<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/e4f6ce19-a8b4-47d2-ac25-899fc914726e-2597527275.jpg" alt="KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (empat dari kiri) meninjau SPPG di Markas Komando Puspomal, Kelapa Gading, Jakut, pada Kamis (12/2/2026). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (empat dari kiri) meninjau SPPG di Markas Komando Puspomal, Kelapa Gading, Jakut, pada Kamis (12/2/2026). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TNI AL menyatakan kesiapannya membantu Badan Gizi Nasional untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa saat ini TNI AL sudah mengoperasikan 46 SPPG di seluruh Indonesia. Kemudian, instansinya juga tengah membangun 40 SPPG lainnya. Hari ini (12/2), Ali meresmikan SPPG baru di Markas Komando Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut). &rdquo;Hari ini kami melaksanakan acara peresmian SPPG yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari program pemerintah. Dan ini adalah SPPG yang ke-46 yang operasional oleh TNI AL. Namun, ada lagi 40 SPPG yang masih dalam pembangunan,&rdquo; ucap Ali. Dalam kesempatan itu, Ali memastikan siap membantu BGN yang masih perlu mempercepat pembangunan SPPG di daerah 3T. Untuk itu, orang nomor satu di jajaran TNI AL tersebut memerintahkan seluruh Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) dan jajaran memiliki SPPG. &rdquo;Kodaeral ini kan ada di seluruh pelosok Indonesia dan dia membawahi beberapa pangkalan-pangkalan Angkatan Laut, lanal-lanal sampai dengan posal-posal, di mana posal itu bisa mencapai sampai pulau-pulau yang terdepan, terluar, terpencil,&rdquo; jelasnya. Tujuannya bukan hanya mendukung program pemerintah, melainkan turut memastikan seluruh anak Indonesia mendapat asupan gizi yang baik. Termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan dan para balita. Menurut Ali, program MBG sangat penting dan harus mendapat dukungan penuh. &rdquo;Program ini sangat baik sekali, akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Harapannya mengurangi angka pengangguran dan semuanya dapat manfaatnya, dan mencegah stunting terutama pada anak-anak,&rdquo; jelasnya. Khusus SPPG di Markas Komando Puspomal, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Sitti Aida Adha Taridala menyampaikan, SPPG itu akan melayani penerima manfaat di sekitar Markas Komando Puspomal. &rdquo;Jumlah penerima manfaatnya ada tiga ribu (orang) di setiap SPPG. Untuk menjamin keamanan pangan yang lebih baik, maka yang lalu, tahun lalu boleh sampai empat ribu. Tetapi, kebijakan yang baru dengan seiring pertumbuhan SPPG yang semakin merata di seluruh Indonesia, maka jumlah penerima manfaatnya tidak boleh lagi lebih dari tiga ribu orang,&rdquo; kata dia. &nbsp;

TNI AL siap bantu BGN bangun 86 SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis di daerah 3T. Program ini dukung gizi anak & lawan stunting.

TNI AL Komitmen Bantu BGN Bangun SPPG untuk MBG di Daerah 3T, Andalkan Kodaeral dan Jajaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/aa0fe71f-59f7-418a-b0f5-e6ae6954f8a6-1-3352722609.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Rapim Polri 2026. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Rapim Polri 2026. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes Polri akan meneruskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjadi dapur program makan bergizi gratis (MBG). Tahun ini, Polri juga akan membangun SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. pembangunan SPPG di daerah 3T itu menjadi bentuk tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2026. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media dalam Rapim Polri 2026 di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (10/2). Dalam kesempatan itu, Sigit mengungkap beberapa arahan yang disampaikan oleh Presiden dalam Rapim TNI-Polri 2026 kemarin (9/2). &rdquo;Yang jelas di dalam Rapim TNI-Polri ada 18 catatan. Dan salah satunya ada beberapa yang terkait dengan masalah negara, ada yang terkait dengan masalah tugas pokok Polri, dan ada yang terkait dengan rencana kerja pemerintah,&rdquo; terang dia. Untuk itu, Polri langsung melaksanakan Rapim Polri 2026 hari ini, Selasa (10/2). Rapim tersebut diselenggarakan untuk menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Khususnya arahan berkaitan dengan rencana kerja pemerintah. Dia memastikan, Korps Bhayangkara akan terus mendorong pelaksanaan program-program pemerintah agar dapat berjalan dengan sukses. &rdquo;Salah satunya tadi bagaimana kami melanjutkan program (pembangunan) SPPG, khususnya di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih kekurangan, kami akan lanjutkan,&rdquo; imbuhnya. Selain itu, Polri akan meneruskan program ketahanan pangan. Sebagaimana telah dilaksanakan pada 2025, Polri sangat concern meningkatkan produksi jagung di Indonesia. Harapannya pada 2026 seluruh laran yang tersedia dan belum tergarap dapat dimaksimalkan. Dengan begitu, produksi jagung Indonesia kembali naik dan melampaui target. &rdquo;Karena bapak presiden memiliki target khusus dan mudah-mudahan semua target tersebut bisa kami selesaikan,&rdquo; ujarnya. Sigit juga menyampaikan bahwa pada rencana program hilirisasi, mengubah sampah menjadi energi, dan juga program-program lain, Polri akan berperan dalam menjaga kebocoran negara. Sehingga pada satu sisi Polri membantu pemerintah mengoptimalkan pemasukan negara, di sisi lain Polri juga mencegah terjadinya kebocoran pendapatan negara. &rdquo;Sehingga kemudian rencana kerja pemerintah betul-betul bisa terwujud. Bagaimana Polri melaksanakan komitmen untuk mendukung penuh program tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga dan kemudian terus bertumbuh,&rdquo; jelasnya. &nbsp;

Polri lanjutkan pembangunan SPPG dan tingkatkan ketahanan pangan di daerah 3T. Simak peran Polri dalam mendukung program pemerintah 2026.

Polri Mulai Garap Pembangunan SPPG untuk Dapur MBG di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/WhatsApp-Image-2025-10-14-at-181154-780135128.jpeg" alt="ILUSTRASI: Desain RSUD Borong di Kabupaten Manggarai Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Desain RSUD Borong di Kabupaten Manggarai Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan layanan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia di semua daerah, termasuk di daerah&nbsp;tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di Kabupaten Manggarai Timur dan Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), kehadiran rumah sakit merupakan layanan dasar yang sangat penting untuk sisi kesehatan yang sudah lama dinantikan.&nbsp;Maka, di dua kabupaten kini sedang dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hingga akhir September 2025, progres pekerjaan telah mengalami percepatan di sejumlah sektor seperti struktur, arsitektur, dan mekanikal elektrikal &amp; plumbing (MEP). Penambahan tenaga kerja dilakukan untuk mempercepat penyelesaian, terutama pada pekerjaan dinding, plafon, dan railing bangunan utama. &nbsp; Adapun RS yang dibangun itu adalah RSUD Borong di Kabupaten Manggarai Timur dan RSUD Reda Bolo di Kabupaten Sumba Barat. Pembangunan kedua rumah sakit itu dilakukan oleh PT Brantas Abipraya (Persero).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016685874/korban-tragedi-ponpes-al-khoziny-haical-satu-satunya-santri-yang-masih-dirawat-di-rsud-notopuro-sidoarjo">Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny: Haical Satu-Satunya Santri yang Masih Dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo</a> Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pembangunan kedua RSUD itu mempertegas komitmen Brantas Abipraya dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Langkah strategis itu sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo, yakni menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan layanan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. &nbsp; &ldquo;Melalui pembangunan dua rumah sakit ini kami menyadari bahwa pemerataan fasilitas kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga kolaborasi kita bersama untuk menghadirkan pelayanan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; ujar Dian Sovana kepada wartawan pada Selasa (14/10).&nbsp; Lebih jauh Dian Sovana mengatakan, RSUD Borong dirancang menjadi rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap, meliputi ruang rawat inap, IGD, laboratorium, ruang tindakan, serta area pendukung lain untuk pelayanan masyarakat. &nbsp; Kehadiran fasilitas itu diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan rujukan di kawasan Manggarai Timur dan sekitarnya, menghadirkan akses kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016658006/kondisi-terkini-7-pasien-korban-reruntuhan-musala-ponpes-al-khoziny-masih-dirawat-di-rsud-rt-notopuro">Kondisi Terkini 7 Pasien Korban Reruntuhan Musala Ponpes Al Khoziny Masih Dirawat di RSUD R.T. Notopuro</a> Sementara itu, pembangunan RSUD Reda Bolo di Sumba Barat juga menunjukkan hasil menggembirakan. Capaian pembangunan mencapai 44,86 persen dengan target penyelesaian pada Desember 2025. Proyek dengan masa pelaksanaan 335 hari kerja ini meliputi pembangunan struktur utama, arsitektur, utilitas, serta penataan kawasan rumah sakit. &nbsp; RSUD Reda Bolo dalam rancangannya dilengkapi dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan seperti unit gawat darurat, ruang rawat inap, poliklinik, laboratorium, hingga area hijau yang ramah lingkungan. &nbsp; Dian menegaskan, Abipraya membangun fasilitas rumah sakit ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerataan layanan kesehatan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dengan hadirnya dua rumah sakit itu masyarakat di NTT diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau dan berkualitas tanpa harus menempuh jarak jauh. Pembangunan fasilitas rumah sakit itu bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga bentuk nyata terhadap pemerataan layanan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/016439913/kecam-kekerasan-terhadap-dr-syahpri-di-rsud-sekayu-menkes-dorong-diselesaikan-secara-hukum-agar-ada-efek-jera">Kecam Kekerasan terhadap dr. Syahpri di RSUD Sekayu, Menkes Dorong Diselesaikan Secara Hukum: Agar Ada Efek Jera!</a>&nbsp; "Dengan menghadirkan infrastruktur kesehatan di wilayah yang jauh dari pusat kota, kami turut membantu meningkatkan daya saing daerah dan mewujudkan Indonesia yang tangguh serta berkeadilan sosial,&rdquo; tutup Dian Sovana.

Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan layanan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia di semua daerah, termasuk di daerah 3T.

Pembangunan RS di Daerah 3T Untuk Pemerataan Layanan Dasar dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/lc8GbhT1BuvhAyj7Er4SKaFQCsfE1Re0pi9hZ9Pe-1789395008.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, My Esti Wijayati." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, My Esti Wijayati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati menyambut baik langkah pemerintah yang akan merevitalisasi 11.179 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dalam program Percepatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PSPP). Meski adanya penurunan anggaran, Esti meminta program revitalisasi tetap berkelanjutan. Menurutnya, program ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang layak dan mendukung pengembangan potensi siswa. &ldquo;Pelaksanaan program harus menjamin kualitas hasil pembangunan, keberlanjutan pemeliharaan sarana prasarana, serta transparansi penggunaan anggaran agar benar-benar memberi dampak positif bagi peserta didik dan tenaga pendidik,&rdquo; kata Esti kepada wartawan, Kamis (18/9). Ia juga menegaskan, DPR akan mengawasi ketat jalannya program tersebut. Menurutnya, skema swakelola berbasis partisipasi masyarakat sejalan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).&nbsp; Ia menyoroti pentingnya pengawasan pascapembangunan agar sarana pendidikan tidak cepat rusak. Ia menekankan program ini memprioritaskan daerah 3T, yakmi tertinggal, terdepan, dan terluar.&nbsp; &ldquo;Daerah 3T harus mendapatkan perhatian, baik dari sisi infrastrukturnya maupun kesejahteraan gurunya. Keluhan sekolah rusak dan tidak layak harus segera ditangani agar anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman,&rdquo; tegasnya. Di sisi lain, Esti mengingatkan program revitalisasi dilakukan di tengah keterbatasan anggaran Kemendikdasmen. Dalam RAPBN 2026, anggaran kementerian itu turun menjadi Rp 55 triliun. Padahal, banyak program penting harus dijalankan, termasuk Wajib Belajar 13 tahun. Karena itu, ia mendukung langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti, yang akan berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto guna memperjuangkan tambahan anggaran.&nbsp; &ldquo;Kami harap pertemuan Mendikdasmen dan Presiden dapat membuahkan hasil yang baik demi pembangunan dunia pendidikan nasional,&rdquo; pungkas Esti. Sebagaimana diketahui, sebanyak 11.179 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menerima bantuan revitalisasi.&nbsp; Rinciannya, 1.260 PAUD, 3.903 SD, 3.974 SMP, dan 2.042 SMA. Program ini merupakan bagian dari Percepatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PSPP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hardiknas 2025, dengan target total 13.834 sekolah.

Pemerintah akan revitalisasi 11.179 sekolah, DPR minta program fokus pada daerah 3T untuk pemerataan pendidikan.

Pemerintah Bakal Revitalisasi 11 Ribu Lebih Sekolah, DPR Minta Prioritaskan Daerah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/27/Screenshot_2025-06-27-07-36-45-085_comandroidchrome-edit-2940258251.jpg" alt="Ilustrasi elaksanaan MBG di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi elaksanaan MBG di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati, mendesak pemerintah agar segera memprioritaskan program sekolah gratis di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Ia berharap, kebijakan ini bisa mulai diterapkan secara bertahap mulai tahun 2026, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. "Iya mestinya tahun 2026 dipersiapkan untuk seluruh sekolah yang berada di daerah 3T, sekolah dasar dan menengah di seluruh 3T. Harapan kami begitu," kata Esti kepada wartawan, Senin (21/7). Legislator PDIP itu menyebut, estimasi anggaran untuk menjalankan program sekolah gratis tersebut mencapai Rp 180 triliun. Namun, ia optimistis keuangan negara mampu menanggungnya jika dilakukan secara bertahap.&nbsp; "Kami memang di dasarnya sudah menghitung kira-kira dibutuhkan Rp 180 triliun, dan saya kira kalau kita berhitung itu insyaallah kita mampu, tetapi bertahap," ujarnya. Meski demikian, Esti memberi catatan penting agar program ini juga menjamin kesejahteraan guru. Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak akan tercapai jika tenaga pendidik di daerah 3T masih hidup dalam keterbatasan.&nbsp; "Di sana itu gurunya harus sejahtera, anak-anak kita juga bisa mendapatkan pendidikan yang memadai dan bermutu," tegasnya. Esti turut mencontohkan kondisi di Sumba Barat Daya yang masih kekurangan sarana pendidikan. Ia menyebut, 27 persen warga di daerah tersebut tergolong miskin, dengan rata-rata lama sekolah yang rendah.&nbsp; Oleh karena itu, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pendidikan rendah harus menjadi prioritas utama. Pernyataan Esti juga selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang memperluas kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan tanpa biaya. Tak hanya sekolah negeri, pemerintah kini juga diwajibkan menjamin pendidikan gratis di sekolah swasta, terutama bagi masyarakat kurang mampu. "Artinya, titik-titik seperti itulah yang mestinya dipikirkan pertama kali. 3T yang angka kemiskinannya tinggi, kemudian rata-rata lama sekolahnya rendah itu prioritas pertama, tinggal dihitung saja, begitu," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mendesak pemerintah prioritaskan program sekolah gratis di daerah 3T.

Anggaran Program Sekolah Gratis Capai Rp 180 Triliun, Legislator PDIP Desak Prioritaskan Wilayah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/menteri-pu-tinjau-sr-2210013478.jpg" alt="Menteri PU Dody Hanggodo meninjau lokasi sekolah rakyat. (Foto Ilham Wancoko)" width="100%">
<figcaption>Menteri PU Dody Hanggodo meninjau lokasi sekolah rakyat. (Foto Ilham Wancoko)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Target Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menuntaskan pembangunan sekolah rakyat (SR) tahap IA bakal tercapai. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan progres fisik pembangunan sekolah rakyat tahap IA secara nasional mencapai 95,89 persen.&nbsp; Dody menuturkan, hingga 5 Juli 2025 progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat Tahap I telah berjalan di 63 lokasi yang tersebar di 22 provinsi dengan progres fisik sudah 95,89 persen. Diharapkan selesai 8 Juli 2025. "Fokus pembangunan diarahkan pada wilayah-wilayah dengan angka partisipasi sekolah dasar yang masih rendah. Beberapa wilayah prioritas percepatan meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, hingga Papua," jelas Dody Hanggodo&nbsp;saat mengunjungi sekolah rakyat Pangudiluhur, di Bekasi Timur, Senin (7/7).&nbsp;&nbsp; <div dir="auto">Tantangan utama di daerah 3T mencakup akses logistik yang sulit, keterbatasan tenaga kerja lokal terampil, hingga cuaca ekstrem yang memperlambat proses distribusi material. Selain itu, koordinasi lintas lembaga di daerah terpencil juga membutuhkan waktu dan pendekatan khusus.&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016231334/retret-kepala-sekolah-rampung-mensos-gus-ipul-optimis-100-sekolah-rakyat-rintisan-siap-dibuka-14-juli">Retret Kepala Sekolah Rampung, Mensos Gus Ipul Optimis 100 Sekolah Rakyat Rintisan Siap Dibuka 14 Juli</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk mengatasi hal ini, Kementerian PU menerapkan strategi berbasis lokasi, seperti pengangkutan material menggunakan moda alternatif (perahu atau motor roda tiga), pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja, dan mempertimbangkan kearifan lokal," urainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, yang juga penting koaborasi dijalankan secara erat antara Kementerian PU, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan instansi-instansi terkait lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian PU bertanggung jawab atas survei lokasi dan penyiapan Sarana dan Prasarana Sekolah Rakyat. Leading sektor dari program sekolah rakyat adalah Kementerian Sosial.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan, pemenuhan izin, dan dukungan logistik lokal. Pendanaan penyiapan Sarana dan Prasarana Sekolah Rakyat Tahap I melalui renovasi bangunan eksisting sepenuhnya berasal dari anggaran Kementerian PU melalui skema APBN Tahun Anggaran 2025," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016229461/kebut-pembangunan-sekolah-rakyat-kementerian-pu-pastikan-pembangunan-sesuai-target">Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Kementerian PU Pastikan Pembangunan Sesuai Target</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dody Hanggodo menuturkan, indikator keberhasilan dari sisi infrastruktur meliputi penyelesaian pembangunan tepat waktu dan sesuai standar kelayakan bangunan pendidikan, peningkatan rasio akses anak usia sekolah dasar di radius 3 km hingga 5 km dari lokasi sekolah, serta terhubungnya sekolah dengan jaringan sanitasi, air bersih, dan akses jalan lingkungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Survei lokasi yang dilakukan Kementerian PU mengacu pada data kemiskinan ekstrem, ketimpangan akses pendidikan, serta kondisi fisik eksisting di daerah tersebut. Keberhasilan jangka panjang tentu akan dinilai dari peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka anak tidak sekolah di wilayah tersebut," paparnya. (idr)</div>

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat tahap IA mencapai 95,89 persen. Namun masih ada tantangan.

Tantangan Pembangunan Sekolah Rakyat di Daerah 3T: Akses Logistik Sulit, Tenaga kerja Lokal Terampil Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/07/JKT_PEMERIKSANA-DAGING-DAN-JEROAN-HEWAN-KURBAN_HANUNG-HAMBARA_06062025-2941527709.jpg" alt="Tenaga kesehatan dari DKP Kota Tangerang memeriksa beberapa organ dan daging hewan kurban di Rumah Potong Hewan (RPH) Bayur, Kota Tangerang, Jumat (6/6/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tenaga kesehatan dari DKP Kota Tangerang memeriksa beberapa organ dan daging hewan kurban di Rumah Potong Hewan (RPH) Bayur, Kota Tangerang, Jumat (6/6/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memanfaatkan momen Idul Adha 1446 H/2025 M untuk menyalurkan hewan kurban ke penjuru Indonesia. Khusus di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Mereka memastikan pengadaan hewan kurban itu tidak menggunakan dana haji yang disetor masyarakat.&nbsp; Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan program tebar kebaikan hewan kurban itu sudah mereka lakukan rutin sejak 2020. Tahun ini hewan yang didistribusikan ada 200 ekor sapi serta 320 ekor domba dan kambing. Penyaluran hewan kurban itu menggandeng mitra program kemaslahatan BPKH.&nbsp; Sulistyowati menekankan Idul Adha bukan semata perayaan kurban, tetapi juga mempunyai nilai tentang keteladanan, keikhlasan, dan semangat untuk berbagi kepada sesama. "Dalam semangat ini BPKH kembali hadir dengan program Sedekah Kurban 1446 Hijriah," jelas Sulistyowati dalam keterangannya Sabtu (7/6).&nbsp; Dia menjelaskan, program Sedekah Kurban ini juga mengedepankan pemberdayaan ekonomi umat. Karena mulai dari pengadaan hingga pengolahan daging kurban menjadi produk siap saji, melibatkan masyarakat. Upaya ini bertujuan agar manfaat kurban dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memiliki daya tahan yang lebih lama. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/08/kurban-bpkh-776076653.jpg" alt="Hewan kurban 2025 dari Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di distribusikan ke penjuru Indonesia. (Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Hewan kurban 2025 dari Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di distribusikan ke penjuru Indonesia. (Humas BPKH)</figcaption>
</figure> Sulistyowati menegaskan pembiayaan program kurban itu menggunakan nilai manfaat dari pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU). "Tidak berasal dari dana setoran awal jamaah haji," katanya. Skema itu sesuai dengan amanat Undang-Undang 34/2014 yang mengamanatkan seluruh nilai manfaat (DAU) akan dikembalikan kepada seluruh umat di seluruh Indonesia dalam kegiatan kemaslahatan. Sampai dengan April 2025 lalu, uang DAU yang dikelola BPKH mencapai Rp 3,9 triliun. Hasil pengelolaan atau investasi dana tersebut tiap tahunnya, digunakan untuk beragam kegiatan kemaslahatan umat. Seperti pengadaan hewan kurban, layanan kesehatan, pendidikan, keagamaan Islam, dan lainnya.&nbsp; DAU tersebut berbeda dengan dana haji yang kini jumlahnya mencapai Rp 171 triliun. DAU dulunya didapat dari hasil efisiensi atau sisa dana haji tiap tahunnya. Setelah bertahun-tahun dikelola Kemenag, saat ini DAU dikelola oleh BPKH.&nbsp; "Melalui program ini, kita berharap kebaikan dari ibadah kurban dapat dirasakan secara nyata dan menyeluruh oleh masyarakat di seluruh penjuru negeri," tuturnya. Dia juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan. Lewat program distribusi hewan kurban itu, BPKH ingin menebar kebaikan dan berbagi kebahagiaan untuk Indonesia yang lebih baik. (wan)&nbsp;

BPKH menyalurkan 520 hewan kurban ke daerah 3T tanpa menggunakan dana haji, bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan kemaslahatan.

Tidak Gunakan Dana Haji, BPKH Salurkan 520 Hewan Kurban ke Daerah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/JKT7_PENDANAAN-ETB-MASIH-KURANG-DARI-TARGET_MIFTAHUL-HAYAT-08-117934833.jpg" alt="Pekerja melintas di dekat panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (18/5/2023). Kebutuhan investasi Energi Baru dan Terbarukan atau EBT untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 membutuhkan biaya sekitar 1.108 mi" width="100%">
<figcaption>Pekerja melintas di dekat panel surya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (18/5/2023). Kebutuhan investasi Energi Baru dan Terbarukan atau EBT untuk mencapai target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060 membutuhkan biaya sekitar 1.108 mi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desa-desa di Indonesia belum semuanya mendapat pelayanan listrik dari PLN. Namun penerangan masih dibutuhkan, minimal untuk sektor pelayanan publik. Menyiasati kendala keterbatasan listrik dari PLN dapat mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurut Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, EBT memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya ramah lingkungan, sumber daya berlimpah, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan seperti investasi awal yang besar. Seperti ketergantungan pada kondisi alam dan kapasitas penyimpanan energi yang terbatas. &ldquo;Dengan dukungan kebijakan yang tepat, EBT dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat,&rdquo; kata Hery dalam diskusi publik di Gedung Makarti Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Jakarta pada Kamis (6/3). Diskusi publik itu bertema Optimalisasi Pemberdayaan Peran Desa dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Mewujudkan Net Zero Emission Untuk diketahui, EBT terdiri atas dua kategori, yaitu energi baru seperti hidrogen dan nuklir; serta energi terbarukan seperti energi surya, air, dan lainnya. Menurut Hery, penerapan EBT dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga mempercepat transformasi menuju pemerintahan yang lebih hijau. Hery menyoroti persentase penggunaan EBT yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, peningkatan itu masih belum mencapai target yang ditetapkan. Ke depannya, EBT diharapkan dapat masuk ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang umumnya wilayah pedesaan. &ldquo;Listrik masuk daerah 3T, maka pelayanan publik juga akan meningkat. Produktivitas pun akan tercipta,&rdquo; tegas Hery. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria mengatakan, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Dia mendorong desa-desa memanfaatkan EBT dan menjadi desa mandiri energi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Kemandirian energi desa sudah tidak bisa ditunda lagi. BUMDes harus menjadi pengelola energi di desa,&rdquo; ujar Riza. Kemandirian energi akan menjadi program prioritas Kementerian Desa. &ldquo;Dengan energi yang mandiri, industrialisasi pedesaan akan semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud,&rdquo; katanya. Ada beberapa langkah sistematis yang diperlukan dalam penerapan EBT di desa mencakup penyusunan regulasi, peningkatan infrastruktur dan akses teknologi, serta penguatan sistem informasi dan monitoring. Dengan potensi besar dan tantangan saat ini, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan desa mandiri energi berbasis EBT Senada dengan itu, Direktur Distribusi PT PLN Adi Priyanto mengatakan, EBT menjadi tantangan bagi PLN karena dapat menyediakan sumber energi yang lebih murah. &ldquo;Desa memiliki potensi besar dalam pemanfaatan EBT. Namun demikian, PLN memiliki target untuk melistriki seluruh desa di Indonesia dalam lima tahun ke depan,&rdquo; jelasnya. Adi mengatakan, pihak PLN akan menindaklanjuti dengan pemerintah terutama melalui Kemendes guna pengembangan listrik di kawasan pedesaan. "PLN bersama Kementerian ESDM telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (LISDES) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik 100 persen," ujarnya.

Desa-desa di Indonesia belum semuanya mendapat pelayanan listrik dari PLN. Listrik sangat dibutuhkan, minimal untuk sektor pelayanan publik.

Dorong Pelayanan Publik di Pedesaan dengan Penerapan EBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/Pos-Indonesia-IKN-1JPG-3702160657.jpg" alt="Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki tugas besar menuntaskan program pemerintah untuk pemenuhan gizi nasional. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan rantai distribusi yang solid dan terukur, terutama untuk pengiriman ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Untuk mendukung tugas besar tersebut, BGN menggandeng PT Pos Indonesia. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, kerja sama dengan Pos Indonesia untuk memastikan pencapaian tujuan program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Dadan menilai kekuatan logistik Pos Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan program tersebut. &ldquo;Peran logistik sangat penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional, terutama pada daerah-daerah yang kondisi sumber dayanya belum optimal," ujar Dadan kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/11). Dadan menyadari bahwa Pos Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal logistik. Kerja sama itu untuk mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas. Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis yang termasuk dalam pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah hingga ibu hamil. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN meminta perusahaan BUMN untuk bersinergi dengan pemerintah dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, pihaknya memiliki jaringan yang sangat luas dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil sekalipun. Dia menuturkan, terdapat tujuh potensi utama yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam pendistribusian bantuan gizi ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T. Dukungan yang dapat Pos Indonesia berikan dalam program Pemenuhan Gizi Nasional dirangkum dalam tujuh potensi layanan logistik end-to-end, yaitu: <ol> <li>Pos Indonesia dapat mengirimkan bahan baku gizi dari pemasok, petani, atau peternak langsung ke titik distribusi, termasuk ke gudang koperasi atau unit pelayanan.</li> <li>Pos Indonesia turut mendukung distribusi makanan bergizi siap saji ke institusi pendidikan.</li> <li>Aset properti Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia siap digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.</li> <li>Aset properti Pos Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan.</li> <li>Layanan keuangan Pos Indonesia, seperti GIRO Pos, remitansi, pembayaran, serta bank channeling, dapat mendukung pendistribusian dana.</li> <li>Layanan Managed Process Outsourcing (MPO) dan Business Process Outsourcing (BPO) yang disediakan oleh Pos Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program.</li> <li>Pos Indonesia juga menyediakan armada kendaraan listrik (Electric Vehicle) dan Non-Electric Vehicle untuk mendukung operasional pendistribusian gizi.</li> </ol> Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aset propertinya untuk digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi. Yaitu, 41 lokasi aset properti sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional. "Ini tentu masih akan bertambah lagi. Kami berharap melalui potensi layanan yang kami miliki ini, kami dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Pemenuhan Gizi Nasional,&rdquo; jelas Faizal.

Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T.

Pos Indonesia Klaim Siap Distribusikan Bantuan Gizi Nasional untuk Wilayah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/image-2-639050475.png" alt="Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk mendistribusikan bantuan ke daerah 3T. (Hikmia/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk mendistribusikan bantuan ke daerah 3T. (Hikmia/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pelayaran laut selama puluhan jam tak menyurutkan semangat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk mendistribusikan bantuan ke daerah 3T. Salah satunya, ke Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara. Risma harus menempuh waktu 27 jam untuk bisa sampai ke pulau terluar ini. Dari Kota Ambon, pulau ini berjarak sekitar 581 kilometer atau 361 mil laut. Ia berangkat dari Dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri Ambon dengan KRI Teluk Weda 526 pada Selasa (23/7) pagi dan tiba di Pelabuhan Elat Kei Besar pada Rabu (24/7) pukul 12.00 WIT.&nbsp; Dalam perjalanannya tersebut, Risma membawa bantuan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial. Sejak pertengahan Juli 2024, tim Kementerian Sosial dari pusat dan sentra di wilayah timur sudah berada di Pulau Kei Besar untuk melaksanakan serangkaian asesmen kebutuhan. Pada kesempatan tersebut, dari segi pemberdayaan, ia menyerahkan bantuan pertanian, peternakan, perikanan, budi daya rumput laut, keramba jaring apung, dan pengolahan minyak kelapa. Lalu, ada juga penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) untuk penerangan di 150 titik. Di sisi rehabilitasi, operasi katarak kembali dilaksanakan. Kemudian, turut dibangun lumbung sosial untuk eks kusta dan pengidap kusta, menyediakan alat bantu disabilitas, dan layanan psikiatri bagi pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Sementara itu, dari perspektif perlindungan sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) membangun fasilitas air bersih siap minum, merenovasi dua rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan untuk Pos TNI, dan bantuan komputer bagi siswa sekolah. "Kita berharap, dengan berbagai bantuan ini beban dari sisi ekonomi untuk masyarakat Kei Besar bisa lebih baik lagi, karena dampaknya ke masalah sosial dan kondisi keamanan," tuturnya, Rabu (24/7). Kedatangan Risma ini disambut sukacita oleh masyarakat. Saat sandar, masyarakat berbondong-bondong datang ke dermaga untuk sekedar melihat siapa pejabat yang datang. Mengingat, jarang sekali pejabat tingkat nasional yang mau berkunjung ke sana. "Sejak tahun 1982, pertama kali seorang menteri menginjakkan kaki di Kei Besar, sudah kurang lebih 42 tahun," ujar Pj. Bupati Maluku Tenggara Jasmono. Ekspedisi kemanusiaan dengan KRI ke&nbsp;pulau&nbsp;terpencil sebetulnya bukan pertama kali dilakukan Mantan Walikota Surabaya tersebut. Pada September 2023 lalu, ia pernah berlayar ke Kepulauan Mapia, Papua, menggunakan KRI dr Wahidin Sudirohusodo 991. Risma mengunjungi pulau terluar yag berbatasan dengan Palau dan Filipina itu guna menyalurkan sejumlah bantuan sosial untuk masyarakat di sana.

"Kita berharap, dengan berbagai bantuan ini beban dari sisi ekonomi untuk masyarakat Kei Besar bisa lebih baik lagi," kata Risma.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daerah 3t

Berita Terkini