<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/aba-subagja-621578569.jpg" alt="Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Ada angin segar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bagi para peserta seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 yang gagal seleksi. Mereka ternyata masih diberikan kesempatan untuk menjadi abdi negara dalam skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu tanpa tes kembali.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/016369260/7-kebiasaan-tersembunyi-wanita-yang-diam-diam-menerima-ketidakbahagiaan-hidupnya">7 Kebiasaan Tersembunyi Wanita yang Diam-diam Menerima Ketidakbahagiaan Hidupnya</a></strong>&nbsp;</p> <p>Untuk diketahui, PPPK paruh waktu ini merupakan nomenklatur baru yang dikeluarkan guna memberikan ruang bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai. Akan tetapi tetap harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.&nbsp;</p> <p>Meski begitu, pengangkatan PPPK paruh waktu ini tidak bisa sembarangan. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja mengatakan, bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dapat dilakukan untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak lolos atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024.&nbsp;&ldquo;Pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024,&rdquo; tegasnya dalam keterangan resminya Rabu (30/7).&nbsp;</p> <p>Namun, ada yang menarik dari pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini. Yang mana, pelaksanaannya tidak hanya dikhususkan bagi honorer atau non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 saja. Kesempatan ini juga terbuka bagi mereka yang belum terdaftar dalam database BKN. Syaratnya, cukup telah mengikuti seleksi CASN 2024.</p> <p>&ldquo;Non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi PPPK pun dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu,&rdquo; jelas Aba.</p> <p>Lebih lanjut, Aba menguraikan PPPK Paruh Waktu diperuntukkan bagi pegawai non-ASN dapat diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing instansi pemerintah dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, untuk kriteria pelamar dan pengisian formasi PPPK diprioritaskan secara berurutan.</p> <p>Adapun rincian jabatan PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan adalah untuk jabatan Guru; Tenaga Kesehatan; &nbsp;dan Tenaga Teknis lainnya yang terdiri dari jabatan Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.</p> <p>Untuk mekanisme pengadaannya, kata dia, dapat diawali dengan pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri PANRB. Rincian kebutuhan ini mencakup jumlah kebutuhan, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.</p> <p>&ldquo;Pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu disampaikan melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketersediaan anggaran instansi pemerintah,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> <p>Selanjutnya, Menteri PANRB akan menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap Instansi Pemerintah. Apabila telah menerima penetapan rincian kebutuhan, PPK mengusulkan nomor induk (NI) PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada kepala BKN maksimal 7 hari kerja sejak menerima penetapan.&nbsp;</p> <p>&nbsp;Setelahnya, akan dilakukan penetapan NI PPPK/nomor identitas pegawai ASN. Penerbitan NI PPPK/nomor identitas pegawai ASN akan diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dengan begitu, pegawai yang non-ASN resmi ditetapkan dan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu oleh PPK instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p class="class-paragraph">Aba melanjutkan, skema PPPK Paruh Waktu ini merupakan jalan tengah untuk menjawab permasalahan terkait risiko pemberhentian di instansi pemerintah karena tak boleh lagi ada honorer. &nbsp;&ldquo;Agar tidak ada PHK massal, sesuai dengan prinsip penataan pegawai non-ASN,&rdquo; pungkasnya. (*)</p>

KemenPANRB memberikan kesempatan bagi peserta CASN 2024 yang gagal untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu tanpa tes ulang.

Gagal Seleksi CASN 2024? Peserta Kini Bisa Diangkat PPPK Paruh Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/CASN-2754764165.jpg" alt="Pemerintah akan angkat lebih dari 1,1 juta CASN 2024. (dok. Humas Kementerian PANRB)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah akan angkat lebih dari 1,1 juta CASN 2024. (dok. Humas Kementerian PANRB)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 berjalan lambat. Dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS, baru 32 instansi yang menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan.&nbsp;</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menjabarkan statistik penetapan nomor induk pegawai (NIP) atau NIPPPK. Secara nasional, dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS, instansi yang telah menerbitkan NIP tercatat sebanyak 374 instansi.</p> <p>Kemudian, dari jumlah tersebut, yang sudah menerbitkan SK pengangkatan sebanyak 32 instansi.&nbsp;"Sementara dari 612 instansi yang membuka formasi PPPK tahap I, 436 di antaranya sudah terbit NIP, dan 44 instansi sudah menerbitkan SK pengangkatan," papar Zudan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi TA 2024 pada Rabu (16/4).</p> <p>Rapat dilaksanakan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Rapat virtual ini turut dihadiri oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah yang membuka formasi CASN TA 2024.</p> <p>Adapun beberapa instansi yang telah menerbitkan SK Pengangkatan ASN ini di antaranya Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan Pemerintah Kabupaten Garut.&nbsp;</p> <p>Untuk CASN Kabupaten Tasikmalaya secara resmi menerima keputusan pengangkatan dengan Terhitung Masa Tanggal atau TMT 01 April 2025. Zudan menyerahkan SK pengangkatan kepada 124 CPNS dan 79 Calon PPPK Pemerintah Kota Tasikmalaya secara simbolik, Senin (14/4). SK pengangkatan dengan TMT yang sama juga diterima CASN Kabupaten Garut. Zudan menyerahkan SK pengangkatan kepada 156 CPNS dan 1.571 PPPK Pemkab Garut pada Selasa (15/4).&nbsp;</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mendorong kepala instansi pusat dan daerah agar segera menyelesaikan pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Diharapkan, penyelesaian proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 rampung tepat waktu.&nbsp;</p> <p>"Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan," tegas Rini.</p> <p>Ia juga mengimbau agar instansi menyediakan anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung terkait pengangkatan CASN di instansinya masing-masing. Berdasarkan data BKN per 19 Maret 2025, jumlah CASN TA 2024 yang diperkirakan akan diangkat mencapai lebih dari 1,1 juta.</p> <p>Angka ini terdiri dari CPNS sebesar 179.025 orang dan PPPK tahap I sebanyak 677.593 orang. Masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat sebagai PPPK melalui seleksi tahap II, yang mana proses seleksi masih berjalan.</p> <p>"Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi karena proses seleksi dan pemberkasan masih berjalan," ungkapnya.&nbsp;</p> <p>Selain itu, ia pun kembali menekankan bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN hanya berlaku hingga pengadaan CASN 2024 saja. Setelahnya, seluruh pengadaan ASN akan dilaksanakan secara murni berdasarkan sistem merit, sesuai amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN.&nbsp;</p> <p>Dia menegaskan, hal ini dilakukan bukan untuk menutup akses masyarakat menjadi abdi negara. Akan tetapi, justru sedang membuka ruang yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara untuk menjadi bagian dari birokrasi pemerintah.</p> <p class="class-paragraph">Untuk itu, Rini meminta agar seluruh tahapan pengangkatan CASN ini diselesaikan sesuai tenggat waktu. Yakni, pengangkatan CPNS dipercepat paling lambat pada Juni 2025. Sedangkan PPPK diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing instansi.</p> <p>"Melalui rakor ini saya berharap terbentuk kesamaan persepsi antar-instansi terkait urgensi dan teknis percepatan pengangkatan CASN TA 2024. Semua instansi dapat bergerak serempak, agar target pengangkatan Juni dan Oktober 2025 benar-benar tercapai," tegasnya.</p> <p>Dari sisi lain, ia mewanti-wanti agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya. Hal ini sesuai mandate dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dikhawatirkan, perekrutan di luar skema pusat bisa berdampak pada keseramutan penataan kepegawaian seperti sebelum-sebelumnya.</p>

"Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan," tegas Rini.

32 Instansi Terbitkan SK Pengangkatan PNS TA 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/CASN-2754764165.jpg" alt="Pemerintah akan angkat lebih dari 1,1 juta CASN 2024. (dok. Humas Kementerian PANRB)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah akan angkat lebih dari 1,1 juta CASN 2024. (dok. Humas Kementerian PANRB)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mendorong kepala instansi pusat dan daerah agar segera menyelesaikan pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Diharapkan, penyelesaian proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 rampung tepat waktu.&nbsp;</p> <p>Hal tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi TA 2024 bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggelar secara virtual, Rabu (16/4). Rakor ini turut dihadiri oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah yang membuka formasi CASN TA 2024.</p> <p>"Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan," tegas Rini. Ia juga mengimbau agar instansi menyediakan anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung terkait pengangkatan CASN di instansinya masing-masing.</p> <p>Berdasarkan data BKN per 19 Maret 2025, jumlah CASN TA 2024 yang diperkirakan akan diangkat mencapai lebih dari 1,1 juta. Angka ini terdiri dari CPNS sebesar 179.025 orang dan PPPK tahap I sebanyak 677.593 orang. Masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat sebagai PPPK melalui seleksi tahap II, yang mana proses seleksi masih berjalan.</p> <p>"Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi karena proses seleksi dan pemberkasan masih berjalan," ungkapnya.&nbsp;</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, ia pun kembali menekankan bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN hanya berlaku hingga pengadaan CASN 2024 saja. Setelahnya, seluruh pengadaan ASN akan dilaksanakan secara murni berdasarkan sistem merit, sesuai amanat Undang-Undang 20/2023 tentang ASN.&nbsp;</p> <p>Dia menegaskan, hal ini dilakukan bukan untuk menutup akses masyarakat menjadi abdi negara. Akan tetapi, justru sedang membuka ruang yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara untuk menjadi bagian dari birokrasi pemerintah.</p> <p>Untuk itu, Rini meminta agar seluruh tahapan pengangkatan CASN ini diseleksaikan sesuai batas waktu. Yakni, pengangkatan CPNS dipercepat paling lambat pada Juni 2025. Sedangkan PPPK diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing instansi.</p> <p>"Melalui rakor ini saya berharap terbentuk kesamaan persepsi antar-instansi terkait urgensi dan teknis percepatan pengangkatan CASN TA 2024. Semua instansi dapat bergerak serempak, agar target pengangkatan Juni dan Oktober 2025 benar-benar tercapai," tegasnya.</p> <p>Dari sisi lain, ia mewanti-wanti agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya. Hal ini sesuai mandate dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dikhawatirkan, perekrutan di luar skema pusat bisa berdampak pada kesremawutan penataan kepegawaian seperti sebelum-sebelumnya.</p>

Pemerintah targetkan pengangkatan lebih dari 1,1 juta CASN pada 2024, termasuk CPNS dan PPPK, dengan proses seleksi yang masih berlangsung.

Lebih dari 1,1 Juta Orang akan Diangkat Menjadi CASN TA 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/BPN-dan-Menpanrb-bahas-efisiensi-anggaran_SALMAN-TOYIBI_-7JPG-3104868821.jpg" alt="Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>Sebagian yang lolos CPNS 2024 kadung resign dari pekerjaan sebelumnya dan tabungan sudah menipis. Yang lolos PPPK malah kebanyakan sudah berusia di atas 50 tahun. Pemerintah berdalih bukan karena efisiensi anggaran.</p> <p><strong>ZALZILATUL HIKMIA</strong>, <em>Jakarta</em></p> <p>---</p> <p><strong>KABAR</strong> pengunduran jadwal penetapan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari gedung DPR itu mengaduk-aduk perasaan Pristiwanto Agung. Kecewa, sedih, bingung. Betapa tidak, pria yang lolos seleksi CASN 2024 itu sudah kadung menampik tawaran perpanjangan kontrak dari tempat dia bekerja sebelumnya.</p> <p>Selain itu, pihak perwakilan instansi pemerintah yang dilamarnya pun meminta bersiap sambil menunggu surat edaran dikeluarkan. Keputusan tak memperpanjang itu kian matang setelah dia mendapat kabar harus mengurus beberapa berkas penting untuk keperluan pengisian daftar Riwayat hidup (DRH).</p> <p>DRH berisi data pribadi, riwayat pendidikan, dan pengalaman kerja. Pengisian DRH dilakukan untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) yang nantinya digunakan sepanjang karier sebagai Pegawai Sipil Negara (PNS).</p> <p>&rdquo;Butuh waktu untuk mengurus semua itu dan nggak mungkin saya cuti panjang. Jadi, sekalian saja resign,&rdquo; kata pria yang akrab disapa Iwan itu kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin (6/3).</p> <p>Iwan pun sudah menyiapkan dana darurat untuk menunjang kesehariannya sampai Mei. Sampai kemudian berita itu datang: pengangkatan CASN 2024 diundur ke Oktober tahun ini. &rdquo;Kalau bener Oktober (baru diangkat) sangat di luar ekspektasi sih. Mana keuangan sudah tiris, tinggal uang BPJS harta satu satunya,&rdquo; kata pria asal Pemalang, Jawa Tengah, itu seraya tertawa getir.</p> <p>Beda lagi dengan Julistian. Nasib baik masih menyertainya. Rencananya menyerahkan surat resign dari pekerjaannya saat ini di awal pekan depan akhirnya dibatalkan seiring Keputusan pemerintah tersebut.</p> <p>Itu pun dia masih bingung. Sebab, belum ada keterangan resmi dari instansi yang dilamarnya dalam seleksi CASN 2024 soal jadwal pengangkatan yang mundur tersebut. Karenanya, ia pun masih akan menunggu. &rdquo;Karena nggak mungkin kan nganggur saat lebaran,&rdquo; ujarnya.</p> <p><strong>Hasil Rapat</strong></p> <p>CASN meliputi CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Pada Rabu (5/3) di Gedung DPR, Jakarta, pemerintah dan Komisi II DPR RI telah menyepakati pelaksanaan pengangkatan CPNS ASN Tahun 2024 dilakukan pada Oktober 2025.</p> <p class="class-paragraph">Sementara, pengangkatan PPPK pada Maret tahun berikutnya. Padahal, berdasarkan jadwal awal, peserta yang lolos se leksi CPNS 2024 seha rusnya sudah diangkat atau mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025. Sedangkan, bagi peserta yang lolos PPPK 2024 Tahap 1 dijadwalkan untuk diangkat pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025.</p> <p>Dalam paparannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini berdalih ini bukan pengunduran, tapi penyesuaian. Pertimbangannya, pertama, kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional.</p> <p>Kedua, munculnya tantangan dalam proses pengadaan CASN meliputi penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan. Selanjutnya, terkait usulan pe nundaan seleksi CASN dari beberapa daerah. &rdquo;Terakhir, grand design pengelolaan ASN 2025-2045, di mana penataan ASN nasional juga bakal disesuaikan dengan roadmap lima tahunan tersebut, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025- 2029,&rdquo; katanya.</p> <h3><strong>Reaksi Honorer</strong></h3> <p>Kalangan honorer tentu saja juga kecewa. Apalagi, mereka yang lolos seleksi PPPK dalam CASN 2024 malah baru akan diangkat Maret tahun depan. Padahal, menurut Ketum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih, banyak dari para honorer yang sudah dirumahkan alias diberhentikan. Alasannya, karena sudah diterima PPPK.</p> <p>&rdquo;Tanggapan kami tentu sangat kecewa. Kalau diundur lagi, makin gak jelas saja nasibnya,&rdquo; keluhnya.</p> <p>Dia menilai, Keputusan Men PAN-RB dan Komisi II tersebut tidak sesuai dengan amanah UU ASN Nomor 20/2023. Di beleid itu disebutkan batas penataan honorer paling lambat Desember 2024. &rdquo;Lah ini saja sudah lewat Desember 2024, masa harus menunggu lagi di 2026,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Menurutnya, ini menunjukkan bahwa kinerja dan tujuan menteri di 100 hari kerja pertama sepenuhnya gagal. Tidak sesuai dengan apa yang selama ini diwacanakan, yakni honorer selesai baik penuh waktu ataupun penuh waktu. Dia pun mempertanyakan, soal perbedaan waktu pengangkatan antara CPNS dan PPPK.</p> <p>Padahal, jika ditelisik lebih jauh, usia peserta CPNS relatif lebih muda. PPPK rata-rata pesertanya berusia di atas 50 tahun. Pada Maret ini, misalnya, banyak yang menginjak usia 57 tahun. Artinya, di tahun depan, usia mereka sudah 58 tahun dan otomatis kesempatan menjadi ASN hilang.</p> <h3>Dalih biar Lebih Optimal</h3> <p>Rini mengklarifikasi dugaan penyesuaian ini lantaran efisiensi anggaran. Menurutnya, penyesuaian jadwal ini dilakukan agar semua proses rekrutmen bisa berjalan lebih optimal dan semua tenaga ASN terangkat secara bersamaan.</p> <p>&rdquo;Bukan, bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Nur Biatih berharap, para wakil rakyat di Komisi II DPR mau turun ke lapangan. &rdquo;Temui honorer, lihat pekerjaan mereka langsung. Lihat kerutan wajah mereka yang punya semangat mengajar dan bekerja meski usia mereka sudah di atas 50 tahun,&rdquo; paparnya. <strong>(*/ttg)</strong></p>

Sebagian yang lolos CPNS 2024 kadung resign dari pekerjaan sebelumnya dan tabungan sudah menipis. Kebanyakan yang lolos malah PPPK.

Kekecewaan setelah Penetapan CPNS dan PPPK 2024 Diundur: Wakil Rakyat, Temui Honorer, Lihat Kerutan di Wajah Mereka

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/Screenshot-2024-01-20-150421-1148596846.png" alt="Seleksi CASN 2024 Akan Dibuka Minggu Ketiga Bulan Maret, Berikut Perkiraan Tanggalnya (laman BKN)" width="100%">
<figcaption>Seleksi CASN 2024 Akan Dibuka Minggu Ketiga Bulan Maret, Berikut Perkiraan Tanggalnya (laman BKN)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Agama (Kemenag) mendapat 110.553 formasi calon Apartur Sipil Negara (CASN) 2024. Ini merupakan jumlah formasi terbanyak dalam sejarah rekrutmen pegawai Kemenag.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segenap jajaran Kementerian Agama mengucapkan apresiasi setinggi tingginya dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas perjuangan yang akan menjadi amal jariah yang tak terputus dalam memberikan yang terbaik bagi bangsa dan torehan tinta emasnya terhadap Kementerian Agama," ucap Sekertaris Jenderal Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani, Jumat (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Agama menyiapkan 110.553 formasi CASN yang terdiri atas CPNS sebanyak 20.772 formasi dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdiri dari 89.781 formasi. Formasi CPNS tersebut terdiri atas tenaga guru sebanyak 6.992 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 13.780 formasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014709906/harga-emas-antam-naik-jadi-rp-1337000-per-gram-dijual-cukup-menguntungkan">Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 1.337.000 Per Gram, Dijual Cukup Menguntungkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, formasi PPPK terdiri atas 19.437 formasi tenaga guru, 502 formasi tenaga kesehatan, dan 69.842 formasi tenaga teknis. Formasi tersebut ditempatkan pada wilayah pusat maupun daerah yang terbagi dalam 10.462 satuan kerja dan unit pelaksana (satker) Kementerian Agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita berbahagia dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh negara khususnya Presiden Joko Widodo yang menempatkan formasi CASN terbanyak dalam sepanjang sejarah Kementerian Agama,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dhani mengungkapkan, jumlah aparat yang besar merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Kementerian Agama. &ldquo;Kekuatan aparat besar tentu merupakan sebuah tantangan dan peluang bagi Kementerian Agama untuk terus hadir di tengah masyarakat memberikan layanan terbaik, layanan dasar seperti bimbingan masyarakat agama, layanan haji, layanan pendidikan agama dan keagamaan, layanan produk halal, dan layanan-layanan dasar lainnya harus dijamin dan dirasakan dampak manfaatnya untuk umat,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Wawan Djunaedi menjelaskan, sebaran pembagian formasi dalam CASN Kementerian Agama 2024. &ldquo;Formasi untuk penempatan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, kita alokasikan sebanyak 10 persen dari total formasi CASN, juga 10 persen formasi digital talent sebagaimana arahan Presiden kepada para Menteri,&rdquo; jelas Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu diberlakukan juga formasi khusus untuk putra putri Papua, putra putri Papua Barat, dan putra putri Kalimantan Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Haryono Dwi Putranto mengungkapkan, masih banyak ASN yang persebarannya di Pulau Jawa. &ldquo;Persebaran ASN saat ini masih terfokus pada area perkotaan terutama di Pulau Jawa. Ini menjadi salah satu diperlukannya CASN khususnya di IKN Nusantara sebagaimana kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Tentunya penting bagi Kementerian Agama untuk juga mengalokasikan formasi dan disiplin khusus untuk formasi tersebut,&rdquo; tandasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Kementerian Agama (Kemenag) mendapat 110.553 formasi calon Apartur Sipil Negara (CASN) 2024. Ini formasi terbanyak dalam sejarah.

Kemenag Dapat Jatah 110.553 Formasi CASN 2024, Sebanyak 10 Persen Untuk IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/hayati-335059729.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendapat kuota calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sebanyak 4.446. Rinciannya, untuk formasi CPNS sebanyak 265 dan PPPK sebanyak 4.181.</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati mengatakan, proses rekrutmen nantinya akan menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Panselnas. Ia berharap perekrutan ini menambah kinerja Pemprov Jateng karena mendapatkan suntikan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.</p> <p>"Dengan pembukaan seleksi CASN/CPNS harapannya dapat mempercepat kinerja Pemprov Jateng. Dan dengan adanya (formasi) PPPK dapat sedikit menyelesaikan permasalahan tenaga Non-ASN di Pemprov Jateng," ujarnya dihubungi via pesan singkat, Selasa (7/5).</p> <p>Rahmah menjelaskan, saat ini jumlah pegawai ASN di Pemprov Jateng adalah 48.002 orang. Dari jumlah itu sekitar 14.349 orang adalah tenaga non-ASN, sehingga kekurangan pegawai menurut peta jabatan sejumlah 34.793 orang, dari kondisi ideal pegawai sebanyak 99.676 orang.</p> <p>Lalu, bagaimana upaya penyelesaian tenaga non ASN sesuai ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)? Rahmah menjawab, untuk hal tersebut akan&nbsp;diterapkan sistem NIP paruh waktu dan NIP penuh waktu.</p> <p>"Dari sekitar 14 ribu Non-ASN yang terdata, kebijakannya nanti yang lolos PPPK (rekrutmen 2024) akan mendapat NIP penuh, sisanya NIP paruh waktu, pada masanya ada yang pensiun, nanti akan menggantikan sehingga akan maju," jelas Rahmah.</p> <p>Rahmah mengimbau, para calon pelamar ASN baik PNS atau PPPK meng-<em>update</em> informasi terkait rekrutmen CASN 2024, melalui kanal resmi. Pemprov Jateng menyediakan <em>hotline</em> Whatsapp di Helpdesk CASN +62812-960-0029, dan laman resmi bkd.jatengprov.go.id.</p> <p>"Kami mengimbau calon pelamar rekrutmen CASN 2024 jangan percaya akan adanya hoax atau oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi pegawai negeri. Hanya ikuti informasi melalui kanal resmi," tegas Rahmah.</p>

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati mengatakan, proses rekrutmen nantinya akan menunggu juknis Panselnas.

Seleksi CASN 2024, Pemprov Jateng Dapat Kuota 265 CPNS dan 4.181 PPPK

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/THR-PNS-89252107.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dok. JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dok. JawaPos.com</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Sosial (Kemensos) bakal buka sebanyak 40.839 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Seleksi CASN tahun 2024. Jumlah tersebut sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan masyarakat di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mudah-mudahan ini formasinya dapat mendorong kinerja yang berdampak. Lebih dari 40 ribu formasi kita berikan untuk Kemensos di CASN tahun ini,&rdquo; kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, ditulis Sabtu (20/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari jumlah formasi sebanyak 40.839 tersebut terdiri dari 266 CPNS dan 40.573 PPPK. Secara rinci, formasi tersebut direncanakan akan diisi oleh 125 CPNS Tenaga Teknis, 141 CPNS Tenaga Kesehatan, 40.508 PPPK Tenaga Teknis, dan 65 PPPK Tenaga Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Anas, rekrutmen ini diharapkan dapat memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN di lingkungan Kemensos yang selama ini sudah mengabdi kepada negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Momen ini juga diharapkan menjadi pengungkit untuk mendorong kinerja Kementerian Sosial agar lebih berdampak, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat," jelas Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Pemerintah&nbsp; akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024 bagi 2,3 juta formasi. Angka ini terdiri dari lowongan untuk CPNS dan juga PPPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Formasi CPNS yang dibuka akan ditujukan bagi lulusan baru atau fresh graduate sebanyak 690.000 orang. Jumlah tersebut terdiri dari yang 207.000 di instansi pusat dan yang ada di instansi daerah 483.000 formasi.</div> <p>&nbsp;</p>

Jumlah tersebut sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kemensos Bakal Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK di Seleksi CASN 2024

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/suasan-tes-CPNS-Kominfo-1825610420.jpg" alt="Pendaftaran CPNS 2023 mulai dibuka. (Foto Dok. Kemkominfo)" width="100%">
<figcaption>Pendaftaran CPNS 2023 mulai dibuka. (Foto Dok. Kemkominfo)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan telah menyetujui usulan formasi CPNS dan PPPK di lingkungan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Totalnya sebanyak 26.319 formasi akan dibuka pada saat Seleksi CASN 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemenuhan usulan ini untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yang dieksekusi langsung Kementerian PUPR. Angka tersebut terdiri dari 6.385 CPNS Tenaga Teknis, 3 CPNS Tenaga Kesehatan, serta 19.931 PPPK Tenaga Teknis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penyerahan ini merupakan komitmen untuk Kementerian PANRB untuk terus mendukung berbagai prioritas pembangunan, salah satunya melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024,&rdquo; kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/4)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Anas menjelaskan, Kementerian PUPR sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memiliki dampak langsung (multiplier effect) terhadap peningkatan perekonomian dan pelayanan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui 26.319 formasi tersebut diharapkan dapat memenuhi SDM kompeten yang akan membuat terobosan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan salah satu arah kebijakan pengadaan CASN Tahun 2024, yakni mendukung efektivitas kerja IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, kata Anas, Kementerian PUPR memainkan peranan penting dalam persiapan dan pembangunan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, formasi yang akan dibuka pada seleksi CASN tahun ini pun diharapkan mampu menjadi satu jalan penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Diharapkan usulan kebutuhan dari Kementerian PUPR ini dapat terpenuhi dan menjadi talenta serta bibit unggul yang akan menjadi garda terdepan dalam percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur di seluruh Indonesia. Selain itu, usulan ini juga untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada di lingkup Kementerian PUPR,&rdquo; jelasnya.</div>

Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka seleksi CASN 2024. Totalnya sebanyak 26.319 formasi akan dibuka.

Siap-siap, Kementerian PUPR Bakal Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK di Seleksi CASN 2024

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/Pendaftaran-CPNS-2023-akan-segera-berakhir-3871005392-613480438.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan telah menyetujui 100 persen usulan formasi CPNS dan PPPK Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.</p> <p dir="ltr">Itu artinya, pada rekrutmen CASN tahun ini, Kemenhub akan membuka sebanyak 18.017 formasi. Di antaranya ada lowongan yang disiapkan untuk di Ibu Kota Nusantara (IKN).</p> <p dir="ltr">Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan sektor transportasi di Indonesia.</p> <p dir="ltr">"Kementerian PANRB mendukung penuh upaya Kemenhub dalam upaya pemenuhan dan pemerataan SDM sektor transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Karenanya usulan kebutuhan ASN 2024 dari Kemenhub sebanyak 18.017 kita setujui 100 persen," ujar Anas saat Penyerahan Izin Prinsip Formasi ASN Kemenhub Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (18/4).</p> <p dir="ltr">Secara rinci, formasi Kemenhub sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan rincian 1.385 CPNS Tenaga Teknis, 6 CPNS Tenaga Kesehatan, 16.543 PPPK Tenaga Teknis, dan 83 PPPK Tenaga Kesehatan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Anas menilai sektor transportasi atau perhubungan menjadi salah satu pilar kemajuan suatu bangsa. Untuk mendorong hal ini diperlukan dukungan SDM pelaksana kebijakan dan penggerak eksekusi program transportasi di masing-masing matra yaitu transportasi darat, laut, udara dan kereta api.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Anas melanjutkan, arah pengadaan ASN tahun 2024 salah satunya adalah mendukung efektivitas kerja Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam hal ini, mantan Bupati Banyuwangi ini mengapresiasi Kemenhub yang telah mengalokasikan formasi untuk talenta digital dan pemenuhan ASN ke IKN.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&ldquo;Kami mengapresiasi Pak Menhub yang sudah menyiapkan formasi ASN Kemenhub dan talenta digital di IKN yang diharapkan bisa mengakselerasi keterhubungan, keaktifan, dan kemudahan penyelenggaraan tugas pemerintah sekaligus akses masyarakat di IKN nantinya,&rdquo; jelas Anas.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pihaknya akan menjunjung tinggi objektivitas dalam perekrutan ASN di Kemenhub demi terselenggaranya pelayanan, peningkatan aksesibilitas, serta konektivitas sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, selamat, serta terpadu.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Terima kasih kepada Pak Menteri PANRB karena 18 ribu orang mendapatkan kepastian hukum. Tentu apa yang diamanahkan kepada kami berkaitan dengan 18 ribu formasi ini akan kami terima dengan bertanggung jawab agar calon ASN yang direkrut nantinya mampu melaksanakan program reformasi birokrasi yang sesuai dengan harapan Bapak Presiden,&rdquo; pungkas Budi.</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan sektor transportasi.

Kemenhub Disetujui Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK di Rekrutmen CASN 2024, Ada Lowongan untuk di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati dan memastikan bahwa lulusan Ma'had Aly bisa ikut seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.</p> <p>Kepastian ini disampaikan karena pada Rekrutmen CASN 2024. Kemenag akan membuka ribuan formasi CPNS penyuluh agama. Adapun detail terkait klasifikasinya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).</p> <p>&ldquo;Alhamdulillah, setelah diskusi detail, kami menyepakati bahwa lulusan Ma&rsquo;had Aly dari berbagai pesantren di Tanah Air bisa mengikuti seleksi CPNS penyuluh agama. Untuk teknisnya nanti klasifikasinya diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN),&rdquo; kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi, Rabu (3/4).</p> <p>Selama ini, lanjut Anas, klasifikasi rekrutmen penyuluh hanya dari lulusan perguruan tinggi keagamaan seperti UIN atau IAIN. Untuk seleksi CPNS penyuluh agama mulai tahun ini, lulusan Ma&rsquo;had Aly bisa mengikutinya.</p> <p>&ldquo;Ini bentuk negara hadir merekognisi kekhasan sistem pendidikan pesantren. Maka tadi saya sampaikan ke teman-teman Kementerian PANRB dan BKN, rekognisi diperlukan sebagai apresiasi kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berperan penting bagi kemajuan bangsa, termasuk di dalamnya adalah pesantren yang telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka,&rdquo; lanjut Anas.</p> <p>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, secara teknis kebijakan itu juga akan dibahas bersama dengan Majelis Masyayikh. Majelis Masyayikh dikukuhkan pada Desember 2021.</p> <p>Keberadaannya juga sebagai bentuk dari rekognisi negara terhadap kekhasan pendidikan pesantren melalui proses penjaminan mutu yang dilakukan dari, oleh, dan untuk pesantren. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 18/2019 tentang Pesantren.</p> <p>"Majelis Masyayikh akan terus kita perkuat. Penguatan kelembagaan Majelis Masyayikh sangat penting karena keberadaannya seperti BAN-PT-nya (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) Ma&rsquo;had Aly," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.</p> <p>Ma&rsquo;had Aly sendiri merupakan perguruan tinggi keagamaan berbasis pesantren. Para peserta didiknya kerap disebut sebagai &ldquo;mahasantri&rdquo;. Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Di Indonesia saat ini terdapat sedikitnya 78 Ma&rsquo;had Aly yang tersebar di berbagai ponpes.</p>

Kemenag memastikan lulusan Ma'had Aly bisa ikut seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kementerian Agama (Kemenag) pada 2024.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Casn 2024

Berita Terkini