<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/bebas-dari-penjara-kpk-bupati-rohul-nonaktif-pindah-partai_m_120573.jpeg" alt="Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman ketika mengikuti persidangan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor Kota Pekanbaru." width="100%">
<figcaption>Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman ketika mengikuti persidangan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor Kota Pekanbaru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah dinyatakan bebas oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Pekanbaru, Suparman, mantan Ketua DPRD Riau dikabarkan keluar dari Partai Golkar. Informasi yang didapatkan Riau Pos (Jawa Pos Group), Bupati Rokan Hulu (Rohul) nonaktif itu pindah ke Partai Gerindra. Bahkan kepindahannya telah disetujui oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau, Husni Thamrin menuturkan, kepindahan Suparman ke Gerindra telah disetujui. Menurutnya, setiap orang mempunyai hak untuk menentukan pilihan partai yang dipilih hatinya. Bukan karena sakit hati atau ada malasah dalam partai, melakukan hijrah. Dengan hadirnya Suparman, kata Husni, bakal menambah kekuatan bagi Partai Gerindra saat menghadapi Pemilu Legislatif 2019 mendatang di Riau.&nbsp; "Kehadiran Suparman menjadi bukti lain bahwa Partai Gerindra merupakan partai rakyat yang terbuka," jelasnya. Kendati telah diklaim pindah ke Gerindra, namun konfirmasi langsung dari Suparman belum berhasil didapatkan. Di tempat lain, Ketua DPD I Golkar Riau H Arsyadjuliandi Rachman tidak meyakini rumor kepindahan Suparman tersebut. Menurutnya Suparman adalah salah seorang kader loyal partai Golkar Riau. Sehingga informasi tersebut baru sebatas isu semata saja. "Belum ada cerita apa-apa (Suparman, red). Pasti ceritalah. Kita yakin beliau kader loyal partai Golkar," kata Andi Rachman yang juga Gubernur Riau itu. (new/egp/iil/JPG)

Bebas Dari Penjara KPK, Bupati Rohul Nonaktif Pindah Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/status-bupati-rohul-nonaktif-kemendagri-tunggu-keputusan-tetap_m_112189.jpeg" alt="Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman ketika mengikuti persidangan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor Kota Pekanbaru." width="100%">
<figcaption>Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman ketika mengikuti persidangan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor Kota Pekanbaru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bebasnya Bupati Rokan Hulu (Rohul) nonaktif Suparman dari putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru dari kasus suap tidak serta merta haknya sebagai orang nomor satu di kabupaten itu akan didapatkan. Pasalnya pengembalian status Suparman sebagai Bupati Rohul defenitif harus berlandaskan status hukum berkekuatan hukum tetap. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto menyatakan bahwa vonis bebas terhadap Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman belum serta merta membuat jabatannya sebagai Bupati Rokan Hulu nonaktif bisa dipulihkan. Dikatakannya, Kemendagri baru akan menindaklanjuti putusan hukum Suparman ketika kedua belah pihak, terutama JPU KPK menerima putusan tersebut atau telah berkekuatan hukum tetap, inkrah. "Kalau sudah bebas akan diproses. Bebas itu kedua belah pihak, JPU sama terdakwa menerima, baru kita bisa proses. Tapi begitu JPU ketok bebas, JPU ajukan kasasi, statusnya masih terdakwa belum bisa dipulihkan," kata Widodo seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (25/2). Sementara itu, Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bahwa KPK akan memperkuat memori kasasinya. Apalagi sudah ada putusan yang pernah dijatuhkan terhadap Akhir Jauhari yang telah berkekuatan hukum tetap. Dia menambahkan, ada beberapa fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan hakim PN Pekanbaru yang memutus perkara Suparman. Mulai dari keterangan saksi yang tidak masuk persidangan, serta terdakwa mengatur dan menjadi perantara Gubernur Annas Maamun untuk mempercepat pengesahan APBD Riau. Untuk diketahui, sebelummya MA pernah membatalkan vonis bebas PN Tipikor Bandung atas Waki Kota Bekasi, Mochtar Mohamad. Dia justru dihukum 6 tahun penjara. "Jadi, kami akan membangun argumentasi lebih kuat. Kami yakin dengan perbuatan yang dilakukan oleh bupati Rohul ini," pungkasnya. (egp/sol/fat/nda/iil/JPG)

Status Bupati Rohul Nonaktif, Kemendagri Tunggu Keputusan Tetap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/divonis-bebas-suparman-bakal-pimpin-kabupaten-rohul_m_112188.jpeg" alt="Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman ketika mengikuti persidangan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor Kota Pekanbaru." width="100%">
<figcaption>Bupati Rokan Hulu nonaktif Suparman ketika mengikuti persidangan beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor Kota Pekanbaru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Vonis bebas yang diterima Bupati Rokan Hulu nonaktif, Suparman dari majelis Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau membuat Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman langsung bertindak cepat. Dia memerintahkan jajarannya di Biro Tata Pemerintahan (Tapem) untuk memproses stasus bupati nonaktif itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Arsyadjuliandi Rachman mengaku, dia telah menginstruksikan Kepala Biro Tapem Setdaprov Riau Rahima Erna untuk mengkaji persoalan status bebas yang diterima Suparman sesuai dengan aturan perundang-undangan. "Tapem sekarang sedang di Jakarta, membicarakan dengan Kemendagri soal itu (Vonis Bebas Suparman dan Statusnya sebagai Bupati, red)," ungkap Arsyadjuliandi seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (25/2). Pria yang akrab disapa Andi Rachman ini menegaskan, persoalan pengembalian status Bupati definitif setelah Suparman nonaktif harus ada dan kejelasan dari Kemendagri. "Saya cek itu dan akan dipantau. Kalau ada penjelasannya resmi akan disampaikan bagaimana-bagaimananya," tambah Gubri. Sementara itu, Kepala Biro Tapem Pemprov Riau, Rahima Erna mengatakan, pengaktifan kembali status Suparman sebagai Bupati Rohul, bahwa masih ada proses yang harus dilalui. "Masih ada proses yang harus dilalui, jadi sampai saat ini kami juga masih menunggu arahan dari Kemendagri. Memang untuk kembali mengaktifkan status bupati tidak harus menunggu proses hukumnya inkrah di pengadilan, tapi memang masih ada proses yang harus dilalui," jelasnya. (egp/sol/fat/nda/iil/JPG)

Divonis Bebas, Suparman Bakal Pimpin Kabupaten Rohul?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61472_80502_Suparman-Tiba-di-Rutan.jpg" alt="Bupati Rohul nonaktif Suparman saat tiba di depan Rutan Kelas IIB Pekanbaru beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Bupati Rohul nonaktif Suparman saat tiba di depan Rutan Kelas IIB Pekanbaru beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com PEKANBARU - Bupati Rokan Hulu (Rohul) nonaktif Suparman membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebutkan dirinya menerima suap dari mantan Gubernur Riau Anas Mamun. Eva Nora selaku penasihat hukum Suparman yang membacakan eksepsi kliennya menuturkan, tuduhan yang dialamatkan JPU kepada kliennya sangat tidak beralasan. Tuduhan itu menyebutkan Suparman menerima janji dari mantan Gubernur Riau, Anas Maamun berupa mobil dinas di masa akhir jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. &quot;Sekalipun Suparman tidak dijanjikan mendapatkan pinjaman mobil dinas, dia juga akan tetap mendapatkan fasilitas itu karena masih terpilih untuk menjabat pada periode berikutnya,&quot; terang Eva di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (1/11). Dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Rinaldi Triandoko. Lebih jauh Eva menyebutkan, JPU juga tidak merincikan tentang pinjam pakai mobil dinas terkait pengesahan dua RAPBD, termasuk juga uang aspirasi setelah pengesahan. Karena dalam dakwaan, Suparman disebut menerima janji suap sebesar Rp 40 juta sampai dengan Rp 60 juta. Jika dikalikan dengan 40 anggota DPRD yang dipilih, maka jumlahnya mencapai Rp 2 Miliar lebih. Sedangkan tuduhan penerimaan uang hanya sebesar Rp 1,2 miliar. Sementara itu, JPU KPK Alandika Putra menghormati eksepsi dari terdakwa. Sebab sidang perkara dugaan suap itu masih panjang. Akan ada masa pembuktian yang lebih diperhatikan. (nda/iil/JPG)