<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/13/InShot_20240413_191535018-1504723957.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jadwal kerja baru diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) selama musim libur Lebaran. Pada Selasa (16/4) dan Rabu (17/4) ini, ASN boleh melaksanakan tugas dari rumah atau work from home (WFH). Namun, khusus pegawai yang tugasnya terkait langsung dengan pelayanan publik, WFH tidak boleh dilaksanakan secara penuh. Harus dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO). &rsquo;&rsquo;Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal 100 persen. Sedangkan instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,&rdquo; ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, kemarin (13/4). Anas menekankan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Anas menyebut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Men PAN-RB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, antara lain, bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, serta utilitas dasar. &rsquo;&rsquo;Jadi, untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu excellent dalam segala situasi,&rdquo; ujar Anas. Anas menambahkan, instansi yang bisa menerapkan WFH hingga 50 persen, antara lain, bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya. &rsquo;&rsquo;Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,&rdquo; jelas bupati Banyuwangi periode 2010&ndash;2015 dan 2016&ndash;2021 tersebut. Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya telah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idul Fitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari, totalnya mencapai 10 hari. &rsquo;&rsquo;Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru tanah air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,&rdquo; ujarnya. Anas juga telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait pengaturan WFH dan WFO tersebut. Anas mengimbau agar seluruh instansi memantau pemenuhan sasaran dan target kinerja organisasi. &rsquo;&rsquo;Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,&rdquo; tegasnya. Anas meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran. &rsquo;&rsquo;Sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah. Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal LAPOR atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran,&rsquo;&rsquo; pungkasnya. (mia/sgt/c17/oni)

Selama musim libur Lebaran. Pada Selasa (16/4) dan Rabu (17/4) ini, ASN boleh melaksanakan tugas dari rumah atau work from home (WFH).

Setelah Cuti Bersama Lebaran, ASN Boleh WFH dan WFO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/PUNCAK-ARUS-MUDIK-STASIUN-PASAR-SENEN-10.jpg" alt="Calon penumpang bersiap menaiki Kereta Api Bangunkarta jurusan Jakarta-Jombang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2022). Pada H-2 Lebaran ini Stasiun Pasar Senen terdapat 28 KA beroperasi, 2 KA di antaranya merupakan KA tambahan. Volume pe" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang bersiap menaiki Kereta Api Bangunkarta jurusan Jakarta-Jombang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2022). Pada H-2 Lebaran ini Stasiun Pasar Senen terdapat 28 KA beroperasi, 2 KA di antaranya merupakan KA tambahan. Volume pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah mengubah jadwal cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran dari sebelumnya 21—26 April 2023 menjadi 19—25 April 2023.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan perubahan jadwal cuti bersama Lebaran itu diputuskan dalam rapat terbatas mengenai persiapan arus mudik yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.  "Bisa dikatakan karena diputuskan dalam ratas secara de facto terjadi, tinggal de jure kami usulkan kepada Pak Presiden dan saya rasa saya akan rapat dengan tiga kementerian itu," kata Budi dalam jumpa pers selepas rapat terbatas.  Menhub merujuk kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas yang mengeluarkan SKB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.  Dalam surat yang yang ditetapkan pada 11 Oktober 2022 itu, tercantum jadwal libur nasional Idul Fitri 22—23 April 2023 disertai jadwal cuti bersama meliputi 21, 24, 25, dan 26 April 2023.  Menhub menyampaikan bahwa dirinya bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi pihak yang mengusulkan perubahan jadwal cuti bersama Lebaran 2023 dari 21—26 April menjadi 19—25 April dengan pertimbangan manajemen arus mudik. Menurut Menhub, dengan konfigurasi cuti bersama yang lama, ada potensi penumpukan arus mudik luar biasa pada 21 April 2023.  "Secara tradisional keinginan mudik ini tinggi sekali dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju sama, hanya tanggal 21 maka terjadi (potensi) penumpukan yang luar biasa," kata Budi.  Oleh karena itu, Menhub menegaskan dirinya dan Kapolri mengusulkan untuk memajukan awal libur cuti bersama dua hari sembari mengurangi satu hari pada akhir sehingga cuti bersama Lebaran 2023 menjadi berlangsung pada 19—25 April. "Dengan dimajukan itu, pemudik bisa mulai dari tanggal 18 (April) sore, 19, 20, 21, ada empat hari mereka mudik," katanya. (*)

Pemerintah Ubah Cuti Bersama Lebaran Jadi 19–25 April 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah resmi memangkas masa cuti bersama tahun ini. Dari tujuh hari menjadi hanya dua hari.  Hal itu diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri peninjauan SKB cuti bersama tahun 2021 kemarin (22/2). Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy itu dihadiri beberapa menteri.  Yakni, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ada juga perwakilan dari Kementerian Agama, Polri, dan beberapa pejabat lain.  Muhadjir mengungkapkan, dalam surat keputusan bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah ditinjau ulang, cuti bersama diputuskan untuk dipangkas. ”Dari semula 7 hari menjadi hanya 2 hari,” ujarnya.  Cuti bersama tahun ini yang dipangkas sebanyak 5 hari. Yakni, 12 Maret (Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW); 17, 18, 19 Mei (Idul Fitri); dan 27 Desember (Natal). Sementara itu, cuti bersama yang tetap ada: 12 Mei (Idul Fitri) dan 24 Desember (Natal).  Muhadjir menjelaskan, cuti satu hari menjelang Idul Fitri dan satu hari menjelang Natal bertujuan memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat. ”Jangan sampai terjadi penumpukan pada satu hari. Itu justru berbahaya,” ungkapnya.  Menurut dia, ada beberapa alasan pengurangan libur tersebut. Antara lain, kurva peningkatan Covid-19 belum melandai sesuai dengan target. Kemudian, mengurangi risiko kecenderungan kenaikan kasus positif Covid-19 saat libur panjang yang disertai dengan mobilitas tinggi. Padahal, saat ini program vaksinasi sedang berjalan.  ”Karena itu, pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama yang berpotensi mendorong terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat,” papar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) tersebut.  Ditemui seusai rapat, Tjahjo mengemukakan hal yang sama. Menurut dia, cuti bersama dikurangi untuk meminimalkan potensi mobilitas orang. Sejak awal dia mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dan keluarganya agar tidak mudik. Kecuali, ada keperluan mendesak. Itu pun harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/02/2021/pemerintah-pangkas-cuti-bersama-2021-sebanyak-5-hari/">Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021 Sebanyak 5 Hari</a>  Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sempat menyinggung soal libur panjang. Khususnya kaitan libur panjang dengan peningkatan kasus Covid-19. Dia menjelaskan, dari empat libur panjang yang sudah ada, semuanya memicu kenaikan kasus Covid-19 lebih dari 40 persen. ’’Jangan diulang. Kita sudah empat kali mengalami (kenaikan kasus Covid-19 setelah libur panjang, Red),’’ jelasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=E3R_5uaxJzA

Cuti Bersama Dipangkas, Ini Alasan Menko PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakor Tingkat Menteri itu membahas rencana pemulangan WNI 188 ABK kapal pesiar World Dream imbas mewabahnya virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakor Tingkat Menteri itu membahas rencana pemulangan WNI 188 ABK kapal pesiar World Dream imbas mewabahnya virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah masih sesuai dengan ketetapan sebelumnya, yakni pada 28–31 Desember 2020. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, tanggal itu bisa saja berubah seiring dengan dinamika pandemi Covid-19 di tanah air. Akhir bulan ini akan dilakukan evaluasi.  Apabila tren penularan Covid-19 menurun, ada kemungkinan cuti bersama itu digeser bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 31 Juli. ’’Kalau memang Covid-19 sudah turun, sudah tidak mengancam, sangat dimungkinkan untuk memajukan libur cuti bersama. Bisa sebelum Idul Adha atau sesudah Idul Adha,’’ paparnya kemarin (20/5).  Selain itu, turut dibahas ketentuan cuti bersama aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN. Menurut Muhadjir, tidak ada cuti bersama untuk ASN dan pegawai BUMN pada 22 Mei. Dengan demikian, libur Idul Fitri hanya Minggu-Senin, 24-25 Mei. ’’Jadi, ASN dan BUMN tetap masuk. Cutinya ganti di hari lain,’’ ujarnya.  Sementara itu, persiapan menuju tatanan kehidupan normal yang baru terus dilakukan. Salah satu rujukannya adalah statemen Direktur Eksekutif WHO Mike Ryan bahwa virus SARS-CoV-2 mungkin tidak pernah hilang. Maka, strategi ke depan adalah hidup berdampingan dengan virus.  Caranya, mengurangi risiko bahaya virus korona. Harus ada kesadaran kolektif yang tinggi dari masyarakat untuk menjadikan protokol kesehatan sebagai sesuatu yang normal. Termasuk saling mengingatkan untuk patuh.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q3hF_1yb-vE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=a-Oc1gnd9pU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=H9s0Q3Sowvk

Jika Tren Penularan Covid-19 Menurun, Cuti Bersama Bisa Pindah ke Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Raya Idul Fitri 2020 dipastikan tidak disertai dengan cuti bersama. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN tetap masuk kerja pada Jumat 22 Mei 2020.  Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa 22 Mei bukan merupakan hari cuti bersama. ASN dan pegawai BUMN diminta tetap untuk bekerja seperti biasa.  "Tadi rapat (dengan Presiden Jokowi) menetapkan tanggal 22 Mei 2020 bukan hari cuti bersama untuk ASN dan pegawai BUMN," kata Muhadjir usai rapat terbatas dalam video conference, Rabu (18/5). Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas memberi arahan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy.  Dia mengingatkan, ASN dan pegawai BUMN untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan jangan mudik. "Tetap masuk seperti biasa, tidak ada cuti. Cuti (bersama) diganti di hari yang lain," ujar Muhadjir.  Adapun untuk cuti bersama Hari Raya Idul Fitri digeser ke akhir Desember 2020. Yakni 28, 29, 30 dan 31 Desember. Pertimbangannya, waktu tersebut diprediksi sudah kondusif dari penyebaran virus korona atau Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4t_x5965xbs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=k80dvBB-1z8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BotqVLJAUqU

22 Mei Bukan Cuti Bersama, ASN-Pegawai BUMN Tetap Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ilustrasi-idul-fitri.jpg" alt="ILUSTRASI. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Libur cuti bersama Lebaran 2019 berakhir Minggu (9/6). Mulai Senin (10/6) para aparatur negeri sipil (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) wajib masuk kantor.  Karena ketentuannya wajib masuk kantor, maka akan ada sanksi bagi PNS yang masih bolos kerja di hari pertama. "Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada Senin, 10 Juni 2019, dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban terhadap pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan melalui pesan singkat, Minggu (8/6).  Ketentuan wajib berkantor per Senin (10/6) tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri PANRB. Untuk itu akan ada sanksi tegas diberikan kepada oknum PNS yang masih saja bolos pada hari pertama kerja. "Atasan langsung dapat memberikan hukuman disisiplin sesuai alasan yang diberikan. Ini tertuang dalam Pasal 13 butir 17 PP 53/2010," sambung Mohammad Ridwan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_-640x421-1.jpg" alt="ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure> ILUSTRRASI PNS (Jawa Pos Radar Madiun)  Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin telah mengingatkan agar para ASN atau PNS untuk tidak ada yang bolos usai menjalani libur hari raya Idul Fitri 1440 H. Bagi yang tidak masuk akan diberi sanksi tegas.  Bagi PNS yang bolos pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2019, bakal dipotong tunjangan kinerjanya sebesar dua persen. Pemotongan tersebut akan dilakukan setiap hari jika PNS tidak hadir tanpa keterangan.  "Bagi yang sudah menerapkan tunjangan kinerja, maka tunjangan kinerjanya akan dipotong karena bolos. Di BKN, potongan sebesar dua persen per hari, jika tidak hadir tanpa keterangan yang jelas," tegas Ridwan.  Oleh karena itu, masing-masing instansi dapat memberikan laporan melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id jika terdapat pegawainya yang tidak masuk tanpa keterangan. Hal ini agar menimbulkan efek jera bagi para PNS yang melakukan pelanggaran. "Masing-masing instansi harus melapor ke Kemen PANRB melalui aplikasi Sidina," ucap Ridwan.

Begini Sanksi Jika PNS Tidak Masuk setelah Libur Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Cuti bersama tahun pada Lebaran 2019 hanya berlangsung sembilan hari. Maka tidak ada cuti tambahan. (Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Cuti bersama tahun pada Lebaran 2019 hanya berlangsung sembilan hari. Maka tidak ada cuti tambahan. (Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana menambah hari cuti bersama pada masa Lebaran dipastikan tidak terealisasi. Itu seiring dengan disahkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil 2019.  Dalam aturan tersebut, cuti bersama hanya pada 3, 4, dan 7 Juni. Dengan demikian, pegawai negeri sipil (PNS) bisa menikmati masa liburan selama sembilan hari. Mulai Sabtu (1/6) hingga Minggu (9/6). Pegawai kembali masuk kerja pada Senin (10/6).  Sebelumnya, muncul wacana untuk menjadikan Jumat (31/5) masuk dalam cuti bersama. Hari itu dianggap "terjepit" lantaran Kamis (30/5) merupakan hari libur nasional Kenaikan Yesus Kristus.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT7_BUMN-MUDIK-BARENG-2019-MODA-KERETA-API_MIFTAHULHAYAT-18-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pemudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sejak beberapa hari ini arus mudik mulai terlihat dari sejumlah titik. Baik stasiun, bandara, maupun bandara. Terutama bagi yang bukan PNS. (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Mudzakir mengatakan, keputusan masa cuti bersama yang ditetapkan Presiden Jokowi bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja PNS. "Cuti bersama juga tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS," ujarnya kemarin (28/5).  Dia menambahkan, ketentuan cuti bersama berlaku umum. Bukan hanya bagi PNS, tetapi juga berlaku untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kemudian, bagi PNS yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat selama masa Lebaran, akan diberikan tambahan jumlah cuti tahunan sebanyak cuti bersama. "Sebagai kompensasi atas jumlah cuti bersama yang tidak digunakan," terangnya.  Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan, berdasar keppres tersebut, otomatis pada 31 Mei PNS tetap masuk. Jika ingin libur di tanggal tersebut, PNS bisa mengajukan cuti tahunan di luar cuti bersama. "Asal alasannya jelas. Misalnya, tempat asalnya jauh dan sudah beli tiket," katanya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Selain itu, koordinasi dengan rekan satu tim atau ruang harus dilakukan. Sebab, pelayanan publik di instansi tetap harus berjalan baik dengan sisa PNS yang ada. Nah, apabila bolos tanpa alasan, mereka tentu akan dikenai hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.  Ridwan mengingatkan, pada momen Hari Lahir Pancasila Sabtu (1/6), PNS tetap diwajibkan untuk ikut upacara. Kepala BKN Bima Haria Wibisana sudah membuat edaran internal untuk tetap mengikuti upacara. Langkah tersebut kemudian diikuti lembaga lain.

Hanya 9 Hari, Tak Ada Tambahan Cuti Bersama PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/MUDIK-BANDARA-2018-FED-2.jpg" alt="Sejumlah pemudik memadati Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Minggu (10/6/18). Arus mudik lebaran 2018 bandara diprediksi hari ini hingga 2 hari kedepan. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pemudik memadati Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Minggu (10/6/18). Arus mudik lebaran 2018 bandara diprediksi hari ini hingga 2 hari kedepan. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berdasar surat keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan, serta menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tanggal 2 November 2018, cuti bersama Idul Fitri ditetapkan mulai 3 hingga 7 Juni. Karena 8 dan 9 Juni adalah Sabtu-Minggu, para pegawai kembali masuk kerja pada 10 Juni. Meski begitu, ketetapan tersebut akan dibahas ulang  Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan, cuti bersama hingga kemarin belum ditentukan.  Sebab, pemerintah masih menunggu penentuan jatuhnya hari raya Idul Fitri. Selain itu, sebelum rangkaian cuti bersama, pada Kamis (30/5) terdapat libur tanggal merah. Plus hari libur Sabtu dan Minggu. "Tanggal 3 Juni akan ada sidang isbat untuk penentuan Idul Fitri. Secara nasional, 5 dan 6 Juni," ucap Puan.  Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, total libur pegawai negeri sipil selama Idul Fitri 2019 adalah 11 hari. Mulai 30 Mei dan masuk kerja pada 10 Juni. "Iya, 30 Mei. Senin tanggal 10 Juni masuk," ujar Bima.  Meski demikian, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menuturkan, pemerintah masih mengevaluasi banyak hal. Terutama terkait hari libur sebelum rangkaian cuti bersama hingga prediksi kepadatan arus lalu lintas mudik Lebaran.  Yang jelas, aturan cuti bersama PNS menunggu terbitnya keputusan presiden (keppres). Sama dengan tahun sebelumnya, akan ada evaluasi maupun pengubahan aturan menjelang libur Lebaran. "Jadi, mari kita tunggu pengaturan cuti bersama dalam keppres," ujar Ridwan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tiket-ka-tambahan-untuk-lebaran-sudah-dapat-dipesan-h-60_c_286738.jpg" alt="ILUSTRASI: Kereta adalah salah satu moda idola yang digunakan para pemudik untuk pulang kampung saat merayakan Idul Fitri. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kereta adalah salah satu moda idola yang digunakan para pemudik untuk pulang kampung saat merayakan Idul Fitri. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Kereta adalah salah satu moda idola yang digunakan para pemudik untuk pulang kampung saat merayakan Idul Fitri. (Imam Husein/Jawa Pos)  THR Bisa Tidak Merata  Pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) baru hasil seleksi CPNS 2018 berpotensi tidak merata. Besarannya bergantung pada seberapa jauh proses administrasi yang dilakukan di tiap-tiap instansi penerima.  Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, sebagaimana gaji, pemberian THR juga bergantung pada TMT (terhitung mulai tanggal) dan SPMT (surat pernyataan melaksanakan tugas). Jika dua administrasi tersebut sudah keluar, hak keuangan bisa disalurkan. "Jika TMT dan SPMT sebelum 24 Mei 2019, maka dapat THR dan gaji ke-13," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (12/5).  Soal berapa instansi yang belum menyelesaikan TMT dan SPMT, Ridwan belum bisa menjabarkan. Pasalnya, SPMT sendiri bergantung pada kebijakan pejabat pembina kepegawaian (PPK) di tiap-tiap instansi. Yakni menteri di instansi kementerian dan kepala daerah di instansi pemerintah daerah.  Mengenai waktu pencairan, PMK itu mewajibkan THR untuk PNS dan pensiunan dibayarkan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian, jika hari raya jatuh pada 5 Juni, THR bisa dibayarkan pada Senin, 27 Mei.  Ketentuan waktu tersebut sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Syafruddin menyebutkan bahwa THR dicairkan pada 24 Mei 2019.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tiket-ka-tambahan-untuk-lebaran-sudah-dapat-dipesan-h-60_c_286738.jpg" alt="ILUSTRASI: Kereta adalah salah satu moda idola yang digunakan para pemudik untuk pulang kampung saat merayakan Idul Fitri. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kereta adalah salah satu moda idola yang digunakan para pemudik untuk pulang kampung saat merayakan Idul Fitri. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>

Cuti Bersama Lebaran Tunggu Keppres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojk-minta-data-investor-yang-keluhkan-kebijakan-libur-lebaran_m_209564.jpeg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi keputusan cuti libur lebaran tahun ini masih terus digodok menyusul keberatan pelaku usaha. Pemerintah masih terus mengkaji secara matang rencana revisi penetapan cuti lebaran ini. Tak hanya pengusaha, investor pasar modal, khususnya investor asing turut mempertanyakan keputusan tersebut. Pasalnya, hal tersebut dapat menjadi sentimen negatif yang berimbas pada aksi jual. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mendukung keputuhan yang akan dilakukan pemerintah. "Nanti kita meeting sama Ibu Puan (Menko PMK) tapi kita ikut pemerintah saja," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Dewan Komisioner OJK, Hoesen di Sheraton Grand Gandaria City Hotel, Jakarta, Kamis (3/5). Hoesen meminta agar Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat menyajikan data mengenai investor yang mengeluh, serta korelasinya. Jika ada, maka pihaknya akan mengakomodasi keluhan tersebut. "Bagus kalau ada bukti data-data, kan kita bicara data dan objektif, datanya ada enggak? Saya sih belum terima datanya yang komplain. Jadi jangan jadi asumsi begitu, kalau ada data-datanya bagus, nanti kita akan mengakomodasi," tandasnya. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengaku pasrah mengenai rencana evaluasi cuti tambahan lebaran yang tengah dibahas oleh pemerintah. Tito mengaku akan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah terkait rencana evaluasi cuti tambahan lebaran tahun 2018. "Kita diperintahkan ya ikut aja. Apa yang dikeluarkan ya kita ikut aja," kata Tito ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Jakarta, Kamis (3/5).

OJK Minta Data Investor Yang Keluhkan Kebijakan Libur Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-plin-plan-soal-cuti-lebaran-rakyat-yang-tanggung-kerugian_m_208962.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Jawapos.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait cuti bersama penambahan libur Lebaran 2018 terancam batal. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memberi sinyal akan membatalkan putusan yang ditandatangni bersama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin baru-baru ini. Pasalnya, kalangan pengusaha memberikan masukan bahwa penambahan libur lebaran dapat mengurangi produktivitas. Hal ini akan memiliki dampak ekonomi terhadap perusahaan. "Kita kan menerima masukan-masukan jadi berdasarkan masukan realisasinya seperti apa. Saya belum tau putusannya apa," tutur Asman Abdur, Senin (30/4). Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan pentingnya konsistensi dari kebijakan yang sudah dikeluarkan. Pasalnya, banyak masyarakat yang sudah terlanjur membeli tiket transportasi mengikuti aturan libur Lebaran yang baru. Seorang pegawai honorer di Kementerian Kelautan dan Perikanan menuturkan pihaknya tak merasa dirugikan secara langsung. Namun, adanya inkonsistensi ini membuat beberapa rekan kerjanya yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup KKP harus gigit jari lantaran harus mengatur ulang jadwal mudik dan kembali ke Jakarta. "Keputusannya terlalu mendadak. Dan cepat berubahnya," ujar dia kepada Jawapos.com, di Jakarta, Selasa (1/5). Sementara itu, Fazar Rizky Maulana, seorang pegawai swasta di Jakarta mengatakan dirinya sudah melakukan reschedule pembelian tiket pulang balik ke Jakarta untuk berlibur lantaran ada SKB tiga menteri yang menyebutkan bahwa libur lebaran ditambah. Akan tetapi, belum cukup senang dengan keputusan itu, saat ini Fazar harus gigit jari apabila penambahan libur lebaran kemudian dibatalkan. "Soal yang ngerugiin atau engga buat saya sih lebih ke konsistensi pemerintah," jelasnya kepada Jawapos.com, Selasa (1/5). Asal tahu saja, saat melakukan reschedule tiket kereta api. Pihaknya harus berlapang dada untuk mendapatkan uang refund yang tentu tidak 100 persen. Dan uang refund pun akan diganti paling cepat satu bulan setelah dibatalkan. Fazar tidak bermasalah apabila uang yang ia refund tidak 100 persen saat melakukan reschedule pertama. Akan tetapi ia geram apabila harus melakukan refund lagi jika penambahan cuti itu dibatalkan. Otomatis ia harus membeli kembali tiket yang baru dan menuggu uang refund sebulan kemudian. Bak pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. "Karena kan kalo sampai batal ya mau nggak mau harus reschedule lagi kan? Artinya keluar biaya lagi," tuturnya. Penambahan cuti bersama Lebaran 2018 sebelumnya tertuang melalui perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. Cuti bersama tersebut mulai tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018. Libur Idul Fitri sendiri jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018 di hari Jumat dan Sabtu. Perubahan SKB itu ditandatangani oleh Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Pemerintah Plin-Plan Soal Cuti Lebaran, Rakyat yang Tanggung Kerugian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cuti bersama lebaran

Berita Terkini