<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pemerintah-Revisi-SKB-Cuti-Bersama-Idul-Fitri-2023-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Dari Kiri Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas Menaker Ida Fauziyah dan Menag Yaqut Cholil Qoumas di saksikan Menko PMK Muhadjir Effendy menandatangani SKB 3 menteri usai rapat terkait revisi cuti bersama Lebaran 2023 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (" width="100%">
<figcaption>Dari Kiri Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas Menaker Ida Fauziyah dan Menag Yaqut Cholil Qoumas di saksikan Menko PMK Muhadjir Effendy menandatangani SKB 3 menteri usai rapat terkait revisi cuti bersama Lebaran 2023 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah resmi merevisi jadwal cuti bersama libur Idul Fitri tahun ini. Libur Lebaran digeser maju dari jadwal sebelumnya. Semula, libur cuti bersama ditetapkan pada 21, 24, 25, dan 26 April 2023. Kini diubah menjadi 19, 20, 21, 24, dan 25 April. Ya, selain maju, ada tambahan satu hari.  Hal itu diputuskan dalam rapat koordinasi evaluasi surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023 di Kantor Kemenko PMK kemarin (29/3).  Penandatanganan atas perubahan SKB 3 menteri itu dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.  ”Presiden minta cuti bersama diubah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang kemarin ikut menyaksikan penandatanganan SKB itu.  Kemacetan pada puncak arus mudik menjadi pertimbangan utama menggeser tanggal cuti bersama dan menambah satu hari libur. Perubahan itu, lanjut Muhadjir, akan memberi masyarakat kesempatan mengambil cuti lebih awal. Dengan begitu, penumpukan massa pada puncak arus mudik dapat dihindari.  ”Puncak arus mudik diperkirakan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri, yakni 21 April 2023,” tuturnya.  Tahun ini, kata dia, berdasar survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik akan naik drastis. Diperkirakan mencapai 123 juta orang. Karena itu, dia meminta Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya untuk melakukan asesmen secara berkala.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menambahkan, meski ada perubahan cuti bersama, pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2023 tetap sesuai ketentuan. Yakni, paling lambat H-7. ”Meskipun ketentuannya H-7, saya berharap perusahaan-perusahaan membayar lebih cepat dari ketentuan itu,” ujarnya.  Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta tambahan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak memotong jatah cuti tahunan buruh/pekerja. Sebab, penambahan cuti bersama merupakan keputusan mendadak pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan mudik.  ”Selain itu, kalau dipotong lagi, kasihan pekerja/buruh jatah libur tahunannya semakin berkurang,” ungkapnya.  Dia juga meminta agar pembayaran THR dipercepat karena libur Lebaran dimajukan. Jika mengikuti aturan maksimal H-7, dikhawatirkan pembayaran dilakukan saat pekerja/buruh sudah di rumah.

Cuti Bersama Maju 2 Hari, Pembayaran THR Tetap Sebelum H-7 Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Tol-Jakarta-Cikampek-Dery-Ridwansah-2-560x374-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri melalui Korps Lalu Lintas berencana memberlakukan one way dan contraflow di sejumlah titik pada momen arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kemacetan yang akan terjadi pada momen mudik Lebaran.  Terlebih, berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diprediksi sebanyak 123,8 juta masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran 2023.  "Tahun ini kami akan melakukan penambahan kapasitas jalan berupa contraflow, one way, alih arus, dan buka tutup," kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas, Brigjen Aan Suhanan, dalam diskusi bertema "Keterjangkauan Pangan, Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik Jelang Mudik Lebaran 2023" di Jakarta, Selasa (28/3).  Aan menjelaskan, penerapan contraflow akan dilakukan secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di sekitar rest area dan terjadinya gangguan pada penggal jalur tertentu.  Terkait kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran, seluruh Dirlantas Polda yang wilayahnya dilalui pemudik sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas guna memastikan kelancaran arus. Aan menyebut, pelaksanaan one way dan contraflow sudah dibuat jadwalnya bersama Kementerian Perhubungan, PT Jasamarga dan pemangku kepentingan terkait.  "Contraflow untuk dilaksanakan dari mulai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 72 Tol Cipali," katanya.  "Jadwal one way dan contraflow sama supaya terjadi keharmonisan," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana.  Lebih lengkap berikut ini jadwal rekayasa lalu lintas contraflow dan one way selama momen mudik Lebaran 2023.  Contraflow  -Arus mudik dari KM 47 sampai KM 72 pada 18 April mulai pukul 14.00 - 24.00 WIB. Kemudian, contraflow dilanjutkan pada 19, 20 dan 21 April pada 08.00 - 24.00 WIB; -Arus mudik gelombang kedua pada 29 April di KM 72 sampai KM 47 dimulai pukul 14.00 - 24.00 WIB. Kemudian, dilanjutkan 30 April pukul 08.00 - 24.00 WIB dan tanggal 1-2 Mei pukul 08.00 WIB; -Arus balik dari KM 72-47 pada 24 April pukul 14.00 - 24.00 WIB lalu pada 25 dan 26 April pukul 08.00 WIB.  One way  - Arus mudik dari KM 72 sampai KM 414 pada 18 April mulai pukul 14.00 - 24.00 WIB. One way dilanjutkan pada 19, 20 dan 21 April pada 08.00 - 24.00 WIB; - Arus balik dari KM 414 sampai KM 72 pada 24 April pukul 14.00 - 24.00 WIB lalu pada 25 dan 26 April pukul 08.00 WIB; - Arus balik kedua pada 29 April di KM 414 - KM 72 dimulai pukul 14.00 - 24.00 WIB, dilanjutkan 30 April pukul 08.00 - 24.00 WIB dan pada 1-2 Mei pukul 08.00 WIB.  &nbsp;

Cek Jadwal One Way dan Contraflow di Jalur Mudik Lebaran 2023 Berikut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/One-Way-Tol-Jakarta-Cikampek-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/4/2022). Polri menerapkan kebijakan jalur satu arah atau" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/4/2022). Polri menerapkan kebijakan jalur satu arah atau</figcaption>
</figure><h3>Perusahaan Diminta Cairkan THR Idul Fitri Lebih Awal</h3> JawaPos.com – Sama seperti tahun sebelumnya, pemerintah merevisi cuti bersama Lebaran 2023. Alasannya untuk mengurangi potensi kemacetan akibat arus mudik maupun balik.  Di dalam ketentuan baru, cuti bersama Lebaran dimulai 19 April sampai 25 April. Keputusan cuti bersama itu diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Menaker, dan Mendikbudristek. Di dalam ketentuan yang lama, libur cuti bersama Lebaran 2023 ditetapkan pada 21, 24, 25, dan 26 April. Sementara di ketentuan yang baru, cuti bersama Lebaran 2023 adalah 19, 20, 21, 24, dan 25 April. Sementara itu, libur nasional Idul Fitri 1444 H ditetapkan pada 22–23 April.  "Tadi ada putusan Pak Presiden berkaitan dengan cuti bersama," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Istana Negara, Jakarta, kemarin (24/3).  Dia mengatakan, usulan tersebut dia sampaikan bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Di antara pertimbangan perubahan cuti bersama itu adalah keinginan mudik yang begitu tinggi dari masyarakat.  Sebab, mulai akhir Desember 2022 pemerintah telah resmi mencabut status PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Menurut dia, dengan bertambahnya minat untuk mudik tersebut, volume pemudik otomatis bakal meningkat.  Jika menggunakan skema cuti bersama yang sebelumnya, bisa terjadi penumpukan pemudik pada 20 atau 21 April. Dengan penambahan cuti bersama sebelum Lebaran, arus mudik bisa terpecah ke beberapa hari.  ’’Pemudik bisa (pulang kampung) dari tanggal 18 April sore,’’ katanya.  Kemudian untuk arus balik, masyarakat bisa memulainya pada Rabu (26 April). Atau jika sekaligus mengambil cuti tahunan, bisa balik lebih akhir untuk kembali bekerja pada Senin, 1 Mei.  Di sela paparannya, Budi juga menyinggung soal pembayaran tunjangan hari raya (THR). ”Satu hal yang kita imbau, terutama berkaitan dengan (perusahaan) swasta agar memberikan THR lebih awal,’’ jelasnya.  Dengan demikian, lanjut dia, bisa dipastikan pada 18 April atau H-4 Lebaran (kalender pemerintah Lebaran 22 April) pemudik sudah terima THR. Budi menambahkan, dari perhitungan saat ini, jumlah pemudik bakal meningkat. Dari tahun lalu yang tercatat 85 juta orang, tahun ini jumlahnya meningkat jadi 123 juta orang.  Khusus pemudik wilayah Jabodetabek, diperkirakan jumlahnya meningkat dari 14 juta pada 2022 menjadi 18 juta di tahun ini. ’’Artinya, terjadi kenaikan 47 persen untuk nasional dan 27 persen untuk Jabodetabek,’’ jelasnya.  Di sepanjang jalur mudik sudah dipetakan tiga titik krusial dan berpotensi terjadi kemacetan. Yaitu, di sepanjang jalur darat Jakarta menuju Semarang. Kemudian, di Merak menuju Bakauheni. Lalu, titik kepadatan yang ketiga ada di Bandara Soekarno-Hatta.  Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan, pemerintah berupaya menekan pemudik yang menggunakan motor. Untuk itu, dibuka layanan mudik gratis untuk pemotor melalui jalur darat, laut, dan kereta api. ’’Mengurangi kepadatan di pantura,’’ katanya di kantor Kemenhub kemarin.  Dia mengatakan, motor adalah moda paling rentan mengalami fatalitas kecelakaan. Data dari kepolisian pada 2021 menyebutkan, 80 persen angka kecelakaan melibatkan pemotor.  ’’Kami terus sosialisasi mudik gratis pemotor. Motornya diangkut truk, orangnya naik bus,’’ katanya.  Sementara itu, Polri memastikan akan menggelar Operasi Ketupat untuk pengaturan lalu lintas saat arus mudik Lebaran 2023. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Operasi Ketupat akan digelar H-7 Lebaran atau seminggu sebelum Idul Fitri.  Menurut dia, berbagai persiapan tengah dilakukan. Salah satunya, koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan arus mudik yang aman, nyaman, dan lancar. ”Bersama Kemenhub, Bina Marga, dan pengelola jalan tol,’’ jelasnya.  Terpisah, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan langkah-langkah persiapan dan antisipasi terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Idul Fitri. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, saat ini pemerintah telah melakukan langkah-langkah persiapan. Salah satunya, menekan harga bahan pokok.  ”Saya rasa semua relatif aman. Tentu stok yang tergantung impor ada yang terkait tadi seperti yang disampaikan Pak Arief (kepala Badan Pangan Nasional), (seperti) daging, yang berikut kedelai, tentu kita minta supaya pengadaannya segera,” ujarnya setelah rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Antisipasi Kemacetan, Cuti Bersama Lebaran 2023 Dimajukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210524_163631.jpg" alt="Aduan THR di kantor Dinas Tenaga Kerja Sulsel di Makassar. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Aduan THR di kantor Dinas Tenaga Kerja Sulsel di Makassar. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan untuk menunaikan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah kepada para pekerja selambatnya pada 18 April 2023.  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan imbauan pemberian THR itu juga dibahas dalam rapat terbatas terkait persiapan arus mudik yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (24/3)  "Satu hal yang kami imbau, terutama berkaitan dengan swasta, agar memberikan THR lebih awal sehingga pada saat tanggal 18 April," kata Budi Karya.  Tenggat pemberian imbauan itu juga berkenaan dengan perubahan jadwal cuti bersama Lebaran 2023 dari 21-26 April menjadi 19-25 April.  Artinya, lanjut Budi, dengan memastikan THR sudah cair pada 18 April, maka para pengusaha telah memberikan kesempatan kepada para pekerja mereka untuk mulai melakukan perjalanan mudik pada 18 April malam.  "Pada tanggal 18 dipastikan mereka sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan mulai 18 malam," tambahnya.  Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, perusahaan diharuskan membayarkan THR kepada pekerja selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dimaksud.  Karena itu, apabila mengacu pada Hari Raya Idul Fitri 1444 H, yang menurut libur nasional SKB Tiga Menteri jatuh pada 22-23 April 2023, maka seharusnya THR dibayarkan pada 15 April 2023.  Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 juga mengatur bahwa perusahaan akan mendapatkan denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan apabila terjadi keterlambatan pembayaran.  Sebagai informasi, Budi Karya bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi pihak yang mengusulkan untuk perubahan jadwal cuti bersama Idul Fitri 1444 H.  Menurut Budi Karya, jadwal cuti bersama yang awalnya 21-26 April 2023 berpotensi mengalami penumpukan arus mudik pada 21 April.  Oleh karena itu, dia bersama Listyo Sigit mengusulkan agar jadwal cuti bersama dimajukan dua hari dan diakhiri lebih cepat satu hari, menjadi 19-25 April 2023, agar memberikan kesempatan sedikitnya empat hari bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan.  "Bisa dikatakan karena diputuskan dalam ratas secara de facto terjadi, tinggal de jure kami usulkan kepada Pak Presiden; dan saya rasa saya akan rapat dengan tiga kementerian itu," ujar Budi Karya.

Pemerintah Ingatkan Perusahaan Wajib Bayar THR Sebelum 18 April 2023