<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/aset.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerima pengalihan aset Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 1,125 triliun dari Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Proses ini berhasil dilaksanakan lebih cepat dari yang ditargetkan yakni akhir November 2021.  Terdapat 13 jenis aset BMN yang dialihkan dari BPWS ke Kementerian PUPR yakni tanah senilai Rp 732 miliar, peralatan dan mesin Rp 49,4 miliar, gedung dan bangunan Rp 118,3 miliar, jalan dan jembatan Rp 52,4 miliar, irigasi Rp 26,2 miliar, jaringan Rp 55,3 miliar, aset tetap renovasi Rp 1,4 miliar, konstruksi dalam pengerjaan Rp 761 juta, software Rp 3,6 miliar, hasil kajian/penelitian Rp 78,7 miliar, aset tak berwujud lainnya Rp 1,8 miliar dan aset tak berwujud dalam pengerjaan Rp 193 juta.  Aset-aset tersebut tersebar di 7 lokasi yakni di Kantor BPWS Surabaya, rest area sisi barat di Bangkalan (terbangun dan belum terbangun), kawasan pesisir di Bangkalan (belum terbangun), rest area sisi timur di Bangkalan (belum terbangun), overpass di Bangkalan, SPAM Tangkel dan Kantor BPWS Jakarta.  “Aset BMN terbesar di mana lebih dari 65 persen adalah tanah. Saya hanya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan di Kementerian PUPR setiap tambahan aset yang kita miliki sesungguhnya di dalamnya ada hak publik yang harus kita jalankan. Saya minta rekan-rekan unit penerima langsung segera membuat rencana komprehensif agar layanan yang semula dilakukan BPWS tidak terputus,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam keterangannya, Jumat (10/9).  Fatah mengatakan, penambahan amanah dari suatu institusi yang pernah memberi layanan publik tidak semudah mendapat amanah baru yang belum pernah dikerjakan siapapun. “Apa yang telah dilakukan BPWS adalah benchmark, mudah-mudahan layanan yang kita kerjakan tidak menjadi lebih buruk. Jadikanlah benchmark ini sebagai pemandu untuk betul-betul kita jalankan amanah yang diterima secara bersama,” imbuhnya.  BPWS dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 27 Tahun 2008 yang secara struktural terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana BPWS (Bapel BPWS) memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu.  Kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi yakni Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dan kawasan khusus di utara Pulau Madura masing-masing seluas 600 hektare. KKJSM dikembangkan untuk mendorong perkembangan ekonomi, sedangkan kawasan khusus di utara Pulau Madura untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Peti Kemas.  Pengalihan aset BPWS ke Kementerian PUPR ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

PUPR Terima Pengalihan Aset BMN Senilai Rp 1,125 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Suasana-Kawasan-Jembatan-Suramadu-18042020-zk-9-1.jpg" alt="Ilustrasi Jembatan Suramadu, salah satu ikon Kota Surabaya. Zabur Karuru/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jembatan Suramadu, salah satu ikon Kota Surabaya. Zabur Karuru/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bpws/">BPWS</a>) menjadi satu di antara sepuluh lembaga nonstruktural (LNS) yang dibubarkan pemerintah. Fungsi lembaga yang telah berdiri selama 12,5 tahun itu dikembalikan ke kementerian terkait.  BPWS dibubarkan lewat Perpres 112/2020 bersama sembilan lembaga lainnya. Yakni, Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, serta Badan Olahraga Profesional Indonesia.  Juga, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komnas Lansia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.  Dengan pembubaran tersebut, fungsi BPWS dikembalikan ke dua kementerian terkait. Yakni, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-pupr/">Kementerian PUPR</a> dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenhub/">Kementerian Perhubungan</a>. Termasuk pendanaan, pegawai, aset, dan arsip yang dimiliki lembaga itu. Proses pengalihannya harus diselesaikan dalam setahun.  Hingga kemarin (30/11), pemerintah belum angkat bicara soal pembubaran lembaga-lembaga tersebut.  ”Selasa 1 Desember jam 10 konferensi pers resmi pemerintah terkait pembubaran LNS,” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat dimintai konfirmasi.  Anggota Komisi V DPR Syaifuddin menyambut positif langkah tegas Presiden Jokowi dalam membubarkan BPWS. Namun, dia berharap pembubaran itu tak mengurangi komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan di Madura. ”Khususnya di kawasan Jembatan Surabaya-Madura (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jembatan-suramadu/">Suramadu</a>),” tuturnya.  Syaifuddin mengakui, peran BPWS selama ini kurang maksimal. Selain hanya dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt) selama tujuh tahun, BPWS juga tidak mampu menjembatani perbedaan pandangan tiap kepala daerah terkait pengembangan wilayah <a href="https://www.jawapos.com/tag/suramadu/">Suramadu</a>. Hal itu berdampak pada terganjalnya berbagai program percepatan pembangunan. Misalnya, pengadaan lahan maupun pembangunan infrastruktur penunjang lainnya.  Dia melanjutkan, pembubaran BPWS sebaiknya tidak mematahkan harapan masyarakat terkait upaya percepatan pembangunan. Sebab, lembaga itu sempat jadi tumpuan warga Madura yang ingin melihat percepatan pembangunan kawasan Madura. Pendirian BPWS sejatinya merupakan langkah maju pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Madura. ”Kami berharap pembubarannya tidak menjadi indikator lunturnya komitmen pemerintah,” ucapnya.  Legislator asal dapil Madura itu sempat menyurati Jokowi untuk menata kelembagaan BPWS. Dia telah menerima balasan surat tersebut dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.  Surat tertanggal 31 Maret 2020 itu menyebutkan bahwa Presiden Jokowi berkomitmen mempertahankan BPWS, bahkan memperluas kewenangannya. Namun, akhir November 2020, justru terbit perpres pembubaran BPWS. ”Kami yakin Presiden Jokowi dan jajarannya punya alasan kuat terkait pembubaran BPWS ini,” kata Syaifuddin.  Politikus PKB tersebut berharap pembubaran BPWS diikuti langkah konkret pemerintah dalam membangun kawasan Suramadu dan sekitarnya. Pengembalian mandat BPWS ke Kementerian PUPR maupun Kementerian Perhubungan tidak membuat percepatan pembangunan kawasan Madura kembali sebatas angan-angan.  BPWS dibentuk lewat Perpres 27/2008 yang kemudian diubah lewat Perpres 23/2009. Fungsinya untuk mengembangkan wilayah Suramadu. Dulu, area kerja lembaga itu terbagi menjadi dua. Yakni, kawasan kaki Suramadu sisi Madura (KKSM) dan kawasan kaki Suramadu sisi Surabaya (KKSS). Seiring dengan berjalannya waktu, penataan wilayah Surabaya diserahkan ke Pemkot Surabaya. Praktis, area kerja BPWS berkurang. Grand design yang dulu disusun pun pudar.  Ada beberapa grand design yang menjadi misi BPWS. Di antaranya, membangun central business district, permukiman, Islamic centre, dan pengembangan destinasi wisata. Grand design tersebut membutuhkan pembebasan lahan di wilayah Madura dan Surabaya. Namun, pembebasan lahan itu tak kunjung tuntas. Dampaknya, realisasi grand design terhambat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/02/2019/mencari-solusi-konkret-demi-madura/">Mencari Solusi Konkret demi Madura</a>  Di sisi lain, BPWS memberdayakan UKM di empat kabupaten di wilayah Madura. Program itu termasuk pengembangan nonfisik. Banyak program yang terealisasi dan berjalan di masyarakat.  Sementara itu, Kepala Humas BPWS Faisal Yasir enggan berkomentar soal keputusan pemerintah membubarkan BPWS. Dia hanya menegaskan, banyak program BPWS yang sudah tercapai. Baik program nonfisik maupun fisik. Capaian itu tercatat secara terperinci. ”Terkait kebijakan pemerintah, itu wewenang pimpinan untuk berkomentar,” kilahnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=KLSzOivp3Lk

Pemerintah Bubarkan BPWS, Fungsi Kembali ke Kemenhub-PUPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebulan-suramadu-gratis-bpws-menilai-belum-ada-dampak-signifikan_m_.jpg" alt="Jembatan Suramadu." width="100%">
<figcaption>Jembatan Suramadu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sudah sebulan Presiden Joko Widodo&nbsp;menggratiskan Jembatan Suramadu. Harapannya, penggratisan itu&nbsp;berdampak pada perekonomian masyarakat Madura. Namun faktanya, belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Kepala Humas Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Faisal Yasir Arifin mengatakan, dampak paling terlihat adalah arus barang dan jasa yang lancar. Meski, hal itu belum menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi di Suramadu. "Nggak bisa diukur hanya dalam sebulan. Karena variabelnya banyak. Tapi yang jelas, dampaknya positif," kata Faisal kepada JawaPos.com, Rabu (5/12). Menurutnya, perlu setidaknya tiga bulan untuk menilai dan mengukur seberapa kuat dampak penggratisan akses keluar masuk Suramadu. Pemerintah provinsi dan pusat akan mulai menggenjot pembangunan jika memang dampaknya sudah sangat terlihat. "Kalau dari BPWS secara kasat mata, arus barang dan jasa jadi lancar. Ya, begitu saja,"&nbsp;tambahnya. Senada, Traffic Service Manajer PT Jasamarga Surabaya-Gempol Purwantoro mengatakan, tidak ada data teknis mengenai arus lalu lintas di Jembatan Suramadu. Tidak ada gardu tol yang biasa mencatat jumlah kendaraan yang keluar masuk. Begitu pula dengan keamanan. Aktivitas patroli di sepanjang tol Suramadu tetap berlangsung seperti biasa. "Sejak dibebaskan dan tidak ada transaksi, maka data jumlah kendaraan juga tidak terdata. Kami juga tetap lakukan patroli seperti biasa,"&nbsp;ucap Purwantoro.

Sebulan Suramadu Gratis, BPWS Menilai Belum Ada Dampak Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengembangan-wilayah-suramadu-terkendala-pembebasan-lahan-belum-beres_m_.jpg" alt="Jembatan Suramadu kini digratiskan sehinggal tidak lagi masuk dalam kategori tol." width="100%">
<figcaption>Jembatan Suramadu kini digratiskan sehinggal tidak lagi masuk dalam kategori tol.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah menggratiskan Jembatan Suramadu baru langkah awal. Dibutuhkan langkah lanjutan agar upaya pengembangan ekonomi di Madura benar-benar terwujud. Itu disampaikan Sekretaris Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) Sidik Wiyoto. Menurut dia, road map pengembangan wilayah Suramadu, terutama di sisi Madura, sudah tersusun dengan baik. Namun, eksekusinya terkendala pembebasan lahan. "Tanpa itu, rencana pengembangan tak bisa jalan," ujarnya kemarin (27/10). Sidik menyatakan, sesuai kesepakatan di sidang kabinet, BPWS memang diminta fokus menggarap sisi Madura. Sedangkan sisi Surabaya diserahkan kepada Pemkot Surabaya. "Kalau yang sisi Madura bisa jalan, sudah sangat bagus," katanya. Menurut Sidik, dalam road map-nya, BPWS akan menginisiasi pengembangan kawasan wisata, industri, perumahan, hingga pelabuhan. Agar terlaksana, setidaknya dibutuhkan lahan seluas 600 hektare. Sayang, hingga saat ini baru 40 hektare yang dapat dibebaskan. "Masih jauh sekali dari target," ucapnya. Sidik mengakui, pembebasan lahan memang tidak gampang. Karena itu, BPWS sudah mengusulkan strategi percepatan. Apa itu? Memasukkan pengembangan kawasan Suramadu dalam proyek strategis nasional (PSN). "Harus jadi PSN biar lancar," ucapnya. Dengan masuk daftar PSN, pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan Suramadu bisa memanfaatkan dana dari Lembaga Aset Manajemen Nasional (LAMN). Itu adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Sejak 2017, LAMN sudah menyalurkan lebih dari Rp 70 triliun untuk pembebasan lahan bagi proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bendungan, dan jalur kereta api. Jika pembebasan lahan sudah berjalan, BPWS akan lebih mudah menawarkan paket investasi infrastruktur bagi investor. "Saya yakin investor akan masuk karena potensi ekonomi di wilayah Madura sangat besar," jelasnya. Pakar manajemen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Arman Nasution mengatakan, kemudahan akses infrastruktur harus berbanding lurus dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja baru. "Kalau bicara infrastruktur yang semakin mudah, itu artinya juga harus ada interaksi investasi yang bagus. Pemerintah daerah di Madura harus bisa memunculkan daya tarik tersebut bagi investor," ujar Arman kemarin. Daya tarik itu, lanjut Arman, bisa diwujudkan dengan membangun pusat pendidikan dan kawasan ekonomi yang terintegrasi. Di Madura saat ini sudah ada Universitas Trunojoyo. Namun, pemerintah daerah juga perlu memikirkan untuk membangun pusat-pusat pendidikan lain. Selain itu, perlu dikembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan akses-akses infrastruktur seperti <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/10/2018/setelah-digratiskan-perawatan-jembatan-suramadu-kini-didanai-apbn" target="_blank">Jembatan Suramadu</a> yang sudah existing sampai pelabuhan-pelabuhan. Misalnya, di kawasan Bangkalan. "Area Tanjung Bulu Pandan itu potensial. Di Bangkalan itu sejak lama diplot untuk kawasan industri alat berat. Sistem waterfront mendukung karena di sana perairan dalam. Itu salah satu yang bisa segera dirampungkan," tambah Arman. Untuk itu, lanjut Arman, pemerintah daerah di Madura harus lebih terbuka untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang tertarik berinvestasi di sana. "Sedikit bisa mencontoh Banyuwangi. Pemerintah daerahnya cukup kreatif dalam menarik investor," ujarnya. Poin Kendala Pengembangan Kawasan Suramadu - Pembebasan lahan masih sulit. Pemerintah baru bisa membebaskan 6,6 persen di antara total lahan yang diperlukan. - Status BPWS masih mengambang. - Belum ada perpres baru yang mengatur BPWS sebagai instansi yang ditunjuk khusus menangani pengembangan kawasan Suramadu. - Bertahun-tahun BPWS tidak memiliki pejabat definitif.

Pengembangan Wilayah Suramadu Terkendala Pembebasan Lahan Belum Beres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bpws-sambut-baik-penggratisan-suramadu_m_.jpg" alt="Suasana di Jembatan Suramadu." width="100%">
<figcaption>Suasana di Jembatan Suramadu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan menggratiskan biaya melintas di Jembatan Suramadu mulai Sabtu (17/10) ini pukul 17.00 WIB. Kebijakan itu direspons positif Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Penggratisan Suramadu diharapkan dapat mendorong banyak orang untuk pergi ke Madura. Sehingga ekonomi akan semakin tinggi. "Karena pasti mengurangi biaya distribusi (barang dan jasa) dari Surabaya ke Madura dan sebaliknya," Kepala Humas BPWS Faisal Yasir Arifin dalam keterangannya. BPWS sendiri sudah menjalankan upaya pembangunan di sisi Bangkalan, Madura. Antara lain pengembangan sentra usaha kecil di sisi kiri dan kanan Bangkalan. Serta membangun jaringan pasokan air minum. Adapun pembangunan itu sudah berjalan sejak 2016. Namun belum terlihat pengembangannya. Pantauan JawaPos.com saat keluar dari Jembatan Suramadu ke Bangkalan, memang banyak lapak semi permanen yang menjual makanan, minuman, dan sejumlah produk souvenir. Menurut Faizal, selama ini upaya pembangunan terkendala pembebasan lahan dan soal perizinan. Namun sejak 2016, semua masalah itu sudah teratasi. Berbeda dengan Suramadu di sisi Surabaya. Sudah ada rencana pembangunan berupa lansekap pada radius 600 meter dari ujung jembatan sisi Surabaya. Namun rencana tersebut batal terlaksana. BPWS tidak diperbolehkan melakukan pengelolaan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. "Tegas, kalau saya bilang itu egosentrisnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saja," tukas pria yang akrab disapa Coy itu.

BPWS Sambut Baik Penggratisan Suramadu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ganti-pimpinan-bpws-langsung-tancap-gas_m_211668.jpeg" alt="Danis (dua dari kanan) bersama Irjen (purn) Herman Hidayat dalam serah terima Plt Pimpinan BPWS di Ruang Muntazir, Jalan Tambak Wedi, Kenjeran, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Danis (dua dari kanan) bersama Irjen (purn) Herman Hidayat dalam serah terima Plt Pimpinan BPWS di Ruang Muntazir, Jalan Tambak Wedi, Kenjeran, Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) berganti tampuk kepemimpinan. Badan dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) itu akan dikepalai Pelaksana Tugas Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga. Danis didampingi Plt Kepala BPWS sebelumnya, Irjen (purn) Herman Hidayat menegaskan, pihaknya segera tancap gas dalam melanjutkan berbagai program yang berjalan. Antara lain pembangunan rest area dan proyek over Pass II. Akses jalan bebas hambatan itu berada di Tanjung Bulu Pandan. Tepatnya berada di sisi Utara Madura. Jalan tersebut akan tersambung dengan jaringan lain di Pulau Jawa. Seperti Surabaya, Gresik dan Mojokerto. Dua proyek itu ditargetkan tuntas pada 2020 mendatang. Sementara proyek rest area di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) sendiri sudah rampung. Tinggal menunggu proses pemindahan ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk masuk ke dalam lokasi. Selain penyediaan stan, untuk fasilitas air bersih akan disalurkan dari SPAM yang tidak jauh dari lokasi stan. Seluruh infrastruktur diharapkan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat. Tujuannnya agar proses investasi bisa terus berkembang. "Kami harus bergerak cepat, tepat dan tidak boleh ada penyimpangan. Tidak boleh berleha-leha," tegas Danis, Jumat (11/5). Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Balitbang Kementerian PUPR itu menambahkan, pemetaan permasalahan dan hambatan di internal tengah dilakukan. Nantinya dari hasil tersebut segera dicari solusi yang tepat dalam rangka melanjutkan program pembangunan di Madura. Saat ini, untuk wilayah rest area sendiri sudah dibangun. Akhir Bulan Desember diharapkan ratusan PKL yang biasa berjualan di sepanjang Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) bisa pindah ke area yang sudah dibuat nyaman. Pada kesempatan itu, Danis meminta laporan secara rinci dari semua Deputi dan divisi di BPWS untuk menganalisis dan memetakan masalah dan mencari problem solving yang tepat. Dia juga ingin memastikan agar seluruh jajaran BPWS berada dalam satu komando dan tidak berjalan sendiri sendiri. "Harus jadi satu kesatuan yang saling mengisi dan melengkapi," tambahnya.

Ganti Pimpinan, BPWS Langsung Tancap Gas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kembangkan-kawasan-suramadu-bpws-gaet-anak-usaha-hutama-karya_m_147758.jpeg" alt="MoU antara Dirut PT Hutama Karya Realtindo dan Deputi Perencanaan BPWS Agus Wahyudi di kantor BPKM Jakarta, Senin (31/7)." width="100%">
<figcaption>MoU antara Dirut PT Hutama Karya Realtindo dan Deputi Perencanaan BPWS Agus Wahyudi di kantor BPKM Jakarta, Senin (31/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Hutama Karya Realtindo (HKR), anak usaha PT Hutama Karya (Persero) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Kesepakatan tersebut berisi tentang komitmen HKR sebagai konsorsium pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Deputi Perencanaan BPWS Agus Wahyudi mengatakan, HKR akan membangun seluruh kawasan yang ada di KKJSM. Mulai dari kawasan industri, perumahan, pariwisata, rest area, perkantoran dan pergudangan. "Itu belum (termasuk) karena jalan tol kami tidak menawarkan langsung tapi pengelola jalan tol, BPJT. Kita nanti (membangun) perumahan, perkantoran,dan pergudangan juga bisa," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (31/7). Untuk Kawasan Khusus Madura (KKM), lanjut Agus, saat ini belum ada yang berminat untuk menjadi konsorsium. Hanya saja, salah satu investor dari Korea Selatan siap menjadi konsorsium. "Belum ada yang minat. Tapi perusahaan dari Korea sudah kasih dana hibah untuk studi kelayakan. Kalau nanti hasilnya positif itu bisa saja dipertimbangkan sama mereka," tuturnya. Agus merincikan, nilai investasi HKR untuk pengembangan KKJSM mencapai Rp 23 triliun. Kedepannya, HKR membuka kesempatan investor lain untuk menjadi konsorsium. "Jadi nanti tidak HKR saja. Bisa investor lain yang masuk juga," pungkasnya.

Kembangkan Kawasan Suramadu, BPWS Gaet Anak Usaha Hutama Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kawasan-suramadu-dijadikan-wisata-syariah-tak-boleh-berbikini_m_147741.jpeg" alt="Jembatan Suramadu. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jembatan Suramadu. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) berencana untuk mengembangkan wisata syariah di Kawasan&nbsp;Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Hal itu dinilai sesuai dengan suasana lingkungan religius di Pulau Madura.  Deputi Perencanaan BPWS, Agus Wahyudi mengatakan, salah satu wisata syariah adalah pengembangan pantai religius lengkap dengan fasilitasnya. Secara keseluruhan, konsepnya sesuai dengan aturan agama Islam.  "Kawasan Syariah itu, Madura Ini kan sangat religius ya. Jadi, nanti kita kembangkan di sana nuansa yang Syariah. Meskipun ada pantai, enggak boleh wisatawan di sana pakai bikini seperti itu," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (31/7).  Selain itu, BPWS juga memastikan adanya para pedagang yang jujur. Kalau barangnya jelek, ya dibilang jelek. Bagus ya dibilang bagus. Tidak boleh berbohong. Di hotel, segala makanannya dipastikan halal.  Penggunaan konsep syariah itu dinilai akan memberi semangat yang baik untuk para wisatawan. BPWS juga memastikan, dengan konsep syariah maka kenyamanan para wisatawan juga akan lebih terjamin.  "Seperti yang bukan suami istri di dalam suatu perjalanan pesan satu kamar itu enggak boleh. Itu nanti yang akan diterapkan di kawasan Syariah itu nanti kalau ada di kolam renang yang treatment harus di close door. Seperti itu aja," tandasnya.

Kawasan Suramadu Dijadikan Wisata Syariah, Tak Boleh Berbikini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/alasan-bpws-tawarkan-proyek-suramadu-rp-531-triliun-ke-investor_m_147718.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menawarkan proyek senilai Rp 53,1 triliun di Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPWS, Herman Hidayat membeberkan alasan pihaknya menawarkan proyek tersebut. Menurutnya, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan di KKJSM dan KKM. "Sehingga kami undang para investor untuk ikut membangun kawasan yang ada di KKJSM,dan KKM," ujarnya di kantor BKPM, Jakarta, Senin (31/7). Sesuai Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu yang diberi tugas untuk membangun dan mengelola, KKJSM seluas 600 hektar (ha) dan KKM 600 ha. Apabila APBN tak bisa digunakan, pembangunan melalui skema investasi adalah langkah terbaik. Saat ini, tercatat empat kabupaten/kota di Pulau Madura dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berada di posisi paling buncit dalam tingkat pembangunan daerahnya. Keempatnya yakni Sampang (38), Bangkalan (37), Sumenep (36), Pamekasan (35). Untuk Kabupaten Bangkalan yang berada di kawasan KKJSM, pihaknya akan membangun kawasan industri, pemukiman, kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata. Sementara di kawasan KKM, BPWS hampir sama dengan pembangunan KKJSM, yang berbeda hanya pembangunan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. "Jadi untuk menghubungkan kedua kawasan tersebut pemerintah akan bangun jalan tol," pungkasnya.

Alasan BPWS Tawarkan Proyek Suramadu Rp 53,1 Triliun ke Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/dilarang-membangun-kawasan-suramadu-muncul-lahan-tidur_m_126003.jpeg" alt="INI LHO BUKTINYA: Eddi Harlijadi menunjukkan surat pernyataan yang ditandatangi petani Kedung Cowek." width="100%">
<figcaption>INI LHO BUKTINYA: Eddi Harlijadi menunjukkan surat pernyataan yang ditandatangi petani Kedung Cowek.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) akhirnya merespons masalah lahan tidur di Kedung Cowek. Lahan di belakang kantor BPWS tersebut rencananya digunakan untuk ruang terbuka hijau (RTH).  Namun, rencana itu terkendala meski hak kelola dan hak milik sudah dipegang BPWS. &rdquo;Kenapa muncul lahan tidur di BPWS? Ya, karena Wali Kota Surabaya (Tri Rismaharinim Red) melarang kita membangun di sini,&rdquo; terang Eddi Harlijadi, kepala Divisi Penyiapan Kawasan BPWS.  Larangan tersebut berimbas pada pasifnya peran BPWS bagi pengembangan wilayah Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya (KKJSS). Alhasil, BPWS saat ini hanya berfokus pada Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM).  Sebelumnya, petani Kedung Cowek mengeluhkan lahan tidur milik BPWS. Lahan tidur tersebut dianggap memunculkan hama yang merusak tanaman petani. Apalagi, saat ini merupakan musim tanam. &rdquo;Kalau musim tanam seperti ini, hamanya tikus,&rdquo; ujar Sudarsono, ketua Kelompok Tani Benteng Samudra.  Eddi juga menanggapi masalah tersebut. Dia menjelaskan, lahan tidur tersebut termasuk aset milik negara yang tidak bisa sembarang dikomersialkan. Dia lantas menjelaskan awal mula tanah itu. Lahan seluas 4,5 hektare tersebut sebelumnya menjadi tanah garapan petani. Namun, setelah berpindah tangan, tanah itu tidak boleh lagi dikomersialkan.   Kurang pahamnya aturan membuat petani ngotot menggunakan tanah tersebut. Alhasil, pada 2015, BPWS bersama petani Kedung Cowek duduk bersama. Pertemuan itu meluruskan status tanah yang kini milik negara dan konsekuensinya jika dikomersialkan. &rdquo;Para petani datang dan mereka sepakat untuk tidak lagi bertani di lahan negara tersebut,&rdquo; ujar Eddi.  Namun, permasalahan ternyata tidak selesai. Para petani kembali menggarap lahan tersebut. Tidak mau disangka membiarkan yang berujung pada pemeriksaan BPK, akhirnya BPWS mengambil tindakan hukum dengan membuat laporan kepada aparat penegak hukum. &rdquo;Ketua RW-nya datang kemari dan meminta untuk tidak melaporkan warganya. Akhirnya, kami bikin perjanjian lagi dan laporan kami cabut,&rdquo; ujar Eddi. (gal/c6/oni/sep/JPG)

Dilarang Membangun Kawasan Suramadu, Muncul Lahan Tidur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpws

Berita Terkini