<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/BAHLIL-10-3625918970.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pencabutan izin 4 perusahaan tambang di Raja Ampat demi melindungi lingkungan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pencabutan izin 4 perusahaan tambang di Raja Ampat demi melindungi lingkungan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto meminta menterinya untuk mendalami berita pertambangan di Kabupaten Raja Ampat yang dikabarkan merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun meninjau lokasi pulau yang dimaksud. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/016124168/bintaro-kini-jadi-surga-nongkrong-ini-5-tempat-yang-harus-kamu-singgahi">Bintaro Kini Jadi Surga Nongkrong: Ini 5 Tempat yang Harus Kamu Singgahi!</a> Kemarin (10/6) Bahlil menceritakan pada Rabu pekan lalu (4/6) Prabowo memberikan arahan terkait kegiatan pertambangan di Raja Ampat. Sehari setelahnya, Izin Usaha Perusahaan (IUP) untuk mengoperasikan pertambangan dihentikan. Ada empat IUP di luar pulau Gag yang dihentikan, yakni PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Raymond Perkasa. Sejauh ini IUP yang masih dibolehkan adalah PT Gag Nikel karena telah memiliki RKAB pada 2025 dan berstatus kontrak karya sejak 1998. &ldquo;Saya harus sampaikan bahwa dari lima IUP yang beroperasi, yang punya RKAB itu hanya satu IUP yang beroperasi. Yang lainnya di 2025 belum mendapatkan RKAB,&rdquo; tutur Bahlil di Kantor Presiden. Dia juga menceritakan bahwa Prabowo memerintahkannya untuk terjun ke lokasi. Tujuannya untuk mendengarkan informasi dari banyak pihak. Pada Jumat (6/6) berangkat ke Raja Ampat. Ditemani pejabat daerah setempat, rombongan menuju Pulau Gag. Bahlil pun memaparkan bahwa dari 13.000 hektar luas Pulau Gag, yang dibuka untuk pertambangan 260 hektar. &ldquo;Sudah direklamasi 130 hektar lebih dan sudah dikembalikan ke negara kurang lebih 54 hektar. Masih ada 130 hektar, nanti setelah ini direklamasi,&rdquo; tuturnya. Dia juga melakukan rapat kerja dengan pemerintah setempat. Selain itu juga menjaring aspirasi dari tokoh masyarakat setempat. Hasilnya warga meminta agar mempertimbangkan empat IUP yang masuk kawasan Geopark. Lalu pada Senin lalu (9/6) Prabowo mengumpulkan rapat terbatas. Selanjutnya, Prabowo yang memutuskan IUP empat perusahaan dicabut. Bahlil menyatakan setelah keputusan itu, dia berkoordinasi dengan kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian Kehutanan untuk segera melaksanakan perintah Prabowo. &ldquo;Arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat kami langsung mencabut empat IUP di Raja Ampat,&rdquo; katanya. Pada kesempatan lain, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah mengevaluasi sistem penerbitan IUP agar aktivitas tambang tidak melanggar aturan seperti yang terjadi di Raja Ampat. &ldquo;Kejadian di Raja Ampat bisa menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk tidak ugal-ugalan menerbitkan izin tambang. Jangan sampai Pemerintah menjadi makelar tambang,&rdquo; kata Mufti. Mufti mengingatkan Raja Ampat memiliki mega keanekaragaman yang merupakan habitat bagi ratusan jenis flora dan fauna yang unik, langka, dan terancam punah sehingga aktivitas tambang sangat merugikan ekosistem lingkungan hidup dan kemakmuran masyarakat setempat. &ldquo;Yang digali bukan cuma tambang, tapi harga diri kita sebagai bangsa! Raja Ampat bukan untuk ditambang tapi untuk dijaga. Pemerintah yang membiarkan tambang masuk ke sana, sama saja dengan menghancurkan masa depan anak cucu kita,&rdquo; tuturnya. Mufti pun mengingatkan, penambangan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat tak hanya merusak lingkungan tapi juga bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo UU No 27 tahun 2007 yang melarang aktivitas pertambangan di pulau yang luasnya kurang dari 2.000 km2. Oleh karenanya, Mufti menyoroti bagaimana bisa izin tambang terbit di Raja Ampat yang mayoritas merupakan wilayah konservasi. Apalagi sebagian tambang berdekatan dengan Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat. &ldquo;Bahkan bisa-bisanya Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) justru menetapkan beberapa pulau kecil sebagai kawasan pertambangan yang sangat bertentangan dengan UU,&rdquo; ujar Mufti. Dia menyayangkan respons sejumlah pejabat yang terkesan membela aktivitas tambang lalu muncul narasi-narasi yang bertentangan dengan suara masyarakat asli Papua. &nbsp; Mufti pun mengkritik respons Pemerintah yang dinilai terlalu reaktif namun lamban dalam menyikapi polemik tambang nikel di kawasan Pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya sebab penghentian sementara tambang baru dilakukan setelah tagar #SaveRajaAmpat menjadi perhatian publik di media sosial. &ldquo;Ini bukan persoalan baru. Aturan tentang larangan tambang di pulau-pulau kecil sudah jelas, tapi tetap saja izin pertambangan dikeluarkan. Pemerintah jangan menunggu viral dulu baru bergerak,&rdquo; ungkapnya. Di samping perkara viral, Mufti menilai yang perlu menjadi pertanyaan adalah bagaimana izin-izin tambang di kawasan Raja Ampat bisa muncul. Sementara itu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) merespon keputusan pemerintah mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat. Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengatakan dari empat perusahaan yang dicabut izinnya itu, sudah melakukan eksploitasi. Sehingga sudah ada lahan hutan yang terbuka akibat penambangan. Dia menyorot masih ada perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang belum dicabut izinnya. Yaitu PT Gag Nikel (GN) anak usaha dari BUMN Aneka Tambang. "Semua izin tambang di Raja Ampat harus dicabut. Serta aktivitas tambang dihentikan permanen," katanya saat dihubungi kemarin (10/6). Zenzi mengatakan seluruh izin tambang nikel di Raja Ampat harus dicabut, karena bertentangan dengan UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil dan UU Lingkungan Hidup. Sesuai dengan paparan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) perusahaan tambang nikel di Raja Ampat memang beroperasi di pulau-pulau kecil. Apalagi Raja Ampat sendiri berupa gugusan pulau-pulau kecil. Misalnya PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas area tambang 187 hektar lebih. Kemudian PT Anugerah Surya Pratama (ASP) menggali di Pulau Manuran seluas 109 hektar. Lalu PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) juga menambang di Pulau Manuran dengan luasan 89 hektar. Dari foto-foto yang didapat tim KLH di lapangan, usaha tambang dari ketiga perusahaan itu sudah membabat hutan. Terlihat area tambang terbuka begitu saja. Zenzi mengatakan ketika IUP dicabut, maka pemulihan hutan harus dilakukan. Hutan harus tertutup seperti sebelumnya. "Pemulihan harus dibebankan ke perusahaan," katanya. Dia menegaskan sengkarut perizinan tambang nikel di Raja Ampat harus ditelisik lebih dalam. Kenapa izin sampai bisa keluar, di area konservasi hutan. Kemudian juga penerbitan izin dilakukan oleh Menteri. (*)

Pemerintah cabut izin empat tambang di Raja Ampat setelah kritik terhadap dampak lingkungan. DPR minta evaluasi penerbitan izin tambang.

Izin Empat Tambang di Raja Ampat Dicabut DPR Kritik Kebijakan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/gMLCNiHisg7dLg0oMP9VQWTYVeXUcscBQTOYOH2w-2417075024.jpg" alt="Ilustrasi penindakan jukir liar di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penindakan jukir liar di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk memberantas juru parkir (jukir) liar, yang beberapa waktu ke belakang semakin meresahkan masyarakat. Melalui SE tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi &nbsp;memberikan instruksi kepada seluruh pengusaha di Kota Surabaya untuk menyediakan juru parkir resmi berseragam di tempat usahanya masing-masing.&nbsp; Kewajiban ini berlaku bagi tempat usaha yang dikenakan pajak parkir atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa parkir, dengan ketentuan menyediakan minimal satu jukir berseragam gratis. &ldquo;Jadi bukan berarti dia (perusahaan) sudah membayar pajak parkir tidak menyediakan penjaga parkir. Maka saya minta ada penjaga parkirnya menggunakan baju atau rompi perusahaan itu," tutur Eri, Senin (2/6). Tujuannya baik, untuk memastikan bahwa pelanggan di tempat usaha yang sudah membayar pajak parkir ke pemerintah daerah, seperti minimarket atau pertokoan, tidak perlu lagi membayar parkir.&nbsp; &ldquo;Besok saya kumpulkan untuk apel dengan seluruh teman-teman Satpol PP, Dishub, Linmas, BPBD, semuanya kita gerakkan, karena saya ingin masifkan sambil nanti bergerak bersama Polri dan TNI," imbuhnya. Pejabat yang akrab disapa Cak Eri itu tak segan untuk mencabut izin usaha perusahaan yang tidak patuh, dalam hal ini tidak menyediakan juru parkir berseragam dan membiarkan praktek jukir liar hidup. &ldquo;Saya cabut izinnya kalau tidak menyiapkan tukang parkir. Kalau tidak mau ikut aturan itu, jangan buka usaha di Surabaya, garai gaduh, garai ruwet (bikin gaduh, bikin ruwet)," seru orang nomor satu di Surabaya itu.&nbsp;

Pemkot Surabaya rencanakan SE untuk atasi jukir liar, instruksikan penyediaan jukir resmi berseragam.

Tempat Usaha di Surabaya Wajib Punya Jukir Resmi, Wali Kota Eri Cahyadi: Berani Langgar, Saya Cabut Izinnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/harvard-1244959180.jpeg" alt="Harvard University adalah salah satu universitas di Amerika Serikat pencetak CEO perusahaan besar di dunia." width="100%">
<figcaption>Harvard University adalah salah satu universitas di Amerika Serikat pencetak CEO perusahaan besar di dunia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengambil langkah kontroversial. Kali ini, dia mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Dikutip dari dailyausaf, Jumat (23/5), kebijakan tersebut dipandang sebagai buntut konflik yang berlangsung antara Trump dengan universitas terbaik keempat dunia tahun 2025 versi QS World University Rankings itu .&nbsp; Presiden Trump sangat marah pada Harvard karena tidak menerima permintaan pemerintah untuk mengizinkan pemeriksaan. Trump yakin Harvard mendukung pandangan anti-Israel dan mempromosikan ide-ide liberal yang tidak ia yakini. "Segera berlaku, sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVIS) Universitas Harvard dicabut," petikan surat yang dikirim Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem. Bulan lalu, Trump telah memperingatkan bahwa Harvard dapat kehilangan haknya jika tidak menyetujui peraturan pemerintah. "Termasuk persyaratan pelaporan berdasarkan peraturan Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran, untuk mempertahankan keistimewaan ini," kata Noem. Namun, dikutip CNN, Jumat (23/5), Noem mengatakan Harvard dapat kembali menerima mahasiswa internasional jika menyerahkan catatan perilaku mahasiswa internasional selama lima tahun dalam waktu 72 jam. Keputusan tersebut dapat memengaruhi lebih dari seperempat mahasiswa internasional Harvard, yang merasa cemas dan bingung akibat pengumuman tersebut. Universitas dengan cepat mengutuk pencabutan SEVP tersebut sebagai tindakan melanggar hukum. Harvard juga berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional, yang berasal dari lebih dari 140 negara. "Kami bekerja cepat untuk memberikan arahan dan dukungan kepada anggota komunitas kami. Tindakan balasan ini mengancam kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kami, serta melemahkan misi akademis dan penelitian Harvard," kata juru bicara universitas, Jason Newton, dikutip CNN. Universitas tersebut memiliki populasi mahasiswa asing yang sangat besar. Harvard memiliki 9.970 orang populasi akademisi internasional, dan data menunjukkan 6.793 mahasiswa internasional mencakup 27,2% dari pendaftarannya pada tahun akademik 2024-25. Beberapa mahasiswa dan staf Harvard terkejut dengan pengumuman tersebut. Jared, seorang pemuda berusia 18 tahun asal Selandia Baru, mengatakan kepada CNN bahwa itu adalah momen yang menggetarkan hati, ketika dia mengetahui bahwa dia mungkin tidak dapat memulai kuliah sarjananya. "Bagi saya, ini adalah salah satu, jika bukan sekolah terbaik di dunia," kata Jared, mahasiswa jurusan Sosiologi. Jared sedang dalam proses mengajukan visa pelajarnya dan bersiap untuk pindah sejauh 9.000 mil ke Boston ketika dia mengetahui pengumuman pemerintahan Trump. Sekarang dia dalam ketidakpastian dan mencari sumber daya lain yang mungkin ditawarkan universitas, seperti pembelajaran daring. "Tidak ada gunanya bagi saya untuk terlalu khawatir tentang sesuatu yang tidak dapat saya kendalikan, anda tahu, saya hanya fokus melakukan apa yang dapat saya kendalikan," katanya. Mahasiswa internasional yang ada di Harvard juga menghadapi masa depan yang tidak pasti. Mahasiswa tingkat tiga Karl Molden dari Austria, saat ini bepergian ke luar negeri dan mengatakan takut tidak diizinkan kembali ke kampus. &ldquo;Banyak dari kita yang telah bekerja keras sepanjang hidup untuk masuk ke universitas seperti Harvard, dan sekarang kita harus menunggu dan melihat apakah kita mungkin harus pindah dan menghadapi kesulitan dengan visa,&rdquo; kata Molden. Molden mengatakan, mahasiswa internasional lain yang dihubunginya bertanya-tanya, apakah mereka akan dapat menyelesaikan magang musim panas. Mahasiswa lain khawatir mereka tidak akan mendapatkan bantuan keuangan yang sama besarnya yang ditawarkan Harvard dari perguruan tinggi lain. Molden menyayangkan, mahasiswa internasional digunakan sebagai bola permainan dalam pertarungan yang lebih besar antara demokrasi dan otoriterisme. Profesor ekonomi Harvard dan mantan pejabat pemerintahan Obama Jason Furman menyebut tindakan tersebut mengerikan. Baginya, Mustahil membayangkan Harvard tanpa mahasiswa internasional. "Mereka adalah manfaat besar bagi semua orang di sini, bagi inovasi dan Amerika Serikat secara lebih luas,&rdquo; kata Furman. Pendidikan tinggi, adalah salah satu ekspor besar dan sumber utama kekuatan lunak Amerika.

Presiden AS Donald Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing, memicu kecemasan kalangan mahasiswa internasional

Trump Cabut Izin Harvard University untuk terima Mahasiswa Asing, 27 Persen Mahasiswa Terancam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/Untitleddd-1373671838.jpg" alt="Universitas Kartini Surabaya." width="100%">
<figcaption>Universitas Kartini Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Kartini Surabaya sempat menjadi primadona sekitar tahun 2000. Jumlah mahasiswanya mencapai ratusan orang. &rdquo;Saya orang baru di sini, baru setahun lalu masuk kerja di Universitas Kartini Surabaya ini,&rdquo; terang salah seorang sekuriti Universitas Kartini Surabaya saat dikunjungi JawaPos.com, Senin (12/6). Sekuriti itu menambahkan, terakhir kali mewisuda pada Desember 2021. Saat itu, lebih kurang ada 400 mahasiswa yang diwisuda. Dari total tiga fakultas, teknik, ekonomi, dan hukum. &rdquo;Setelah itu, kami berhenti beroperasi pada Agustus 2022. Setelah wisuda itu, Desember 2021 tidak ada aktivitas lagi. Katanya ada masalah tapi saya kurang jelas,&rdquo; papar sekuriti itu. Meski izin sudah dicabut, Universitas Kartini tak lantas ditutup seketika. Kampus masih buka untuk membantu layanan administrasi mahasiswa. Sebelumnya, Kemendikbudristek memberi sanksi puluhan perguruan tinggi swasta (PTS) bermasalah. Izin operasionalnya dicabut. Nah, total ada 52 kampus yang disanksi. Sebanyak 23 di antaranya dijatuhi sanksi terberat yaitu pencabutan izin operasional. Lantas, apakah ada PTS di Surabaya yang ikut terseret? Berdasar data yang dihimpun, ada 6 PTS yang dikenai sanksi dari Kemendikbudristek. Keenam kampus itu yakni Universitas Kartini (sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi), Universitas W.R. Supratman Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi magister manajemen dan program magister administrasi publik), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panglima Sudirman (sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi), Universitas Merdeka Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi S1 ilmu keperawatan), Universitas 45 Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan), dan Universitas Doktor Nugroho Magetan Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi matematika program sarjana). Data PTS yang dijatuhi sanksi itu disampaikan Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Lukman pada 8 Juni. PTS yang dijatuhi sanksi dari seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, PTS dari Mamuju juga tak luput dari sanksi pemerintah. &rdquo;Paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat. Untuk namanya tidak bisa kami berikan. Hanya gambaran kota dan wilayah,&rdquo; kata Lukman. Berdasar pantauan JawaPos.com, Senin (12/6), di Universitas Kartini Surabaya itu tak ada aktivitas mahasiswa sama sekali. Ruang parkir hanya ada 4 motor. Sementara itu, di ruang administrasi hanya ada satu petugas perempuan. Di depan universitas, dijaga satu sekuriti. &rdquo;Sudah tidak terima pendaftaran di sini,&rdquo; kata sekuriti itu ketika kali pertama wartawan JawaPos.com datang. Gedung kelas pun terlihat dikunci. Beberapa kursi belajar tampak ditumpuk sebagian di dekat toilet. Tulisan Universitas Kartini masih terpasang. &nbsp; Sanksi Universitas WR Supratman Surabaya Dicabut sejak Desember 2022 Sementara itu, Rektor Universitas WR Supratman Bahrul Amiq menggelar konferensi pers hari ini (13/6). Dia menyampaikan beberapa poin terkait pemberitaan JawaPos.com pada 9 Juni lalu. Bahrul memang tidak menampik bahwa universitasnya sempat diberikan sanksi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, masa berlaku sanksi itu sudah lewat. Sanksi itu diberikan pada Agustus 2022. Kemudian, sanksi dicabut kembali setelah Universitas WR Supratman melakukan perbaikan-perbaikan. &rdquo;Jadi selama empat bulan, Agustus hingga Desember 2022, kami berbenah hingga sanksi dicabut,&rdquo; ujar Bahrul. Apa saja yang diperbaiki? Bahrul menyebutkan, pihaknya mulai memperbaiki pangkalan data, data mahasiswa yang tidak riil dihilangkan, hingga perbaikan sarana dan prasarana. Termasuk penambahan dosen hingga sumber daya manusia. &rdquo;Setelah Desember 2022, kami sudah dapat mahasiswa baru lagi. Bantuan dosen juga sudah, jadi saya menyampaikan bahwa sanksi untuk Universitas WR Supratman selesai, tidak ada lagi,&rdquo; tegas Bahrul Amiq.

Universitas Kartini Surabaya sempat menjadi primadona sekitar tahun 2000. Jumlah mahasiswanya ratusan orang dan terakhir gelar wisuda 2021

Sebelum Izin Perguruan Tinggi Swasta Dicabut, Universitas Kartini Surabaya Terakhir Mewisuda Mahasiswa 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/Untitledd-2811105552.jpg" alt="Universitas Kartini Surabaya." width="100%">
<figcaption>Universitas Kartini Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) menertibkan 52 perguruan tinggi swasta (PTS) dengan beragam sanksi. Salah satunya pencabutan izin operasional atau penyelenggaraan. Nah, 6 di antaranya PTS di Surabaya. Salah satunya Universitas Kartini di Surabaya Jawa Timur. Berdasar pantauan JawaPos.com, Senin (12/6), di Universitas Kartini Surabaya itu tak ada aktivitas mahasiswa sama sekali. Ruang parkir hanya ada 4 motor. Sementara itu, di ruang administrasi hanya ada satu petugas perempuan. Di depan universitas, dijaga satu sekuriti. &rdquo;Sudah tidak terima pendaftaran di sini,&rdquo; kata sekuriti itu ketika kali pertama wartawan JawaPos.com datang. Gedung kelas pun terlihat dikunci. Beberapa kursi belajar tampak ditumpuk sebagian di dekat toilet. Tulisan Universitas Kartini masih terpasang. Sekuriti universitas menyampaikan, universitas berhenti beroperasi pada Agustus 2022. Sejak itu, tak ada lagi aktivitas belajar di Universitas Kartini. Sebelumnya, Kemendikbudristek memberi sanksi puluhan perguruan tinggi swasta (PTS) bermasalah. Izin operasionalnya dicabut. Nah, total ada 52 kampus yang disanksi. Sebanyak 23 di antaranya dijatuhi sanksi terberat yaitu pencabutan izin operasional. Lantas, apakah ada PTS di Surabaya yang ikut terseret? Berdasar data yang dihimpun, ada 6 PTS yang dikenai sanksi dari Kemendikbudristek. Keenam kampus itu yakni Universitas Kartini (sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi), Universitas W.R. Supratman Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi magister manajemen dan program magister administrasi publik), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panglima Sudirman (sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi), Universitas Merdeka Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi s1 ilmu keperawatan), Universitas 45 Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan), dan Universitas Doktor Nugroho Magetan Surabaya (sanksi administratif berat berupa penghentian pembinaan, dan pencabutan izin pembukaan prodi matematika program sarjana). Data PTS yang dijatuhi sanksi itu disampaikan Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Lukman pada 8 Juni. PTS yang dijatuhi sanksi dari seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, PTS dari Mamuju juga tak luput dari sanksi pemerintah. &rdquo;Paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat. Untuk namanya tidak bisa kami berikan. Hanya gambaran kota dan wilayah,&rdquo; kata Lukman. &nbsp; Sanksi Universitas WR Supratman Surabaya Dicabut sejak Desember 2022 Rektor Universitas WR Supratman Bahrul Amiq menggelar konferensi pers hari ini (13/6). Dia menyampaikan beberapa poin terkait pemberitaan JawaPos.com pada 9 Juni lalu. Bahrul memang tidak menampik bahwa universitasnya sempat diberikan sanksi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, masa berlaku sanksi itu sudah lewat. Sanksi itu diberikan pada Agustus 2022. Kemudian, sanksi dicabut kembali setelah Universitas WR Supratman melakukan perbaikan-perbaikan. &rdquo;Jadi selama empat bulan, Agustus hingga Desember 2022, kami berbenah hingga sanksi dicabut,&rdquo; ujar Bahrul. Apa saja yang diperbaiki? Bahrul menyebutkan, pihaknya mulai memperbaiki pangkalan data, data mahasiswa yang tidak riil dihilangkan, hingga perbaikan sarana dan prasarana. Termasuk penambahan dosen hingga sumber daya manusia. &rdquo;Setelah Desember 2022, kami sudah dapat mahasiswa baru lagi. Bantuan dosen juga sudah, jadi saya menyampaikan bahwa sanksi untuk Universitas WR Supratman selesai, tidak ada lagi,&rdquo; tegas Bahrul Amiq. &nbsp;

Universitas Kartini Surabaya dapat sanksi Kemendikbudristek berupa sanksi administratif berat pencabutan izin pendirian perguruan tinggi

Kondisi Universitas Kartini, Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya yang Ditutup Kemendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/pmk2.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Endang Sukarelawati/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Endang Sukarelawati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan alasan dirinya selaku Menteri Sosial ad interim langsung mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.  "Banyak yang menanyakan di aturan Kemensos itu kan ada peringatan 1, 2, 3 baru ada sanksi. Saya bilang, itu tidak bisa diberlakukan seperti itu, tergantung kasusnya. Kalau baru melompat pagar, diingatkan. Kalau baru buka pintu diingatkan kedua, tapi kalau sudah lari bawa hasil curian masa diingatkan? Ya harus dikejar dong," kata Muhadjir di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/8).  Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi pada 5 Juli 2022.  "Kalau diingatkan ya malah lari cepat dia. Jadi itu kenapa ketika saya (selaku Mensos) ad interim itu memgambil keputusan cabut hari itu juga. Itu masalahnya dan sekarang InsyaAllah terbukti kan," tambah Muhadjir.  Namun, menurut Muhadjir, pemerintah bukan membubarkan ACT, namun mencabut izin pengumpulan dana. "Jadi yang dicabut itu, bukan membubarkan ACT, membubarkan ACT domainnya Pak Menkumham, tapi yang kita cabut izin pengumpulan barang dan jasa untuk bantuan sosial," ungkap Muhadjir.  Diketahui empat orang pengurus ACT telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pidana dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi dan/atau tindak pidana yayasan dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).  "Karena sejak ketemu, dia (ACT) sendiri mengakui bahwa telah mengambil biaya untuk operasional dan hal itu di atas yang Seharusnya 10 persen tapi diambil 13,6 persen, tetapi berdasarkan hasil temuan dirjen ternyata tidak segitu juga, dalam arti lebih tinggi," tambah Muhadjir.  ACT, menurut Muhadjir, juga memotong sumbangan untuk bencana alam, padahal seharusnya untuk kejadian bencana alam tidak boleh dipotong sama sekali.  "Tidak boleh bantuan bencana alam itu pihak pengelola mengambil satu persen pun, tidak boleh, dan ada indikasi dia juga mengambil dana untuk bantuan bencana alam itu dengan jumlah tertentu. Atas dasar itulah maka saya waktu itu sebagai ad interim saya harus lapor Presiden dulu, juga telepon Bu Risma dulu saat akan naik haji, bagaimana ini? Posisinya begini bagaimana kalau sebaiknya kita cabut dulu biar irjen masuk utuk audit bagaimana kondisi keuangannya," jelas Muhadjir.  Baru kemudian ditemukan indikasi pidana sehingga ditangani oleh Bareskrim Polri. "Bagaimana jika ada kaitan perputaran uangnya, silakan PPATK, tapi Kemensos posisinya di situ, saya ingin taat azas saja, ini wilayahnya Kemensos ini," ungkap Muhadjir.  Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).  Keempat orang tersebut adalah Ahyudin pada saat tindak pidana terjadi menjabat sebagai pendiri, ketua pengurus/presiden yayasan ACT periode 2005-2019 dan ketua pembina tahun 2019- 2022; Ibnu Khajar sebagai Ketua Pengurus Yayasan ACT 2019 hingga saat ini; Hariyana Hermain sebagai pengawas yayasan ACT tahun 2019 dan anggota pembina 2020 sampai saat ini; terakhir Novariadi Imam Akbari sebagai anggota pembina yayasan ACT periode 2019 - 2021 dan ketua pembina periode Januari 2022 - saat ini.  Keempatnya diduga melakukan pidana dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi dan/atau tindak pidana yayasan dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Wadireksus Bareskrim Polri Kombes Pol Helfi Assegaf menyebut para tersangka menerima dana dari Boeing untuk dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat JT-610 yang terjadi 2018 silam. ACT menerima dana dari Boeing senilai Rp 138 miliar, kemudian digunakan untuk program yang telah dibuat sekitar Rp 103 miliar, sisanya Rp 34 miliar digunakan untuk tidak sesuai peruntukannya.  Pengurus ACT, Ahyudin, Ibnu Khajar, Heriyana Hermain, dan Novariadi Imam menggunakan dana sisa dari Boeing untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu pengadaan armada truk, kurang lebih Rp 2 miliar, untuk program "big food bus" Rp 2,8 miliar, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya Rp 8,7 miliar.  Kemudian untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih Rp 10 miliar, untuk dana talangan CV CUN Rp 3 miliar, dana talangan PT MBGS Rp 7,8 miliar, sehingga totalnya Rp 34,6 miliar.  Selain itu, Ahyudin dan rekannya melakukan pemotongan donasi dana masyarakat (umat) yang dikelola ACT sebesar 20-23 persen. Adapun besaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Ahyudin sebesar Rp 400 juta, Ibnu Khajar Rp 150 juta, Hariyana Hermain Rp 50 juta, dan Novariadi Rp 100 juta.

Langsung Cabut Izin Pengumpulan Sumbangan ACT, Ini Penjelasan Muhadjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/KOT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penegakan Perwali Kota Surabaya nomor 33 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran virus Covid-19 terus digalakkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kali ini Pemkot menyasar Rekreasi Hiburan Umum (RHU) malam. Hingga Jumat (25/9), Pemkot Surabaya mencabut izin dari 4 RHU Malam. Mereka adalah Diskotik/Bar Escobar, Karaoke Dewasa Keluarga Queen, Karaoke De Berry, dan Panti Pijat Kimochi Massage.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengungkapkan bahwa RHU ditutup setelah diberi peringatan. “Ada empat RHU  yang dicabut tanda daftar usahanya. Otomatis jika surat izin dicabut, belum boleh beroperasi dulu,” tuturnya, Sabtu (26/9).  Peringatan sudah dikirimkan sejak lama. Namun tempat-tempat tersebut tetap membuka pada malam hari. Otomatis hal tersebut menjadi pelanggaran dan menjadi bahan kajian lintas sektor. “Dari hasil operasi itu, sudah ditemukan beberapa kali pelanggaran, jadi atas rekomendasi satgas pengawasan TNI dan Polri, merekomnedasikan untuk dicabut saja sekalian izinnya,” imbuh dia.  Untuk mencegah hal yang sama kembali terjadi, Febri menegaskan bahwa satuan tugas Covid-10 terus menggencarkan peringatan pada RHU malam untuk mengikuti peraturan. Mengingat tempat usaha berdasarkan perwali tidak diperbolehkan buka sementara waktu.  “Karena tempat usaha tersebut berdasarkan Perwali yang berlaku memang tidak diperkenankan untuk buka. Pada beberapa tempat usaha juga sudah diberikan peringatan,” lanjut dia.  Febri juga menegaskan bahwa satgas Covid-19 akan makin menggencarkan operasi protokol kesehatan. Operasi akan dilakukan di beberapa tempat yang memiliki probabilitas besar terjadi persebaran virus. “Salah satunya tempat usaha,” tukasnya.

Nekat Buka, Pemkot Surabaya Cabut Izin 4 Rumah Hiburan Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG-20200414-WA0097-01.jpg" alt="Satpol PP menyegel tempat karaoke di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (14/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Satpol PP menyegel tempat karaoke di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (14/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) akan mencabut izin usaha pusat perbelanjaan yang masih buka di saat pandemi virus korona belum mereda.  Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah meminta agar seluruh pusat perbelanjaan dapat menaati imbauan tentang pembatasan operasional. Khususnya sejumlah pertokoan di Metro Indah Mall (MIM) Bandung yang ditemukan masih buka pada Kamis (16/4).  ”Kita sudah ada imbauan dari surat edaran Wali kota Bandung terkait pencegahan Covid-19, untuk instruksikan mal-mal di Kota Bandung harus sudah ditutup. Tapi MIM ini masih saja beroprasi,” kata Elly seperti dilansir dari Antara di Bandung pada Jumat (17/4).  Dia menuturkan, saat mendatangi MIM bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), ditemukan sejumlah pertokoan pakaian dan pertokoan lain yang masih tetap beroperasi. Sehingga, dia berkesimpulan bahwa pengelola pusat perbelanjaan itu masih belum paham tentang adanya pembatasan operasional sejumlah tempat keramaian dari Surat Edaran Wali Kota Bandung. Padahal meski surat edaran tersebut sifatnya hanya imbauan, sejumlah pusat perbelanjaan lain sudah menutup sementara usahanya.  ”Meski surat edaran ini sifatnya imbauan, tapi kenapa 20 mal yang lain sudah tutup? Berarti belum paham. Intinya kami tidak memberikan ruang diskusi untuk mendengarkan keluh kesah, apalagi kita sebentar lagi mau PSBB (pembatasan sosial berskala besar) Kota Bandung,” kata Elly.  Dia menyampaikan, dalam surat edaran tersebut yang boleh beroperasi selama masa pandemi virus korona hanya toko swalayan dan toko obat-obatan. Selain itu, restoran siap saji boleh beroperasi namun hanya untuk dibawa pulang. Apabila ada mal yang masih bandel setelah diberikan sosialisasi, pihaknya bakal langsung memberikan penegasan kepada manajemen mal. Sebab, Pemkot Bandung dapat mencabut izin usaha pusat perbelanjaan tersebut.  Elly menuturkan, informasi pusat perbelanjaan yang masih buka itu didapat dari laporan masyarakat. Pengelola pusat perbelanjaan itu memahami surat edaran hanya sekadar imbauan.  "Surat imbauan wali kota sampai saat ini hanya dianggap imbauan saja. Beberapa waktu lalu kami (Disdagin) sudah mencoba menegur tapi tidak berhasil, akhirnya saya turun tangan bersama Satpol PP dan langsung bertemu dengan Manajemen MIM,” kata Elly.  Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi memastikan untuk tidak segan-segan menindak semua jenis usaha baik pusat perbelanjaan ataupun jasa kepariwisataan yang melanggar Surat Edaran Wali Kota Bandung. ”Satpol PP akan terus memantau dan patroli rutin. Tim gugus tugas pencegahan Covid-19 tidak segan untuk penindakan para pelanggar surat edaran wali kota,” kata Rasdian.  Seluruh pusat perbelanjaan diminta menaati imbauan tentang pembatasan operasional. Pemkot Bandung akan mencabut izin usaha pusat perbelanjaan yang masih buka saat pandemi Covid-19  Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama Satpol PP Kota Bandung menutup pusat perbelanjaan yang masih buka. Humas Pemkot Bandung/Antara  JawaPos.com–Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) akan mencabut izin usaha pusat perbelanjaan yang masih buka di saat pandemi virus korona belum mereda.  Kepala Disdagin Kota Bandung Elly Wasliah meminta agar seluruh pusat perbelanjaan dapat menaati imbauan tentang pembatasan operasional. Khususnya sejumlah pertokoan di Metro Indah Mall (MIM) Bandung yang ditemukan masih buka pada Kamis (16/4).  ”Kita sudah ada imbauan dari surat edaran Wali kota Bandung terkait pencegahan Covid-19, untuk instruksikan mal-mal di Kota Bandung harus sudah ditutup. Tapi MIM ini masih saja beroprasi,” kata Elly seperti dilansir dari Antara di Bandung pada Jumat (17/4).  Dia menuturkan, saat mendatangi MIM bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), ditemukan sejumlah pertokoan pakaian dan pertokoan lain yang masih tetap beroperasi. Sehingga, dia berkesimpulan bahwa pengelola pusat perbelanjaan itu masih belum paham tentang adanya pembatasan operasional sejumlah tempat keramaian dari Surat Edaran Wali Kota Bandung. Padahal meski surat edaran tersebut sifatnya hanya imbauan, sejumlah pusat perbelanjaan lain sudah menutup sementara usahanya.  ”Meski surat edaran ini sifatnya imbauan, tapi kenapa 20 mal yang lain sudah tutup? Berarti belum paham. Intinya kami tidak memberikan ruang diskusi untuk mendengarkan keluh kesah, apalagi kita sebentar lagi mau PSBB (pembatasan sosial berskala besar) Kota Bandung,” kata Elly.  Dia menyampaikan, dalam surat edaran tersebut yang boleh beroperasi selama masa pandemi virus korona hanya toko swalayan dan toko obat-obatan. Selain itu, restoran siap saji boleh beroperasi namun hanya untuk dibawa pulang. Apabila ada mal yang masih bandel setelah diberikan sosialisasi, pihaknya bakal langsung memberikan penegasan kepada manajemen mal. Sebab, Pemkot Bandung dapat mencabut izin usaha pusat perbelanjaan tersebut.  Elly menuturkan, informasi pusat perbelanjaan yang masih buka itu didapat dari laporan masyarakat. Pengelola pusat perbelanjaan itu memahami surat edaran hanya sekadar imbauan.  "Surat imbauan wali kota sampai saat ini hanya dianggap imbauan saja. Beberapa waktu lalu kami (Disdagin) sudah mencoba menegur tapi tidak berhasil, akhirnya saya turun tangan bersama Satpol PP dan langsung bertemu dengan Manajemen MIM,” kata Elly.  Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi memastikan untuk tidak segan-segan menindak semua jenis usaha baik pusat perbelanjaan ataupun jasa kepariwisataan yang melanggar Surat Edaran Wali Kota Bandung. ”Satpol PP akan terus memantau dan patroli rutin. Tim gugus tugas pencegahan Covid-19 tidak segan untuk penindakan para pelanggar surat edaran wali kota,” kata Rasdian.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X0gJBh4iQi0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_t-gmu3-DH8  https://www.youtube.com/watch?v=RmfQoYTTiUM

Pusat Perbelanjaan Masih Buka, Izin Terancam Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Geng-Shuang-Geo.tv_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Tiongkok kembali balas dendam. Pada Selasa (17/3), Tiongkok mencabut izin tiga perusahaan media Amerika Serikat (AS). Keputusan itu datang setelah AS memperketat regulasi bagi lima media Tiongkok.  Pemerintahan Xi Jinping memerintahkan agar New York Times, Washington Post, dan Wall Street Journal yang izinnya bakal habis tahun ini untuk keluar dan menyerahkan akreditasi mereka dalam waktu sepuluh hari. Hal tersebut dilaporkan bakal memengaruhi 13 jurnalis yang bekerja di sana.  Kemudian, kantor perwakilan tiga media tersebut, ditambah dengan perwakilan Voice of America, diwajibkan untuk melaporkan data pegawai, keuangan, dan aset. Tiongkok juga melarang empat media tersebut untuk melakukan liputan di wilayah otonomi khusus seperti Hongkong dan Makau.  ”Tiongkok bukanlah pencari masalah, tapi kami tak pernah takut dengan masalah. Kami mengimbau AS agar segera mengakhiri mental Perang Dingin,” ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang kepada The Guardian.  Tiongkok tak takut mengakui bahwa itu adalah aksi balas dendam. Bulan lalu pemerintah AS mengubah status lima media Tiongkok menjadi lembaga perwakilan Tiongkok. Dengan begitu, perusahaan tersebut harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum bisa membeli atau menyewa tempat. Mereka juga harus melaporkan pergantian personel seperti kantor diplomatik lainnya.  Pemimpin media yang diblokir ikut meradang. Direktur Eksekutif Washington Post Marty Baron mengatakan bahwa keputusan Tiongkok dilakukan di saat yang ”tepat”. Sebab, dunia harus tahu bagaimana kelanjutan dari kabar virus korona dari sumber persebarannya. ”Keputusan Tiongkok jelas memperparah situasi darurat ini,” ujar dia kepada CNN.

Tiongkok Cabut Izin Tiga Media Amerika Serikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perusahaan-tunggak-bpjs-ketenagakerjaan-terancam-dicabut-izinnya_m_.jpg" alt="Puluhan ribu perusahaan di Jakarta tunggak BPJS Ketenagakarjaan" width="100%">
<figcaption>Puluhan ribu perusahaan di Jakarta tunggak BPJS Ketenagakarjaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak puluhan ribu lebih perusahaan di Jakarta masih menunggak pembayaran asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan. Tunggakan itu disebabkan karena para pimimpinan perusahaan macet memenuhi hak keselamatan kerja karyawan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Pathor Rahman meminta, kepada puluhan ribu perusahaan di Jakarta untuk segera membayar tunggakan ke BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, tunggakan yang mencapai Rp 1,1 triliun tersebut adalah hak pekerja yang harus dipenuhi. Dalam penindakan kepada perusahaan yang menunggak itu dirinya enggan bicara aturan. Akan tetapi, dirinya ingin mengajak kepada pimpinan perusahaan agar membuka hati nuraninya terkait nasib karyawan atas keselamatan dan hak kerjanya. "Saya meminta kepada rekan-rekan pengusaha patuhilah aturan itu. Saya kira memenuhi kewajiban membayar hak karyawan tidak akan membuat perusahaan bangkrut. Malah kalau mematuhi, maka karyawan sehat, perusahaan pun akan besar karena doa karyawan jadi berkah," kata Pathor di Kantor Kejati DKI Jakarta, Rabu (5/12). Pathor pun membeberkan aturan asuransi ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan PP 86 tahun 2018 yang mengatur perusahaan untuk memberikan jaminan sosial tenaga kerja. Dikatakannya, apabila tidak patuh, perusahaan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp 1 miliar dan kurungan penjara selama 8 tahun. "Tapi, saya kira kami tidak mengedepankan itu. Bayangkan, sanksi administratif itu tidak gampang, tidak ringan. Perusahaan akan tertutup izin usahanya, izin rekrutmen tenaga kerjanya, izin ikut tender juga, itu dia akan dibatasi," kata dia. Di tempat yang sama, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta Achmad Hafidz, tunggakan perusahaan hingga Rp 1,1 triliun itu sangat berisiko atas hak keselamatan pekerja. Sehingga, BPJS Ketenagakerjaan berharap besar kepada para perusahaan untuk menunaikan kewajibannya memberikan hak kepada karyawan. Menurutnya, beberapa kali BPJS Ketenagakerjaan sudah mengingatkan perusahaan. Akan tetapi peringatan itu tidak serta merta dipatuhi. "Makanya hari ini diingatkan. Kalau BPJS sudah ingatkan mereka terus. Tapi karena sudah lama diingatkan nggak bisa jadi kami serahkan ke Kejaksaan," ujarnya.

Perusahaan Tunggak BPJS Ketenagakerjaan, Terancam Dicabut Izinnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cabut izin

Berita Terkini