquo;Tahun lalu (2025) misalnya kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Dari jumlah itu, ada 87.591 yang melakukan reaktivasi,&rdquo; ujar Saifullah Yusuf dalam Rapat Bersama dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin (9/2). Selain itu, Mensos juga menyebut dari kebijakan penonaktifkan tercatat ada sejumlah orang yang telah berpindah kepada segmen mandiri BPJS Kesehatan. Namun, Mensos tak merinci soal berapa banyak segmen yang berpindah itu. &ldquo;Jadi tahun 2025 ini sudah kita laksanakan untuk menonaktifkan 13,5 juta. Yang melakukan reaktivasi sekitar 87 ribu. Kemudian ada juga yang berpindah ke segmen mandiri dari 13 juta yang kita nonaktifkan itu,&rdquo; jelasnya. Selain beralih ke kepesertaan mandiri, sebagian peserta PBI JKN yang dinonaktifkan juga kini pembiayaannya dialihkan ke pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). &ldquo;Ada juga yang langsung diambil alih oleh pemda bagi daerah UHC. Jadi otomatis seluruh warganya itu sudah dibiayai oleh APBD mereka,&rdquo; kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu. Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti bahwa kebijakan penonaktifan PBI JKN telah berjalan sesuai dengan data dan kondisi riil masyarakat. &ldquo;Artinya ini penonaktifan yang pas dan tepat. Mereka yang dinonaktifkan memang sudah mampu secara mandiri atau sudah dicover oleh pemerintah daerah,&rdquo; tegasnya. Mensos kembali menekankan, dari lebih dari 13 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan, hanya sebagian kecil yang mengajukan reaktivasi, sementara lainnya telah beralih ke kepesertaan mandiri atau ditanggung APBD. &ldquo;Jadi saya ulang, 13 juta lebih kita nonaktifkan, 87 ribu lebih melakukan reaktivasi, dan sebagian besar lainnya sudah mandiri atau dibiayai pemda,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Pemerintah nonaktifkan 13,5 juta PBI JKN BPJS Kesehatan sampai 2025. Mensos sebut 87.591 peserta sudah reaktivasi, sebagian jadi mandiri.

Pemerintah Nonaktifkan 13,5 Juta PBI JKN BPJS Kesehatan, Mensos Gus Ipul: 87.591 Sudah Reaktivasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BPJS-0907.jpg" alt="Ilustrasi layanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Apakah anda merupakan peserta asuransi BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang kini statusnya non-aktif secara mendadak? Situasi ini tentu membuat panik, terutama jika Anda sangat membutuhkan layanan kesehatan segera. PBI sendiri adalah sebuah program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat. Kementerian Sosial (Kemensos) RI menegaskan bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang statusnya mati bisa diaktifkan kembali. Reaktivasi ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan gratis yang ditanggung pemerintah. Namun, tidak semua orang bisa melakukan reaktivasi. Ada kriteria khusus dan langkah-langkah yang harus diikuti. Siapa Saja yang Bisa Melakukan Reaktivasi? Berdasarkan informasi resmi Kemensos, reaktivasi dapat dilakukan terhadap individu yang dinonaktifkan karena alasan berikut: - Berada pada desil 6-10 dan desil belum ditentukan, namun membutuhkan layanan kesehatan segera karena penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis. - Data tidak terdapat dalam DTSEN. - Merupakan bayi dari ibu penerima PBI-JK yang terhapus kepesertaannya. - Bukan merupakan peserta yang mengalami penonaktifan dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Sebagai catatan tambahan, kriteria utama penerima bansos PBI JK tetap diprioritaskan untuk masyarakat yang berada pada Desil 1-5 dengan total kuota mencapai 96,8 juta jiwa. &nbsp; 7 Langkah Reaktivasi PBI JK Agar Aktif Lagi Jika Anda masuk dalam kategori yang bisa diaktifkan kembali, ikuti mekanisme berikut: 1. Minta Surat Keterangan: Peserta yang baru mengetahui kartunya mati saat akan berobat, mintalah surat keterangan berobat ke Rumah Sakit atau Puskesmas setempat. 2. Lapor ke Dinas Sosial: Bawa dokumen tersebut ke Dinas Sosial setempat untuk mengajukan pengaktifan kembali. 3. Verifikasi Data: Petugas Dinas Sosial akan memverifikasi data kepesertaan Anda. 4. Input Aplikasi SIKS-NG: Dinas Sosial membuat surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG. 5. Verifikasi Kemensos: Petugas Kemensos akan memverifikasi dokumen permintaan reaktivasi tersebut. 6. Penerusan ke BPJS: Dokumen yang disetujui Kemensos akan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi akhir. 7. Kartu Aktif Kembali: Jika disetujui BPJS Kesehatan, kepesertaan Anda akan langsung diaktifkan kembali. Setelah aktif, peserta wajib melakukan pemutakhiran data paling lambat 2 periode pemutakhiran DTSEN. Belum Dapat Bansos? Ini Solusinya Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/017165747/segera-putuskan-nasibnya-dimotogp-2027alex-marquezsaya-punya-beberapa-opsi">Segera Putuskan Nasibnya di&nbsp;MotoGP 2027,&nbsp;Alex Marquez:&nbsp;Saya Punya Beberapa Opsi</a> Bagi masyarakat yang merasa benar-benar kurang mampu namun belum terdaftar sebagai penerima PBI JK, Kemensos membuka jalur usulan mandiri. Bagi masyarakat yang benar&ndash;benar kurang mampu dan belum mendapatkan bansos dan PBI JK, dapat melakukan usulan melalui desa/kelurahan/dinas sosial setempat atau melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga bisa menghubungi Command Center di nomor (021) 171 atau melalui WhatsApp di 08877-171-171 untuk informasi lebih lanjut. RS Dilarang Tolak Pasien Darurat : Mau BPJS PBI Aktif atau Tidak, Wajib Dilayani! Belakangan, puluhan pasien gagal ginjal kronik dilaporkan terancam nyawanya karena kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mereka mendadak nonaktif. Akibatnya, banyak pasien cuci darah yang terpaksa dipulangkan oleh pihak rumah sakit. Merespons hal ini, BPJS Kesehatan menegaskan aturan keras bagi seluruh fasilitas kesehatan. Rumah sakit dilarang keras menolak pasien yang berada dalam kondisi darurat, terlepas dari status kepesertaannya. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky, menegaskan bahwa keselamatan nyawa pasien adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar oleh aturan administrasi semata. "Jadi memang apapun itu (segmen peserta JKN) tidak boleh menolak untuk pengobatan, apalagi emergency, ini tidak boleh ditolak karena itu memang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan," ujat Rizzky, Jumat (6/2). Instruksi ini tidak hanya berlaku bagi peserta PBI yang statusnya sedang bermasalah, tetapi mencakup seluruh kategori kepesertaan dalam program JKN. Rizzky mengingatkan rumah sakit untuk tetap memberikan tindakan medis sembari mengurus administrasi kemudian. "Bukan hanya PBI nonaktif ya, bukan hanya PBI nonaktif, tapi terkait dengan segmen apa pun itu ya, segmen apa pun itu yang ada di program JKN," tegasnya. BPJS Kesehatan memegang prinsip bahwa dalam kondisi emergency, pelayanan kesehatan tidak boleh ditunda. Proses sinkronisasi data atau verifikasi status peserta bisa diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa menghambat tindakan medis. Kecaman dari Komunitas Pasien Cuci Darah Masalah penonaktifan sepihak ini sebelumnya memicu reaksi keras dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Mereka menilai kekacauan sistem verifikasi data ini sangat tidak manusiawi karena mempertaruhkan nyawa orang banyak. Ketua Umum KPCDI, Tony Samosir, memberikan kritik pedas terhadap fenomena ini dalam keterangan tertulisnya. &nbsp; "Penonaktifan BPJS PBI secara mendadak menjadi ancaman langsung terhadap nyawa pasien," ujarnya, Kamis (5/2). Kini, bola panas ada di tangan penyedia layanan kesehatan untuk tetap mematuhi regulasi dan memastikan tidak ada lagi pasien darurat yang "terusir" dari ruang perawatan.

Kartu KIS non-aktif tiba-tiba saat mau berobat? Simak cara cepat reaktivasi BPJS PBI JK gratis lewat Dinas Sosial dan aplikasi Cek Bansos.

Kartu KIS Tiba-tiba Non-aktif? Ini Cara Cepat Reaktivasi BPJS PBI JK Gratis!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/e7i7d2eEk1jUH2iLEhn29aHmjn5AfdkMm65UAhhr-1-3987286243.jpg" alt="Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan. menkeu Purbaya Yudhi sadewa memastikan iuran BPJS kesehatan tidak akan naik sampai ekonomi tumbuh di atas 6%. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan. menkeu Purbaya Yudhi sadewa memastikan iuran BPJS kesehatan tidak akan naik sampai ekonomi tumbuh di atas 6%. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Humas BPJS Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan penanganan darurat. Hal itu sehubungan dengan banyaknya pasien gagal ginjal yang tak bisa melakukan cuci darah karena Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak aktif. "Jadi memang apapun itu (segmen peserta JKN) tidak boleh menolak untuk pengobatan, apalagi emergency, ini tidak boleh ditolak karena itu memang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan," kata Rizzky kepada wartawan seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/2). Rizzky lmenegaskan larangan menolak pasien tersebut berlaku untuk seluruh segmen kepesertaan dalam program JKN. &ldquo;Bukan hanya PBI nonaktif ya, bukan hanya PBI nonaktif, tapi terkait dengan segmen apa pun itu ya, segmen apa pun itu yang ada di program JKN,&rdquo; tegasnya. Rizzky menegaskan bahwa BPJS memiliki prinsip pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat tidak boleh ditunda, sembari proses administrasi kepesertaan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, puluhan pasien gagal ginjal kronik terancam kehilangan nyawa setelah kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mereka mendadak dinonaktifkan. Akibatnya, pasien yang datang ke rumah sakit untuk menjalani cuci darah terpaksa dipulangkan karena status kepesertaan dinyatakan tidak aktif. Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Samosir menyatakan bahwa pihaknya mengecam keras kekacauan sistem verifikasi data kepesertaan BPJS PBI yang dinilai tidak manusiawi. "Penonaktifan BPJS PBI secara mendadak menjadi ancaman langsung terhadap nyawa pasien," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2).

BPJS tegas: rumah sakit tak boleh tolak pasien cuci darah dengan JKN PBI nonaktif. Aturan ini penting demi perlindungan pasien gagal ginjal.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpjs kesehatan

Berita Terkini